DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120/PMK.04/2017

Nomor: 120/PMK.04/2017
Tahun: 2017
Ditetapkan: 31 Agustus 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa ketentuan mengena1 tata laksana pemas ukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan pembebasan cukai telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 / PMK. 04 / 20 1 2 tentang Tata Laksan a Pemas ukan dan Pengeluaran B arang ke dan dari Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai;
b.bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelayanan dan pengawasan atas pemas ukan dan pengeluaran B arang Kena Cukai ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan pembebasan cukai, perlu melakukan -perubahan atas ketentuan mengenai tata laksana pemas ukan dan pengeluaran barang ke www.jdih.kemenkeu.go.id

Menetapkan

Menetapkan dru� dari kawasan yang. telah ditetapkan sebagai Kawasan : Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan : pernbebasan cukai, sebagaimana diatur dalarn Peraturan . Menteri Keuangan Nomor 47 / PMK. 04/20 1 2 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran B arang ke dan dari Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai; c . bahwa b erdasarkan pertirnbangan sebagaimana dirnaksud dalarn huruf a dan huruf b , perlu · menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang · Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No rnor 47 / PMK. 04/ 2 0 1 2 tentang Tata Laksana : Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari : Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan : Perdagangan . Bebas dan Pelabuhan B ebas dan · Pembebasan Cukai; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 / PMK. 04/ 20 1 2 tentang : Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke d an dari Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan · Pernbebasan Cukai (Berita Negru�a Republik Indonesia Tahun : 20 1 2 Nomor 33 1 ) ; MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN • ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 47 / PMK. 04/20 1 2 TENTANG TATA LAKSANA PEMASUKAN . DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN . BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS DAN PEMBEBASAN CUKAI . Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan · Nomor 47 / PlVIK. 04/20 1 2 tentang Tata Laksana Pemasukan · dan Pengeluru�an Barang ke dan dart Kawasan yang telal� : www.jdih.kemenkeu.go.id ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Pembebasan Bebas . Cukai .dan Pelabuhan Bebas dan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 2 Nomor 33 1 ) , diubah sebagai berikut: 1 . Ketentuan ayat ( 1) dan ayat (4) Pasal 4 diubal1, di antara ayat ( 1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat ( 1 a) , di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a) , di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) : ayat yakni ayat (Sa) , dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 4 · berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

( 1) Pengangkut atau pihak lain yang bertanggung j awab · atas barang hams mengajukan perbaikan terhadap · Inward Manifest yang telah mendapatkan nomot dan tanggal pendaftaran dalam hal:

a.terdapat kesalahan mengenai nomor, merek, · ukuran dan jenis kemasan dan/atau peti · kemas;
b.terdapat kesalahan 1nengenai jumlal1 ke1nasan : dan/ atau peti kemas serta jumlah barang curah;
c.diperlukan penggabungan beberapa pos menj adi : 1 (satu) pos, dengan syarat: 1 . pos Inward Manifest yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran yang akan digabungkan berasal dari Inward Manifest yang telah mendapatkan nomor pendaftaran yang sama; dan tanggal
1. 2.shipperI supplier, consignee, notify addressI notify party merupakan pihak yang sama dan pelabuhan pemuatan hams sama untuk masing-masing pos yang akan : digabungkan; dan
2. 3.telah diterbitkan revisi Bill of Lading I Airway Bill/ dokumen pengangkutan lainnya; www.jdih.kemenkeu.go.id d . dihapus ; e . terdapat perubahan pihak consignee p ada pos atau s ub pos Inward Manifest)·
f.terdapat kesalahan atau perubahan pos Inward Manifest; dan / atau
g.terdapat kesalahan nomor dan/ atau tanggal dokumen pengangkutan seperti Bill of Lading) Airway Bill, atau dokumen pengangkutan lainnya. ( 1 a) D alam hal terj adi perubahan atau kesalahan data selain se bagaimana dimaksud pad a ayat ( 1 ) , Pengangkut atau pihak lain yang bertanggung j awab atas barang dapat melakukan perbaikan terhadap Inward Manifest.

(2)Perbaikan terhadap Inward Manifest sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , dapat dilakukan sepanj ang dapat dibuktikan dengan dokumen pendukung.
(3)Perbaikan terhadap Inward Manifest sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilaksanakan dengan persetuj uan Kepala Kantor Pabean atau pej abat yang ditunj uk.
(4)Dalam hal diperlukan perincian lebih lanj ut atas pos Inward Manifest yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran dari barang yang dikirim secara konsolidasi, Pengangkut atau pihak lain yang bertanggung j awab atas barang dapat mengaj ukan perbaikan terhadap Inward Manifest dalam j angka waktu paling lambat 48 (empat p uluh delapan) j am terhitung setelah Inward Manifest mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran tanpa persetuj uan Kepala Kantor Pabean atau pej abat yang ditunj uk.
(4a)Dalam hal Pengangkut atau pihak lain yang bertanggung j awab atas barang tidak memenuhi batas waktu perbaikan Inward Manifest sebagaimana dimaksud pada ayat (4) , per1nc1an lebih lanj ut atas pos Inward Manifest hanya dapat dilakukan dengan persetuj uan kepala Kantor Pabean atau pej abat yang ditunj uk. www.jdih.kemenkeu.go.id
(5)Pengangkut atau pihak lain yang bertanggung j awab . atas barang yang mengajukan perbaikan Inward · Manifest sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan · ayat (4) bertanggung j awab terhadap akibat yang : timbul dari pengajuan perbaikan tersebut.
(5a)Perbaikan data Inward Manifest diperlukan dalam : hal terj adi perubahan atau kesalahan data sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a sampai dengan huruf f.
(6)Tata cara perbaikan Inward Manifest sebagaiman.a dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagain1ana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan . Nomor 47 /PMK. 04/20 1 2 tentang Tata Laksana Pe1nasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari . Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan : Pembebasan Cukai.

2.Ketentuan Pasal 1 0 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni · ayat (6) , sehingga Pasal 1 0 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 0 ( 1 ) Barang yang diangkut oleh sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) , wajib dibongkar di Kawasan Pabean atau dapat dibongkar . di tempat lain setelah 1nendapat izin Kepala Kantor : Pabean.

