Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.01/2021
- Nomor
- 130/PMK.01/2021
- Tahun
- 2021
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 5
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.01/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Keuangan;
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
www.jdih.kemenkeu.go.id
1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 138/PMK.01/2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.01/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1394), diubah sebagai berikut:
www.jdih.kemenkeu.go.id
( 1) Pelaksanaan Analisis J abatan dilakukan oleh setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan dengan ketentuan sebagai berikut:
www.jdih.kemenkeu.go.id
(la) Informasi Jabatan dan Uraian Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dituangkan dalam format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf A dan huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
www.jdih.kemenkeu.go.id
a) untuk Jabatan struktural clan Jabatan fungsional mengacu pacla ketentuan peraturan perunclang-unclangan; clan b) untuk Jabatan pimpinan pacla unit organisasi non Eselon mengacu pacla pangkat/ golongan ruang Jabatan struktural se bagaimana climaksucl pacla huruf a) clengan melihat kesesuaian bo bot J abatan clalam rentang peringkat Jabatan pacla Jabatan struktural;
a) untuk Jabatan struktural clan Jabatan fungsional mengacu pacla ketentuan peraturan perunclang-unclangan; clan b) untuk Jabatan pimpinan pada unit organisasi non Eselon mengacu pacla pendiclikan formal J abatan struktural sebagaimana climaksucl pacla huruf a) clengan melihat kesesuaian bo bot Jabatan clalam rentang peringkat Jabatan pacla Jabatan struktural;
a) pengalaman menclucluki Jabatan sebelumnya untuk Jabatan struktural clengan mengacu pada ketentuan peraturan perunclang-undangan; www.jdih.kemenkeu.go.id b) pengalaman menduduki Jabatan sebelumnya untuk Jabatan pimpinan pada unit organisasi non Eselon, yaitu: 1) Jabatan dengan bobot Jabatan dalam rentang peringkat Jabatan bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, yakni pernah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan/ atau Jabatan fungsional jenjang Ahli Utama paling singkat 2 (dua) tahun; 2) Jabatan dengan bobot Jabatan dalam rentang peringkat Jabatan bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, yakni menduduki Administrator a tau pernah Jabatan Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya paling singkat 2 (dua) tahun; 3) Jabatan dengan bobot Jabatan dalam rentang peringkat Jabatan bagi Jabatan Administrator, yakni pernah menduduki Jabatan Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau Jabatan fungsional yang setingkat dengan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang tugas J abatan yang akan diduduki; dan 4) Jabatan dengan bobot Jabatan dalam rentang peringkat Jabatan bagi Jabatan Pengawas, yakni pernah menduduki Jabatan Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau Jabatan fungsional yang setingkat dengan J abatan pelaksana sesuai dengan www.jdih.kemenkeu.go.id bidang tugas Jabatan yang akan diduduki; dan c) kualifikasi tertentu yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang- undangan.
a) uraian tugas, merupakan penjabaran atas tugas-tugas yang tercantum dalam ikhtisar Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b; dan b) hasil kerja, merupakan keluaran (output) utama yang dihasilkan berdasarkan uraian tugas yang dilaksanakan oleh suatu Jabatan;
www.jdih.kemenkeu.go.id
a) wewenang, merupakan hak yang dimiliki oleh pejabat/ pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan untuk mengambil keputusan dan/ atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerin tahan diamanatkan se bagaimana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b) tanggungjawab, merupakan kewajiban yang dimiliki oleh pemangku Jabatan dalam menjalankan wewenang yang telah diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau dalam rangka pelaksanaan tugas untuk memperoleh hasil kerja yang berkualitas baik, tepat waktu, dan akurat;
www.jdih.kemenkeu.go.id
merupakan uraian mengenai masalah dan tantangan kerja yang dihadapi pemangku Jabatan dalam pelaksanaan tugas, yang bersifat kritis terhadap pencapaian tujuan Jabatan, · berkelanjutan, dan tidak bersifat pribadi; kondisi lingkungan kerja, merupakan keadaan tempat Jabatan terse but melaksanakan tugas meliputi aspek lokasi kerja, suhu, udara, luas ruangan, letak, penerangan, suara, keadaan tempat kerja, dan getaran;
a) risiko fisik, berupa kecelakaan yang menimbulkan cacat terhadap anggota tubuh atau meninggal dunia, seperti kecelakaan fisik dalam melaksanakan tugas patroli laut bea dan cukai; b) risiko mental, berupa terganggunya mental atau kejiwaan pemangku Jabatan, seperti tekanan jiwa karena ancaman dalam melaksanakan tugas penyitaan aset Wajib Pajak; c) risiko finansial, berupa risiko yang berdampak kerugian pada aspek keuangan unit organ1sas1, seperti kerugian negara yang mungkin timbul karena analisis investasi yang kurang tepat dalam :rnelaksanakan tugas analisis penyaluran pembiayaan; dan www.jdih.kemenkeu.go.id d) risiko hukum, berupa kemungkinan munculnya tindakan hukum pada pemangku Jabatan, seperti risiko gugatan hukum dari pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam pelaksanaan lelang;
