DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122/PMK.04/2021

Nomor: 122/PMK.04/2021
Tahun: 2021
Ditetapkan: 13 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi dan meningkatkan kerja sama ekonomi secara komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara- Negara EFTA, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengesahan Comprehensive Economic Partnership Agreement between The Republic of Indonesia and The EFI'A States (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara- Negara EFTA);
b.bahwa untuk melaksanakan kerja sama perdagangan intemasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk memberikan kepastfan hukum dalam 1nemberikan pelayanan kegiatan kepabeanan atas impor barang, perlu www.jdih.kemenkeu.go.id mengatur tata berdasarkan cara pengenaan ta1if bea Persetujuan Kemitraan masuk Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara.- Negara EFfA;
c.bahwa berdasarkan perthnbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf ·b, serta untuk · melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pen1bal1.an atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA;

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Le1nbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagairnana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 1 7 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tal1.un 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tainbahan Le1nbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undai1.g Nomor 1 Tal1.un . 2021 tentang Pengesahan Comprehensive Economic Partnership Agreement between The Republic of Indonesia and The EFTA States (Persetujuan Kemitraan Ekonon1i Komprehensif antai·a Republik Indonesia dan Negara- Negara EFI'A) (Lembaran Negara Republik Indonesia www.jdih.kemenkeu.go.id Tahun 2021 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6684);
5.Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor l 18/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN NEGARA-NEGARA EFTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
2.Kawasan yang Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik www.jdih.kemenkeu.go.id Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan cukai.
3.Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas •tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
4.Tempat Penimbunan Berikat yang ·selanjutnya disingkat TPB adalah bangunan, tempat, atau kawasan, yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.
5.Pusat Logistik Berikat yang selanjutnya disingkat PLB adalah TPB untuk menimbun barang asal luar Daerah Pabean dan/ atau barang yang berasal dart tempat lain dalam Daerah Pabean, dapat disertai dengan 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam· jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.
6.Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang selanjutnya disingkat TLDDP adalah Daerah Pabean selain Kawasan Bebas dan TPB.
7.Importir adalah orang perseorangan atau badan hukun1 yang melakukan kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean.
8.Penyelenggara/Pengusaha TPB adalah:

a.penyelenggara kawasan berikat;
b.penyelenggara kawasan berikat sekaligus pengusaha kawasan berikat;
c.pengusal'la di kawasan berikat merangkap penyelenggara di kawasan berikat;
d.penyelenggara gudang berikat;
e.penyelenggara gudang berikat sekaligus pengusaha gudang berikat; atau
f.pengusaha di gudang berikat merangkap penyelenggara di gudang berikat. www.jdih.kemenkeu.go.id
1. 9.Penyelenggara/Pengusaha PLB adalah:
a.penyelenggara PLB;
b.penyelenggara PLB sekaligus pengtisaha PLB; a.tau
c.pengusaha di PLB merangkap penyelenggara di PLB.
1. 10.Badan Usaha/ Pelaku Usaha KEK adalah:
a.Badan Usaha KEK;
b.Pelaku Usaha di KEK; a.tau
c.Badan Usaha KEK sekaligus Pelaku Usaha di KEK.
1. 11.European Free Trade Association yang selanjutnya disingkat EFTA adalah perhimpunan perdagangan bebas beberapa negara di Eropa yang terdiri dari Islandia, Liechtenstein, Norwegia, dan Swiss.
2. 12.Tarif Preferensi adalah tarif bea masuk berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA yang besarannya ditetapkan dalam Peraturan Menteri mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA.
3. 13.PPFTZ dengan Kode 01 yang selanjutnya disebut PPFTZ- 01 adalah pemberitahuan pa.bean untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas dari dan ke luar Daerah Pa.bean, dan pengeluaran ha.rang dari Kawasan Bebas ke TLDDP.
4. 14.Harmonized Commodity Description and Coding System yang selanjutnya disebut Harmonized System (HS) adalah standar intemasional atas sistem penainaan dai1 penomoran yang digunakan untuk pengklasifikasian produk perdagangan dan turunannya yang dikelola oleh World Customs Organization (WCO).
5. 15.Penelitian Ulang adalah penelitian kembali atas taiif dan/ a.tau nilai pa.bean yang diberitahukan dalan1 dokumen pemberitahuan pa.bean impor dan penelitian kembali atas tarif, harga, jenis, dan/atau jumlah barang yang diberitahukan dalam dokumen pemberitahuan pabean ekspor melalui pengujian dengan data, informasi dan dokumen lain terkait. www.jdih.kemenkeu.go.id - 6 -.
6. 16.Audit Kepabeanan adalah ~egiatan perneriksaan laporan keuangan, buku, catatan, dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, surat yang ' ' ' berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan, . ., . . dan/ atau sediaan barang dalarn · rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. 1 7. Kantor Pabean adalah kar1tor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai .tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan.
7. 18.Sistem. Komputer .Pelayanan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sistem kmnputer yang digunakan oleh Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.
8. 19.Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin) yang selanjutnya disebut Ketentuan Asal Barang adalah ketentuan khusus yang ditetapkan berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi K01nprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFfA untuk menentukan negara asal barang.
9. 20.Negara Anggota adalah negara yang menandatangani Persetujuan Kemitraan Ekon01ni Kon1prehensif an.tara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFrA.
10. 21.Bahan Originating adalah bahan yang memenuhi Ketentuan Asal Barang berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFfA.
11. 22.Barang Originating adalah barang yang 1nemenuhi Ketentuan Asal Barang berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFfA.
12. 23.Bahan Non-Originating adalah bahan yq11.g berasal dali selain Negara Anggota atau bahan yang tidak men1enuhi Ketentuan Asal Barang berdasarkan Persetujuan r www.jdih.kemenkeu.go.id Kemitraan Ekonomi Kmnprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA.
13. 24.Ba.rang Non-Originating adalal1 barang yang berasal dari selain Negara Anggota atau barang yang tidak n1emenuhi Ketentuan Asal Barang berdasarkan Persetujuan Ken1itraan Ekonmni Kmnprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EITA.
14. 25.Aturan Khusus Produk (Product Specific Rules) yang selanjutnya disebut PSR adalah aturan-aturan yang merinci mengenai:
a.barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Negara Anggota (wholly obtained atau wholly producedJ;
b.barang yang proses produksinya menggunakan Bahan Non-Originating yang telah mengalami perubahan klasifikasi atau Change in Tariff Classification (CTC);
c.barang yang proses produksinya 1nenggunakan Bahan Non-Originating yang men1enuhi kriteria kandungan bilateral sejumlah nilai tertentu yang dinyatakan dalam persentase;
d.barang yang mengalami suatu proses pabrikasi atau operasional tertentu; atau
e.kornbinasi dari setiap kriteria tersebut.
1. 26.Deklarasi Asal Barang (Origin Declaration) Persetujuan Kemitraan Ekonomi Kmnprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA yang selanjutnya disebut DAB IE-CEPA adalah pernyataan asal ha.rang yang dibuat oleh eksportir yang dibubuhkan pada invoice atau dokumen komersial lainnya yang akan digunakan sebagai dasar pembe1ian Tarif Preferensi. 2 7. Dokun1en Pelengkap Pabean adalah semua dokun1en yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean, n1isalnya invoice, packing list, bill of lading I airway bill, manifest dan dokumen lain yang dipersyaratkan. www.jdih.kemenkeu.go.id
2. 28.Instansi Berwenang adalah instansi yang, n1enurut huku1n dan peraturan don1estik dari Negara Anggota, bertanggung jawab atas otorisasi, verifikasi dan isu asal barang lainnya.
3. 29.Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi adalah tanggal bill of lading untuk moda pengangkutan laut, tanggal airway bill untuk 1noda pengangkutan udara, atau tanggal dokurnen pengangkutan darat untuk moda pengangkutan darat.
4. 30.Permintaan Verifikasi DAB IE-CEPA adalah permintaan secara tertulis yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai kepada Instansi Berwenang pada Negara Anggota pengekspor untuk rnendapatkan info1~n1asi mengenai pemenuhan Ketentuan Asal Barang, keabsahan DAB IE- CEPA, dan/atau pe1nenuhan ketentuan lain sebagai1nana diatur dalmn Annex I dari Persetujuan Ke1nitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA.
5. 31.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
6. 32.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
7. 33.Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk n1elaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan. www.jdih.kemenkeu.go.id

