DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 84/PMK.04/2019

Nomor: 84/PMK.04/2019
Tahun: 2019
Ditetapkan: 28 Mei 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa ketentuan mengenai tata laksana pemasukan dan .· pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dan pembebasan cukai telah diatur dalam Peratu ran Menteri Keuangan Nomor 47 /PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran · Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 /PMK.04/2017 ten tang · Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 /PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari . Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pem be bas an ·Cukai; www.jdih.kemenkeu.go.id
b.bahwa untuk lebih mendorong kegiatan perdagangan dan industri nasional, memperkuat daya saing perusahaan dan meningkatkan investasi, serta lebih memberikan kepastian hukum, perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dan pembebasan cukai; c . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (3),

Mengingat

Pasal 7 ayat (6), Pasal 10 ayat (5), Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (4), Pasal 13 ayat (2), Pasal 15 ayat (4), Pasal 16 ayat (6), Pasal 17 ayat (6), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22 ayat (8), Pasal 24 ayat (3), Pasal 26 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 30 ayat (2), Pasal 31 ayat (3), Pasal 32 ayat (3), Pasal 36 ayat (7), dan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 / PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai;

1.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan www.jdih.kemenkeu.go.id Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3996) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5277);
4.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 /PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan www.jdih.kemenkeu.go.id Bebas dan Pembebasan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 331) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 /PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 47 /PMK.04/2012 TENTANG TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS DAN PEMBEBASAN CUKAI. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 /PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 331) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 /PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114), diubah sebagai berikut: www.jdih.kemenkeu.go.id . 1. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 59 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai · berikut:

Pasal 59

(1)Nilai pabean untuk penghitungan bea niasuk dan pajak dalam rangka pemasukan barang dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas · adalah nilai · transaksi dari barang yang bersangkutan.
(2)Nilai pabean urituk penghitungan bea masuk dan pajak dalam rangka pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari Kawasan Bebas lain, TPB, atau Kawasan Ekonomi Khusus ke Kawasan Bebas adalah nilai pabean pada saat barang asal luar Daerah · Pabean dimasukkan ke Kawasan Bebas lain, TPB, atau Kawasan Ekonomi Khusus.
(3)Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dan Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam. rangka pengeluaran barang dari Kawasan Bebas adalah nilai · pabean pada saat barang asal luar Daerah Pabean dimasukkan ke Kawasan Be bas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(3a)Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dan Pajak Penghasilan Pasal · 22 dalam rangka · pengeluaran barang hasil produksi Kawasan Bebas, dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean yaitu nilai pabean sesuai dengan harga jual pada saat pengeluaran barang hasil produksi . Kawasan Bebas, dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean .
(4)Dalam hal nilai pabean sebagaimaria dimaksud pada ayat (1) · tidak dapat ditentukan berdasarkan · nilai transaksi, nilai pabean ditentukan secara hierarki .· · berdasarkan nilai transaksi barang identik, nilai · transaksi barang serupa, metode deduksi, metode komputasi, atau tata cara yang wajar dan konsisten. t www.jdih.kemenkeu.go.id
(5)Ketentuan mengenai tata cara penghitungan nilai pabean dilaksanakan sesuai dengan · ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur . mengenai penetapan nilai pabean.

