DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 173/PMK.07/2017

Nomor: 173/PMK.07/2017
Tahun: 2017
Ditetapkan: 23 November 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa ketentuan mengenai tata cara pengalokasian clan penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta telah cliatur clengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.07 /2015 tentang Tata Cara Pengalokasian clan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
b.bahwa untuk meningkatkan efektivitas clan efisiensi pengalokasian clan penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta serta sinkronisasi clengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah clan Dana Desa sebagaimana telah cliubah clengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07 /2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah clan Dana Desa, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tata cara pengalokasian clan penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; www.jdih.kemenkeu.go.id

Menetapkan

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengalokasian clan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam pemerintahan dalam penyelenggaraan kerangka Negara urusan Kesatuan
2.Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Perdais adalah Peraturan Daerah DIY yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY bersama Gubernur DIY untuk mengatur penyelenggaraan kewenangan istimewa.
3.Dana Keistimewaan DIY yang selanjutnya disebut Dana Keistimewaan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan clan Belanja Negara yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa clan merupakan bagian dari clan.a Transfer Ke Daerah clan Dana Desa. www.jdih.kemenkeu.go.id
4.Pemerintah Daerah DIY adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur DIY dan perangkat daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD berdasarkan Surat Perintah Membayar.
8.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat pernyataan yang ditandatangi oleh Gubernur DIY atau Pejabat yang diberi kuasa yang menyatakan bahwa Gubernur DIY atau Pejabat yang diberi kuasa bertanggung jawab secara formal dan material atas kegiatan yang didanai dengan Dana Keistimewaan.
9.Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur.

BAB II

PENGALOKASIAN

Pasal 2

(1)Gubernur DIY mengajukan usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, www.jdih.kemenkeu.go.id clan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
(2)Usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Kerangka Acuan Kegiatan yang disusun dengan berpecloman pacla Perclais, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, clan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
(3)Kerangka Acuan Kegiatan sebagaimana climaksud pada ayat (2) mencakup usulan program clan kegiatan dalam kewenangan keistimewaan dengan sasaran yang terukur. ( 4) Pengajuan usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan sebagaimana climaksud pada ayat (1) clisampaikan paling lambat minggu pertama bulan Februari.

Pasal 3

(1)Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dan Pemerintah Daerah DIY melakukan penilaian kelayakan program clan kegiatan atas usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan.
(2)Penilaian kelayakan sebagaimana dimaksucl berclasarkan: program clan pada ayat (1) kegiatan dilakukan
1. a.kesesuaian antara usulan dengan program prioritas nasional;
2. b.kesesuaian antara usulan dengan Perdais;
3. c.kewajaran nilai program dan kegiatan;
4. d.asas efisiensi dan efektivitas; dan
5. e.hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Dana Keistimewaan. www.jdih.kemenkeu.go.id
(3)Hasil penilaian kelayakan program clan kegiatan sebagaimana climaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penilaian.
(4)Berdasarkan berita acara penilaian sebagaimana climaksud pada ayat (3), Kementerian Keuangan melakukan penelaahan usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan berdasarkan kebutuhan DIY clan kemampuan keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Penelaahan usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan oleh Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pacla ayat ( 4) dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bersama clengan Direktorat Jencleral Anggaran dan Baclan Kebijakan Fiskal.
(6)Berita acara penilaian sebagaimana climaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lambat minggu ketiga bulan Februari.

Pasal 4

(1)Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan Indikasi Kebutuhan Dana Keistimewaan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Anggaran paling lambat bulan Februari.
(2)Dalam hal Gubernur DIY belum mengajukan usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), pagu Indikasi Kebutuhan Dana Keistimewaan ditetapkan paling tinggi sebesar pagu tahun anggaran sebelumnya.
(3)Menteri Keuangan menetapkan pagu indikatif clan pagu anggaran Dana Keistimewaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-unclangan. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 5

Dalam hal Gubernur DIY mengajukan perubahan usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan sebelum alokasi anggaran Dana Keistimewaan ditetapkan dalam APBN, mekanisme penilaian perubahan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sampai dengan ayat (5). Pasa16

(1)Pagu indikatif dan pagu anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 aya:t (3) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada saat pembahasan Tingkat I Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN.
(2)Berdasarkan pagu dalam Undang-Undang mengenai APBN dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan alokasi Dana Keistimewaan.
(3)Alokasi Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
(1)