a) keteram pilan kerja, merupakan penguasaan dalam penggunaan bahan pekerjaan; b) bakat kerja, meliputi: 1) Intelegensia kemampuan umum; (G), merupakan belajar secara 2) Bakat Verbal (V), merupakan kemampuan untuk memahami arti kata-kata dan penggunaannya secara tepat dan efektif; 3) Bakat Numerik (N), merupakan kemampuan untuk melakukan operasi aritmatik secara tepat dan akurat; 4) Bakat Pandang Ruang (S), merupakan kemampuan berpikir secara visual mengenai bentuk- bentuk geometris, untuk memahami gambar-gambar dari benda-benda tiga dimensi; 5) Bakat Penerapan Bentuk (P), merupakan kemampuan . . . ~ menyerap pennc1an-permc1an yang berkaitan dalam objek atau dalam gambar atau dalam bahan grafik; www.jdih.kemenkeu.go.id 6) Bakat Ketelitian (Q), merupakan kemampuan menyerap perincian yang berkaitan dalam bahan verbal atau dalam tabel; 7) Koordinasi Motorik (K), merupakan kemampuan untuk mengoordinasikan mata dan tangan secara cepat dan cermat dalam membuat gerakan yang cepat; 8) Kecekatan Jari (F), merupakan kemampuan menggerakkan jari jemari dengan mudah dan perlu keterampilan; 9) Koordinasi Mata, Tangan, Kaki (E), merupakan kemampuan menggerakkan tangan dan kaki secara koordinatif satu sama lain sesuai dengan rangsangan penglihatan; 10) Kemampuan Membedakan Warna (C), merupakan kemampuan memadukan atau membedakan berbagai warna yang asli, yang gemerlapan; dan 11) Kecekatan Tangan (M), merupakan kemampuan menggerakkan tangan dengan mudah dan penuh keterampilan; c) temperamen kerja, meliputi: 1) Directing Control Planning (DCP), merupakan kemampuan menyesuaikan diri menenma tanggung jawab untuk kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan; www.jdih.kemenkeu.go.id 2) Feeling-Idea-Fact merupakan menyesuaikan (FIF), kemampuan diri dengan kegiatan yang mengandung penafsiran perasaan, gagasan atau fakta dari sudut pandangan pribadi; 3) Influencing (INFLU), merupakan kemampuan menyesuaikan diri untuk pekerjaan-pekerj aan mempengaruhi orang lain dalam pendapat, sikap a tau pertimbangan mengenai gagasan; 4) Sensory & Judgmental Creteria (SJC), merupakan kemampuan menyesuaikan diri pada kegiatan perbuatan kesimpulan penilaian atau pembuatan peraturan berdasarkan kriteria rangsangan ind era a tau atas dasar pertimbangan pribadi; 5) Measurable and Verifiable Creteria (MVC), merupakan kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan peraturan, pembuatan pertimbangan, atau pembuatan peraturan berdasarkan kriteria yang diukur atau yang dapat diuji; 6) Dealing with People (DEPL), merupakan kemampuan menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan orang lain lebih dari hanya penerimaan dan pembuatan instruksi; www.jdih.kemenkeu.go.id 7) Repetitive (REPCON), and Continuous merupakan kemampuan menyesuaikan diri dalam kegiatan-kegiatan yang berulang, atau secara terus menerus melakukan kegiatan yang sama, sesuai dengan perangkat prosedur, urutan atau kecepatan tertentu; 8) Performing Under Stress (PUS), merupakan kemampuan menyesuaikan diri untuk bekerja dengan ketegangan jiwa jika berhadapan dengan keadaan darurat, kritis, tidak biasa atau bahaya, atau bekerja dengan kecepatan kerja dan . perhatian terus menerus merupakan keseluruhan atau sebagian aspek pekerjaan; 9) Set of Limits, Tolerance and Other Standart (STS), merupakan kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki pencapaian dengan tepat menurut perangkat batas, toleransi atau standar-standar tertentu; dan 10) Variety and Changing Conditions (VARCH), merupakan kemampuan menyesuaikan diri untuk melaksanakan berbagai tugas, sering berganti dari tugas yang satu ke tugas yang lainnya yang "berbeda" sifatnya, tanpa kehilangan efisiensi a tau ketenangan diri; www.jdih.kemenkeu.go.id d) Minat kerja, meliputi: 1) Realistik, merupakan aktivitas yang memerlukan manipulasi eksplisit, teratur atau sistematik terhadap obyek/ alat/benda/ 2) Investigatif, merupakan aktivitas yang memerlukan penyelidikan observasional, simbolik dan sistematik terhadap fenomena dan kegiatan ilmiah; 3) Artistik, merupakan aktivitas yang sifatnya ambigu, kreatif, bebas dan tidak sistematis dalam proses penciptaan produk/karya bernilai seni; 4) Sosial, merupakan aktivitas yang bersifat sosial atau memerlukan keterampilan berkomunikasi dengan orang lain; 5) Kewirausahaan, aktivitas yang merupakan melibatkan kegiatan pengelolaan/ manajerial untuk pencapaian tujuan organisasi; dan 6) Konvensional, aktivitas yang merupakan memerlukan manipulasi data yang eksplisit, kegiatan administrasi, rutin dan klerikal; e) upaya fisik, merupakan gambaran penggunaan anggota tubuh - dalam melaksanakan tugas Jabatan, yakni penggunaan mata, telinga, · hidung, mulut, tangan, jari, bahu, kaki, dan pinggang, meliputi: www.jdih.kemenkeu.go.id 1) Berdiri, yaitu berada di suatu tempat dalam posisi tegak ditempat tanpa pindah ke tempat lain; 2) Berjalan, yaitu bergerak dengan jalan kaki; 3) Duduk, yaitu berada dalam suatu tempat dalam posisi duduk biasa; 4) Mengangkat, yaitu menaikkan atau menurunkan benda di satu tingkat ke tingkat lain (termasuk menarik ke atas); 5) Membawa, yaitu memindahkan benda, umumnya dengan menggunakan tangan, lengan atau bahu; 6) Mendorong, yaitu menggunakan tenaga untuk memindahkan benda menjauhi badan; 7) Menarik, yaitu menggunakan tenaga untuk memindahkan suatu benda ke arah badan (termasuk menyentak atau merenggut); 8) Memanjat, yaitu naik atau turun tangga, tiang, lorong dan Iain-lain dengan menggunakan kaki, tangan, dan kaki; 9) Menyimpan imbangan/ mengatur imbangan, yaitu agar tidak jatuh badan waktu berjalan, berdiri, membungkuk, atau berdiri di atas tempat yang agak sempit, licin dan tinggi tanpa alat pegangan, atau mengatur imbangan pada waktu melakukan olah raga senam; www.jdih.kemenkeu.go.id 10) Menunduk, yaitu melengkungkan tubuh dengan cara melekukkan tulang punggung dan kaki; 11) Berlutut, yaitu melengkungkan paha kaki pada lutut dan berdiam di suatu tempat dengan tubuh di atas lutut; 12) Membungkuk, melengkungkan tubuh car a melengkungkan yaitu dengan tulang punggung sampai kira-kira sejajar dengan pinggang; 13) Merangkak, yaitu bergerak dengan menggunakan tangan dan lutut atau kaki dan tangan; 14) Menjangkau, yaitu mengulurkan tangan