(2)Pembongkaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilakukan setelah Intvard Manifest· mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran . sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (9) .
(3)Izin pembongkaran di tempat lain oleh Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari Badan Pengusahaan Kawasan. www.jdih.kemenkeu.go.id
(4)Rekomendasi dari Badan Pengusahaan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperlukan dalam hal sarana pengangkut dalam keadaan darurat.
(5)Pembongkaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan pengawasan pabean oleh Pej abat.
(6)D alam hal tanggal kedatangan s arana pengangkut berbeda dengan tanggal tiba yang tercantum dalam Inward Manifest yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran, Pengangkut mengajukan perbaikan Inward Manifest s e bagaimana dimaksud d alam Pasal 4 ayat ( 1 ) h uruf g, s e belum melakukan pembongkaran . 3 . Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 2 B arang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 ayat ( 1 ) dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean atau tempat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 5 ayat (2) setelah dipenuhinya Kewaj iban Pabean untuk:
1. a.dimasukkan ke Kawasan Bebas;
2. b.diangkut terus atau diangkut lanj ut; c . diangkut ke TPS d i Kawasan Pabean lainnya; d . dikeluarkan kembali ke luar D aerah Pabean; e . ditimbun d i Tempat Penimbunan Berikat d i tempat lain dalam Daerah Pabean;
3. f.dikeluarkan ke tempat lain dalam Daerah Pabean; atau
4. g.dikeluarkan untuk tuj uan tertentu dalam j angka waktu tertentu ke tempat lain dalam D aerah Pabean . 4 . Ketentuan ayat ( 1 ) dan ayat (2) Pasal 2 7 diubah, dan di antara ayat ( 1 ) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat ( 1 a) , sehingga Pasal 2 7 berbunyi sebagai berikut: t www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 27

(1)Apabila pada saat pengeluaran barang dari Kawasan Pabean untuk dimasukkan ke Kawasan Bebas terdapat selisih kurang (eksep) dalam PPFTZ-0 1, PPFTZ-0 2, atau PPFTZ-03, penyelesaian barang yang kurang tersebut dilakukar;t dengan menggunakan PPFTZ-0 1, PPFTZ-0 2, atau PPFTZ-03 semula paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sej ak tanggal S ur at Persetuj uan Pengeluaran Barang (SPPB) . ( 1a) Dalam hal barang yang terdapat selisih kurang ( eksep) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan didatangkan dalam jangka waktu lebih dari 60 (enam puluh) hari terhitung sej ak tanggal penerbitan Surat Persetuj uan Pengeluaran Barang (SPPB) , pengusaha harus melakukan kegiatan sebagai berikut:
1. a.mengaj ukan surat pemberitahuan kepada Kepala Kantor Pabean; dan b . mengaj ukan PPFTZ-0 1, PPFTZ-0 2, atau PPFTZ- 03 baru.
(2)Tata cara pengeluaran barang dari Kawasan Pabean terdapat selisih kurang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Men teri ini.

5.Ketentuan ayat (3) , ayat (4) , dan ayat (5) Pasal 28 diubah, dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) , sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut: Pasal 2S

(1)Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat dikeluarkan untuk diangkut terus atau diangkut lanj ut ke pelabuhan atau bandar udara tuj uan akhir pengangkutan barang sebagaimana tercantum dalam Bill of Lading) Airway Bill) atau dokumen perj anjian pengangkutan barang lainnya. twww.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Pelabuhan atau bandar udara tuj uan akhir pengangkutan barang sebagaimana. dimaksud pada ayat (1) merupakan pelabuhan atau bandar udara yang telah mendapatkan izin dari Menteri Perhubungan.
(3)Untuk .dapat mengeluarkan barang dari Kawasan Pabean untuk diangkut terus atau diangkut lanj ut, Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menyampaikan dokumen pelengkap pabean berupa Bill of Lading) Airway Bill, atau dokumen perj anjian pengangkutan barang lainnya atas barang yang akan diangkut terus atau diangkut lanj ut kepada Pej abat di Kantor Pabean .
(3a)Penyampaian dokumen pelengkap pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan:
1. a.sebelum barang dimuat ke sarana pengangkut yang akan mengangkut lanj ut, dalam hal barang akan diangkut lanj ut; atau
2. b.sebelum Pengangkut menyampaikan Outward Manifest, dalam hal barang akan diangkut terus.
(4)Pengeluaran barang dari Kawasan Pabean untuk diangkut terus atau diangkut lanj ut dilakukan setelah mendapatkan persetuj uan Pej abat.
(5)Tata cara pengeluaran barang untuk diangkut terus atau diangkut lanj ut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan , tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Men teri ini.

6.BAB V ditambahkan 1 (satu) bagian, yaitu Bagian Ketujuh yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32A

( 1) Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 ayat ( 1 ) dapat dikeluarkan untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat yang berlokasi di · tempat lain dalam Daerah Pabean dengan . menggunakan dokumen pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke Tempat : Penilnbunan Berikat.