BAB II

TARIF PREFERENSI DAN KETENTUAN ASAL BARANG (RULES OF ORIGIN)

Pasal 2

( 1) Barang impor dapat dikenakan Tarif Preferensi yang besarannya dapat berbeda dari tarif bea masuk yang berlaku umun1 (Most Favoured Nation/MFN).

(2)Besaran tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Menteri 1nengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA.
(3)Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap:
1. a.impor barang untuk dipakai yang menggunakan pemberitahuan pabean impor berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
2. b.impor barang untuk dipakai yang menggunakan pe1nberitahuan pabean impor berupa Pembe1itahuan Impor Barang dari TPB, yang pada saat pemasukan barang ke TPB telah mendapatkan persetujuan untuk menggunakan Tarif Preferensi;
3. c.impor barang untuk dipakai yang menggunakan pemberitahuan pabean impor berupa Pemberitahuan Impor Barang dari PLB, yang pada saat pemasukan barang ke PLB telah mendapatkan persetujuan untuk menggunakan Tarif Preferensi;
4. d.pengeluaran barang hasil produksi dari Kawasan Bebas ke TLDDP, sepanjang:
  1. 1.bahan baku dan/ atau bahan penolong berasal dari luar Daerah Pabean; www.jdih.kemenkeu.go.id
  2. 2.pada saat pemasukan barang ke Kawasan Bebas telah mendapat persetujuan penggunaan Tarif Preferensi; dan
  3. 3.dilakukan oleh pengusaha di ·Kawasan Bebas yang telah me1nenuhi persyaratan sebagai pengusaha yang dapat menggunakan Tarif Preferensi; atau
5. e.pengeluaran barang dari KEK ke TLDDP, yang pada saat pemasukan barang ke KEK telah mendapatkan persetujuan untuk menggunakan Tarif Preferensi.
(4)Pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d angka 3, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.n1emiliki izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan;
2. b.melakukan pemasukan bahan baku dan/ atau bahan penolong, dan sekaligus melakukan pengeluaran barang hasil produksi ke TLDDP;
3. c.memiliki dan menerapkan sistem inforn1asi persediaan berbasis komputer (IT Inventory) yang dapat diakses oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara online dan realtime dengan persetujuan Kepala Kantor Pabean yang mengawasi;
4. d.memiliki akses kepabeanan; dan
5. e.menyampaikan konversi bahan baku menjadi barang hasil produksi dan blueprint proses produksi yang telah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean yang mengawasi, pada saat barang akan dikeluarkan ke TLDDP.

Pasal 3

(1)Ketentuan Asal Barang terdiri dari:
1. a.kriteria asal barang (origin criteria);
2. b.kriteria pengiriman (consignment criteria); dan
3. c.ketentuan prosedural (procedural provisions). www.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Rincian lebih lanjut mengenai Ketentuan Asal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1)Kriteria asal barang (origin criteria) sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 3. ayat (1) huruf a,.meliputi:
1. a.barang yang seluruhnya diperoleh a.tau diproduksi di 1 (satu) Negara Anggota (wholly obtained a.tau produced);
2. b.barang yang tidak seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Negara Anggota (not wholly obtained a.tau produced); a.tau
3. c.barang yang diproduksi di Negara 1\n.ggota. dengan hanya menggunakan Bahan Originating dari 1 (satu) a.tau lebih Negara Anggota (produced exclusively).
(2)Kriteria asal barang (origin criteria} sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.bahan Non-Originating yang digunakan dalam pengerjaan a.tau pengolahan suattJ. ha.rang telah mengalami pengerjaan a.tau pengolahan yang memadai di suatu Negara Anggota (Sufficient Working or Processing); dan
2. b.barang yang termasuk dalan'l daftar PSR sebagaimana diatur dalam Appendix I to Annex I Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EITA.
(3)Terhadap Ba.rang Originating dari Liechtenstein dianggap sebagai Ba.rang Originating dari Swiss berdasarkan the Customs Treaty of 1923 antara Swiss dan Liechtenstein, dengan tetap 1nemperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). r www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 5

(1)Kriteria pengirin1an (consignment criteria) sebagain1ana dimaksud dalarn Pasal 3 ayat (1) huruf b n1eliputi:
1. a.ha.rang irnpor yang dikirim langsung dart Negara Anggota yang mernbuat DAB IE-CEPA ke dalam Daerah Pabean;
2. b.barang ilnpor dikilirn n1elalui Negara Anggota selain Negara Anggota pengekspor dan _Negara Anggota pengirnpor; atau
3. c.barang irnpor dikirirn melalui negara selain Negara Anggota.
(2)Barang irnpor dapat dikirim melalui 1 (satu) atau lebih Negara Anggota selain Negara Anggota pengekspor dan Negara Anggota pengirnpor sebagairnana dilnaksud pada ayat (1) huruf b, atau 1nelalui negara selain Negara Anggota sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf c, untuk tujuan transit dan/ atau transhipment, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.sen1ata-rnata ditujukan untuk alasan geografis atau pertilnbangan khusus terkait persyaratan pengangkutan, tern1asuk pengangkutan barang n1elalui saluran pipa;
2. b.tidak diperdagangkan atau dikonsurnsi di negara tujuan transit dan/ atau transhipment atau penin1bunan sementara;
3. c.tidak 1nengalami proses produksi selain bongkar, rnuat, pernisahan dan tindakan lain yang diperlukan untuk rnenjaga agar barang tetap dalan1 kondisi baik; dan
4. d.rnasih berada dalarn pengawasan otoritas pabean. fwww.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 6

