Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120/PMK.04/2017
- Nomor
- 120/PMK.04/2017
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 31
Menetapkan dru� dari kawasan yang. telah ditetapkan sebagai Kawasan : Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan : pernbebasan cukai, sebagaimana diatur dalarn Peraturan . Menteri Keuangan Nomor 47 / PMK. 04/20 1 2 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran B arang ke dan dari Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai; c . bahwa b erdasarkan pertirnbangan sebagaimana dirnaksud dalarn huruf a dan huruf b , perlu · menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang · Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No rnor 47 / PMK. 04/ 2 0 1 2 tentang Tata Laksana : Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari : Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan : Perdagangan . Bebas dan Pelabuhan B ebas dan · Pembebasan Cukai; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 / PMK. 04/ 20 1 2 tentang : Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke d an dari Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan · Pernbebasan Cukai (Berita Negru�a Republik Indonesia Tahun : 20 1 2 Nomor 33 1 ) ; MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN • ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 47 / PMK. 04/20 1 2 TENTANG TATA LAKSANA PEMASUKAN . DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN . BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS DAN PEMBEBASAN CUKAI . Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan · Nomor 47 / PlVIK. 04/20 1 2 tentang Tata Laksana Pemasukan · dan Pengeluru�an Barang ke dan dart Kawasan yang telal� : www.jdih.kemenkeu.go.id ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Pembebasan Bebas . Cukai .dan Pelabuhan Bebas dan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 2 Nomor 33 1 ) , diubah sebagai berikut: 1 . Ketentuan ayat ( 1) dan ayat (4) Pasal 4 diubal1, di antara ayat ( 1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat ( 1 a) , di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a) , di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) : ayat yakni ayat (Sa) , dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 4 · berbunyi sebagai berikut:
( 1) Pengangkut atau pihak lain yang bertanggung j awab · atas barang hams mengajukan perbaikan terhadap · Inward Manifest yang telah mendapatkan nomot dan tanggal pendaftaran dalam hal:
dan/ atau peti kemas serta jumlah barang curah;
1 (satu) pos, dengan syarat: 1 . pos Inward Manifest yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran yang akan digabungkan berasal dari Inward Manifest yang telah mendapatkan nomor pendaftaran yang sama; dan tanggal
digabungkan; dan
www.jdih.kemenkeu.go.id d . dihapus ; e . terdapat perubahan pihak consignee p ada pos atau s ub pos Inward Manifest)·
( 1 a) D alam hal terj adi perubahan atau kesalahan data selain se bagaimana dimaksud pad a ayat ( 1 ) , Pengangkut atau pihak lain yang bertanggung j awab atas barang dapat melakukan perbaikan terhadap Inward Manifest.
www.jdih.kemenkeu.go.id
atas barang yang mengajukan perbaikan Inward · Manifest sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan · ayat (4) bertanggung j awab terhadap akibat yang : timbul dari pengajuan perbaikan tersebut.
hal terj adi perubahan atau kesalahan data sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a sampai dengan huruf f.
Nomor 47 /PMK. 04/20 1 2 tentang Tata Laksana Pe1nasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari . Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan : Pembebasan Cukai.
Pasal 1 0 ( 1 ) Barang yang diangkut oleh sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) , wajib dibongkar di Kawasan Pabean atau dapat dibongkar . di tempat lain setelah 1nendapat izin Kepala Kantor : Pabean.
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (9) .
www.jdih.kemenkeu.go.id
3 . Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 2 B arang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 ayat ( 1 ) dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean atau tempat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 5 ayat (2) setelah dipenuhinya Kewaj iban Pabean untuk:
c . diangkut ke TPS d i Kawasan Pabean lainnya; d . dikeluarkan kembali ke luar D aerah Pabean; e . ditimbun d i Tempat Penimbunan Berikat d i tempat lain dalam Daerah Pabean;
atau
4 . Ketentuan ayat ( 1 ) dan ayat (2) Pasal 2 7 diubah, dan di antara ayat ( 1 ) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat ( 1 a) , sehingga Pasal 2 7 berbunyi sebagai berikut: t www.jdih.kemenkeu.go.id
( 1a) Dalam hal barang yang terdapat selisih kurang ( eksep) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan didatangkan dalam jangka waktu lebih dari 60 (enam puluh) hari terhitung sej ak tanggal penerbitan Surat Persetuj uan Pengeluaran Barang (SPPB) , pengusaha harus melakukan kegiatan sebagai berikut:
Pasal 2S
twww.jdih.kemenkeu.go.id
Bagian Ketuj uh Pengeluaran Barang dari Kawasan Pabean atau Tempat Lain untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat, Dikeluarkan ke Tempat Lain Dalam D aerah Pabean dan Dikeluarkan Untuk Tuj uan Tertentu Dalam Jangka Waktu Tertentu ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean www.jdih.kemenkeu.go.id
( 1) Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 ayat ( 1 ) dapat dikeluarkan untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat yang berlokasi di · tempat lain dalam Daerah Pabean dengan . menggunakan dokumen pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke Tempat : Penilnbunan Berikat.
ayat ( 1 ) dapat dikeluarkan ke tempat lain dalam . Daerah Pabean.
dan/ atau pembatasan diberitahukan dengan . benar dalam dokumen pemberttal1.uan pabean : tetapi belum memenuhi persyaratan pengeluaran barang dart kawasan bebas; dan/atau b . terdapat kendala pengiriman dari pengusaha : dengan memberitahukan kepada Kepala Kantor · Pabean.