Pasal 7

Dalam rangka optimalisasi Keistimewaan, Gubernur DIY usulan perubahan program Keistimewaan. penggunaan Dana dapat mengajukan dan kegiatan Dana

(2)Mekanisme pengajuan dan penilaian usulan perubahan program dan kegiatan Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) . sampai dengan ayat (3) dan Pasal 3 ayat (1) sampai dengan ayat (5).
(3)Usulan perubahan program dan kegiatan Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah pagu Dana www.jdih.kemenkeu.go.id Keistimewaan yang telah ditetapkan dalam Undang Undang mengenai APBN.
(4)Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan hasil penilaian atas usulan perubahan program dan kegiatan kepada Gubernur DIY.

BAB III

PENYALURAN

Pasal 8

Penyaluran Dana Keistimewaan dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 9

(1)Penyaluran Dana Keistimewaan dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:
1. a.tahap I, sebesar 15% (lima belas persen);
2. b.tahap II, sebesar 65% (enam puluh lima persen); dan
3. c.tahap III, sebesar 20% (dua puluh persen).
(2)Penyaluran Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.tahap I paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Maret;
2. b.tahap II paling cepat bulan April dan paling lambat bulan September; dan
3. c.tahap III paling cepat bulan Oktober dan paling lambat minggu pertama bulan Desember.

Pasal 10

(1)Gubernur DIY atau pejabat yang diberi kuasa menyampaikan Surat Permintaan Penyaluran Tahap I disertai dengan: www.jdih.kemenkeu.go.id
1. a.Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan;
2. b.SPfJM yang ditandatangani oleh Gubernur DIY atau pejabat yang diberi kuasa;
3. c.Rencana Penggunaan Dana Keistimewaan Tahap I;
4. d.Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan Tahap Akhir tahun anggaran sebelumnya yang telah diverifikasi; dan
5. e.Laporan Pencapaian Kinerja Dana Keistimewaan Tahap Akhir tahun anggaran sebelumnya yang telah diverifikasi, kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling cepat minggu keempat bulan Januari dan paling lambat minggu kedua bulan Maret.
(2)Gubernur DIY atau pejabat yang diberi kuasa menyampaikan Surat Permintaan Penyaluran Tahap II disertai dengan:
1. a.SPfJM yang ditandatangani oleh Gubernur DIY atau pejabat yang diberi kuasa;
2. b.Rencana Penggunaan Dana Keistimewaan Tahap II;
3. c.Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan Tahap I yang telah diverifikasi; dan
4. d.Laporan Pencapaian Kinerja Dana Keistimewaan Tahap I yang telah diverifikasi, kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling cepat minggu keempat bulan Maret dan paling lambat minggu kedua bulan September.
(3)Gubernur DIY atau pejabat yang diberi kuasa menyampaikan Surat Permintaan Penyaluran Tahap III disertai dengan:
1. a.SPfJM yang ditandatangani oleh Gubernur DIY atau pejabat yang diberi kuasa;
2. b.Rencana Penggunaan Dana Keistimewaan Tahap III;
3. c.Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan Tahap II yang telah diverifikasi; dan
4. d.Laporan Pencapaian Kinerja Dana Keistimewaan Tahap II yang telah diverifikasi, www.jdih.kemenkeu.go.id kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling cepat minggu keempat bulan September dan paling lambat minggu keempat bulan November.
(4)Dalam hal Surat Permintaan Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), ayat (2), dan ayat (3) disampaikan oleh pejabat yang diberi kuasa maka penyampaian Surat Permintaan Penyaluran disertai dengan Surat Kuasa.
(5)Penyaluran Dana Keistimewaan tahap I, tahap II, dan tahap III dilaksanakan paling lama 10 ( sepuluh) hari kerja setelah Surat Permintaan Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diterima secara lengkap dan benar.
(6)Laporan Realisasi Penyerapan dan Pencapaian Kinerja Dana Keistimewaan Tahap I dan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling rendah telah mencapai 80% (delapan puluh persen).

Pasal 11

( 1) Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan Tahap Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d diverifikasi oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan SP2D yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah DIY dan sisa Dana Keistimewaan yang ada di Rekening Kas Umum Daerah.