Dalam hal pengirtman barang impor · dilakukan melalui 1 (satu) atau lebih selain Negara Anggota unt~k tujuan transit dan/ atau transhipment sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), apabila dimintakan pembuktiannya, Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaiman.a dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/ Pelaku Usaha KEK, haius menyerahkan dokumen berupa:

a.through bill of lading atau dokumen pengangkutan lainnya yang diterbitkan di Negara Anggota pengekspor yang menunjukkan keseluruhan rute perjalanan dari Negai·a Anggota pengekspor, termasuk kegiatan transit dan/ atau transhipment, sampai ke Daerah Pabean;
b.dokumen atau informasi lainnya yang diberikan oleh otoritas Pa.bean dari negara selain Negara Anggota atau entitas relevan lainnya; atau
c.dokumen pendukung yang membuktikan pemenuhan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2), kepada Pejabat Bea dan Cukai.

Pasal 7

(1)Ketentuan prosedural (procedural provisions) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terkait dengan pembuatan DAB IE-'CEPA, berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. a.dibuat oleh eksportir yang berkedudukan di wilayal-i Negara Anggota;
2. b.dibuat dalam bahasa Ingg1is;
3. c.dibuat dalam invoice atau dokumen kon-iersial lainnya;
4. d.memuat pernyataan eksportir dengan tanda/ tulisan/ cap dan menggunakan kalimat sesuai www.jdih.kemenkeu.go.id dengan format yang tercantu1n dalam Lampiran b.uruf A Angka IV yang merupakan bagian tidak terpisal1kan dari Peraturan Mente1i ini;
5. e.men1uat uraian barang secara jelas dan detail agar dapat diidentifikasi;
6. f.memuat tanda tangan asli dan nama eksportir, kecuali eksportir sebagaimana diatur dalam Pasal 8;
7. g.memuat nomor otorisasi (authorization number) untuk eksportir sebagaimana diatur dalain Pasal 8;
8. h.memuat ternpat dan tanggal pembuatan DAB IE- CEPA;
9. i.digunakan hanya untuk 1 (satu) kali importasi; dan
10. j.berlal{u selama 12 (dua belas) bulai1 terhitung sejak tanggal pen1buatan.
(2)DAB IE-CEPA dapat dibuat sebelum atau setelah Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi.
(3)Dalan1 hal terdapat kesalahan pada saat pengisian DAB IE-CEPA, koreksi atas pengisian dilakukan sebelum pengajuan pemberitahuan pabean impor dengan cara m.elakukan perbaikan, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.mencoret (striking out) data yai1g salal1;
2. b.menambahkan data yang benar; dan
3. c.menandasahkan dengan membubuhkan tanda tangan/ paraf eksportir.
(4)Dalam hal pada bill of lading, airway bill, atau dokumen pengangkutan darat terdapat tanggal penerbitan dan tanggal dimuatnya bai·ang ke sarana pengangkut, Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi ditentukan pada saat tanggal dimuatnya barang ke sarana pengangkut. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 8

Untuk memenuhi ketentuan prosedural (procedural provision) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f dan huruf g, eksportir dapat membuat DAB IE-CEPA tanpa membubuhkan tanda tangan, dengan ketentuan sebagai berikut:

a.eksportir telah mendapatkan otorisasi dari Instansi Berwenang dari Negara Anggota pengekspor yang dibuktikan dengan nomor otorisasi (authorisation number); dan
b.eksportir wajib membubuhkan nomor otorisasi (authorisation number) pada DAB !E-CEPA untuk n1enggantikan pembubuhan tanda tangan asli dan na1na eksportir pada DAB IE-CEPA.