(2)Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 : ayat ( 1 ) dapat dikeluarkan ke tempat lain dalam . Daerah Pabean.
(3)Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pengeluaran sebagian (parsiaO.
(4)Pengeluaran sebagian (parsiaO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal:
1. a.terdapat barang yang terkena ketentuan larangan . dan/ atau pembatasan diberitahukan dengan . benar dalam dokumen pemberttal1.uan pabean : tetapi belum memenuhi persyaratan pengeluaran barang dart kawasan bebas; dan/atau b . terdapat kendala pengiriman dari pengusaha : dengan memberitahukan kepada Kepala Kantor · Pabean.
(5)Tata cara pengeluaran sebagian (parsial) sebagaima11a dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan · sesuai dengan ketentuan tercantum dala1n Lampiran · III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(6)Pengelua14an barang untuk ditimbun di Te1npat : Penimbunan Berikat sebagaimana dimaksud pada · ayat ( 1) dilaksanakan sesuai dengan ketentua11. : peraturan perundang-undangan yang mengatur . mengenai Tempat Penimbunan Berikat.
(7)Barang yang telah mendapatkan persetujuan : pengelua14an barang da1i Kawasan Pabean atau tempat lain untuk:
1. a.ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat; www.jdih.kemenkeu.go.id b . dikeluarkan ke tempat lain dalam D aerah Pabean; atau
2. c.dikeluarkan untuk tuj uan tertentu dalam j angka waktu tertentu ke tempat lain dalam D aerah Pabean, hanya dapat dikeluarkan untuk dimuat ke sarana pengangkut yang berangkat ke luar dari Kawasan Be bas.
(8)Dalam hal pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan melalui darat, berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. a.Pejabat Bea dan Cukai melekatkan tanda pengaman pada kemasanj peti kemas sebelum barang dikeluarkan dari Kawasan Pabean atau tempat lain sebagai pengaman barang dari Kawasan Pabean atau tempat lain sampai dengan:
  1. 1.Kawasan Pabean tempat barang dimuat ke sarana pengangkut udara atau laut yang akan mengangkut barang ke luar dari Kawasan Bebas;
  2. 2.Kawasan Pabean tempat sarana pengangkut darat meninggalkan Kawasan Bebas; atau 3 . barang yang diimpor untuk ditimbun di Ternpat Penimbunan Berikat selesai dimasukkan ke Tempat Penimbunan Berikat. b . Persetuj uan pengeluaran barang untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat, atau dikeluarkan ke tempat lain dalam D aerah Pabean, dikeluarkan untuk tuj uan tertentu dalam j angka waktu tertentu ke tempat lain dalam D aerah Pabean, berfungsi j uga sebagai persetuj uan pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Pabean tempat pengeluaran barang dari Kawasan B ebas . www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 1 -
  3. 7.Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 37 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) , di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4a) dan ayat (4b) , dan · ayat (7) dan ayat (8) dihapus, sehingga Pasal 3 7 menj adi sebagai berikut:

Pasal 37

( 1 ) Barang asal luar Daerah Pabean dapat dikeluarkan untuk tujuan tertentu dalam j angka waktu tertentu . dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daeral� · Pabean setelah mendapat izin dari Kepala Kantor : Pabean.

(2)Pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada : ayat ( 1 ) , dapat dilakukan terhadap barang yang ; berhubungan dengan kegiatan usahanya berupa mesin atau peralatan untuk:
1. a.kepentingan produksi atau pengerj aan proyek infrastruktur; b . diperbaiki, direkondisi, dikalibrasi; dan/ atau diuji,
2. c.keperluan peragaan atau demonstrasi. dan/ atau (2a) Kepala Kantor Pabean dapat memberikan izin · pengeluaran barang untuk tujuan tertentu dala1n . j angka waktu tertentu dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean atas barang selain : sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
3. a.barang untuk keperluan pertunj ukan umum, olah raga, dan/ atau perlombaan;
4. b.barang untuk keperluan penanggulangan bencana alam, kebakaran, kerusakan lingkungan, gangguan keamanan atau ketertiban, untuk · tujuan kemanusiaan, atau sosial;
5. c.barang keperluan pemerintah pusat atau pemerintah daerah; dan/ atau d . barang untuk keperluan kegiatan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara . www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 2 -
(3)Terhadap pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pengusaha wajib :
1. a.membayar bea masuk sebesar 2o/o (dua persen) untuk setiap bulan atau bagian dari bulan, dikalikan j umlah bulan j angka waktu pengeluaran, dikalikan j umlah bea masuk yang seharusnya dibayar; dan b . menyerahkan j aminan sebesar selisih antara bea masuk yang seharusnya dibayar dengan yang telah dibayar ditambah dengan PPN, dan Paj ak Penghasilan Pasal 2 2 .
(4)Terhadap pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (2a) , pengusaha waj ib menyerahkan j aminan sebesar bea masuk yang seharusnya dibayar, ditambah dengan PPN, dan Paj ak Penghasilan Pasal 2 2 , kepada Kepala Kantor Pabean sebelum mendapat nomor PPFTZ-0 1 .
(4a)Kepala Kantor Pabean menetapkan bentuk j aminan yang harus diserahkan atas barang yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) berdasarkan manaj emen risiko .
(4b)B entuk j aminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengena1 Jaminan dalam rangka kepabeanan .
(5)Terhadap pengeluaran dimaksud pada ayat menyampaikan PPFTZ-0 1 . barang sebagaimana ( 1 ) , pengusaha waj ib
(6)Pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) diberikan dalam j angka waktu paling lama 1 2 (dua belas) bulan terhitung sej ak tanggal PPFTZ-0 1 .
(7)Dihapus .
(8)Dihapus. www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 3-

8.Di antara Pasal 37 dan Pasal 3 8 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 37 A, Pasal 37B, Pasal 37C, dan· Pasal 37D yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37A

( 1) Terhadap barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 7 ayat ( 1), pengusaha harus menyampaikan PPFTZ-03 atas barang yang akan dimasukan kembali sebelum berakhirnya j angka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) .

(2)Terhadap pemasukan kembali barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan pemeriksaan pabean .
(3)Realisasi pemasukan kembali atas barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat ( 1), dilaksanakan dalam j angka waktu paling �i)3 o (tiga puluh) hari terhitung sej ak tanggal berakhirnya j angka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 7 ayat (6) .

Pasal 37B

( 1) Pengusaha yang terlambat memasukkan kembali barang yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 7 ayat ( 1), dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 1 00o/o (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar berdasarkan penetapan Kepala Kantor Pabean.

(2)Terlambat memasukkan kembali barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
1. a.pengusaha tidak menyampaikan PPFTZ-03 sampai dengan j angka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) ; atau
2. b.pengusaha menyampaikan PPFTZ-03 sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) , tetapi realisasi pemasukan kembali atas barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat ( 1) melebihi jangka www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 4- waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu sebagaimana climaksud dalam Pasal 37 ayat (6) .