dan lengan ke jurusan tertentu; 15) Memegang, yaitu dengan satu atau dua tangan mengukur, menggenggam, memutar dan lain se bagainya; 16) Bekerja dengan Jan, yaitu memungut, menjepit, menekan dan lain se bagainya dengan menggunakan Jan (berbeda dengan "memegang" yang terutama menggunakan seluruh bagian tangan); 17) Meraba, yaitu menyentuh dengan jari atau telapak tangan untuk mengetahui sifat benda seperti, suhu, bentuk; 18) Berbicara, yaitu menyatakan atau bertukar piki.ran secara lisan agar dapat dipahami; www.jdih.kemenkeu.go.id 19) Mendengar, yaitu menggunakan telinga untuk mengetahui adanya suara; 20) Melihat, yaitu usaha mengetahui dengan menggunakan mata; 21) Ketajaman jarak jauh, yaitu kejelasan penglihatan dalamjarak lebih dari 5 (lima) meter; 22) Ketajaman jarak dekat, yaitu kejelasan penglihatan dalamjarak kurang dari 5 (lima) meter; 23) Pengamatan secara .mendalam, yaitu penglihatan dalam 3 (tiga) dimensi, untuk menetapkan hubungan antara jarak, ruang serta cara melihat benda dimana benda tersebut berada dan sebagaimana adanya; 24) Penyesuaian lensa mata, yaitu penyesuaian lensa mata untuk melihat suatu benda yang sangat penting bila melaksanakan pekerjaan yang perlu dengan melihat benda dalam jarak dan arah yang berbeda; 25) Melihat berbagai warna, yaitu membedakan warna yang terdapat dalam pekerjaan; dan 26) Melihat luas, yaitu melihat suatu daerah pandang, ke atas dan ke bawah pandang atau ke kanan atau ke kiri sedang mata tetap berada di titik tertentu; f) kondisi fisik, meliputi jenis kelamin, umur, tinggi badan, berat badan, postur badan, dan penampilan; 1www.jdih.kemenkeu.go.id g) fungsi pekerjaan, meliputi: 1) Memasang mesin (BO), yaitu menyesuaikan mesin untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan mengubah memasang, komponen- komponennya atau memperbaiki mesin menurut standar; 2) Mengerjakan persisi (Bl), yaitu menggunakan anggota badan a tau perkakas untuk mengerjakan, memindahkan, mengarahkan atau menempatkan o byek secara tepat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dengan toleransi yang kecil; 3) Menjalankan mengontrol mesin (B2), yaitu menghidupkan, menyetel, mengatur kerja dan menghentikan mesm serta mengamati berbagai alat petunjuk pada mesin; 4) Mengemudikan/menjalankan mesin (B3), yaitu menghidupkan, menghentikan, mengatur jalan mesin, yang bersifat bergerak atau berjalan, atau peralatan yang arahnya harus dikemudikan untuk memproses a tau memindahkan benda atau orang; 5) Mengerjakan benda dengan tangan atau perkakas (B4), yaitu menggunakan anggota badan, seperangkat alat perkakas tangan atau alat-alat khusus untuk mengerjakan, menggerakan, www.jdih.kemenkeu.go.id mengarahkan atau menempatkan benda; 6) Melayani mesm (B5), yaitu menghidupkan, menghentikan dan mengamati kerja mesm beserta peralatannya; 7) Memasukkan, mengeluarkan barang ke / dari mesin (B6), yaitu menyisipkan, memasukkan, mencelupkan atau menempatkan bahan ke dalam atau memindahkan dari mesin, atau dari peralatan otomatis, atau yang dilayani, atau yang dioperasikan oleh karyawan lainnya; 8) Memegang (B7), yaitu 9) menggunakan anggota badan, perkakas tangan atau alat khusus lain dalam mengerj akan, memindahkan atau membawa benda; Memadukan data (DO), yaitu menyatukan atau memadukan hasil analisis data untuk menemukan fakta menyusun karangan atau mengembangkan konsep, interpretasi, pengetahuan, menciptakan gagasan dengan menggunakan 10) Mengoordinasi data (D 1), yaitu menentukan waktu, tempat atau urutan operas1 yang akan dilaksanakan atau tindakan yang harus diambil berdasarkan hasil analisa data, melaksanakan ketentuan a tau melaporkan www.jdih.kemenkeu.go.id kej adian dengan cara menghubung-hubungkan men can kaitan serta membandingkan data setelah data tersebut dianalisa; 11) Menganalisis data (D2), yaitu mempelajari, mengurangi, merinci dan menilai data untuk mendapatkan kejelasan, atau menyajikan tindakan alternatif; 12) Menyusun data (D3), yaitu mengerjakan, menghimpun atau mengelompokkan tentang data, orang atau benda; 13) Menghitung data (D4), yaitu mengerj akan perhi tungan aritmatika (tam bah, kurang, bagi); 14) Menyalin data (DS), yaitu menyalin, mencatat a tau memindahkan data; 15) Membandingkan data (D6), yaitu mengiden tifikasikan persamaan atau perbedaan sifat data, orang atau benda yang dapat diamati secara langsung, serta secara fisik, dan sedikit sekali memerlukan upaya mental; 16) Menasehati (00), yaitu memberi bimbingan, saran, konsultasi atau nasehat kepada perorangan atau instansi dalam pemecahan masalah berdasarkan disiplin ilmu, spiritual, atau pnns1p- prinsip keahlian lainnya; 17) Berunding (01), yaitu menyelesaikan masalah tukar menukar dan beradu pendapat, www.jdih.kemenkeu.go.id argumen, gagasan, dengan pihak lain membuat keputusan; 18) Mengajar (02), yaitu melatih orang lain dengan memberikan penj elasan, peragaan, bimbingan teknis, atau memberikan rekomendasi atas dasar disiplin yang bersifat teknis; 19) Menyelia (03), yaitu menentukan atau menafsirkan prosedur kerja, membagi tugas, menciptakan dan memelihara hubungan yang harmonis diantara bawahan dan meningkatkan efisiensi; 20) Menghibur (04), yaitu menghibur orang lain, biasanya menggunakan media panggung, film, televisi dan radio; 21) Memengaruhi (05), yaitu memengaruhi orang lain untuk memperoleh keuntungan dalam benda, jasa atau pendapat; 22) Berbicara memberi tanda (06), yaitu berbicara atau memberi tanda kepada orang lain untuk rneminta, memberi inforrnasi atau untuk rnendapatkan tanggapan atau reaksi yang sifatnya tidak konseptual; 23) Melayani orang (07), yaitu memenuhi kebutuhan atau permintaan orang lain atau hewan, baik yang dinyatakan atau yang tidak langsung dinyatakan tetap harus dilaksanakan menurut ketentuan, yang memerlukan pengetahuan dan www.jdih.kemenkeu.go.id keterampilan khusus untuk melaksanakannya; dan 24) Menerima instruksi (08), yaitu membantu melaksanakan kerja berdasarkan perintah atasan yang tidak memerlukan tanggapan;