Pasal 9

(1)Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Importir wajib:
1. a.menyerahkan lembar asli DAB IE-CEPA atau hasil cetak DAB IE-CEPA;
2. b.mencantu1nkan kode fasilitas Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFfA pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) secara benar; dan
3. c.mencantumkan nomor otorisasi eksportir atau nomor referensi dari invoice atau dokumen komersil lainnya dan tanggal pembuatan DAB IE-CEPA pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) secara benar.
(2)Untuk Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang termasuk dalam kategori jalur kuning atau jalur merah, penyerahan lembar asli DAB IE-CEPA atau hasil cetak DAB IE-CEPA ke Kantor Pabean dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.untuk Kantor Pabean yang telah ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehaii dan 7 (tujuh) hari seminggu, lembai· asli DAB IE- if www.jdih.kemenkeu.go.id CEPA, . ata1-J;: ,; }1asil . c,etak DAB IE-CEPA wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean paling lambat pada pukul 12.00 pada hari berikutnya; atau
2. b.untuk Kantor Pabean yang belum ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh e~pat) jam sehaii dan 7 (tujuh) hari seminggu, lembar asli DAB IE- CEPA atau hasil cetak DAB IE-CEPA wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean paling lambat pada pukul. 12.00 pada hari kerja berikutnya, terhitung sejak Pemberitahuan Imp.or Barang (PIB) mendapatkan Surat Pemberitahuan Jalur Kuning (SPJK) atau Surat Pemberitahuan J alur Merah (SPJM).
(3)Untuk hnportir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yar1g termasuk dalam kategori jalur hijau, penyeraha.I1 lembar asli DAB IE-CEPA atau hasil cetak Di-\B IE-CEPA ke Kant9r Pabean dilaksai1akan dengai1 ketentuan sebagai berikut:
1. a.untuk Kantor Pabean yang telah ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selam.a 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hart seminggu, le1nbar asli DAB IE- CEPA atau hasil cetak DAB IE-CEPA wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean paling lambat 3 (tiga) hari; atau.
2. b.untuk Kantor Pabean yang belum ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jarn sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, lembar asli DAB IE- CEPA atau hasil cetak DAB IE-CEPA wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dai1 · Cukai di Kantor Pabeai-1 paling lambat 3 (tiga) hari kerja; terhitung sejak . Pemberitahuan Ilnpor Barang (PIB) mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluai·an Barai1g (SPPB). www.jdih.kemenkeu.go.id
(4)Untuk Importir sebagaimana dilnaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan atau Authorized Economic Operator (AEO), lembar asli DAB IE-CEPA atau hasil cetak DAB IE-CEPA wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean paling lan1bat 5 (lin1a) hari kerja terhitung sejak Pemberitahuan Impor Barang (PIB) mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).
(5)Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penyelenggara/Pengusal1a TPB wajib:
1. a.menyerahkan lembar asli DAB IE-CEPA atau hasil cetak DAB IE-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi TPB, paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan pa.bean impor untuk ditimbun di TPB 1nendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
2. b.menyerahkan lembar asli DAB IE-CEPA atau hasil cetak DAB IE-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi TPB, paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan pabean impor untuk ditilnbun di TPB mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), dalan1 hal Penyelenggara/Pengusal1a TPB telah ditetapkan sebagai Mitra Utaina Kepabeanan atau Authorized Economic Operator (AEO);
3. c.mencantumkan kode fasilitas Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EITA pada pe1nberital1.uan pabean impor untuk ditimbun di TPB secara benar; dan www.jdih.kemenkeu.go.id
4. d.111.encanturnkan nomor otortsasi eksportir a.tau nomor referensi dari invoice a.tau dokumen komersil lainnya dan tanggal pembuatan DAB IE-CEPA pada pemberttahuan pa.bean impor untuk ditimbun di TPB secara benar.
(6)Untuk <la.pat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud <la.lam Pasal 2, Penyelenggara/Pengusaha PLB wajib:
1. a.menyerahkan lembar asli DAB IE-CEPA a.tau hasil cetak DAB IE-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pa.bean yang mengawasi PLB, paling lambat 3 (tiga) hart kerja terhitung sejak pembertta.11.uan pa.bean impor untuk ditimbun di PLB mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Ba.rang (SPPB);
2. b.menyerahkan lembar asli DAB IE-CEPA a.tau hasil cetak DAB IE-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pa.bean yang mengawasi PLB, paling lambat 5 (lima) hart kerja ~erhitung sejak pemberitahuan pa.bean impor untuk ditin1.bun di PLB mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Ba.rang (SPPB), <la.lam ha.I Penyelenggara/Pengusaha PLB telah ditetapkan sebagai Mitra Uta.ma Kepabeanan a.tau Authorized Economic Operator (AEO);
3. c.n1.encanturnkan kode fasilitas Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFfA pada pe1nberitahuan pa.bean impor untuk ditimbun di PLB secara benar; dan
4. d.mencanturnkan nomor otorisasi eksportir a.tau nomor referensi dart invoice a.tau dokumen komersil lainnya dan tanggal pembuatan DAB IE-CEPA pada pemberitahuan pa.bean impor untuk diti1nbun di PLB secara benar. www.jdih.kemenkeu.go.id
(7)Untuk dapat menggunakan Tartf Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pengusaha di .Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3 waJib:
1. a.menyerahkan lembar asli DAB IE-CEPA atau hasil cetak DAB IE-CEPA dan hasil cetak PPITZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dart luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen, paling lambat 3 (tiga) hali kerja terhitung sejak PPITZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dart luar Daerah Pabean mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Ba.rang (SPPB);
2. b.mencantumkan kode fasilitas Persetujuan Kemitraar1 Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EITA pada PPITZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dali luar Daerah Pabean secara benar; dan
3. c.mencantumkan nomor otolisasi eksportir atau n01nor referensi dart invoice atau dokumen komersil lainnya dan tanggal pembuatan DAB IE-CEPA pada PPITZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dali luar Daerah Pabean secara benar.
(8)Untuk dapat menggunakan Tartf Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
(9)Dalam hal telah ditetapkan dokumen pembelitahuan pabean khusus untuk KEK, untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK wajib:
1. a.menyerahkan lembar asli DAB IE-CEPA atau hasil cetak DAB IE-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian, paling lambat 3 (tiga) hart kerja terhitung sejak pemberitahuan pabean pemasukan barang dari luar r www.jdih.kemenkeu.go.id Daerah Pabean ke KEK mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
2. b.menyerahkan. lembar asli DAB IE-CEPA atau h.asil cetak DAB IE-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian, paling lam.bat 5 (lima) hari ke1ja terhitung sejak pemberitahuan pabean pemasukan barang dari luar Daerah Pabean ke KEK mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), dalam hal Badan Usal1a/Pelaku Usaha KEK telah ditetapkan sebagai Mitra Utarna Kepabeanan atau Authorized Economic Operator (AEO);
3. c.mencantumkan kode fasilitas Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFfA pada - pemberital1uan pabean pemasukan barang dari luar Daerah Pabean ke KEK secara benar; dan
4. d.mencantu1nkan nomor otorisasi eksportir atau n01nor referensi dari invoice a tau doku1nen kon1ersil lainnya dan tanggal pembuatan DAB IE-CEPA pada pemberitahuan pabean pen1asukan barang dari luar Daeral1 Pabean ke KEK secara benar. ( 1 0) Tata cara penyerahan Dokumen Pelengkap Pabean oleh Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/ Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagain1ana dimaksud dalain Pasal 2 ayat (3) hun1f d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usal1.a KEK, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
(11)Dalam hal penyerahan dokumen secai·a elektronik telah tersedia dalam SKP, Dokun1en Pelengkap Pabeai1 sebagai1nana dilnaksud pada ayat ( 10) dapat diserahkai-1 secara elektronik.
(12)Lembar asli DAB IE-CEPA sebagaimana din1aksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (9) meliputi:
1. a.lembai· asli dari DAB IE-CEPA atas barang yang diimpor; dan/ atau www.jdih.kemenkeu.go.id
2. b.le1nbar asli DAB IE-CEPA sebagailnana dimaksud dalam huruf a yang telah dikoreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
(13)DAB IE-CEPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (9) harus masih berlaku pada saat:
1. a.Pemberitahuan Impor Barang (PIB); ,
2. b.pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di TPB;
3. c.pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di PLB;
4. d.PPITZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean; atau
5. e.pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean, mendapatkan nomor pendaftaran dari Kantor Pabean.