Pasal 37C

(1)Dalarn hal barang sebagairnana dirnaksud dalam · Pasal 3 7 ayat ( 1) tidak akan dirnasukkan kernbali ke Kawasan Bebas, pengusaha rnengajukan perrnohonan ; untuk tidak rnernasukkan kernbali barang yang telah : dikeluarkan dari Kawasan Bebas kepada Kepala : Kantor Pabean ternpat pengeluaran barang.
(2)Perrnohonan untuk tidak rnernasukan kernbali sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) disampaikan dengan rnenyebutkan alasan dan dilampiri dengan : bukti pendukung.
(3)Dalam hal barang sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 37 ayat (1) rnerupakan · barang yang terkena · ketentuan pernbatasan, perizinan irnpor waj ib : dipenuhi sebelurn perrnohonan sebagairnana : dirnaksud pada ayat (1) diajukan.
(4)Dalarn hal perrnohonan sebagailnana dirnaksud : pada ayat (1) disetujui, Kepala Kantor Pabean • rnenerbitkan keputusan Kepala Kantor Pabean rnengenai tidak rnernasukan kernbali barang yang telah dikeluarkan untuk tujuan tertentu dalarn j angka waktu tertentu.
(5)Dalam hal perrnohonan tidak disetujui, Kepala Kantor · Pabean rnenerbitkan surat penolakan disertai alasan.
(6)Terhadap barang sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 37 ayat ( 1 ) yang telah .rnendapat keputusan · rnengenai tidak rnernasukan kernbali barang yang telah · dikeluarkan sebagaimana dirnaksud pada ayat (4) , pengusal1a wajib rnernbayar bea rnasuk dan/atau . pajak dalam rangka irnpor yang terutang serta sanksi : adrninistrasi berupa denda sebesar 100°/o (seratus . persen) dart bea rnasuk yang seharusnya dibayar dengan rnenggunakan PPFIZ-0 1 pengeluaran sernula. www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 5-

Pasal 37D

Tata cara penyelesaian barang yang dikeluarkan untuk : tujuan tertentu dalam j angka waktu tertentu dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean • sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 , Pasal 37A, Pasal · 37B , dan Pasal 37C, dilaksanakan sesuai rincian tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dart Peraturan Menteri ini.

9.Di antara ayat ( 1) dan ayat (2) Pasal 38 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat ( 1 a) dan ayat ( 1b) , dan menambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3) , sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

( 1) Dokumen berupa:

a.PPFIZ-0 1 , PPFIZ-02 , dan/atau PPFIZ-03;
b.dokumen pelengkap pabean; dan c . bukti pembayaran b e a masuk, cukai, dan/ atau . pajak dalam rangka impor atau bukt� petnbayaran bea keluar, disampaikan kepada Pej abat di Kantor Pabear tempat pemasukan atau pengeluaran barang. ( 1 a) Dokumen pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disampaikan:
a.dalam bentuk data elektronik untuk Kantor . Pabean yang telah menerapkan sistem PDE . Kepabeanan; atau b . dalam media penyimpanan data elektronik : untuk Kantor Pabean yang telah menerapkan : Media Penyimpanan Data Elektronik. ( 1b) Perubahan atas data dokumen petnberitahuan · pabean sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) yang sudah disatnpaikan kepada Pej abat di Kantor . Pabean tempat pemasukan atau pengeluaran barang . www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 6- dan telah rnendapatkan nornor pen etapan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan rnengenai pernberitahuan pabean .

(2)Penyarnpaian bukti pembayaran sebagairnana dirnaksud pada ayat ( 1 ) huruf c tidak diperlukan dalarn hal pernbayaran bea rnasuk, cukai, paj ak, dan / atau bea keluar dilakukan rnelalui sistern pernbayaran yang terintegrasi dengan sistern kornputer pelayanan di Kantor Pabean.
(3)Pernberitahuan pabean dapat disarnpaikan dalarn bentuk tulisan di atas forrnulir, dalarn hal:
1. a.Kantor Pabean yang bersangkutan belurn rnenerapkan sistern PDE Kepabeanan atau Media Penyirnpanan Data Elektronik; b . sistern PDE kepabeanan yang terdapat pada Kantor Pabean yang bersangkutan tidak dapat beroperasi lebih dari 4 (ernpat) j am; atau
2. c.Kantor Pabean yang bersangkutan belurn didukung oleh sistern kornputer pelayanan yang rnernadai. 1 0 . Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 3 9 ( 1 ) Penyarnpaian PPFTZ-0 1 , PPFTZ-0 2 , atau PPFTZ-03 ke Kantor Pabean dapat dilakukan :
3. a.untuk setiap pernasukan atau pengeluaran barang; atau b . secara berkala.
(2)Penyarnpaian PPFTZ-0 1 , PPFTZ-0 2 , atau PPFTZ-03 secara berkala sebagairnana dirnaksud pada ayat ( 1 ) huruf b dilakukan atas :
1. a.pernasukan dan pengeluaran barang berupa tenaga listrik yang pengangkutannya dilakukan rnelalui transrnisi; atau www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 7-
2. b.pemasukan dan pengeluaran barang cair atau gas yang pengangkutannya dilakukan melalui saluran pipa.
(3)Penyampaian PPFTZ-0 1 , PPFTZ-02 atau PPFTZ-03 secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapat persetuj uan Kepala Kantor Pabean.
(4)Untuk penyampaian PPFTZ-0 1 secara berkala terhadap pengeluaran barang asal luar Daerah Pabean ke tempat lain dalam Daerah Pabean, selain harus mendapat persetuj uan Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , pengusaha harus menyerahkan jaminan.
(5)Kepala Kantor Pabean menetapkan bentuk jaminan yang harus diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan manajemen risiko .
(6)Bentuk jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenru Jamlnan dalam rangka kepabeanan.
(7)Tata cara penyelesaian pemberitahuan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b sesuai dengan rincian tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 1 1 . Di antara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 44 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (Sa) , sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

( 1) Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat ( 1 ) dan Pasal 43 ayat ( 1) dilakukan oleh Pej abat dan/ atau melalui sistem komputer pelayanan.