(2)Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan Tahap I dan Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c diverifikasi oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan SP2D yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah DIY.
(3)Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi.
(4)Laporan Pencapaian Kinerja Dana Keistimewaan Tahap Akhir, Tahap I, dan Tahap II sebagaimana www.jdih.kemenkeu.go.id dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e, ayat (2) huruf d, dan ayat (3) huruf d diverfikasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa ketentuan mengenai tata cara pengalokasian clan penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta telah cliatur clengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.07 /2015 tentang Tata Cara Pengalokasian clan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
b.bahwa untuk meningkatkan efektivitas clan efisiensi pengalokasian clan penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta serta sinkronisasi clengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah clan Dana Desa sebagaimana telah cliubah clengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07 /2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah clan Dana Desa, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tata cara pengalokasian clan penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; www.jdih.kemenkeu.go.id

Menetapkan

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengalokasian clan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam pemerintahan dalam penyelenggaraan kerangka Negara urusan Kesatuan
2.Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Perdais adalah Peraturan Daerah DIY yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY bersama Gubernur DIY untuk mengatur penyelenggaraan kewenangan istimewa.
3.Dana Keistimewaan DIY yang selanjutnya disebut Dana Keistimewaan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan clan Belanja Negara yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa clan merupakan bagian dari clan.a Transfer Ke Daerah clan Dana Desa. www.jdih.kemenkeu.go.id
4.Pemerintah Daerah DIY adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur DIY dan perangkat daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD berdasarkan Surat Perintah Membayar.
8.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat pernyataan yang ditandatangi oleh Gubernur DIY atau Pejabat yang diberi kuasa yang menyatakan bahwa Gubernur DIY atau Pejabat yang diberi kuasa bertanggung jawab secara formal dan material atas kegiatan yang didanai dengan Dana Keistimewaan.
9.Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur.

BAB II

PENGALOKASIAN

Pasal 2

(1)Gubernur DIY mengajukan usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, www.jdih.kemenkeu.go.id clan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
(2)Usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Kerangka Acuan Kegiatan yang disusun dengan berpecloman pacla Perclais, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, clan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
(3)Kerangka Acuan Kegiatan sebagaimana climaksud pada ayat (2) mencakup usulan program clan kegiatan dalam kewenangan keistimewaan dengan sasaran yang terukur. ( 4) Pengajuan usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan sebagaimana climaksud pada ayat (1) clisampaikan paling lambat minggu pertama bulan Februari.

Pasal 3

(1)Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dan Pemerintah Daerah DIY melakukan penilaian kelayakan program clan kegiatan atas usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan.
(2)Penilaian kelayakan sebagaimana dimaksucl berclasarkan: program clan pada ayat (1) kegiatan dilakukan
1. a.kesesuaian antara usulan dengan program prioritas nasional;
2. b.kesesuaian antara usulan dengan Perdais;
3. c.kewajaran nilai program dan kegiatan;
4. d.asas efisiensi dan efektivitas; dan
5. e.hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Dana Keistimewaan. www.jdih.kemenkeu.go.id
(3)Hasil penilaian kelayakan program clan kegiatan sebagaimana climaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penilaian.
(4)Berdasarkan berita acara penilaian sebagaimana climaksud pada ayat (3), Kementerian Keuangan melakukan penelaahan usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan berdasarkan kebutuhan DIY clan kemampuan keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Penelaahan usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan oleh Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pacla ayat ( 4) dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bersama clengan Direktorat Jencleral Anggaran dan Baclan Kebijakan Fiskal.
(6)Berita acara penilaian sebagaimana climaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lambat minggu ketiga bulan Februari.

Pasal 4

(1)Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan Indikasi Kebutuhan Dana Keistimewaan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Anggaran paling lambat bulan Februari.
(2)Dalam hal Gubernur DIY belum mengajukan usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), pagu Indikasi Kebutuhan Dana Keistimewaan ditetapkan paling tinggi sebesar pagu tahun anggaran sebelumnya.
(3)Menteri Keuangan menetapkan pagu indikatif clan pagu anggaran Dana Keistimewaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-unclangan. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 5

(1)Pagu indikatif dan pagu anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 aya:t (3) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada saat pembahasan Tingkat I Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN.
(2)Berdasarkan pagu dalam Undang-Undang mengenai APBN dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan alokasi Dana Keistimewaan.
(3)Alokasi Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
(1)

Pasal 7

Dalam rangka optimalisasi Keistimewaan, Gubernur DIY usulan perubahan program Keistimewaan. penggunaan Dana dapat mengajukan dan kegiatan Dana

(2)Mekanisme pengajuan dan penilaian usulan perubahan program dan kegiatan Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) . sampai dengan ayat (3) dan Pasal 3 ayat (1) sampai dengan ayat (5).
(3)Usulan perubahan program dan kegiatan Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah pagu Dana www.jdih.kemenkeu.go.id Keistimewaan yang telah ditetapkan dalam Undang Undang mengenai APBN.
(4)Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan hasil penilaian atas usulan perubahan program dan kegiatan kepada Gubernur DIY.