2.Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

(1)Penghitungan pungutan negara atas pengeluaran barang dan/ atau bahan . baku asal luar Daerah . Pabean dari Kawasan Bebas ke tempe:tt lain dalam Daerah Pabean dilaksanakan dengan · ketentuan se bagai berikut:
1. a.bea masuk dihitung berdasarkan: b.
  1. 1.klasifikasi dan nilai . pabean yang berlaku · pada saat barang dan/ atau bahan baku dimasukkan ke Kawasan Bebas; dan
  2. 2.pembebanan yang berlaku pada saat pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang dan/ atau bahan baku dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean didaftarkan; Cukai dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cukai; c . PPN dihitung berdasarkan tarif yang berlaku dikalikan harga jual atau . harga pasar waJar d . sesuai dengan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan; dan/ atau Pajak Penghasilan Pas al 22 . dihitung berdasarkan tarif yang berlaku dari nilai pabean ditambah clengan bea masuk pada saat barang dan/atau bah an baku diinasukkan ke Kawasan Bebas. twww.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Penghitungan pungutan negara atas pengeluaran barang clan/ a.tau bahan baku asal luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas lain, TPB, atau Kawasan Ekonomi Khusus dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.bea masuk dihitung berdasarkan:
  1. 1.klasifikasi dan riilai pabean yang berlaku pada saat barang dan/ atau bahan baku dimasukkan ke Kawasan Bebas; dan 2 . pembebanan yang berlaku pada saat didaftarkannya pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang · dan/ atau · · bahan baku dari Kawasan Bebas ke Kawasan Bebas lain;
2. b.Cukai dihitung · berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cukai; c . · PPN dihitung berdasarkan tarif yang berlaku dikalikan harga jual atau harga pasar wajar . · sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpaja:kari; dan/ atau
3. d.Pajak Penghasilan Pasal · 22 dihitung berdasarkan tarif yang · berlaku ·. dari nilai pabean ditambah dengan bea masuk pada saat . barang dan/atau bahan baku dimasukkan ke . Kawasan Bebas .
(3)Bea masuk sebagaimana dimaksud pacla ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d termasuk bea masuk anti dumping, bea masuk imbalan, bea masuk tinda:kan pengamanan, dan/ atau bea masuk pembalasan. www.jdih.kemenkeu.go.id
(4)Dalam hal pada saat pemasukan ··bahan baku asal luar Daerah Pabean ke Kawasan . Be bas dibebaskan dari pengenaan bea masuk anti dumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, . dan/ atau bea masuk pembalasan, saat pengeluaran bahan baku asal luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut bea masuk anti dumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan · pengamanan, dan/ atau bea masuk pembalasan.
(5)Pemungutan bea masuk anti dumping, bea masuk imbalan, bea · masuk tindakan pengamanan, dan/ atau bea masuk pembalasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan berdasarkan tarif yang beflaku pada saat pengeluaran bahan baku dari Kawasan Bebas.
(6)Dikecualikan dari pemungutan bea masuk . anti dumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan · pertgamanan, dan/ atau bea masuk · pembalasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jika:
1. a.bahan baku asal luar Daerah Pabean telah .· · dilakukan pengolahan sehingga menjadi barang yang baru berupa barang hasil produksi Kawasan Be bas, dan/ atau menjadi bagian dari barang hasil produksi Kawasan Bebas; atau
2. b.bahan baku asal luar Daerah Pabean .dipergunakan . untuk keperh1an memperbaiki barang lain dan menjadi bagian dari barang yang dilakukan perbaikan tersebut.
  1. 3.Diantara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 2 (dua) pasal, · yakni Pasal 6 lA dan Pasal 618 sehingga berbunyi sebagai berikut: \ i www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 61A

(1)Penghitungan pungutan negara atas barang hasil produksi Kawasan Bebas · yang dikeluarkan · dari ·· Kawasan Bebas .ke tempat lain dalam Daerah Pabean, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.bea masuk dihitung berdasarkan: b.
  1. 1.nilai pabean sesuai dengan harga jual pada ·. saat barang hasil produksi Kawasah Bebas dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean;
  2. 2.klasifikasi barang hasil produksi Kawasan Bebas yang dikeluarkan dari Kawasan · Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean; dan
  3. 3.pembebanan yang berlaku pada saat pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean didaftarkan; Cukai dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di · bida ng Cukai; c: PPN dihitung berdasarkan tarif yang berlaku . · dikalikan harga jual atau harga pasar wajar sesuai dengan .peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan/ atau
2. d.Pajak Penghasilan Pasal 22 dihitung berdasarkan tari.f yang berlaku dari nilai pabean ditambah dengan bea masuk pada saat barang hasil produksi Kawasan Bebas dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean . www.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Atas barang hasil produksi Kawasan Bebas yang dikeluarkan · dari Kawasan Be bas ke tern pat lain dalam Daerah Pabean dapat dikecualikan . dari ketentuan penghitungan bea masuk, Cukai, PPN, · dan · Pajak . Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.barang · hasil . produksi Kawasan Be bas dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean oleh pengusaha yang memiliki konversi penggunaan barang atau bahan baku asal luar Daerah Pabean yang jelas, terukur, dan konsisten; dan
2. b.pada saat pemasukan ke Kawasan Bebas sudah te1jadi transaksi jual beli.
(3)Penghitungan pungutan negara atas barang hasil produksi Kawasan Be bas yang · dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2), · dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a . bea masuk dihltung berdasarkan:

1.. klasifikasi dan nilai pabean yang berlaku pada saat bahan baku dimasukkan ke Kawasan Bebas; dan 2 . pembebanan . yang b erlaku pada saat pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang hasil produksi Kawasan Bebas dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean didaftarkan;

b.Cukai dihitung · berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang · Cukai; t ~r www.jdih.kemenkeu.go.id
c.PPN dihitung berdasarkan tarif yang berlaku dikalikan harga jual atau harga pasar wajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; clan/ atau
d.Pajak Penghasilan Pas al 22 . · dihitung berdasarkan tarif yang berlaku dari nilai . pabean ditambah dengan bea masuk pada saat · bahan baku dimasukkan ke Kawasan Bebas.

(4)Jika · pembebanan tarif bea masuk sebagairriana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk bahan baku . lebih tinggi dari pembebanan tarif bea masuk untuk barang basil produksi Kawasan Bebas, bea masuk dihitung berdasarkan pembebanan tarif bea masuk barang hasil produksi Kawasan Bebas yang berlaku . · pada saat pemberitahuan pabean didaftarkan dan nilai pabean pada saat pemasukan bahan baku ke Kawasan Bebas.
(5)Penghitungan pungutan negara atas pengeluaran b&han baku asal luar Daerah Pabean yang . · dipergunakan untuk keperluan memperbaiki barang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 . ayat (6) .· huruf b dilaksanakan sesuai dengan penghitungan sebagaimana dimaksud pada a:yat (3) huruf a sampai dengan huruf d.

Pasal 61B

(1)Konversi penggunaan barang atau bahan baku asal · luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 lA ayat (2) huruf a, dan transaksi jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 lA ayat (2) huruf b, dapat dilakukan pengujian oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea clan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Pejabat Bea clan Cukai yang ditunjuk berdasarkan manajemen resiko. www.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Untuk kepentingan pengawasan dan pengamanan penerimaan negara, pengujian terhadap konversi · penggunaan barang a tau bahan baku dan transaksi · jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama dengan Direktorat J enderal Pajak.
(3)Dalam hal hasil penguJian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) ditemukan pdanggaran yang bersifat administratif, pelanggaran dimaksud harus segera ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Dalam hal hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) terdapat kesengajaaii serta · terdapat dugaan . adanya tindak pidana .· kepabeanan, dilakukan penanganan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal II . 1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhaclap pengeluaran barang hasil produksi Kawasan Bebas ke · tern pat Jain dalam Daerah · Pabean yang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2017 tentang Perubahan atas . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 /PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kav:rasan yang Telah Ditetapkan Sebp_gai Kawasan · Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai, sepanjang:
1. a.menggunakan bahan baku dari luar Daerah Pabean . yang pemasukannya ke Kawasan Bebas dilakukan oleh pengusaha di Kawasan Bebas; www.jdih.kemenkeu.go.id
2. b.bahan baku asal luar Daerah Pabean diberikan pernbebasan bea masuk anti dumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan dan bea masuk . pem balasan pad a saat pemasukan ke Kawasan Bebas;
3. c.bahan. baku asal luar Daerah Pabean tersebut telah dilakukan pengolahan sehingga menjadi bagian dari . barang yang lain atau telah dilakukan pengolahan sehingga menjadi barang yang baru; dan
4. d.telah dikeluarkan dari Kawasan Be bas ke tern pat · lain dalam Daerah Pabean dengan pemberitahuan · pabean, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri·ini.
  1. 2.Peraturan Menteri m1 mulai berlaku .pada tanggal . diundangkan . www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Mei 2019 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 613 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagian TU Kernen terian www.jdih.kemenkeu.go.id