(2)Penelitian dokumen melalui sistem komputer pelayanan dilakukan untuk memastikan kelengkapan pengisian PPFTZ-0 1 dan PPFTZ-0 2 . www.jdih.kemenkeu.go.id
(3)Penelitian dokumen oleh Pej abat dilakukan untuk memastikan bahwa PPFTZ-0 1 dan PPFTZ-0 2 diberitahukan dengan benar dan dokumen pelengkap pabean yang diwaj ibkan telah sesuai dengan syarat yang ditentukan .
(4)Penelitian dokumen oleh Pej abat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tindak lanj ut dari hasil penelitian dokumen melalui sistem komputer pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) .
(5)Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) , Pejabat melakukan penetapan tarif dan/ atau nilai pabean serta penghitungan bea keluar.
(5a)Penetapan tarif dan / a tau nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk pemasukan barang ke Kawasan Bebas hanya dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan fisik barang ditemukan tidak sesuai.
(6)Pej abat hanya bertanggung j awab atas penetapan tarif dan/ atau nilai pabean serta penghitungan bea keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) .
(7)Atas pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari tempat lain dalam Daerah Pabean, dikecualikan dari penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .
(8)Penetapan tarif dan/ atau nilai pabean serta penghitungan bea keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesua1 den_gan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang kepabeanan. 1 2. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa ketentuan mengena1 tata laksana pemas ukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan pembebasan cukai telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 / PMK. 04 / 20 1 2 tentang Tata Laksan a Pemas ukan dan Pengeluaran B arang ke dan dari Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai;
b.bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelayanan dan pengawasan atas pemas ukan dan pengeluaran B arang Kena Cukai ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan pembebasan cukai, perlu melakukan -perubahan atas ketentuan mengenai tata laksana pemas ukan dan pengeluaran barang ke www.jdih.kemenkeu.go.id

Menetapkan

Pasal 4

( 1) Pengangkut atau pihak lain yang bertanggung j awab · atas barang hams mengajukan perbaikan terhadap · Inward Manifest yang telah mendapatkan nomot dan tanggal pendaftaran dalam hal:

a.terdapat kesalahan mengenai nomor, merek, · ukuran dan jenis kemasan dan/atau peti · kemas;
b.terdapat kesalahan 1nengenai jumlal1 ke1nasan : dan/ atau peti kemas serta jumlah barang curah;
c.diperlukan penggabungan beberapa pos menj adi : 1 (satu) pos, dengan syarat: 1 . pos Inward Manifest yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran yang akan digabungkan berasal dari Inward Manifest yang telah mendapatkan nomor pendaftaran yang sama; dan tanggal
1. 2.shipperI supplier, consignee, notify addressI notify party merupakan pihak yang sama dan pelabuhan pemuatan hams sama untuk masing-masing pos yang akan : digabungkan; dan
2. 3.telah diterbitkan revisi Bill of Lading I Airway Bill/ dokumen pengangkutan lainnya; www.jdih.kemenkeu.go.id d . dihapus ; e . terdapat perubahan pihak consignee p ada pos atau s ub pos Inward Manifest)·
f.terdapat kesalahan atau perubahan pos Inward Manifest; dan / atau
g.terdapat kesalahan nomor dan/ atau tanggal dokumen pengangkutan seperti Bill of Lading) Airway Bill, atau dokumen pengangkutan lainnya. ( 1 a) D alam hal terj adi perubahan atau kesalahan data selain se bagaimana dimaksud pad a ayat ( 1 ) , Pengangkut atau pihak lain yang bertanggung j awab atas barang dapat melakukan perbaikan terhadap Inward Manifest.

(2)Perbaikan terhadap Inward Manifest sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , dapat dilakukan sepanj ang dapat dibuktikan dengan dokumen pendukung.
(3)Perbaikan terhadap Inward Manifest sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilaksanakan dengan persetuj uan Kepala Kantor Pabean atau pej abat yang ditunj uk.
(4)Dalam hal diperlukan perincian lebih lanj ut atas pos Inward Manifest yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran dari barang yang dikirim secara konsolidasi, Pengangkut atau pihak lain yang bertanggung j awab atas barang dapat mengaj ukan perbaikan terhadap Inward Manifest dalam j angka waktu paling lambat 48 (empat p uluh delapan) j am terhitung setelah Inward Manifest mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran tanpa persetuj uan Kepala Kantor Pabean atau pej abat yang ditunj uk.
(4a)Dalam hal Pengangkut atau pihak lain yang bertanggung j awab atas barang tidak memenuhi batas waktu perbaikan Inward Manifest sebagaimana dimaksud pada ayat (4) , per1nc1an lebih lanj ut atas pos Inward Manifest hanya dapat dilakukan dengan persetuj uan kepala Kantor Pabean atau pej abat yang ditunj uk. www.jdih.kemenkeu.go.id
(5)Pengangkut atau pihak lain yang bertanggung j awab . atas barang yang mengajukan perbaikan Inward · Manifest sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan · ayat (4) bertanggung j awab terhadap akibat yang : timbul dari pengajuan perbaikan tersebut.
(5a)Perbaikan data Inward Manifest diperlukan dalam : hal terj adi perubahan atau kesalahan data sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a sampai dengan huruf f.
(6)Tata cara perbaikan Inward Manifest sebagaiman.a dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagain1ana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan . Nomor 47 /PMK. 04/20 1 2 tentang Tata Laksana Pe1nasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari . Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan : Pembebasan Cukai.

2.Ketentuan Pasal 1 0 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni · ayat (6) , sehingga Pasal 1 0 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 0 ( 1 ) Barang yang diangkut oleh sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) , wajib dibongkar di Kawasan Pabean atau dapat dibongkar . di tempat lain setelah 1nendapat izin Kepala Kantor : Pabean.

