Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.02/2019
- Nomor
- 119/PMK.02/2019
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 14
Mewah atas Perolehan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak Kepada Kontraktor dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
www.jdih.kemenkeu.go.id
156);
200);
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI (REIMBURSEMEN1) PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PEROLEHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK KEPADA KONTRAKTOR DALAM KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI.
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: www.jdih.kemenkeu.go.id Peraturan Presiden Nornor 9 Tahun 2013 ten tang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Burni.
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id Pasal 3 Dalarn hal pengaturan rnengenai hak Kontraktor rnernperoleh Pernbayaran Kernbali (Reimbursement) PPN atau PPN dan PPnBM sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 2 diatur berbeda oleh Kontrak Kerja Sarna, rnaka pelaksanaan Pernbayaran Kernbali (Reimbursement) PPN atau PPN dan PPnBM disesuaikan dengan Kontrak Kerja Sarna.
www.jdih.kemenkeu.go.id
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemrosesan permintaan Pembayaran Kembali (Reimbursement) PPN atau PPN dan PPnBM dari Kontraktor melalui Kepala SKK Migas atau Kepala BPMA atau Deputi atau Pejabat Setingkat Deputi kepada Direktur Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 ditetapkan oleh Kepala SKK Migas atau Kepala BPMA berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
danjatau
www.jdih.kemenkeu.go.id Pasal 9
. Pasal 10
www.jdih.kemenkeu.go.id
Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak, dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)