www.jdih.kemenkeu.go.id (4d) Uraian Jabatan bagi Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4c) dituangkan dalam format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
a) bagi Jabatan pelaksana yang Uraian Jabatannya mengacu pada Uraian Jabatan atasan langsungnya, uraian tugas berisi ringkasan dari uraian tugas atasan langsungnya; b) bagi Jabatan pelaksana yang Uraian J abatannya memerlukan pengaturan khusus, uraian tugas berisi penjelasan lebih lanjut atas ikhtisar Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufb;dan
dan
www.jdih.kemenkeu.go.id 2. pendidikan ketentuan formal, dalam mengacu Peraturan pada Menteri Keuangan mengenai mekanisme penetapan Jabatan dan peringkat bagi pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan;
dan
(Sa) Uraian Jabatan bagi Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) disusun sesuai dengan contoh yang tercantum dalam Lampiran III huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (Sb) Uraian Jabatan bagi Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4c) disusun sesuai dengan contoh yang tercantum dalam Lampiran III huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.jdih.kemenkeu.go.id
C. mengharmonisasikan uraian tugas pada Jabatan yang dianalisis dengan uraian tugas pada Jabatan pada tingkat yang setara (peer);
www.jdih.kemenkeu.go.id
atau
Uraian Jabatan bagi Jabatan pelaksana yang menjalankan fungsi penatausahaan pada seluruh unit organisasi terkecil tidak perlu disusun tersendiri dan cukup merujuk pada Uraian Jabatan bagi Jabatan pelaksana yang menjalankan fungsi penatausahaan pada unit yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang ketatausahaan dengan ketentuan sebagai berikut:
1394) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
1394) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
1394) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II
www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 September 2021 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 September 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. BENNY RIYANTO BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1093 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum . u.b. .,. f, ► I Kepala B~gia,n · m1 ~istrasi Kementerian YAB4\. 13-199703 1 001 www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN I PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 130 /PMK.01/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 138/PMK.01/2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN A. Format Informasi Jabatan bagi Jabatan Struktural/Jabatan Fungsional/ Jabatan Pimpinan pada Unit Organisasi non Eselon NAMA JABATAN: LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG INFORMASI JABATAN BAGI ............................... . MENTER! KEUANGAN (diisi dengan nomenklatur Jabatan struktural/Jabatan fungsional/Jabatan pimpinan pada unit organisasi non Eselon). IKHTISAR JABATAN: (diisi dengan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh suatu Jabatan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai organisasi dan tata kerja atau Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi mengenai Jabatan fungsional berkenaan dan/ atau Peraturan Perundang-undangan mengenai petunjuk teknis dan/ atau petunjuk pelaksanaan Jabatan fungsional berkenaan). WEWENANG: (diisi dengan hak yang dimiliki oleh pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan untuk mengambil keputusan dan/ atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan dan/ atau peraturan perundang-undangan).
KUALIFIKASI JABATAN: (diisi dengan kualifikasi minimal yang harus dimiliki oleh pemangku Jabatan).
a.n. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIS JENDERAL, ttd. HERU PAMBUDI www.jdih.kemenkeu.go.id B. Format Uraian Jabatan bagi Jabatan Struktural/ Jabatan Fungsional/ Jabatan Pimpinan pada Unit Organisasi non Eselon LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG URAIAN JABATAN BAGI ..................................... . MENTERI KEU-ANGAN
(diisi dengan nomenklatur Jabatan struktural/Jabatan fungsional/Jabatan pimpinan pada unit organisasi non Eselon).
(diisi dengan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh suatu Jabatan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai organisasi dan tata kerja atau Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi mengenai J abatan fungsional berkenaan dan/ atau Peraturan Perundang-undangan mengenai petunjuk teknis dan/atau petunjuk pelaksanaan Jabatan fungsional berkenaan).
4. 5. (diisi dengan tujuan yang ingin dicapai dari pembentukan suatu Jabatan atau dalam rangka mewujudkan visi unit organisasi tempat kedudukan Jabatan berkenaan). URAIAN TUGAS DAN HASIL KERJA: NO. URAIAN TUGAS HASILKERJA (diisi dengan penjabaran atas tugas {diisi dengan keluaran (output) yang tercantum dalam Ikhtisar utama yang dihasilkan berdasarkan Jabatan). uraian tugas yang dilaksanakan oleh suatu Jabatan). 4.1. ················································ ················································ 4.2. ················································ ················································ 4.3. dan seterusnya. dan seterusnya. BAHAN KERJA: (diisi dengan masukan (input) utama berupa data atau informasi yang perlu diolah lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan tugas untuk memperoleh hasil kerja). 5.1. ······································································································· 5.2. ······································································································· 5.3. dan seterusnya.
