DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120/PMK.03/2015

Nomor: 120/PMK.03/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 24 Juni 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjudlan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, diatur bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah Pabean dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean; ·
b.bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan dan pelunasan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan produk rekaman suara dan gambar, perlu melakukan penyederhanaan mekanisme pemungutan dan pelunasan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan produk rekaman suara dan gambar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
c.bahwa penggunaan stiker lunas Pajak Pertambahan Nilai sebagqj bukti pemungutan dan pelunasan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan produk rekaman suara dan gambar, sudah tidak efektif dan efisien lagi sebagai bukti pemungutan Pajak Pertambahan Nilai;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 86/KMK.03/2002 tentang Tata Cara Penggunaan Stiker dalam Pemungutan dan Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Produk Rekaman Gambar dan Keputusan Menteri. Keuangan Nomor l 74/KMK.03/2004 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Produk Rekaman Suara;

1.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 ten.tang Ketentuan www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 ,.:Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
3.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 86/KMK.03/2002 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN STIKER DALAM PEMUNGUTAN DAN PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK REKAMAN GAMBAR DAN KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 174/KMK.03/2004 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK REKAMAN SUARA.

Pasal 1

a.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 86/KMK.03/2002 tentang Tata Cara Penggunaan Stiker dalam Pemungutan dan Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Prociuk Rekaman Gambar; dan
b.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 174/KMK.03/2004 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Prociuk Rekaman Suara, ciicabut Clan ciinyatakan ticiak berlaku.

Pasal 2

Pemungutan cian pelunasan Pajak Pertambahan Nilai atas:

a.penyerahan Barang Kena Pajak berupa produk rekaman www.jdih.kemenkeu.go.id Diundangkan di Jakarta MENTERIKEUANGAN suara dan gambar; atau
b.penyerahan Jasa Kena Pajak berupa jasa penyewaan produk rekaman suara dan gambar, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:

1.Bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang memberikan pelayanan penebusan stiker lunas Pajak Pertambahan Nilai, masih dapat melayani permohonan penebusan stiker lunas Pajak Pertambahan Nilai sampai dengan tanggal 31Desember2015;
2.Stiker lunas Pajak Pertambahan Nilai yang masih dimiliki produsen produk rekaman suara dan gambar, dapat digunakan sebagai bukti pemungutan dan pelunasan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan produk rekaman suara dan gambar sampai dengan tanggal 30 Juni2016.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli2015. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengund8.ngan Pern.turan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2015 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ttd. BAMBANG P.S. BRODJONEGORO Pada tanggal 2 5 Jun i 201 5 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY BERIT A NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 9 4 9 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRQ,UMITM ,.". ' ; . , ( \\ u.� . / "- ,, KEPALA BACITI:N-q::,.lJ.....KEME � TERIAN . I JL : _ £ '""' "''>iUM !. '' ''f' ,- J �· , , . /' GIARTO "'<-..,,:... _ �" •/ NIP 1959042bl98'40!1'{) www.jdih.kemenkeu.go.id

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjudlan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, diatur bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah Pabean dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean; ·
b.bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan dan pelunasan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan produk rekaman suara dan gambar, perlu melakukan penyederhanaan mekanisme pemungutan dan pelunasan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan produk rekaman suara dan gambar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
c.bahwa penggunaan stiker lunas Pajak Pertambahan Nilai sebagqj bukti pemungutan dan pelunasan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan produk rekaman suara dan gambar, sudah tidak efektif dan efisien lagi sebagai bukti pemungutan Pajak Pertambahan Nilai;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

1.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 ten.tang Ketentuan www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 ,.:Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
3.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 86/KMK.03/2002 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN STIKER DALAM PEMUNGUTAN DAN PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK REKAMAN GAMBAR DAN KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 174/KMK.03/2004 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK REKAMAN SUARA.

Pasal 1

a.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 86/KMK.03/2002 tentang Tata Cara Penggunaan Stiker dalam Pemungutan dan Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Prociuk Rekaman Gambar; dan
b.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 174/KMK.03/2004 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Prociuk Rekaman Suara, ciicabut Clan ciinyatakan ticiak berlaku.

Pasal 2

Pemungutan cian pelunasan Pajak Pertambahan Nilai atas:

a.penyerahan Barang Kena Pajak berupa produk rekaman www.jdih.kemenkeu.go.id Diundangkan di Jakarta MENTERIKEUANGAN suara dan gambar; atau
b.penyerahan Jasa Kena Pajak berupa jasa penyewaan produk rekaman suara dan gambar, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:

1.Bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang memberikan pelayanan penebusan stiker lunas Pajak Pertambahan Nilai, masih dapat melayani permohonan penebusan stiker lunas Pajak Pertambahan Nilai sampai dengan tanggal 31Desember2015;
2.Stiker lunas Pajak Pertambahan Nilai yang masih dimiliki produsen produk rekaman suara dan gambar, dapat digunakan sebagai bukti pemungutan dan pelunasan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan produk rekaman suara dan gambar sampai dengan tanggal 30 Juni2016.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120/PMK.03/2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1983

Undang-undang (UU) No. 42 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1983

Undang-undang (UU) No. 42 Tahun 2009