Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
2.Kawasan yang Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik www.jdih.kemenkeu.go.id Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan cukai.
3.Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas •tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
4.Tempat Penimbunan Berikat yang ·selanjutnya disingkat TPB adalah bangunan, tempat, atau kawasan, yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.
5.Pusat Logistik Berikat yang selanjutnya disingkat PLB adalah TPB untuk menimbun barang asal luar Daerah Pabean dan/ atau barang yang berasal dart tempat lain dalam Daerah Pabean, dapat disertai dengan 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam· jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.
6.Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang selanjutnya disingkat TLDDP adalah Daerah Pabean selain Kawasan Bebas dan TPB.
7.Importir adalah orang perseorangan atau badan hukun1 yang melakukan kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean.
8.Penyelenggara/Pengusaha TPB adalah:
a.penyelenggara kawasan berikat;
b.penyelenggara kawasan berikat sekaligus pengusaha kawasan berikat;
c.pengusal'la di kawasan berikat merangkap penyelenggara di kawasan berikat;
d.penyelenggara gudang berikat;
e.penyelenggara gudang berikat sekaligus pengusaha gudang berikat; atau
f.pengusaha di gudang berikat merangkap penyelenggara di gudang berikat.
www.jdih.kemenkeu.go.id
9.Penyelenggara/Pengusaha PLB adalah:
a.penyelenggara PLB;
b.penyelenggara PLB sekaligus pengtisaha PLB; a.tau
c.pengusaha di PLB merangkap penyelenggara di PLB.
10.Badan Usaha/ Pelaku Usaha KEK adalah:
a.Badan Usaha KEK;
b.Pelaku Usaha di KEK; a.tau
c.Badan Usaha KEK sekaligus Pelaku Usaha di KEK.
11.European Free Trade Association yang selanjutnya disingkat EFTA adalah perhimpunan perdagangan bebas beberapa negara di Eropa yang terdiri dari Islandia, Liechtenstein, Norwegia, dan Swiss.
12.Tarif Preferensi adalah tarif bea masuk berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA yang besarannya ditetapkan dalam Peraturan Menteri mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA.
13.PPFTZ dengan Kode 01 yang selanjutnya disebut PPFTZ- 01 adalah pemberitahuan pa.bean untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas dari dan ke luar Daerah Pa.bean, dan pengeluaran ha.rang dari Kawasan Bebas ke TLDDP.
14.Harmonized Commodity Description and Coding System yang selanjutnya disebut Harmonized System (HS) adalah standar intemasional atas sistem penainaan dai1 penomoran yang digunakan untuk pengklasifikasian produk perdagangan dan turunannya yang dikelola oleh World Customs Organization (WCO).
15.Penelitian Ulang adalah penelitian kembali atas taiif dan/ a.tau nilai pa.bean yang diberitahukan dalan1 dokumen pemberitahuan pa.bean impor dan penelitian kembali atas tarif, harga, jenis, dan/atau jumlah barang yang diberitahukan dalam dokumen pemberitahuan pabean ekspor melalui pengujian dengan data, informasi dan dokumen lain terkait.
www.jdih.kemenkeu.go.id - 6 -.
16.Audit Kepabeanan adalah ~egiatan perneriksaan laporan keuangan, buku, catatan, dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, surat yang ' ' ' berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan, . ., . .
dan/ atau sediaan barang dalarn · rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. 1 7. Kantor Pabean adalah kar1tor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai .tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan.
18.Sistem. Komputer .Pelayanan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sistem kmnputer yang digunakan oleh Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.
19.Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin) yang selanjutnya disebut Ketentuan Asal Barang adalah ketentuan khusus yang ditetapkan berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi K01nprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFfA untuk menentukan negara asal barang.
20.Negara Anggota adalah negara yang menandatangani Persetujuan Kemitraan Ekon01ni Kon1prehensif an.tara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFrA.
21.Bahan Originating adalah bahan yang memenuhi Ketentuan Asal Barang berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFfA.
22.Barang Originating adalah barang yang 1nemenuhi Ketentuan Asal Barang berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFfA.
23.Bahan Non-Originating adalah bahan yq11.g berasal dali selain Negara Anggota atau bahan yang tidak men1enuhi Ketentuan Asal Barang berdasarkan Persetujuan r www.jdih.kemenkeu.go.id Kemitraan Ekonomi Kmnprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA.
24.Ba.rang Non-Originating adalal1 barang yang berasal dari selain Negara Anggota atau barang yang tidak n1emenuhi Ketentuan Asal Barang berdasarkan Persetujuan Ken1itraan Ekonmni Kmnprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EITA.
25.Aturan Khusus Produk (Product Specific Rules) yang selanjutnya disebut PSR adalah aturan-aturan yang merinci mengenai:
a.barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Negara Anggota (wholly obtained atau wholly producedJ;
b.barang yang proses produksinya menggunakan Bahan Non-Originating yang telah mengalami perubahan klasifikasi atau Change in Tariff Classification (CTC);
c.barang yang proses produksinya 1nenggunakan Bahan Non-Originating yang men1enuhi kriteria kandungan bilateral sejumlah nilai tertentu yang dinyatakan dalam persentase;
d.barang yang mengalami suatu proses pabrikasi atau operasional tertentu; atau
e.kornbinasi dari setiap kriteria tersebut.
26.Deklarasi Asal Barang (Origin Declaration) Persetujuan Kemitraan Ekonomi Kmnprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA yang selanjutnya disebut DAB IE-CEPA adalah pernyataan asal ha.rang yang dibuat oleh eksportir yang dibubuhkan pada invoice atau dokumen komersial lainnya yang akan digunakan sebagai dasar pembe1ian Tarif Preferensi.
2 7. Dokun1en Pelengkap Pabean adalah semua dokun1en yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean, n1isalnya invoice, packing list, bill of lading I airway bill, manifest dan dokumen lain yang dipersyaratkan. www.jdih.kemenkeu.go.id
28.Instansi Berwenang adalah instansi yang, n1enurut huku1n dan peraturan don1estik dari Negara Anggota, bertanggung jawab atas otorisasi, verifikasi dan isu asal barang lainnya.
29.Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi adalah tanggal bill of lading untuk moda pengangkutan laut, tanggal airway bill untuk 1noda pengangkutan udara, atau tanggal dokurnen pengangkutan darat untuk moda pengangkutan darat.
30.Permintaan Verifikasi DAB IE-CEPA adalah permintaan secara tertulis yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai kepada Instansi Berwenang pada Negara Anggota pengekspor untuk rnendapatkan info1~n1asi mengenai pemenuhan Ketentuan Asal Barang, keabsahan DAB IE- CEPA, dan/atau pe1nenuhan ketentuan lain sebagai1nana diatur dalmn Annex I dari Persetujuan Ke1nitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA.
31.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
32.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
33.Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk n1elaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
www.jdih.kemenkeu.go.id BAB II TARIF PREFERENSI DAN KETENTUAN ASAL BARANG (RULES OF ORIGIN) Bagian Kesatu Tarif Preferensi