Pasal 10

(1)DAB IE-CEPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat disampaikan secara elektronik oleh Eksportir kepada Kantor Pabean sesuai dengan:
1. a.mekanisme e-Fonn D sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN; atau
2. b.hasil kesepakatan antar Negara Anggota.
(2)Dalam hal DAB IE-CEPA disampaikan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemenuhan kewajiban penyerahan lembar asli DAB IE-CEPA atau hasil cetak DAB IE-CEPA sebagaimana dim.aksud dalam Pasal 9, dikecualikan untuk Importir, Penyelenggara/ Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK.
(3)Tata cara ilnportasi dan penelitian atas penggunaan DAB IE-CEPA yang disampaikan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan: www.jdih.kemenkeu.go.id
1. a.tata cara importasi dan penelitian atas penggunaan. e-F01m D sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri 1nengenai tata cara pengenaan tarif bea 1nasuk atas barang im.por berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN; atau
2. b.tata cara importasi dan penelitian berdasarkan hasil kesepakatan Negara Anggota.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi dan meningkatkan kerja sama ekonomi secara komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara- Negara EFTA, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengesahan Comprehensive Economic Partnership Agreement between The Republic of Indonesia and The EFI'A States (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara- Negara EFTA);
b.bahwa untuk melaksanakan kerja sama perdagangan intemasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk memberikan kepastfan hukum dalam 1nemberikan pelayanan kegiatan kepabeanan atas impor barang, perlu www.jdih.kemenkeu.go.id mengatur tata berdasarkan cara pengenaan ta1if bea Persetujuan Kemitraan masuk Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara.- Negara EFfA;
c.bahwa berdasarkan perthnbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf ·b, serta untuk · melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pen1bal1.an atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu

Menetapkan

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Le1nbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagairnana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 1 7 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tal1.un 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tainbahan Le1nbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undai1.g Nomor 1 Tal1.un . 2021 tentang Pengesahan Comprehensive Economic Partnership Agreement between The Republic of Indonesia and The EFTA States (Persetujuan Kemitraan Ekonon1i Komprehensif antai·a Republik Indonesia dan Negara- Negara EFI'A) (Lembaran Negara Republik Indonesia www.jdih.kemenkeu.go.id Tahun 2021 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6684);
5.Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor l 18/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN NEGARA-NEGARA EFTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
2.Kawasan yang Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik www.jdih.kemenkeu.go.id Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan cukai.
3.Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas •tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
4.Tempat Penimbunan Berikat yang ·selanjutnya disingkat TPB adalah bangunan, tempat, atau kawasan, yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.
5.Pusat Logistik Berikat yang selanjutnya disingkat PLB adalah TPB untuk menimbun barang asal luar Daerah Pabean dan/ atau barang yang berasal dart tempat lain dalam Daerah Pabean, dapat disertai dengan 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam· jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.
6.Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang selanjutnya disingkat TLDDP adalah Daerah Pabean selain Kawasan Bebas dan TPB.
7.Importir adalah orang perseorangan atau badan hukun1 yang melakukan kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean.
8.Penyelenggara/Pengusaha TPB adalah:

a.penyelenggara kawasan berikat;
b.penyelenggara kawasan berikat sekaligus pengusaha kawasan berikat;
c.pengusal'la di kawasan berikat merangkap penyelenggara di kawasan berikat;
d.penyelenggara gudang berikat;
e.penyelenggara gudang berikat sekaligus pengusaha gudang berikat; atau
f.pengusaha di gudang berikat merangkap penyelenggara di gudang berikat. www.jdih.kemenkeu.go.id
1. 9.Penyelenggara/Pengusaha PLB adalah:
a.penyelenggara PLB;
b.penyelenggara PLB sekaligus pengtisaha PLB; a.tau
c.pengusaha di PLB merangkap penyelenggara di PLB.
1. 10.Badan Usaha/ Pelaku Usaha KEK adalah:
a.Badan Usaha KEK;
b.Pelaku Usaha di KEK; a.tau
c.Badan Usaha KEK sekaligus Pelaku Usaha di KEK.
1. 11.European Free Trade Association yang selanjutnya disingkat EFTA adalah perhimpunan perdagangan bebas beberapa negara di Eropa yang terdiri dari Islandia, Liechtenstein, Norwegia, dan Swiss.
2. 12.Tarif Preferensi adalah tarif bea masuk berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA yang besarannya ditetapkan dalam Peraturan Menteri mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA.
3. 13.PPFTZ dengan Kode 01 yang selanjutnya disebut PPFTZ- 01 adalah pemberitahuan pa.bean untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas dari dan ke luar Daerah Pa.bean, dan pengeluaran ha.rang dari Kawasan Bebas ke TLDDP.
4. 14.Harmonized Commodity Description and Coding System yang selanjutnya disebut Harmonized System (HS) adalah standar intemasional atas sistem penainaan dai1 penomoran yang digunakan untuk pengklasifikasian produk perdagangan dan turunannya yang dikelola oleh World Customs Organization (WCO).
5. 15.Penelitian Ulang adalah penelitian kembali atas taiif dan/ a.tau nilai pa.bean yang diberitahukan dalan1 dokumen pemberitahuan pa.bean impor dan penelitian kembali atas tarif, harga, jenis, dan/atau jumlah barang yang diberitahukan dalam dokumen pemberitahuan pabean ekspor melalui pengujian dengan data, informasi dan dokumen lain terkait. www.jdih.kemenkeu.go.id - 6 -.
6. 16.Audit Kepabeanan adalah ~egiatan perneriksaan laporan keuangan, buku, catatan, dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, surat yang ' ' ' berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan, . ., . . dan/ atau sediaan barang dalarn · rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. 1 7. Kantor Pabean adalah kar1tor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai .tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan.
7. 18.Sistem. Komputer .Pelayanan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sistem kmnputer yang digunakan oleh Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.
8. 19.Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin) yang selanjutnya disebut Ketentuan Asal Barang adalah ketentuan khusus yang ditetapkan berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi K01nprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFfA untuk menentukan negara asal barang.
9. 20.Negara Anggota adalah negara yang menandatangani Persetujuan Kemitraan Ekon01ni Kon1prehensif an.tara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFrA.
10. 21.Bahan Originating adalah bahan yang memenuhi Ketentuan Asal Barang berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFfA.
11. 22.Barang Originating adalah barang yang 1nemenuhi Ketentuan Asal Barang berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFfA.
12. 23.Bahan Non-Originating adalah bahan yq11.g berasal dali selain Negara Anggota atau bahan yang tidak men1enuhi Ketentuan Asal Barang berdasarkan Persetujuan r www.jdih.kemenkeu.go.id Kemitraan Ekonomi Kmnprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA.
13. 24.Ba.rang Non-Originating adalal1 barang yang berasal dari selain Negara Anggota atau barang yang tidak n1emenuhi Ketentuan Asal Barang berdasarkan Persetujuan Ken1itraan Ekonmni Kmnprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EITA.
14. 25.Aturan Khusus Produk (Product Specific Rules) yang selanjutnya disebut PSR adalah aturan-aturan yang merinci mengenai:
a.barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Negara Anggota (wholly obtained atau wholly producedJ;
b.barang yang proses produksinya menggunakan Bahan Non-Originating yang telah mengalami perubahan klasifikasi atau Change in Tariff Classification (CTC);
c.barang yang proses produksinya 1nenggunakan Bahan Non-Originating yang men1enuhi kriteria kandungan bilateral sejumlah nilai tertentu yang dinyatakan dalam persentase;
d.barang yang mengalami suatu proses pabrikasi atau operasional tertentu; atau
e.kornbinasi dari setiap kriteria tersebut.
1. 26.Deklarasi Asal Barang (Origin Declaration) Persetujuan Kemitraan Ekonomi Kmnprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA yang selanjutnya disebut DAB IE-CEPA adalah pernyataan asal ha.rang yang dibuat oleh eksportir yang dibubuhkan pada invoice atau dokumen komersial lainnya yang akan digunakan sebagai dasar pembe1ian Tarif Preferensi. 2 7. Dokun1en Pelengkap Pabean adalah semua dokun1en yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean, n1isalnya invoice, packing list, bill of lading I airway bill, manifest dan dokumen lain yang dipersyaratkan. www.jdih.kemenkeu.go.id
2. 28.Instansi Berwenang adalah instansi yang, n1enurut huku1n dan peraturan don1estik dari Negara Anggota, bertanggung jawab atas otorisasi, verifikasi dan isu asal barang lainnya.
3. 29.Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi adalah tanggal bill of lading untuk moda pengangkutan laut, tanggal airway bill untuk 1noda pengangkutan udara, atau tanggal dokurnen pengangkutan darat untuk moda pengangkutan darat.
4. 30.Permintaan Verifikasi DAB IE-CEPA adalah permintaan secara tertulis yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai kepada Instansi Berwenang pada Negara Anggota pengekspor untuk rnendapatkan info1~n1asi mengenai pemenuhan Ketentuan Asal Barang, keabsahan DAB IE- CEPA, dan/atau pe1nenuhan ketentuan lain sebagai1nana diatur dalmn Annex I dari Persetujuan Ke1nitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA.
5. 31.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
6. 32.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
7. 33.Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk n1elaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan. www.jdih.kemenkeu.go.id

