DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 124/PMK.07/2015

Nomor: 124/PMK.07/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 Juni 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
b.bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi perigalokasian dan penyaluran Dana Keistimewaan serta sinkronisasi atas perubahan pengaturan anggaran transfer ke daerah, perlu mengatur kembali tata cara pengalokasian dan penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksucl dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; Unclang-Unclang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nom01· 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang metnpunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN
2.Kewenangan Istimewa adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenailg sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan · daerah.
3.Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Perdai:::; adalah · Peraturan Daerah · . . bIY yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah · DIY bersama Gubernur DIY untuk · mengatur penyelenggaraan · · Kewenangan Istimewa.
4.Dana Keistimewaan DIY yang selanjutnya disebut Dana Keistimewaan adalah dana yang beras.al dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk mendanai Kewenangan Istimewa dan merupakan Bagian dari Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa. 5 . .pemerintah Daerah pemerintab.an yang perangkat daerah. DIY adalah unsur penyelenggara terdiri atas Gubernur DIY dan
6.Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri adalah . Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9.Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN.
10.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kernenterian Negara/Lembaga.
11.Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPA. BUN adalah unit organisasi di lingkungan . Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.
12.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN
13.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanj utnya disingkat SP2D . adalah surat perintah yang . diterbitkan oleh Kantor Pela:yanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban . APBN berdasarkan. SPM� · ·
14.Surat Pernyataan Tanggung Jawab . Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat pernyataan yang· · · ditandatangi oleh Gubernur DIY atau Pejabat yang diberi kuasa yang menyatakan bahwa Gubernur DIY atau Pej abat yang diberi kuasa bertanggung jawab secara formal dan material atas kegiatan yang didanai · dengan · Dana Keistimewaan.
15.Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur.
16.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. .
17.Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (�atu) tahun.

BAB II

PENGALOKASIAN

Pasal 2

(1)Gubernur DIY mengajukan usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
(2)Usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan sebagaimana · dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Kerangka Acuan Kegiatan yang disusun dengan berpedoman pada Perdais, RPJMD, dan RKPD. ·
(3)Kerangka Acuan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup usulan program dan kegiatan dalam kewenangan keistimewaan dengan sasaran yang terukur. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI l<EUANGAN .
(4)Pengajuan usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Januari.

Pasal 3

(1)Kementerian Keuangan bersama dertgan Kementerian Perencanaan Pembangunan . Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dan Pemerintah Daerah DIY melakukan penilaian kelayakan program dan kegiatan atas usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan.
(2)Penilaian kelayakan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
1. a.kesesuaian antara usulan dengan program prioritas nasional;
2. b.kesesl]_aian antara usulan dengan Perdais;
3. c.kewajaran nilai program dan kegiatan;
4. d.asas efisiensi dan efektivitas; dan
5. e.hasil pemaptauan dan evaluasi pelaksanaan Dana Keistimewaan.
(3). Hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada berita acara penilaian. program dan kegiatan ayat (2) · dituangkan dalam
(4)Berdasarkan berita acara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kementerian Keuangan 'melakukan penelaahan usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan berdasarkan kebutuhan DIY clan kemampuan keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(5)Penelaahan usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan oleh Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud. pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan . bersarha dengan Direktorat Jenderal Anggaran dan Badan Kebijakan Fiskal'.
(6)Berita acara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lambat minggu kedua bulan Januari. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN

Pasal 4

(1)Berdasarkan hasil penilaian se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan Inclikasi Kebutuhan Dana Keistimewaan kepacla Menteri melalui Direktur Jencleral Anggaran pacla minggu ketiga bulan Januari.
(2)Dalam hal Gubernur DIY belum mengajukan usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), pagu Indikasi Kebutuhan Dana Keistimewaan ditetapkan paling tinggi sebesar pagu tahun anggaran sebelumnya.
(3)Menteri menetapkan pagu inclikatif clan pagu anggaran Dana Keistimewaan sesuai clengan ketentuan peraturan perundang-unclangan.

Pasal 5

· j Dalam hal Gubernur DIY mengajukan perubahan sulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan sebelum alokasi anggaran Dana Keistimewaan ditetapkan clalam �PBN, mekanisme penilaian perubahan rencana kebutuhan /Dana Keistimewaan clilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana climaksucl dalam Pasal 3 ayat (1) sampai d�ngan ayat (5).

