Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 124/PMK.07/2015
- Nomor
- 124/PMK.07/2015
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 20
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; Unclang-Unclang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nom01· 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN
5 . .pemerintah Daerah pemerintab.an yang perangkat daerah. DIY adalah unsur penyelenggara terdiri atas Gubernur DIY dan
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN
APBN berdasarkan. SPM� · ·
.
BAB II PENGALOKASIAN Bagian Kesatu Pengajuan Usulan Rencana Kebutuhan Dana Keistimewaan
BAB II
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI l<EUANGAN .
Bagian Kedua Penilaian Usulan Rencana Kebutuhan Dana Keistimewaan
program dan kegiatan ayat (2) · dituangkan dalam
pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan . bersarha dengan Direktorat Jenderal Anggaran dan Badan Kebijakan Fiskal'.
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN Bagian Ketiga Penetapan Pagu Dana Keistimewaan
· j Dalam hal Gubernur DIY mengajukan perubahan sulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan sebelum alokasi anggaran Dana Keistimewaan ditetapkan clalam �PBN, mekanisme penilaian perubahan rencana kebutuhan /Dana Keistimewaan clilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana climaksucl dalam Pasal 3 ayat (1) sampai d�ngan ayat (5). Bagian Keempat Penetapan Alokasi Dana Keistimewaan Pasal 6
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN . Bagian Kelima Perubahan Program dan Kegiatan
BAB III PENYALURAN Bagian Kesatu Pejabat Perbendaharaan
BAB III
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN Bagian Keclua Mekanisme clan Tahapan Penyaluran
Penyaluran Dana Keistimewaan peminclahbukuan dari Rekening Kas Rekening Kas Umum Daerah.
clilakukan · melalui. Umum Negara ke Penyaluran Dana Keistimewaan clilakukan dalam 3 (tiga) tahap, clengan k�tentuan sebagai berikut:
Bagian Ketiga Persyaratan Penyaluran
cl. Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan Tahap Akhir tahun anggaran sebelumnya yang telah cliverifikasi; clan
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLll< INDONESIA
kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Menteri (Permen)