(2)Pembongkaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilakukan setelah Intvard Manifest· mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran . sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (9) .
(3)Izin pembongkaran di tempat lain oleh Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari Badan Pengusahaan Kawasan. www.jdih.kemenkeu.go.id
(4)Rekomendasi dari Badan Pengusahaan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperlukan dalam hal sarana pengangkut dalam keadaan darurat.
(5)Pembongkaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan pengawasan pabean oleh Pej abat.
(6)D alam hal tanggal kedatangan s arana pengangkut berbeda dengan tanggal tiba yang tercantum dalam Inward Manifest yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran, Pengangkut mengajukan perbaikan Inward Manifest s e bagaimana dimaksud d alam Pasal 4 ayat ( 1 ) h uruf g, s e belum melakukan pembongkaran . 3 . Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 2 B arang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 ayat ( 1 ) dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean atau tempat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 5 ayat (2) setelah dipenuhinya Kewaj iban Pabean untuk:
1. a.dimasukkan ke Kawasan Bebas;
2. b.diangkut terus atau diangkut lanj ut; c . diangkut ke TPS d i Kawasan Pabean lainnya; d . dikeluarkan kembali ke luar D aerah Pabean; e . ditimbun d i Tempat Penimbunan Berikat d i tempat lain dalam Daerah Pabean;
3. f.dikeluarkan ke tempat lain dalam Daerah Pabean; atau
4. g.dikeluarkan untuk tuj uan tertentu dalam j angka waktu tertentu ke tempat lain dalam D aerah Pabean . 4 . Ketentuan ayat ( 1 ) dan ayat (2) Pasal 2 7 diubah, dan di antara ayat ( 1 ) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat ( 1 a) , sehingga Pasal 2 7 berbunyi sebagai berikut: t www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 27

(1)Apabila pada saat pengeluaran barang dari Kawasan Pabean untuk dimasukkan ke Kawasan Bebas terdapat selisih kurang (eksep) dalam PPFTZ-0 1, PPFTZ-0 2, atau PPFTZ-03, penyelesaian barang yang kurang tersebut dilakukar;t dengan menggunakan PPFTZ-0 1, PPFTZ-0 2, atau PPFTZ-03 semula paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sej ak tanggal S ur at Persetuj uan Pengeluaran Barang (SPPB) . ( 1a) Dalam hal barang yang terdapat selisih kurang ( eksep) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan didatangkan dalam jangka waktu lebih dari 60 (enam puluh) hari terhitung sej ak tanggal penerbitan Surat Persetuj uan Pengeluaran Barang (SPPB) , pengusaha harus melakukan kegiatan sebagai berikut:
1. a.mengaj ukan surat pemberitahuan kepada Kepala Kantor Pabean; dan b . mengaj ukan PPFTZ-0 1, PPFTZ-0 2, atau PPFTZ- 03 baru.
(2)Tata cara pengeluaran barang dari Kawasan Pabean terdapat selisih kurang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Men teri ini.

5.Ketentuan ayat (3) , ayat (4) , dan ayat (5) Pasal 28 diubah, dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) , sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut: Pasal 2S

(1)Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat dikeluarkan untuk diangkut terus atau diangkut lanj ut ke pelabuhan atau bandar udara tuj uan akhir pengangkutan barang sebagaimana tercantum dalam Bill of Lading) Airway Bill) atau dokumen perj anjian pengangkutan barang lainnya. twww.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Pelabuhan atau bandar udara tuj uan akhir pengangkutan barang sebagaimana. dimaksud pada ayat (1) merupakan pelabuhan atau bandar udara yang telah mendapatkan izin dari Menteri Perhubungan.
(3)Untuk .dapat mengeluarkan barang dari Kawasan Pabean untuk diangkut terus atau diangkut lanj ut, Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menyampaikan dokumen pelengkap pabean berupa Bill of Lading) Airway Bill, atau dokumen perj anjian pengangkutan barang lainnya atas barang yang akan diangkut terus atau diangkut lanj ut kepada Pej abat di Kantor Pabean .
(3a)Penyampaian dokumen pelengkap pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan:
1. a.sebelum barang dimuat ke sarana pengangkut yang akan mengangkut lanj ut, dalam hal barang akan diangkut lanj ut; atau
2. b.sebelum Pengangkut menyampaikan Outward Manifest, dalam hal barang akan diangkut terus.
(4)Pengeluaran barang dari Kawasan Pabean untuk diangkut terus atau diangkut lanj ut dilakukan setelah mendapatkan persetuj uan Pej abat.
(5)Tata cara pengeluaran barang untuk diangkut terus atau diangkut lanj ut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan , tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Men teri ini.

6.BAB V ditambahkan 1 (satu) bagian, yaitu Bagian Ketujuh yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32A

(2)Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 : ayat ( 1 ) dapat dikeluarkan ke tempat lain dalam . Daerah Pabean.
(3)Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pengeluaran sebagian (parsiaO.
(4)Pengeluaran sebagian (parsiaO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal:
1. a.terdapat barang yang terkena ketentuan larangan . dan/ atau pembatasan diberitahukan dengan . benar dalam dokumen pemberttal1.uan pabean : tetapi belum memenuhi persyaratan pengeluaran barang dart kawasan bebas; dan/atau b . terdapat kendala pengiriman dari pengusaha : dengan memberitahukan kepada Kepala Kantor · Pabean.
(5)Tata cara pengeluaran sebagian (parsial) sebagaima11a dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan · sesuai dengan ketentuan tercantum dala1n Lampiran · III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(6)Pengelua14an barang untuk ditimbun di Te1npat : Penimbunan Berikat sebagaimana dimaksud pada · ayat ( 1) dilaksanakan sesuai dengan ketentua11. : peraturan perundang-undangan yang mengatur . mengenai Tempat Penimbunan Berikat.
(7)Barang yang telah mendapatkan persetujuan : pengelua14an barang da1i Kawasan Pabean atau tempat lain untuk:
1. a.ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat; www.jdih.kemenkeu.go.id b . dikeluarkan ke tempat lain dalam D aerah Pabean; atau
2. c.dikeluarkan untuk tuj uan tertentu dalam j angka waktu tertentu ke tempat lain dalam D aerah Pabean, hanya dapat dikeluarkan untuk dimuat ke sarana pengangkut yang berangkat ke luar dari Kawasan Be bas.
(8)Dalam hal pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan melalui darat, berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. a.Pejabat Bea dan Cukai melekatkan tanda pengaman pada kemasanj peti kemas sebelum barang dikeluarkan dari Kawasan Pabean atau tempat lain sebagai pengaman barang dari Kawasan Pabean atau tempat lain sampai dengan:
  1. 1.Kawasan Pabean tempat barang dimuat ke sarana pengangkut udara atau laut yang akan mengangkut barang ke luar dari Kawasan Bebas;
  2. 2.Kawasan Pabean tempat sarana pengangkut darat meninggalkan Kawasan Bebas; atau 3 . barang yang diimpor untuk ditimbun di Ternpat Penimbunan Berikat selesai dimasukkan ke Tempat Penimbunan Berikat. b . Persetuj uan pengeluaran barang untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat, atau dikeluarkan ke tempat lain dalam D aerah Pabean, dikeluarkan untuk tuj uan tertentu dalam j angka waktu tertentu ke tempat lain dalam D aerah Pabean, berfungsi j uga sebagai persetuj uan pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Pabean tempat pengeluaran barang dari Kawasan B ebas . www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 1 -
  3. 7.Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 37 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) , di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4a) dan ayat (4b) , dan · ayat (7) dan ayat (8) dihapus, sehingga Pasal 3 7 menj adi sebagai berikut:

Pasal 37

(2)Pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada : ayat ( 1 ) , dapat dilakukan terhadap barang yang ; berhubungan dengan kegiatan usahanya berupa mesin atau peralatan untuk:
1. a.kepentingan produksi atau pengerj aan proyek infrastruktur; b . diperbaiki, direkondisi, dikalibrasi; dan/ atau diuji,
2. c.keperluan peragaan atau demonstrasi. dan/ atau (2a) Kepala Kantor Pabean dapat memberikan izin · pengeluaran barang untuk tujuan tertentu dala1n . j angka waktu tertentu dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean atas barang selain : sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
3. a.barang untuk keperluan pertunj ukan umum, olah raga, dan/ atau perlombaan;
4. b.barang untuk keperluan penanggulangan bencana alam, kebakaran, kerusakan lingkungan, gangguan keamanan atau ketertiban, untuk · tujuan kemanusiaan, atau sosial;
5. c.barang keperluan pemerintah pusat atau pemerintah daerah; dan/ atau d . barang untuk keperluan kegiatan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara . www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 2 -
(3)Terhadap pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pengusaha wajib :
1. a.membayar bea masuk sebesar 2o/o (dua persen) untuk setiap bulan atau bagian dari bulan, dikalikan j umlah bulan j angka waktu pengeluaran, dikalikan j umlah bea masuk yang seharusnya dibayar; dan b . menyerahkan j aminan sebesar selisih antara bea masuk yang seharusnya dibayar dengan yang telah dibayar ditambah dengan PPN, dan Paj ak Penghasilan Pasal 2 2 .
(4)Terhadap pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (2a) , pengusaha waj ib menyerahkan j aminan sebesar bea masuk yang seharusnya dibayar, ditambah dengan PPN, dan Paj ak Penghasilan Pasal 2 2 , kepada Kepala Kantor Pabean sebelum mendapat nomor PPFTZ-0 1 .
(4a)Kepala Kantor Pabean menetapkan bentuk j aminan yang harus diserahkan atas barang yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) berdasarkan manaj emen risiko .
(4b)B entuk j aminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengena1 Jaminan dalam rangka kepabeanan .
(5)Terhadap pengeluaran dimaksud pada ayat menyampaikan PPFTZ-0 1 . barang sebagaimana ( 1 ) , pengusaha waj ib
(6)Pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) diberikan dalam j angka waktu paling lama 1 2 (dua belas) bulan terhitung sej ak tanggal PPFTZ-0 1 .
(7)Dihapus .
(8)Dihapus. www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 3-

8.Di antara Pasal 37 dan Pasal 3 8 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 37 A, Pasal 37B, Pasal 37C, dan· Pasal 37D yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37A

(2)Terhadap pemasukan kembali barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan pemeriksaan pabean .
(3)Realisasi pemasukan kembali atas barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat ( 1), dilaksanakan dalam j angka waktu paling �i)3 o (tiga puluh) hari terhitung sej ak tanggal berakhirnya j angka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 7 ayat (6) .

Pasal 37B

(2)Terlambat memasukkan kembali barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
1. a.pengusaha tidak menyampaikan PPFTZ-03 sampai dengan j angka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) ; atau
2. b.pengusaha menyampaikan PPFTZ-03 sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) , tetapi realisasi pemasukan kembali atas barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat ( 1) melebihi jangka www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 4- waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu sebagaimana climaksud dalam Pasal 37 ayat (6) .

Pasal 37C

(1)Dalarn hal barang sebagairnana dirnaksud dalam · Pasal 3 7 ayat ( 1) tidak akan dirnasukkan kernbali ke Kawasan Bebas, pengusaha rnengajukan perrnohonan ; untuk tidak rnernasukkan kernbali barang yang telah : dikeluarkan dari Kawasan Bebas kepada Kepala : Kantor Pabean ternpat pengeluaran barang.
(2)Perrnohonan untuk tidak rnernasukan kernbali sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) disampaikan dengan rnenyebutkan alasan dan dilampiri dengan : bukti pendukung.
(3)Dalam hal barang sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 37 ayat (1) rnerupakan · barang yang terkena · ketentuan pernbatasan, perizinan irnpor waj ib : dipenuhi sebelurn perrnohonan sebagairnana : dirnaksud pada ayat (1) diajukan.
(4)Dalarn hal perrnohonan sebagailnana dirnaksud : pada ayat (1) disetujui, Kepala Kantor Pabean • rnenerbitkan keputusan Kepala Kantor Pabean rnengenai tidak rnernasukan kernbali barang yang telah dikeluarkan untuk tujuan tertentu dalarn j angka waktu tertentu.
(5)Dalam hal perrnohonan tidak disetujui, Kepala Kantor · Pabean rnenerbitkan surat penolakan disertai alasan.
(6)Terhadap barang sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 37 ayat ( 1 ) yang telah .rnendapat keputusan · rnengenai tidak rnernasukan kernbali barang yang telah · dikeluarkan sebagaimana dirnaksud pada ayat (4) , pengusal1a wajib rnernbayar bea rnasuk dan/atau . pajak dalam rangka irnpor yang terutang serta sanksi : adrninistrasi berupa denda sebesar 100°/o (seratus . persen) dart bea rnasuk yang seharusnya dibayar dengan rnenggunakan PPFIZ-0 1 pengeluaran sernula. www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 5-