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa ketentuan mengenai tata laksana pemasukan dan .· pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dan pembebasan cukai telah diatur dalam Peratu ran Menteri Keuangan Nomor 47 /PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran · Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 /PMK.04/2017 ten tang · Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 /PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari . Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pem be bas an ·Cukai; www.jdih.kemenkeu.go.id
b.bahwa untuk lebih mendorong kegiatan perdagangan dan industri nasional, memperkuat daya saing perusahaan dan meningkatkan investasi, serta lebih memberikan kepastian hukum, perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dan pembebasan cukai; c . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (3),

Mengingat

Menetapkan

1.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan www.jdih.kemenkeu.go.id Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3996) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5277);
4.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 /PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan www.jdih.kemenkeu.go.id Bebas dan Pembebasan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 331) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 /PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 47 /PMK.04/2012 TENTANG TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS DAN PEMBEBASAN CUKAI. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 /PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 331) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 /PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114), diubah sebagai berikut: www.jdih.kemenkeu.go.id . 1. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 59 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai · berikut:

Pasal 59

(1)Nilai pabean untuk penghitungan bea niasuk dan pajak dalam rangka pemasukan barang dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas · adalah nilai · transaksi dari barang yang bersangkutan.
(2)Nilai pabean urituk penghitungan bea masuk dan pajak dalam rangka pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari Kawasan Bebas lain, TPB, atau Kawasan Ekonomi Khusus ke Kawasan Bebas adalah nilai pabean pada saat barang asal luar Daerah · Pabean dimasukkan ke Kawasan Bebas lain, TPB, atau Kawasan Ekonomi Khusus.
(3)Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dan Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam. rangka pengeluaran barang dari Kawasan Bebas adalah nilai · pabean pada saat barang asal luar Daerah Pabean dimasukkan ke Kawasan Be bas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(3a)Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dan Pajak Penghasilan Pasal · 22 dalam rangka · pengeluaran barang hasil produksi Kawasan Bebas, dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean yaitu nilai pabean sesuai dengan harga jual pada saat pengeluaran barang hasil produksi . Kawasan Bebas, dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean .
(4)Dalam hal nilai pabean sebagaimaria dimaksud pada ayat (1) · tidak dapat ditentukan berdasarkan · nilai transaksi, nilai pabean ditentukan secara hierarki .· · berdasarkan nilai transaksi barang identik, nilai · transaksi barang serupa, metode deduksi, metode komputasi, atau tata cara yang wajar dan konsisten. t www.jdih.kemenkeu.go.id
(5)Ketentuan mengenai tata cara penghitungan nilai pabean dilaksanakan sesuai dengan · ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur . mengenai penetapan nilai pabean.