(1)Pagu indikatif clan pagu anggaran sebaga!mana dim�ksud clalam Pasal 4 ayat (3) disampaikan kepada IDewan Perwakilan Rakyat pacla saat pembahasan Tingkat � Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai fPBN.
(2)Berdasarkan pagu dalam Undang-Unclang me genai APBN clan hasil pembahasan sebagaimana dimaksu pada ayat (1), ditetapkan alokasi Dana Keistimewaan.
(3)Alokasi Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksucl pacla ayat (2) tercantum clalam Peraturan Presiclen me genai fb rincian APBN. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN .

Pasal 7

(1)Dalam · rangka ·· optimalisasi penggunaail Dana Keistimewaan, Gubernur dapat mengajukan usulan · . perubahan program dan kegiatan Dana Keistimewaan.
(2)Mekanisme pengajuan dan penilaian usulan perubahan program dan kegiatan Dana Keistimewaan sebagaimana · dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan Pasal 3 ayat (1) sampai dengan ayat (5).
(3)Usulan perubahan program dan kegiatan Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah pagu Dana Keistimewaan masing-masing urusan keistimewaan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai APBN.
(4)Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan hasil penilaian atas usulan perubahan program dan kegiatan kepada Gubernur DIY.

BAB III

PENYALURAN

Pasal 8

(1)Dalam rangka pelaksanaan penyaluran Dana Keistimewaan, Menteri Keuangan selaku PA BUN Pengelolaan Dana Keistimewaan menetapkan:
1. a.Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai PPA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah . dan Dana Desa; dan
2. b.Direktur Dana Perimbangan sebagai KPA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
(2)Tugas dan fungsi 1 KPA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN

Pasal 9

Penyaluran Dana Keistimewaan peminclahbukuan dari Rekening Kas Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 10

clilakukan · melalui. Umum Negara ke Penyaluran Dana Keistimewaan clilakukan dalam 3 (tiga) tahap, clengan k�tentuan sebagai berikut:

a.tahap I, sebesar 15% (lima belas persen);
b.tahap II, sebesar 65% (enam puluh lima persen); clan
c.tahap III, sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 11

(1)Penyaluran Dana Keistimewaan Tahap I clilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja· setelah Gubernur DIY atau pejabat yang diberi kuasa menyampaikan Surat Permintaan Penyaluran Tahap I clisertai dengan:
1. a.Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan;
2. b.SPTJM yang ditanclatangani oleh Gubernur DIY atau pejabat yang cliberi kuasa;
3. c.Rencana Penggunaan Dana Keistimewaan Tahap I; cl. Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan Tahap Akhir tahun anggaran sebelumnya yang telah cliverifikasi; clan
4. e.Laporan Pencapaian Kinerja Dana Keistimewaan Tahap Akhir tahun anggaran sebelumnya yang telah diverifikasi, kepacla Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLll< INDONESIA
(2)Penyalurari Dana Keistimewaan Tahap Il dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerj.a setelah Gubernur DIY atau pejabat yang diberi kuasa menyampaikan Surat Permintaan Penyaluran Tahap II disertai dengan:
1. a.SPTJM yang ditandatangani oleh. Gubernur' QIY atau pejabat yang diberi kuasa;
2. b.Rencana Penggunaan Dana Keistimewaan Tahap II;
3. c.Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan Tahap I yang telah diverifikasi; dan
4. d.Laporan Pencapaian Kinerja Dana Keistimewaan Tahap I yang telah diverifikasi, kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
(3)Penyaluran Dana Keistimewaan Tahap III dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah Gubernur DIY atau pejabat ·yang diberi kuasa menyampaikan Surat Permintaan Penyaluran Tahap III disertai dengan:
1. a.SPTJM yang ditandatangani oleh Gubernur D,IY atau pejabat yang diberi kuasa;
2. b.Rencana Penggunaan Dana Keistimewaan Tahap III;
3. c.Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan Tahap II yang telah diverifikasi; dan
4. d.Laporan Pencapaian Kinerja Dana Keistimewaan Tahap II yang telah diverifikasi, . kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
(4)Realisasi Penyerapan dan Pencapaian Kinerja Dana Keistimewaan Tahap I dan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling rendah telah mencapm 80% (delapan puluh persen).
(5)SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ayat (2), dan ayat (3) dibuat sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(6)Rencana Penggunaan Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dibuat sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(7)Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), pan ayat (3) dibuat sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran III yang men1pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Ment�ri ini. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
b.bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi perigalokasian dan penyaluran Dana Keistimewaan serta sinkronisasi atas perubahan pengaturan anggaran transfer ke daerah, perlu mengatur kembali tata cara pengalokasian dan penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksucl dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang metnpunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN
2.Kewenangan Istimewa adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenailg sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan · daerah.
3.Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Perdai:::; adalah · Peraturan Daerah · . . bIY yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah · DIY bersama Gubernur DIY untuk · mengatur penyelenggaraan · · Kewenangan Istimewa.
4.Dana Keistimewaan DIY yang selanjutnya disebut Dana Keistimewaan adalah dana yang beras.al dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk mendanai Kewenangan Istimewa dan merupakan Bagian dari Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa. 5 . .pemerintah Daerah pemerintab.an yang perangkat daerah. DIY adalah unsur penyelenggara terdiri atas Gubernur DIY dan
6.Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri adalah . Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9.Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN.
10.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kernenterian Negara/Lembaga.
11.Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPA. BUN adalah unit organisasi di lingkungan . Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.
12.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN
13.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanj utnya disingkat SP2D . adalah surat perintah yang . diterbitkan oleh Kantor Pela:yanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban . APBN berdasarkan. SPM� · ·
14.Surat Pernyataan Tanggung Jawab . Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat pernyataan yang· · · ditandatangi oleh Gubernur DIY atau Pejabat yang diberi kuasa yang menyatakan bahwa Gubernur DIY atau Pej abat yang diberi kuasa bertanggung jawab secara formal dan material atas kegiatan yang didanai · dengan · Dana Keistimewaan.
15.Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur.
16.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. .
17.Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (�atu) tahun.