(diisi dengan peraturan dan alat kerja spesifik yang digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas untuk memperoleh hasil kerja). 6.1. ······································································································· 6.2. ······································································································· 6.3. dan seterusnya. www.jdih.kemenkeu.go.id
NO. WEWENANG TANGGUNG JAWAB (diisi dengan hak yang dimiliki oleh (diisi dengan kewajiban yang pej a bat/ pegawai di lingkungan dimiliki oleh pemangku Jabatan Kementerian Keuangan untuk dalam menjalankan wewenang yang mengambil keputusan dan/atau telah diamanatkan dalam tindakan dalam penyelenggaraan ketentuan peraturan perundang- pemerintahan sebagaimana undangan dan/ atau dalam rangka diamanatkan dalam ketentuan pelaksanaan tugas untuk dan/atau peraturan perundang- memperoleh hasil kerja yang undangan). berkualitas baik, tepat waktu, dan akurat\. 7.1. ················································ ················································ 7.2. ················································ ················································ 7.3. dan seterusnya. dan seterusnya.
(diisi dengan ruang lingkup pelaksanaan tugas atau kekhususan bidang tugas pada suatu Jabatan, yang membedakan antara Jabatan satu dengan Jabatan lain seperti pembagian berdasarkan lingkup organisasi atau kompleksitas pekerjaan). 8.1. 8.2. 8.3. dan seterusnya.
(diisi dengan hubungan antara suatu Jabatan dengan Jabatan lain dalam pelaksanaan tugas, baik pada lingkup internal unit organisasi terkecil, yang meliputi hubungan dengan atasan langsung, bawahan, dan rekan kerja (peers), maupun pada lingkup eksternal unit organisasi terkecil). 9.1. ······························································································ 9.2. . ............................................................................................ .
(diisi dengan uraian mengenai masalah dan tantangan kerja yang dihadapi pemangku Jabatan dalam pelaksanaan tugas, yang bersifat kritis terhadap pencapaian tujuan Jabatan, berkelanjutan, dan tidak bersifat pribadi). 10.1. 10.2. 10.3. .............................................................................................. . ............................................................................................. dan seterusnya.
(diisi dengan keadaan tempat jabatan tersebut melaksanakan tugas meliputi aspek lokasi kerja, suhu, udara, luas ruangan, letak, penerangan, suara, keadaan tempat kerja, dan getaran). 11.1. Lokasi Kerja: ...................................................................... . 11.2. Suhu: ................................................................................ . 11.3. 11.4. 11.5. 11.6. 11.7. 11.8. 11.9. Udara: ............................................................................... . Luas Ruangan: ................................................................... . Letak: ................................................................................ . Penerangan: ....................................................................... . Suara: ............................................................................... . Keadaan Tempat Kerja: ....................................................... . Getaran: ............................................................................ . www.jdih.kemenkeu.go.id
(diisi dengan kemungkinan bahaya yang timbul dan menimpa pemangku Jabatan dalam pelaksanaan tugas Jabatan dan bukan merupakan kelalaian dari pemangku Jabatan). 12.1. 12.2. 12.3. .............................................................................................. .............................................................................................. dan seterusnya.
(diisi dengan syarat minimal yang harus dimiliki oleh pemangku Jabatan). 13.1. Keterampilan Kerja: ........................................................... . 13.2. Bakat Kerja: .................................. : .................................. . 13.3. Temperamen Kerja: ........................................................... . 13.4. Minat Kerja: ..................................................................... . 13.5. Upaya Fisik: ..................................................................... . 13.6. Kondisi Fisik: .................................... -................................ . 13.7. Fungsi Pekerjaan: ............................................................. .
(diisi dengan kualifikasi minimal yang harus dimiliki oleh pemangku Jabatan). 14.1. Pangkat/Golongan Ruang: .................................................... . 14.2. Pendidikan Formal: .............................................................. . 14.3. Pendidikan dan Pelatihan: .................................................... . 14.4. Kualifikasi lainnya: 14.4.1. pengalaman mendudukijabatan sebelumnya. 14.4.2. kualifikasi tertentu yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
(diisi dengan pencapaian tujuan dari pembentukan suatu Jabatan atau dalam rangka mewujudkan visi unit organisasi tempat kedudukan Jabatan berkenaan).
(diisi dengan peringkat Jabatan untuk setiap Jabatan berdasarkan nilai Jabatan melalui evaluasi Jabatan).
a.n. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPALA BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN SEKRETARIAT JENDERAL, ttd. DINI KUSUMAWATI *) untuk Jabatan fungsional tidak terdapat butir kedudukan Jabatan. www.jdih.kemenkeu.go.id C. Format Uraian Jabatan bagi Jabatan Pelaksana LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG URAIAN JABATAN BAGI .................................... .
MENTERI KEUANGAN (diisi dengan nomenklatur Jabatan pelaksana dengan mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan mengenai jabatan dan peringkat bagi pelaksana).
(diisi dengan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Jabatan pelaksana dengan mengacu pada tugas yang dilaksanakan oleh Jabatan atasan langsung).
NO. URAIAN TUGAS HASILKERJA (diisi dengan tugas yang tercantum (diisi dengan keluaran (output) dalam Ikhtisar Jabatan pelaksana utama yang dihasilkan berdasarkan dengan penjelasan lebih lanjut). uraian tugas yang dilaksanakan oleh suatu J abatan). 3.1. ................................................ ................................................ 3.2. ················································ ................................................ 3.3. dan seterusnya. dan seterusnya.