2.Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

(1)Penghitungan pungutan negara atas pengeluaran barang dan/ atau bahan . baku asal luar Daerah . Pabean dari Kawasan Bebas ke tempe:tt lain dalam Daerah Pabean dilaksanakan dengan · ketentuan se bagai berikut:
1. a.bea masuk dihitung berdasarkan: b.
  1. 1.klasifikasi dan nilai . pabean yang berlaku · pada saat barang dan/ atau bahan baku dimasukkan ke Kawasan Bebas; dan
  2. 2.pembebanan yang berlaku pada saat pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang dan/ atau bahan baku dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean didaftarkan; Cukai dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cukai; c . PPN dihitung berdasarkan tarif yang berlaku dikalikan harga jual atau . harga pasar waJar d . sesuai dengan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan; dan/ atau Pajak Penghasilan Pas al 22 . dihitung berdasarkan tarif yang berlaku dari nilai pabean ditambah clengan bea masuk pada saat barang dan/atau bah an baku diinasukkan ke Kawasan Bebas. twww.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Penghitungan pungutan negara atas pengeluaran barang clan/ a.tau bahan baku asal luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas lain, TPB, atau Kawasan Ekonomi Khusus dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.bea masuk dihitung berdasarkan:
  1. 1.klasifikasi dan riilai pabean yang berlaku pada saat barang dan/ atau bahan baku dimasukkan ke Kawasan Bebas; dan 2 . pembebanan yang berlaku pada saat didaftarkannya pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang · dan/ atau · · bahan baku dari Kawasan Bebas ke Kawasan Bebas lain;
2. b.Cukai dihitung · berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cukai; c . · PPN dihitung berdasarkan tarif yang berlaku dikalikan harga jual atau harga pasar wajar . · sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpaja:kari; dan/ atau
3. d.Pajak Penghasilan Pasal · 22 dihitung berdasarkan tarif yang · berlaku ·. dari nilai pabean ditambah dengan bea masuk pada saat . barang dan/atau bahan baku dimasukkan ke . Kawasan Bebas .
(3)Bea masuk sebagaimana dimaksud pacla ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d termasuk bea masuk anti dumping, bea masuk imbalan, bea masuk tinda:kan pengamanan, dan/ atau bea masuk pembalasan. www.jdih.kemenkeu.go.id
(4)Dalam hal pada saat pemasukan ··bahan baku asal luar Daerah Pabean ke Kawasan . Be bas dibebaskan dari pengenaan bea masuk anti dumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, . dan/ atau bea masuk pembalasan, saat pengeluaran bahan baku asal luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut bea masuk anti dumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan · pengamanan, dan/ atau bea masuk pembalasan.
(5)Pemungutan bea masuk anti dumping, bea masuk imbalan, bea · masuk tindakan pengamanan, dan/ atau bea masuk pembalasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan berdasarkan tarif yang beflaku pada saat pengeluaran bahan baku dari Kawasan Bebas.
(6)Dikecualikan dari pemungutan bea masuk . anti dumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan · pertgamanan, dan/ atau bea masuk · pembalasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jika:
1. a.bahan baku asal luar Daerah Pabean telah .· · dilakukan pengolahan sehingga menjadi barang yang baru berupa barang hasil produksi Kawasan Be bas, dan/ atau menjadi bagian dari barang hasil produksi Kawasan Bebas; atau
2. b.bahan baku asal luar Daerah Pabean .dipergunakan . untuk keperh1an memperbaiki barang lain dan menjadi bagian dari barang yang dilakukan perbaikan tersebut.
  1. 3.Diantara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 2 (dua) pasal, · yakni Pasal 6 lA dan Pasal 618 sehingga berbunyi sebagai berikut: \ i www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 61A

(1)Penghitungan pungutan negara atas barang hasil produksi Kawasan Bebas · yang dikeluarkan · dari ·· Kawasan Bebas .ke tempat lain dalam Daerah Pabean, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.bea masuk dihitung berdasarkan: b.
  1. 1.nilai pabean sesuai dengan harga jual pada ·. saat barang hasil produksi Kawasah Bebas dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean;
  2. 2.klasifikasi barang hasil produksi Kawasan Bebas yang dikeluarkan dari Kawasan · Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean; dan
  3. 3.pembebanan yang berlaku pada saat pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean didaftarkan; Cukai dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di · bida ng Cukai; c: PPN dihitung berdasarkan tarif yang berlaku . · dikalikan harga jual atau harga pasar wajar sesuai dengan .peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan/ atau
2. d.Pajak Penghasilan Pasal 22 dihitung berdasarkan tari.f yang berlaku dari nilai pabean ditambah dengan bea masuk pada saat barang hasil produksi Kawasan Bebas dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean . www.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Atas barang hasil produksi Kawasan Bebas yang dikeluarkan · dari Kawasan Be bas ke tern pat lain dalam Daerah Pabean dapat dikecualikan . dari ketentuan penghitungan bea masuk, Cukai, PPN, · dan · Pajak . Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.barang · hasil . produksi Kawasan Be bas dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean oleh pengusaha yang memiliki konversi penggunaan barang atau bahan baku asal luar Daerah Pabean yang jelas, terukur, dan konsisten; dan
2. b.pada saat pemasukan ke Kawasan Bebas sudah te1jadi transaksi jual beli.
(3)Penghitungan pungutan negara atas barang hasil produksi Kawasan Be bas yang · dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2), · dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a . bea masuk dihltung berdasarkan:

1.. klasifikasi dan nilai pabean yang berlaku pada saat bahan baku dimasukkan ke Kawasan Bebas; dan 2 . pembebanan . yang b erlaku pada saat pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang hasil produksi Kawasan Bebas dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean didaftarkan;

b.Cukai dihitung · berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang · Cukai; t ~r www.jdih.kemenkeu.go.id
c.PPN dihitung berdasarkan tarif yang berlaku dikalikan harga jual atau harga pasar wajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; clan/ atau
d.Pajak Penghasilan Pas al 22 . · dihitung berdasarkan tarif yang berlaku dari nilai . pabean ditambah dengan bea masuk pada saat · bahan baku dimasukkan ke Kawasan Bebas.

(4)Jika · pembebanan tarif bea masuk sebagairriana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk bahan baku . lebih tinggi dari pembebanan tarif bea masuk untuk barang basil produksi Kawasan Bebas, bea masuk dihitung berdasarkan pembebanan tarif bea masuk barang hasil produksi Kawasan Bebas yang berlaku . · pada saat pemberitahuan pabean didaftarkan dan nilai pabean pada saat pemasukan bahan baku ke Kawasan Bebas.
(5)Penghitungan pungutan negara atas pengeluaran b&han baku asal luar Daerah Pabean yang . · dipergunakan untuk keperluan memperbaiki barang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 . ayat (6) .· huruf b dilaksanakan sesuai dengan penghitungan sebagaimana dimaksud pada a:yat (3) huruf a sampai dengan huruf d.

Pasal 61B

(1)Konversi penggunaan barang atau bahan baku asal · luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 lA ayat (2) huruf a, dan transaksi jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 lA ayat (2) huruf b, dapat dilakukan pengujian oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea clan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Pejabat Bea clan Cukai yang ditunjuk berdasarkan manajemen resiko. www.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Untuk kepentingan pengawasan dan pengamanan penerimaan negara, pengujian terhadap konversi · penggunaan barang a tau bahan baku dan transaksi · jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama dengan Direktorat J enderal Pajak.
(3)Dalam hal hasil penguJian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) ditemukan pdanggaran yang bersifat administratif, pelanggaran dimaksud harus segera ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Dalam hal hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) terdapat kesengajaaii serta · terdapat dugaan . adanya tindak pidana .· kepabeanan, dilakukan penanganan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal II . 1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhaclap pengeluaran barang hasil produksi Kawasan Bebas ke · tern pat Jain dalam Daerah · Pabean yang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2017 tentang Perubahan atas . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 /PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kav:rasan yang Telah Ditetapkan Sebp_gai Kawasan · Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai, sepanjang:
1. a.menggunakan bahan baku dari luar Daerah Pabean . yang pemasukannya ke Kawasan Bebas dilakukan oleh pengusaha di Kawasan Bebas; www.jdih.kemenkeu.go.id
2. b.bahan baku asal luar Daerah Pabean diberikan pernbebasan bea masuk anti dumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan dan bea masuk . pem balasan pad a saat pemasukan ke Kawasan Bebas;
3. c.bahan. baku asal luar Daerah Pabean tersebut telah dilakukan pengolahan sehingga menjadi bagian dari . barang yang lain atau telah dilakukan pengolahan sehingga menjadi barang yang baru; dan
4. d.telah dikeluarkan dari Kawasan Be bas ke tern pat · lain dalam Daerah Pabean dengan pemberitahuan · pabean, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri·ini.
  1. 2.Peraturan Menteri m1 mulai berlaku .pada tanggal . diundangkan . www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Mei 2019 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 613 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagian TU Kernen terian www.jdih.kemenkeu.go.id

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 59

Pasal 61

Pasal 61A

Pasal 61B

Dasar hukum (11)

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1995

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 2012

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 47/PMK.04/2012

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 47/PMK.04/2012

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 47/PMK.04/2012

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120/PMK.04/2017

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120/PMK.04/2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 59

Pasal 61

Pasal 61A

Pasal 61B

Dasar hukum (11)

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1995

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 2012

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 47/PMK.04/2012

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 47/PMK.04/2012

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 47/PMK.04/2012

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120/PMK.04/2017

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120/PMK.04/2017