BAB II

PENGALOKASIAN

Pasal 2

(1)Gubernur DIY mengajukan usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
(2)Usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan sebagaimana · dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Kerangka Acuan Kegiatan yang disusun dengan berpedoman pada Perdais, RPJMD, dan RKPD. ·
(3)Kerangka Acuan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup usulan program dan kegiatan dalam kewenangan keistimewaan dengan sasaran yang terukur. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI l<EUANGAN .
(4)Pengajuan usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Januari.

Pasal 3

(1)Kementerian Keuangan bersama dertgan Kementerian Perencanaan Pembangunan . Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dan Pemerintah Daerah DIY melakukan penilaian kelayakan program dan kegiatan atas usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan.
(2)Penilaian kelayakan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
1. a.kesesuaian antara usulan dengan program prioritas nasional;
2. b.kesesl]_aian antara usulan dengan Perdais;
3. c.kewajaran nilai program dan kegiatan;
4. d.asas efisiensi dan efektivitas; dan
5. e.hasil pemaptauan dan evaluasi pelaksanaan Dana Keistimewaan.
(3). Hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada berita acara penilaian. program dan kegiatan ayat (2) · dituangkan dalam
(4)Berdasarkan berita acara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kementerian Keuangan 'melakukan penelaahan usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan berdasarkan kebutuhan DIY clan kemampuan keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(5)Penelaahan usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan oleh Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud. pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan . bersarha dengan Direktorat Jenderal Anggaran dan Badan Kebijakan Fiskal'.
(6)Berita acara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lambat minggu kedua bulan Januari. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN

Pasal 4

(1)Berdasarkan hasil penilaian se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan Inclikasi Kebutuhan Dana Keistimewaan kepacla Menteri melalui Direktur Jencleral Anggaran pacla minggu ketiga bulan Januari.
(2)Dalam hal Gubernur DIY belum mengajukan usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), pagu Indikasi Kebutuhan Dana Keistimewaan ditetapkan paling tinggi sebesar pagu tahun anggaran sebelumnya.
(3)Menteri menetapkan pagu inclikatif clan pagu anggaran Dana Keistimewaan sesuai clengan ketentuan peraturan perundang-unclangan.