NO. WEWENANG TANGGUNG JAWAB (diisi dengan hak yang dimiliki oleh (diisi dengan kewajiban yang pejabat/pegawai di lingkungan dimiliki oleh pemangku Jabatan Kementerian Keuangan untuk dalam menjalankan wewenang yang mengambil keputusan dan/atau telah diamanatkan dalam tindakan dalam penyelenggaraan ketentuan dan/atau peraturan pemerintahan sebagaimana perundang-undangan dan/atau diamanatkan dalam ketentuan dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau peraturan perundang- untuk memperoleh hasil kerja yang undangan). berkualitas baik, tepat waktu, dan akurat). 4.1. ················································ ................................................ 4.2. ················································ ················································ 4.3. dan seterusnya. dan seterusnya.
(diisi dengan hubungan antara Jabatan pelaksana dengan Jabatan lain dalam pelaksanaan tugas, baik pada lingkup internal unit organisasi terkecil, yang meliputi hubungan dengan atasan langsung dan rekan kerja (peers), maupun pada lingkup eksternal unit organisasi terkecil). 5.1. ································································································ 5.2. ································································································ 5.3. dan seterusnya. www.jdih.kemenkeu.go.id
(diisi dengan syarat minimal yang harus dimiliki oleh Jabatan pelaksana). 6.1. Keterampilan Kerja: ............................................................. . 6.2. Bakat Kerja: ......................................................................... _ 6.3. Temperamen Kerja: .............................................................. . 6.4. Minat Kerja: ....................................................................... . 6.5. Upaya Fisik: ......................................... : ............................. . 6.6. Kondisi Fisik: ...................... :-.............................................. . 6.7. Fungsi Pekerjaan: ............................................................... .
(diisi dengan kualifikasi minimal yang harus dimiliki oleh Jabatan pelaksana). 7 .1. Pangkat/ Golongan Ruang: .................................................... . 7.2. Pendidikan Formal: .................................................... ...... .... . 7.3. Pendidikan dan Pelatihan: .................................................... . 7.4. Kualifikasi lainnya: (diisi dengan kualifikasi tertentu yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan). 8 . KELAS JABATAN: (diisi dengan peringkat Jabatan untuk setiap Jabatan berdasarkan nilai Jabatan melalui evaluasi Jabatan). a.n. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPALA BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN SEKRETARIAT JENDERAL, ttd. DINI KUSUMAWATI MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd.- SRI MULYANI INDRAWATI Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Kepala Baff..,~L,,.~tiini'l'tNi~~ ementerian www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN II PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 130 /PMK.01/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 138/PMK.01/2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANMN ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN A. Contoh Informasi Jabatan bagi Jabatan Struktural
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. IKHTISAR JABATAN: Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. WEWENANG:
KUALIFIKASI JABATAN:
www.jdih.kemenkeu.go.id
a.n. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIS JENDERAL, ttd. HERU PAMBUDI www.jdih.kemenkeu.go.id
Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan. IKHTISAR JABATAN: Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana, dan jabatan fungsional pada semua satuan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. WEWENANG:
KUALIFIKASI JABATAN:
a.n. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIS JENDERAL, ttd. HERU PAMBUDI www.jdih.kemenkeu.go.id
Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Analisis Pinjaman dan Hibah. IKHTISAR JABATAN: Melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyiapan dan penyusunan rencana penarikan pinjaman dan hibah sesuai siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta melaksanakan penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pinjaman dan hibah. WEWENANG:
KUALIFIKASI JABATAN:
Memiliki pengalaman pada Jabatan pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau Jabatan Fungsional yang setingkat dengan Jabatan pengawas sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki. a.n. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIS JENDERAL, ttd. HERU PAMBUDI www.jdih.kemenkeu.go.id
Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Modal. IKHTISAR JABATAN: Melakukan pengelolaan data dan model, penyiapan penyusunan proyeksi dan alokasi, analisis langkah kebijakan dan langkah administratif, analisis darnpak, analisis sensitivitas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahunan danjangka menengah di bidang belanja modal serta analisis dan evaluasi fungsi dan tematik dalarn penyusunan dokumen- dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. WEWENANG:
KUALIFIKASI JABATAN:
Memiliki pengalaman dalam Jabatan pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau Jabatan Fungsional yang setingkat dengan Jabatan pelaksana sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki. a.n. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIS JENDERAL, ttd. HERU PAMBUDI www.jdih.kemenkeu.go.id B. Contoh Informasi Jabatan bagi Jabatan Fungsional LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG INFORMASI JABATAN BAGI JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK MENTER! KEUANdAN Informasi Jabatan bagi Jabatan Fungsional Penilai Pajak Ahli Pertama NAMA JABATAN: Penilai Pajak Ahli Pertama. IKHTISAR JABATAN: Melakukan penilaian properti kriteria 1, penilaian bisnis kriteria 1, penyampaian pendapat berupa keterangan tertulis dalam rangka penyelesaian keberatan, pemberian keterangan dalam sidang banding, serta pemetaan melalui pengukuran atau pengkonversian peta. WEWENANG:
KUALIFIKASI JABATAN:
1) Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir, dalam hal pengangkatan pertama ke dalam Jabatan Fungsional Penilai Pajak. www.jdih.kemenkeu.go.id 2) Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir, dalam hal pengangkatan perpindahan dari jabatan lain/melalui penyesuaian (inpassing)/melalui promosi ke dalam Jabatan Fungsional Penilai Pajak.
a.n. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIS JENDERAL, ttd. HERU PAMBUDI www.jdih.kemenkeu.go.id C. Contoh Informasi Jabatan bagi Jabatan Pimpinan pada Unit Organisasi non Eselon 1 LAMPIRAN . KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG INFORMASI JABATAN BAGI JABATAN PIMPINAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN MENTER! KEUANGAN Informasi Jabatan bagi Direktur Utama NAMA JABATAN: Direktur Utama. IKHTISAR JABATAN: Melaksanakan pengelolaan dana abadi (endowment fund) pendidikan yang bersumber dari Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN), pendapatan investasi, dan/ atau sumber lain yang sah untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Penyantun, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. WEWENANG:
KUALIFIKASI JABATAN:
www.jdih.kemenkeu.go.id
Pernah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan/ atau Jabatan Fungsionaljenjang ahli utama paling singkat 2 (dua) tahun. a.n. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIS JENDERAL, ttd. HERU PAMBUDI MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b.~=~ Kepala ~;~· ;i_,p.:.N]Nl~~ SRI MULYANI INDRAWATI www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 130/PMK.01/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 138/PMK.01/2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANMN ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN A. Contoh Uraian Jabatan bagi Jabatan Struktural
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Terselenggaranya perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah untuk mewujudkan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menjadi pengelola hubungan fiskal pusat dan daerah berkelas dunia yang adil dan transparan.
