Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 84/PMK.04/2019
- Nomor
- 84/PMK.04/2019
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 7
Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pem be bas an ·Cukai; www.jdih.kemenkeu.go.id
c . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (3),
Pasal 7 ayat (6), Pasal 10 ayat (5), Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (4), Pasal 13 ayat (2), Pasal 15 ayat (4), Pasal 16 ayat (6), Pasal 17 ayat (6), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22 ayat (8), Pasal 24 ayat (3), Pasal 26 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 30 ayat (2), Pasal 31 ayat (3), Pasal 32 ayat (3), Pasal 36 ayat (7), dan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 / PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai;
4775);
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 47 /PMK.04/2012 TENTANG TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS DAN PEMBEBASAN CUKAI. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 /PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 331) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 /PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114), diubah sebagai berikut: www.jdih.kemenkeu.go.id . 1. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 59 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai · berikut:
Kawasan Bebas, dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean .
t www.jdih.kemenkeu.go.id
mengenai penetapan nilai pabean.
Pabean dari Kawasan Bebas ke tempe:tt lain dalam Daerah Pabean dilaksanakan dengan · ketentuan se bagai berikut:
b.
Cukai dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cukai; c . PPN dihitung berdasarkan tarif yang berlaku dikalikan harga jual atau . harga pasar waJar d . sesuai dengan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan; dan/ atau Pajak Penghasilan Pas al 22 . dihitung berdasarkan tarif yang berlaku dari nilai pabean ditambah clengan bea masuk pada saat barang dan/atau bah an baku diinasukkan ke Kawasan Bebas. twww.jdih.kemenkeu.go.id
c . · PPN dihitung berdasarkan tarif yang berlaku dikalikan harga jual atau harga pasar wajar . · sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpaja:kari; dan/ atau
barang dan/atau bahan baku dimasukkan ke . Kawasan Bebas .
www.jdih.kemenkeu.go.id
dan/ atau bea masuk pembalasan, saat pengeluaran bahan baku asal luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut bea masuk anti dumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan · pengamanan, dan/ atau bea masuk pembalasan.
\ i www.jdih.kemenkeu.go.id
b.
Cukai dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di · bida ng Cukai; c: PPN dihitung berdasarkan tarif yang berlaku . · dikalikan harga jual atau harga pasar wajar sesuai dengan .peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan/ atau
www.jdih.kemenkeu.go.id
a . bea masuk dihltung berdasarkan:
t ~r www.jdih.kemenkeu.go.id
pabean ditambah dengan bea masuk pada saat · bahan baku dimasukkan ke Kawasan Bebas.
· dipergunakan untuk keperluan memperbaiki barang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 . ayat (6) .· huruf b dilaksanakan sesuai dengan penghitungan sebagaimana dimaksud pada a:yat (3) huruf a sampai dengan huruf d.
www.jdih.kemenkeu.go.id
Pasal II . 1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhaclap pengeluaran barang hasil produksi Kawasan Bebas ke · tern pat Jain dalam Daerah · Pabean yang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2017 tentang Perubahan atas . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 /PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kav:rasan yang Telah Ditetapkan Sebp_gai Kawasan · Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai, sepanjang:
www.jdih.kemenkeu.go.id
barang yang lain atau telah dilakukan pengolahan sehingga menjadi barang yang baru; dan
www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Mei 2019 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 613 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagian TU Kernen terian www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)