BAB II

TARIF PREFERENSI DAN KETENTUAN ASAL BARANG (RULES OF ORIGIN)

Pasal 2

( 1) Barang impor dapat dikenakan Tarif Preferensi yang besarannya dapat berbeda dari tarif bea masuk yang berlaku umun1 (Most Favoured Nation/MFN).

(2)Besaran tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Menteri 1nengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA.
(3)Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap:
1. a.impor barang untuk dipakai yang menggunakan pemberitahuan pabean impor berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
2. b.impor barang untuk dipakai yang menggunakan pe1nberitahuan pabean impor berupa Pembe1itahuan Impor Barang dari TPB, yang pada saat pemasukan barang ke TPB telah mendapatkan persetujuan untuk menggunakan Tarif Preferensi;
3. c.impor barang untuk dipakai yang menggunakan pemberitahuan pabean impor berupa Pemberitahuan Impor Barang dari PLB, yang pada saat pemasukan barang ke PLB telah mendapatkan persetujuan untuk menggunakan Tarif Preferensi;
4. d.pengeluaran barang hasil produksi dari Kawasan Bebas ke TLDDP, sepanjang:
  1. 1.bahan baku dan/ atau bahan penolong berasal dari luar Daerah Pabean; www.jdih.kemenkeu.go.id
  2. 2.pada saat pemasukan barang ke Kawasan Bebas telah mendapat persetujuan penggunaan Tarif Preferensi; dan
  3. 3.dilakukan oleh pengusaha di ·Kawasan Bebas yang telah me1nenuhi persyaratan sebagai pengusaha yang dapat menggunakan Tarif Preferensi; atau
5. e.pengeluaran barang dari KEK ke TLDDP, yang pada saat pemasukan barang ke KEK telah mendapatkan persetujuan untuk menggunakan Tarif Preferensi.
(4)Pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d angka 3, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.n1emiliki izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan;
2. b.melakukan pemasukan bahan baku dan/ atau bahan penolong, dan sekaligus melakukan pengeluaran barang hasil produksi ke TLDDP;
3. c.memiliki dan menerapkan sistem inforn1asi persediaan berbasis komputer (IT Inventory) yang dapat diakses oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara online dan realtime dengan persetujuan Kepala Kantor Pabean yang mengawasi;
4. d.memiliki akses kepabeanan; dan
5. e.menyampaikan konversi bahan baku menjadi barang hasil produksi dan blueprint proses produksi yang telah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean yang mengawasi, pada saat barang akan dikeluarkan ke TLDDP.

Pasal 3

(1)Ketentuan Asal Barang terdiri dari:
1. a.kriteria asal barang (origin criteria);
2. b.kriteria pengiriman (consignment criteria); dan
3. c.ketentuan prosedural (procedural provisions). www.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Rincian lebih lanjut mengenai Ketentuan Asal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1)Kriteria asal barang (origin criteria) sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 3. ayat (1) huruf a,.meliputi:
1. a.barang yang seluruhnya diperoleh a.tau diproduksi di 1 (satu) Negara Anggota (wholly obtained a.tau produced);
2. b.barang yang tidak seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Negara Anggota (not wholly obtained a.tau produced); a.tau
3. c.barang yang diproduksi di Negara 1\n.ggota. dengan hanya menggunakan Bahan Originating dari 1 (satu) a.tau lebih Negara Anggota (produced exclusively).
(2)Kriteria asal barang (origin criteria} sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.bahan Non-Originating yang digunakan dalam pengerjaan a.tau pengolahan suattJ. ha.rang telah mengalami pengerjaan a.tau pengolahan yang memadai di suatu Negara Anggota (Sufficient Working or Processing); dan
2. b.barang yang termasuk dalan'l daftar PSR sebagaimana diatur dalam Appendix I to Annex I Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EITA.
(3)Terhadap Ba.rang Originating dari Liechtenstein dianggap sebagai Ba.rang Originating dari Swiss berdasarkan the Customs Treaty of 1923 antara Swiss dan Liechtenstein, dengan tetap 1nemperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). r www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 5