NO. URAIAN TUGAS HASIL KERJA 4.1. Menetapkan Rencana Rencana Strategis, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja, Rencana Anggaran, Kerja (Renja), Rencana Laporan Akun tabilitas Anggaran, Laporan Kinerja Kinerja, dan Rencana Kerja (LAKIN), dan Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Tahunan (RKT) Direktorat Perimbangan Keuangan. Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). www.jdih.kemenkeu.go.id NO. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. URAIAN TUGAS Merumuskan dan/ atau menetapkan kebijakan di bidang dana transfer umum, dana transfer khusus, pembiayaan dan penataan daerah, peningkatan kapasitas daerah, dan pelaksanaan transfer, evaluasi pengelolaan dana transfer dan pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan sistem, teknologi, dart penyaJ1an informasi keuangan daerah. Merumuskan dan/ atau menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang dana transfer umutn, dana transfer khusus, pembiayaan dan penataan daerah, peningkatan kapasitas daerah, dan pelaksanaan transfer, evaluasi pengelolaan dana transfer dan pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan sistem, teknologi, dan penyaJian informasi keuangan daerah. Menetapkan analisis kebutuhan dana Pemerintah yang diteruspinjamkan dari dalam/luar negeri dan dana hibah yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Merumuskan dan/ atau menetapkan kebijakan di bidang pengendalian defisit daerah, p1nJaman daerah, obligasi daerah, investasi dan kerja sama daerah, pembiayaan lainnya, serta penataan daerah. Merumuskan kebijakan kumulatif defisit mengena1 jumlah pinjaman dan Anggaran Pendapatan Belania Daerah (APBD). dan HASIL KERJA Rumusan kebijakan di bidang dana transfer umum, dana transfer khusus, pembiayaan dan penataan daerah, peningkatan kapasitas daerah, dan pelaksanaan transfer, evaluasi pengelolaan dana transfer dan pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan sis tern, teknologi, dan penyaJ1an informasi keuangan daerah. Rumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang dana transfer umum, dana transfer khusus, pembiayaan dan penataan daerah, peningkatan kapasitas daerah, dan pelaksanaan transfer,· evaluasi pengelolaan dana transfer dan pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan sis tern, teknologi, dan penyaJ1an informasi keuangan daerah. Analisis kebutuhan dana Pemerintah yang diteruspinjamkan dari dalam/luar negeri dan dana hibah yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Rumusan kebijakan di bidang pengendalian defisit daerah, pmJaman daerah, obligasi daerah, investasi dan kerja sama daerah, pembiayaan lainnya, serta penataan daerah. Rumusan kebijakan kumulatif defisit mengenai jumlah pinjaman dan Anggaran Pendapatan Belania Daerah (APBD). dan www.jdih.kemenkeu.go.id NO. 4.7. URAIAN TUGAS Melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan dana transfer dan pengelolaan keuangan daerah. HASIL KERJA Laporan hasil pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan dana transfer dan pengelolaan keuangan daerah. 4.8. Menetapkan bahan Rekomendasi implementasi rekomendasi kepada Menteri pengelolaan dana transfer Keuangan berkaitan dengan dan pengelolaan keuangan implementasi pengelolaan daerah, serta penguatan dana transfer dan kapasitas pengelola pengelolaan keuangan keuangan daerah kepada daerah, serta penguatan Menteri Keuangan. kapasitas pengelola keuangan daerah dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah.
menetapkan lapo ran keuangan transfer ke daerah dan dana desa. 4.10. Merumuskan dan/atau Rumusan kebijakan, menetapkan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan basis data, pemeliharaan basis data, sistem aplikasi, perangkat sistem aplikasi, perangkat lunak, pemeliharaan lunak, pemeliharaan jaringan, dan publikasi data jaringan, dan publikasi data elektronis keuangan daerah. elektronik keuangan daerah. 4.11. Merumuskan bahan Bahan kebijakan dan kebijakan dan rekomendasi rekomendasi Menteri Menteri Keuangan selaku Keuangan selaku Wakil Ketua Wakil Ketua Dewan Dewan Pertimbangan Pertimbangan Otonomi Otonomi Daerah (DPOD) Daerah (DPOD) mengena1 mengenai hubungan hubungan keuangan antara keuangan antara pemerintah pemerintah pusat dan pusat dan pemerintahan pemerintahan daerah. daerah. 4.12. Menetapkan rumusan Laporan/naskah dinas pengelolaan organ1sas1 dan terkait pengelolaan tatalaksana, kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, keuangan, dan urusan kepegawaian, keuangan, dan umum di lingkungan urusan umum di lingkungan Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Perimbangan Keuangan. www.jdih.kemenkeu.go.id NO. URAIAN TUGAS HASIL KERJA 4.13. Merumuskan dan/ atau Rumusan kebijakan menetapkan kebijakan penilaian kinerja keuangan penilaian kinerja keuangan daerah, pengembangan daerah, pengembangan sistem dan pelayanan sistem dan pelayanan informasi keuangan daerah, informasi keuangan daerah, penyusunan profil penyusunan profil kemampuan keuangan kemampuan keuangan daerah, dan peta kapasitas daerah, dan peta kapasitas daerah. daerah. 4 .14. Mengarahkan penyusunan Bahan pembahasan bahan pembahasan penetapan alokasi transfer ke penetapan alokasi transfer ke daerah dan dana desa dalam daerah dan dana desa dalam Anggaran Pendapatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) antara Belanja Negara (APBN) antara Pemerintah dengan Dewan Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Perwakilan Rakvat (DPR). 4.15. Mengarahkan perumusan Rancangan nota keuangan di rancangan nota keuangan di bidang hubungan keuangan bidang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. pemerintahan daerah. 4.16. Mengarahkan perumusan Jawaban Pemerintah atas jawaban Pemerintah atas pertanyaan Dewan pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai kegiatan bidang di mengenai kegiatan di bidang bidang hubungan keuangan hubungan keuangan antara antara pemerintah pusat dan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. pemerintahan daerah. 4.17. Melaksanakan tugas lainnya Laporan/naskah dinas sesua1 arahan p1mp1nan tindak lanjut penugasan dan dalam lingkup tugas dan arahan pimpinan. fungsi.