BAB III

PENYALURAN

Pasal 8

Penyaluran Dana Keistimewaan dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 9

(1)Penyaluran Dana Keistimewaan dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:
1. a.tahap I, sebesar 15% (lima belas persen);
2. b.tahap II, sebesar 65% (enam puluh lima persen); dan
3. c.tahap III, sebesar 20% (dua puluh persen).
(2)Penyaluran Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.tahap I paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Maret;
2. b.tahap II paling cepat bulan April dan paling lambat bulan September; dan
3. c.tahap III paling cepat bulan Oktober dan paling lambat minggu pertama bulan Desember.

Pasal 10

(1)Gubernur DIY atau pejabat yang diberi kuasa menyampaikan Surat Permintaan Penyaluran Tahap I disertai dengan: www.jdih.kemenkeu.go.id
1. a.Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan;
2. b.SPfJM yang ditandatangani oleh Gubernur DIY atau pejabat yang diberi kuasa;
3. c.Rencana Penggunaan Dana Keistimewaan Tahap I;
4. d.Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan Tahap Akhir tahun anggaran sebelumnya yang telah diverifikasi; dan
5. e.Laporan Pencapaian Kinerja Dana Keistimewaan Tahap Akhir tahun anggaran sebelumnya yang telah diverifikasi, kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling cepat minggu keempat bulan Januari dan paling lambat minggu kedua bulan Maret.
(2)Gubernur DIY atau pejabat yang diberi kuasa menyampaikan Surat Permintaan Penyaluran Tahap II disertai dengan:
1. a.SPfJM yang ditandatangani oleh Gubernur DIY atau pejabat yang diberi kuasa;
2. b.Rencana Penggunaan Dana Keistimewaan Tahap II;
3. c.Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan Tahap I yang telah diverifikasi; dan
4. d.Laporan Pencapaian Kinerja Dana Keistimewaan Tahap I yang telah diverifikasi, kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling cepat minggu keempat bulan Maret dan paling lambat minggu kedua bulan September.
(3)Gubernur DIY atau pejabat yang diberi kuasa menyampaikan Surat Permintaan Penyaluran Tahap III disertai dengan:
1. a.SPfJM yang ditandatangani oleh Gubernur DIY atau pejabat yang diberi kuasa;
2. b.Rencana Penggunaan Dana Keistimewaan Tahap III;
3. c.Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan Tahap II yang telah diverifikasi; dan
4. d.Laporan Pencapaian Kinerja Dana Keistimewaan Tahap II yang telah diverifikasi, www.jdih.kemenkeu.go.id kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling cepat minggu keempat bulan September dan paling lambat minggu keempat bulan November.
(4)Dalam hal Surat Permintaan Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), ayat (2), dan ayat (3) disampaikan oleh pejabat yang diberi kuasa maka penyampaian Surat Permintaan Penyaluran disertai dengan Surat Kuasa.
(5)Penyaluran Dana Keistimewaan tahap I, tahap II, dan tahap III dilaksanakan paling lama 10 ( sepuluh) hari kerja setelah Surat Permintaan Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diterima secara lengkap dan benar.
(6)Laporan Realisasi Penyerapan dan Pencapaian Kinerja Dana Keistimewaan Tahap I dan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling rendah telah mencapai 80% (delapan puluh persen).

Pasal 11

(2)Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan Tahap I dan Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c diverifikasi oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan SP2D yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah DIY.
(3)Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi.
(4)Laporan Pencapaian Kinerja Dana Keistimewaan Tahap Akhir, Tahap I, dan Tahap II sebagaimana www.jdih.kemenkeu.go.id dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e, ayat (2) huruf d, dan ayat (3) huruf d diverfikasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (3)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 124/PMK.07/2015

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.07/2017

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (3)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 124/PMK.07/2015

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.07/2017

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2017