Pasal 37D

9.Di antara ayat ( 1) dan ayat (2) Pasal 38 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat ( 1 a) dan ayat ( 1b) , dan menambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3) , sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

( 1) Dokumen berupa:

a.PPFIZ-0 1 , PPFIZ-02 , dan/atau PPFIZ-03;
b.dokumen pelengkap pabean; dan c . bukti pembayaran b e a masuk, cukai, dan/ atau . pajak dalam rangka impor atau bukt� petnbayaran bea keluar, disampaikan kepada Pej abat di Kantor Pabear tempat pemasukan atau pengeluaran barang. ( 1 a) Dokumen pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disampaikan:
a.dalam bentuk data elektronik untuk Kantor . Pabean yang telah menerapkan sistem PDE . Kepabeanan; atau b . dalam media penyimpanan data elektronik : untuk Kantor Pabean yang telah menerapkan : Media Penyimpanan Data Elektronik. ( 1b) Perubahan atas data dokumen petnberitahuan · pabean sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) yang sudah disatnpaikan kepada Pej abat di Kantor . Pabean tempat pemasukan atau pengeluaran barang . www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 6- dan telah rnendapatkan nornor pen etapan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan rnengenai pernberitahuan pabean .

(2)Penyarnpaian bukti pembayaran sebagairnana dirnaksud pada ayat ( 1 ) huruf c tidak diperlukan dalarn hal pernbayaran bea rnasuk, cukai, paj ak, dan / atau bea keluar dilakukan rnelalui sistern pernbayaran yang terintegrasi dengan sistern kornputer pelayanan di Kantor Pabean.
(3)Pernberitahuan pabean dapat disarnpaikan dalarn bentuk tulisan di atas forrnulir, dalarn hal:
1. a.Kantor Pabean yang bersangkutan belurn rnenerapkan sistern PDE Kepabeanan atau Media Penyirnpanan Data Elektronik; b . sistern PDE kepabeanan yang terdapat pada Kantor Pabean yang bersangkutan tidak dapat beroperasi lebih dari 4 (ernpat) j am; atau
2. c.Kantor Pabean yang bersangkutan belurn didukung oleh sistern kornputer pelayanan yang rnernadai. 1 0 . Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 3 9 ( 1 ) Penyarnpaian PPFTZ-0 1 , PPFTZ-0 2 , atau PPFTZ-03 ke Kantor Pabean dapat dilakukan :
3. a.untuk setiap pernasukan atau pengeluaran barang; atau b . secara berkala.
(2)Penyarnpaian PPFTZ-0 1 , PPFTZ-0 2 , atau PPFTZ-03 secara berkala sebagairnana dirnaksud pada ayat ( 1 ) huruf b dilakukan atas :
1. a.pernasukan dan pengeluaran barang berupa tenaga listrik yang pengangkutannya dilakukan rnelalui transrnisi; atau www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 7-
2. b.pemasukan dan pengeluaran barang cair atau gas yang pengangkutannya dilakukan melalui saluran pipa.
(3)Penyampaian PPFTZ-0 1 , PPFTZ-02 atau PPFTZ-03 secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapat persetuj uan Kepala Kantor Pabean.
(4)Untuk penyampaian PPFTZ-0 1 secara berkala terhadap pengeluaran barang asal luar Daerah Pabean ke tempat lain dalam Daerah Pabean, selain harus mendapat persetuj uan Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , pengusaha harus menyerahkan jaminan.
(5)Kepala Kantor Pabean menetapkan bentuk jaminan yang harus diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan manajemen risiko .
(6)Bentuk jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenru Jamlnan dalam rangka kepabeanan.
(7)Tata cara penyelesaian pemberitahuan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b sesuai dengan rincian tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 1 1 . Di antara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 44 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (Sa) , sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

( 1) Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat ( 1 ) dan Pasal 43 ayat ( 1) dilakukan oleh Pej abat dan/ atau melalui sistem komputer pelayanan.

(2)Penelitian dokumen melalui sistem komputer pelayanan dilakukan untuk memastikan kelengkapan pengisian PPFTZ-0 1 dan PPFTZ-0 2 . www.jdih.kemenkeu.go.id
(3)Penelitian dokumen oleh Pej abat dilakukan untuk memastikan bahwa PPFTZ-0 1 dan PPFTZ-0 2 diberitahukan dengan benar dan dokumen pelengkap pabean yang diwaj ibkan telah sesuai dengan syarat yang ditentukan .
(4)Penelitian dokumen oleh Pej abat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tindak lanj ut dari hasil penelitian dokumen melalui sistem komputer pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) .
(5)Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) , Pejabat melakukan penetapan tarif dan/ atau nilai pabean serta penghitungan bea keluar.
(5a)Penetapan tarif dan / a tau nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk pemasukan barang ke Kawasan Bebas hanya dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan fisik barang ditemukan tidak sesuai.
(6)Pej abat hanya bertanggung j awab atas penetapan tarif dan/ atau nilai pabean serta penghitungan bea keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) .
(7)Atas pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari tempat lain dalam Daerah Pabean, dikecualikan dari penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .
(8)Penetapan tarif dan/ atau nilai pabean serta penghitungan bea keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesua1 den_gan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang kepabeanan. 1 2. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120/PMK.04/2017

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 27

Pasal 32A

Pasal 37

Pasal 37A

Pasal 37B

Pasal 37C

Pasal 37D

Pasal 38

Pasal 44

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 84/PMK.04/2019

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 84/PMK.04/2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 27

Pasal 32A

Pasal 37

Pasal 37A

Pasal 37B

Pasal 37C

Pasal 37D

Pasal 38

Pasal 44

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 84/PMK.04/2019

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 84/PMK.04/2019