Pasal 5

(1)Pagu indikatif clan pagu anggaran sebaga!mana dim�ksud clalam Pasal 4 ayat (3) disampaikan kepada IDewan Perwakilan Rakyat pacla saat pembahasan Tingkat � Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai fPBN.
(2)Berdasarkan pagu dalam Undang-Unclang me genai APBN clan hasil pembahasan sebagaimana dimaksu pada ayat (1), ditetapkan alokasi Dana Keistimewaan.
(3)Alokasi Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksucl pacla ayat (2) tercantum clalam Peraturan Presiclen me genai fb rincian APBN. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN .

Pasal 7

(1)Dalam · rangka ·· optimalisasi penggunaail Dana Keistimewaan, Gubernur dapat mengajukan usulan · . perubahan program dan kegiatan Dana Keistimewaan.
(2)Mekanisme pengajuan dan penilaian usulan perubahan program dan kegiatan Dana Keistimewaan sebagaimana · dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan Pasal 3 ayat (1) sampai dengan ayat (5).
(3)Usulan perubahan program dan kegiatan Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah pagu Dana Keistimewaan masing-masing urusan keistimewaan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai APBN.
(4)Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan hasil penilaian atas usulan perubahan program dan kegiatan kepada Gubernur DIY.

BAB III

PENYALURAN

Pasal 8

(1)Dalam rangka pelaksanaan penyaluran Dana Keistimewaan, Menteri Keuangan selaku PA BUN Pengelolaan Dana Keistimewaan menetapkan:
1. a.Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai PPA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah . dan Dana Desa; dan
2. b.Direktur Dana Perimbangan sebagai KPA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
(2)Tugas dan fungsi 1 KPA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN

Pasal 9

Penyaluran Dana Keistimewaan peminclahbukuan dari Rekening Kas Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 10

clilakukan · melalui. Umum Negara ke Penyaluran Dana Keistimewaan clilakukan dalam 3 (tiga) tahap, clengan k�tentuan sebagai berikut:

a.tahap I, sebesar 15% (lima belas persen);
b.tahap II, sebesar 65% (enam puluh lima persen); clan
c.tahap III, sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 11

(1)Penyaluran Dana Keistimewaan Tahap I clilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja· setelah Gubernur DIY atau pejabat yang diberi kuasa menyampaikan Surat Permintaan Penyaluran Tahap I clisertai dengan:
1. a.Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan;
2. b.SPTJM yang ditanclatangani oleh Gubernur DIY atau pejabat yang cliberi kuasa;
3. c.Rencana Penggunaan Dana Keistimewaan Tahap I; cl. Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan Tahap Akhir tahun anggaran sebelumnya yang telah cliverifikasi; clan
4. e.Laporan Pencapaian Kinerja Dana Keistimewaan Tahap Akhir tahun anggaran sebelumnya yang telah diverifikasi, kepacla Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLll< INDONESIA
(2)Penyalurari Dana Keistimewaan Tahap Il dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerj.a setelah Gubernur DIY atau pejabat yang diberi kuasa menyampaikan Surat Permintaan Penyaluran Tahap II disertai dengan:
1. a.SPTJM yang ditandatangani oleh. Gubernur' QIY atau pejabat yang diberi kuasa;
2. b.Rencana Penggunaan Dana Keistimewaan Tahap II;
3. c.Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan Tahap I yang telah diverifikasi; dan
4. d.Laporan Pencapaian Kinerja Dana Keistimewaan Tahap I yang telah diverifikasi, kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
(3)Penyaluran Dana Keistimewaan Tahap III dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah Gubernur DIY atau pejabat ·yang diberi kuasa menyampaikan Surat Permintaan Penyaluran Tahap III disertai dengan:
1. a.SPTJM yang ditandatangani oleh Gubernur D,IY atau pejabat yang diberi kuasa;
2. b.Rencana Penggunaan Dana Keistimewaan Tahap III;
3. c.Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan Tahap II yang telah diverifikasi; dan
4. d.Laporan Pencapaian Kinerja Dana Keistimewaan Tahap II yang telah diverifikasi, . kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
(4)Realisasi Penyerapan dan Pencapaian Kinerja Dana Keistimewaan Tahap I dan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling rendah telah mencapm 80% (delapan puluh persen).
(5)SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ayat (2), dan ayat (3) dibuat sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(6)Rencana Penggunaan Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dibuat sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(7)Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), pan ayat (3) dibuat sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran III yang men1pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Ment�ri ini. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2012

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 103/PMK.07/2013

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 173/PMK.07/2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2012

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 103/PMK.07/2013

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 173/PMK.07/2017