Penimbunan Berikat sebagaimana dimaksud pada · ayat ( 1) dilaksanakan sesuai dengan ketentua11. : peraturan perundang-undangan yang mengatur . mengenai Tempat Penimbunan Berikat.
pengelua14an barang da1i Kawasan Pabean atau tempat lain untuk:
www.jdih.kemenkeu.go.id b . dikeluarkan ke tempat lain dalam D aerah Pabean; atau
b . Persetuj uan pengeluaran barang untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat, atau dikeluarkan ke tempat lain dalam D aerah Pabean, dikeluarkan untuk tuj uan tertentu dalam j angka waktu tertentu ke tempat lain dalam D aerah Pabean, berfungsi j uga sebagai persetuj uan pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Pabean tempat pengeluaran barang dari Kawasan B ebas . www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 1 -
( 1 ) Barang asal luar Daerah Pabean dapat dikeluarkan untuk tujuan tertentu dalam j angka waktu tertentu . dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daeral� · Pabean setelah mendapat izin dari Kepala Kantor : Pabean.
ayat ( 1 ) , dapat dilakukan terhadap barang yang ; berhubungan dengan kegiatan usahanya berupa mesin atau peralatan untuk:
b . diperbaiki, direkondisi, dikalibrasi; dan/ atau diuji,
dan/ atau (2a) Kepala Kantor Pabean dapat memberikan izin · pengeluaran barang untuk tujuan tertentu dala1n . j angka waktu tertentu dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean atas barang selain : sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 2 -
barang sebagaimana ( 1 ) , pengusaha waj ib
www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 3-
( 1) Terhadap barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 7 ayat ( 1), pengusaha harus menyampaikan PPFTZ-03 atas barang yang akan dimasukan kembali sebelum berakhirnya j angka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) .
( 1) Pengusaha yang terlambat memasukkan kembali barang yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 7 ayat ( 1), dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 1 00o/o (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar berdasarkan penetapan Kepala Kantor Pabean.
untuk tidak rnernasukkan kernbali barang yang telah : dikeluarkan dari Kawasan Bebas kepada Kepala : Kantor Pabean ternpat pengeluaran barang.
bukti pendukung.
dipenuhi sebelurn perrnohonan sebagairnana : dirnaksud pada ayat (1) diajukan.
pada ayat (1) disetujui, Kepala Kantor Pabean • rnenerbitkan keputusan Kepala Kantor Pabean rnengenai tidak rnernasukan kernbali barang yang telah dikeluarkan untuk tujuan tertentu dalarn j angka waktu tertentu.
pajak dalam rangka irnpor yang terutang serta sanksi : adrninistrasi berupa denda sebesar 100°/o (seratus . persen) dart bea rnasuk yang seharusnya dibayar dengan rnenggunakan PPFIZ-0 1 pengeluaran sernula. www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 5-
Tata cara penyelesaian barang yang dikeluarkan untuk : tujuan tertentu dalam j angka waktu tertentu dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean • sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 , Pasal 37A, Pasal · 37B , dan Pasal 37C, dilaksanakan sesuai rincian tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dart Peraturan Menteri ini.
( 1) Dokumen berupa:
pajak dalam rangka impor atau bukt� petnbayaran bea keluar, disampaikan kepada Pej abat di Kantor Pabear tempat pemasukan atau pengeluaran barang. ( 1 a) Dokumen pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disampaikan:
Pabean yang telah menerapkan sistem PDE . Kepabeanan; atau b . dalam media penyimpanan data elektronik : untuk Kantor Pabean yang telah menerapkan : Media Penyimpanan Data Elektronik. ( 1b) Perubahan atas data dokumen petnberitahuan · pabean sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) yang sudah disatnpaikan kepada Pej abat di Kantor . Pabean tempat pemasukan atau pengeluaran barang . www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 6- dan telah rnendapatkan nornor pen etapan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan rnengenai pernberitahuan pabean .
b . sistern PDE kepabeanan yang terdapat pada Kantor Pabean yang bersangkutan tidak dapat beroperasi lebih dari 4 (ernpat) j am; atau
1 0 . Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 3 9 ( 1 ) Penyarnpaian PPFTZ-0 1 , PPFTZ-0 2 , atau PPFTZ-03 ke Kantor Pabean dapat dilakukan :
1 1 . Di antara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 44 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (Sa) , sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:
( 1) Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat ( 1 ) dan Pasal 43 ayat ( 1) dilakukan oleh Pej abat dan/ atau melalui sistem komputer pelayanan.
www.jdih.kemenkeu.go.id
1 2. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Membuka PDF…