(1)Kriteria pengirin1an (consignment criteria) sebagain1ana dimaksud dalarn Pasal 3 ayat (1) huruf b n1eliputi:
1. a.ha.rang irnpor yang dikirim langsung dart Negara Anggota yang mernbuat DAB IE-CEPA ke dalam Daerah Pabean;
2. b.barang ilnpor dikilirn n1elalui Negara Anggota selain Negara Anggota pengekspor dan _Negara Anggota pengirnpor; atau
3. c.barang irnpor dikirirn melalui negara selain Negara Anggota.
(2)Barang irnpor dapat dikirim melalui 1 (satu) atau lebih Negara Anggota selain Negara Anggota pengekspor dan Negara Anggota pengirnpor sebagairnana dilnaksud pada ayat (1) huruf b, atau 1nelalui negara selain Negara Anggota sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf c, untuk tujuan transit dan/ atau transhipment, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.sen1ata-rnata ditujukan untuk alasan geografis atau pertilnbangan khusus terkait persyaratan pengangkutan, tern1asuk pengangkutan barang n1elalui saluran pipa;
2. b.tidak diperdagangkan atau dikonsurnsi di negara tujuan transit dan/ atau transhipment atau penin1bunan sementara;
3. c.tidak 1nengalami proses produksi selain bongkar, rnuat, pernisahan dan tindakan lain yang diperlukan untuk rnenjaga agar barang tetap dalan1 kondisi baik; dan
4. d.rnasih berada dalarn pengawasan otoritas pabean. fwww.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 6

a.through bill of lading atau dokumen pengangkutan lainnya yang diterbitkan di Negara Anggota pengekspor yang menunjukkan keseluruhan rute perjalanan dari Negai·a Anggota pengekspor, termasuk kegiatan transit dan/ atau transhipment, sampai ke Daerah Pabean;
b.dokumen atau informasi lainnya yang diberikan oleh otoritas Pa.bean dari negara selain Negara Anggota atau entitas relevan lainnya; atau
c.dokumen pendukung yang membuktikan pemenuhan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2), kepada Pejabat Bea dan Cukai.

Pasal 7

(1)Ketentuan prosedural (procedural provisions) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terkait dengan pembuatan DAB IE-'CEPA, berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. a.dibuat oleh eksportir yang berkedudukan di wilayal-i Negara Anggota;
2. b.dibuat dalam bahasa Ingg1is;
3. c.dibuat dalam invoice atau dokumen kon-iersial lainnya;
4. d.memuat pernyataan eksportir dengan tanda/ tulisan/ cap dan menggunakan kalimat sesuai www.jdih.kemenkeu.go.id dengan format yang tercantu1n dalam Lampiran b.uruf A Angka IV yang merupakan bagian tidak terpisal1kan dari Peraturan Mente1i ini;
5. e.men1uat uraian barang secara jelas dan detail agar dapat diidentifikasi;
6. f.memuat tanda tangan asli dan nama eksportir, kecuali eksportir sebagaimana diatur dalam Pasal 8;
7. g.memuat nomor otorisasi (authorization number) untuk eksportir sebagaimana diatur dalain Pasal 8;
8. h.memuat ternpat dan tanggal pembuatan DAB IE- CEPA;
9. i.digunakan hanya untuk 1 (satu) kali importasi; dan
10. j.berlal{u selama 12 (dua belas) bulai1 terhitung sejak tanggal pen1buatan.
(2)DAB IE-CEPA dapat dibuat sebelum atau setelah Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi.
(3)Dalan1 hal terdapat kesalahan pada saat pengisian DAB IE-CEPA, koreksi atas pengisian dilakukan sebelum pengajuan pemberitahuan pabean impor dengan cara m.elakukan perbaikan, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.mencoret (striking out) data yai1g salal1;
2. b.menambahkan data yang benar; dan
3. c.menandasahkan dengan membubuhkan tanda tangan/ paraf eksportir.
(4)Dalam hal pada bill of lading, airway bill, atau dokumen pengangkutan darat terdapat tanggal penerbitan dan tanggal dimuatnya bai·ang ke sarana pengangkut, Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi ditentukan pada saat tanggal dimuatnya barang ke sarana pengangkut. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 8

a.eksportir telah mendapatkan otorisasi dari Instansi Berwenang dari Negara Anggota pengekspor yang dibuktikan dengan nomor otorisasi (authorisation number); dan
b.eksportir wajib membubuhkan nomor otorisasi (authorisation number) pada DAB !E-CEPA untuk n1enggantikan pembubuhan tanda tangan asli dan na1na eksportir pada DAB IE-CEPA.

Pasal 9

(1)Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Importir wajib:
1. a.menyerahkan lembar asli DAB IE-CEPA atau hasil cetak DAB IE-CEPA;
2. b.mencantu1nkan kode fasilitas Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFfA pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) secara benar; dan
3. c.mencantumkan nomor otorisasi eksportir atau nomor referensi dari invoice atau dokumen komersil lainnya dan tanggal pembuatan DAB IE-CEPA pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) secara benar.
(2)Untuk Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang termasuk dalam kategori jalur kuning atau jalur merah, penyerahan lembar asli DAB IE-CEPA atau hasil cetak DAB IE-CEPA ke Kantor Pabean dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.untuk Kantor Pabean yang telah ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehaii dan 7 (tujuh) hari seminggu, lembai· asli DAB IE- if www.jdih.kemenkeu.go.id CEPA, . ata1-J;: ,; }1asil . c,etak DAB IE-CEPA wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean paling lambat pada pukul 12.00 pada hari berikutnya; atau
2. b.untuk Kantor Pabean yang belum ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh e~pat) jam sehaii dan 7 (tujuh) hari seminggu, lembar asli DAB IE- CEPA atau hasil cetak DAB IE-CEPA wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean paling lambat pada pukul. 12.00 pada hari kerja berikutnya, terhitung sejak Pemberitahuan Imp.or Barang (PIB) mendapatkan Surat Pemberitahuan Jalur Kuning (SPJK) atau Surat Pemberitahuan J alur Merah (SPJM).
(3)Untuk hnportir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yar1g termasuk dalam kategori jalur hijau, penyeraha.I1 lembar asli DAB IE-CEPA atau hasil cetak Di-\B IE-CEPA ke Kant9r Pabean dilaksai1akan dengai1 ketentuan sebagai berikut:
1. a.untuk Kantor Pabean yang telah ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selam.a 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hart seminggu, le1nbar asli DAB IE- CEPA atau hasil cetak DAB IE-CEPA wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean paling lambat 3 (tiga) hari; atau.
2. b.untuk Kantor Pabean yang belum ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jarn sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, lembar asli DAB IE- CEPA atau hasil cetak DAB IE-CEPA wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dai1 · Cukai di Kantor Pabeai-1 paling lambat 3 (tiga) hari kerja; terhitung sejak . Pemberitahuan Ilnpor Barang (PIB) mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluai·an Barai1g (SPPB). www.jdih.kemenkeu.go.id
(4)Untuk Importir sebagaimana dilnaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan atau Authorized Economic Operator (AEO), lembar asli DAB IE-CEPA atau hasil cetak DAB IE-CEPA wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean paling lan1bat 5 (lin1a) hari kerja terhitung sejak Pemberitahuan Impor Barang (PIB) mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).
(5)Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penyelenggara/Pengusal1a TPB wajib:
1. a.menyerahkan lembar asli DAB IE-CEPA atau hasil cetak DAB IE-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi TPB, paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan pa.bean impor untuk ditimbun di TPB 1nendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
2. b.menyerahkan lembar asli DAB IE-CEPA atau hasil cetak DAB IE-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi TPB, paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan pabean impor untuk ditilnbun di TPB mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), dalan1 hal Penyelenggara/Pengusal1a TPB telah ditetapkan sebagai Mitra Utaina Kepabeanan atau Authorized Economic Operator (AEO);
3. c.mencantumkan kode fasilitas Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EITA pada pe1nberital1.uan pabean impor untuk ditimbun di TPB secara benar; dan www.jdih.kemenkeu.go.id
4. d.111.encanturnkan nomor otortsasi eksportir a.tau nomor referensi dari invoice a.tau dokumen komersil lainnya dan tanggal pembuatan DAB IE-CEPA pada pemberttahuan pa.bean impor untuk ditimbun di TPB secara benar.
(6)Untuk <la.pat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud <la.lam Pasal 2, Penyelenggara/Pengusaha PLB wajib:
1. a.menyerahkan lembar asli DAB IE-CEPA a.tau hasil cetak DAB IE-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pa.bean yang mengawasi PLB, paling lambat 3 (tiga) hart kerja terhitung sejak pembertta.11.uan pa.bean impor untuk ditimbun di PLB mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Ba.rang (SPPB);
2. b.menyerahkan lembar asli DAB IE-CEPA a.tau hasil cetak DAB IE-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pa.bean yang mengawasi PLB, paling lambat 5 (lima) hart kerja ~erhitung sejak pemberitahuan pa.bean impor untuk ditin1.bun di PLB mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Ba.rang (SPPB), <la.lam ha.I Penyelenggara/Pengusaha PLB telah ditetapkan sebagai Mitra Uta.ma Kepabeanan a.tau Authorized Economic Operator (AEO);
3. c.n1.encanturnkan kode fasilitas Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFfA pada pe1nberitahuan pa.bean impor untuk ditimbun di PLB secara benar; dan
4. d.mencanturnkan nomor otorisasi eksportir a.tau nomor referensi dart invoice a.tau dokumen komersil lainnya dan tanggal pembuatan DAB IE-CEPA pada pemberitahuan pa.bean impor untuk diti1nbun di PLB secara benar. www.jdih.kemenkeu.go.id
(7)Untuk dapat menggunakan Tartf Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pengusaha di .Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3 waJib:
1. a.menyerahkan lembar asli DAB IE-CEPA atau hasil cetak DAB IE-CEPA dan hasil cetak PPITZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dart luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen, paling lambat 3 (tiga) hali kerja terhitung sejak PPITZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dart luar Daerah Pabean mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Ba.rang (SPPB);
2. b.mencantumkan kode fasilitas Persetujuan Kemitraar1 Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EITA pada PPITZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dali luar Daerah Pabean secara benar; dan
3. c.mencantumkan nomor otolisasi eksportir atau n01nor referensi dart invoice atau dokumen komersil lainnya dan tanggal pembuatan DAB IE-CEPA pada PPITZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dali luar Daerah Pabean secara benar.
(8)Untuk dapat menggunakan Tartf Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
(9)Dalam hal telah ditetapkan dokumen pembelitahuan pabean khusus untuk KEK, untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK wajib:
1. a.menyerahkan lembar asli DAB IE-CEPA atau hasil cetak DAB IE-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian, paling lambat 3 (tiga) hart kerja terhitung sejak pemberitahuan pabean pemasukan barang dari luar r www.jdih.kemenkeu.go.id Daerah Pabean ke KEK mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
2. b.menyerahkan. lembar asli DAB IE-CEPA atau h.asil cetak DAB IE-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian, paling lam.bat 5 (lima) hari ke1ja terhitung sejak pemberitahuan pabean pemasukan barang dari luar Daerah Pabean ke KEK mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), dalam hal Badan Usal1a/Pelaku Usaha KEK telah ditetapkan sebagai Mitra Utarna Kepabeanan atau Authorized Economic Operator (AEO);
3. c.mencantumkan kode fasilitas Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFfA pada - pemberital1uan pabean pemasukan barang dari luar Daerah Pabean ke KEK secara benar; dan
4. d.mencantu1nkan nomor otorisasi eksportir atau n01nor referensi dari invoice a tau doku1nen kon1ersil lainnya dan tanggal pembuatan DAB IE-CEPA pada pemberitahuan pabean pen1asukan barang dari luar Daeral1 Pabean ke KEK secara benar. ( 1 0) Tata cara penyerahan Dokumen Pelengkap Pabean oleh Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/ Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagain1ana dimaksud dalain Pasal 2 ayat (3) hun1f d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usal1.a KEK, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
(11)Dalam hal penyerahan dokumen secai·a elektronik telah tersedia dalam SKP, Dokun1en Pelengkap Pabeai1 sebagai1nana dilnaksud pada ayat ( 10) dapat diserahkai-1 secara elektronik.
(12)Lembar asli DAB IE-CEPA sebagaimana din1aksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (9) meliputi:
1. a.lembai· asli dari DAB IE-CEPA atas barang yang diimpor; dan/ atau www.jdih.kemenkeu.go.id
2. b.le1nbar asli DAB IE-CEPA sebagailnana dimaksud dalam huruf a yang telah dikoreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
(13)DAB IE-CEPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (9) harus masih berlaku pada saat:
1. a.Pemberitahuan Impor Barang (PIB); ,
2. b.pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di TPB;
3. c.pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di PLB;
4. d.PPITZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean; atau
5. e.pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean, mendapatkan nomor pendaftaran dari Kantor Pabean.

Pasal 10

(1)DAB IE-CEPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat disampaikan secara elektronik oleh Eksportir kepada Kantor Pabean sesuai dengan:
1. a.mekanisme e-Fonn D sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN; atau
2. b.hasil kesepakatan antar Negara Anggota.
(2)Dalam hal DAB IE-CEPA disampaikan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemenuhan kewajiban penyerahan lembar asli DAB IE-CEPA atau hasil cetak DAB IE-CEPA sebagaimana dim.aksud dalam Pasal 9, dikecualikan untuk Importir, Penyelenggara/ Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK.
(3)Tata cara ilnportasi dan penelitian atas penggunaan DAB IE-CEPA yang disampaikan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan: www.jdih.kemenkeu.go.id
1. a.tata cara importasi dan penelitian atas penggunaan. e-F01m D sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri 1nengenai tata cara pengenaan tarif bea 1nasuk atas barang im.por berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN; atau
2. b.tata cara importasi dan penelitian berdasarkan hasil kesepakatan Negara Anggota.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122/PMK.04/2021

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

TARIF PREFERENSI DAN KETENTUAN ASAL BARANG (RULES OF ORIGIN)

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1995

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

TARIF PREFERENSI DAN KETENTUAN ASAL BARANG (RULES OF ORIGIN)

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1995

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2021