5.1. Pengarahan dan disposisi dari Menteri Keuangan. 5.2. Disposisi Menteri Keuangan/Wakil Menteri Keuangan. 5.3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 5.5. Renstra, Renja, Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL), hasil Analisis Behan Kerja (ABK), Kontrak Kinerja (KK), dokumen manajemen risiko, dan Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 5.6. Hasil analisis/uji kelayakan, hasil pengkajian dampak kebijakan, dan hasil evaluasi atas kebijakan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. www.jdih.kemenkeu.go.id 5.7. Laporan hasil kegiatan/tugas dari para direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 5.8. Laporan hasil pelaksanaan tugas tahun sebelumnya dan laporan kegiatan tahun berjalan. 5.9. Data/informasi yang valid dan terpercaya dari instansi-instansi terkait. 5.10. Notula/risalah rapat. 5.11. Naskah dinas baik dari unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan atau instansi lainnya termasuk dari daerah yang terkait dengan belanja ke daerah. 5.12. Pertanyaan dan tanggapan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 5.13. Kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 5.14. Konsep naskah dinas dari bawahan. 5.15. Basil kesepakatan Panitia Kerja (Panja) belanja daerah panitia anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Pemerintah.
6.1. Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 6.2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152). 6.3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189). 6.4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247). 6.5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279). 6.6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286). 6.7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355). 6.8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400). 6.9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lem.ha.ran Negara Republik Indonesia Nomor 4438). www.jdih.kemenkeu.go.id 6.10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33). 6.11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959). 6.12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049). 6.13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). 6.14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495). 6.15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisai Nomor 5679). 6.16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287). 6.17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republtk Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268). 6.18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576). 6.19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578). www.jdih.kemenkeu.go.id 6.20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan Dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4885). 6.21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161). 6.22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor. 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165). 6.23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272). 6.24. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950). 6.25. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tatacara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202). 6.26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219). 6.27. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 ten tang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358). 6.28. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864). 6.29. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533). 6.30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.02/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Mekanisme Pemantauan Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Pinjaman Daerah. www.jdih.kemenkeu.go.id 6.31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2006 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Daerah. 6.32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07 /2012 tentang Tata Cara Penerbitan Dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 666) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.07 /2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07 /2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1437). 6.33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07 /2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1007) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07 /2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07 /2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223). 6.34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penerusan Pinjaman Dalam Negeri dan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada Badan Usaha Milik Negara Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1000). 6.35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07 /2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884). 6.36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.07 /2018 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1209). 6.37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745). 6.38. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1599). 6.39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091). 6.40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092). www.jdih.kemenkeu.go.id 6.41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094). 6.42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611). 6.43. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158). 6.44. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159). 6.45. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160). 6.46. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Dan Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296). 6.47. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297). 6.48. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 900/5356/SJ, Menteri Keuangan Nomor 957 /KMK.07 /2015, dan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 49 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyaluran, Pengelolaan Dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015. 6.49. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467 /KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja Di Lingkungan Kementerian Keuangan.
NO. WEWENANG TANGGUNG JAWAB 7.1. Mengajukan rekomendasi Kebenaran atas rekomendasi kepada Menteri Keuangan kepada Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan. dan Wakil Menteri Keuangan. 7.2. Menetapkan Kebenaran penetapan Peraturan / Keputusan / Surat Peraturan/Keputusan/Surat Tugas / Surat Perintah/ Tugas / Surat Perintah/ Laporan/ naskah dinas Laporan/ naskah dinas lainnya yang menjadi bidang lainnya yang menjadi bidang tugas dan kewenangan. tugas dan kewenangan. 7.3. Meminta data yang Kesesuaian dan keakuratan diperlukan dalam rangka atas data yang diperlukan mendukung pelaksanaan dalam rangka mendukung tugas fungsi. pelaksanaan tugas fungsi. www.jdih.kemenkeu.go.id NO. WEWENANG TANGGUNG JAWAB 7.4. Mengambil keputusan terkait Ketepatan pengambilan pengelolaan anggaran, keputusan terkait sumber daya manusia, dan pengelolaan anggaran, barang milik negara yang sumber daya manusia, dan menjadi lingkup tugas, barang milik negara yang fungsi, dan tanggung menjadi lingkup tugas, jawabnya. fungsi, dan tanggung jawabnya.
8.2. Mengelola belanja untuk daerah sekitar 40% (empat puluh persen) dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 8.3. Jumlah pegawai yang dikelola di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan terdiri atas: 8.3.1. Eselon II: 5 peg~wai. 8.3.2. Eselon III: 25 pegawai. 8.3.3. Eselon IV: 98 pegawai. 8.3.4. Pelaksana: 375 pegawai. 8.3.5. Jabatan Fungsional: 74 pegawai. 8.4. Jumlah wilayah yang dilayani meliputi: 8.4.1. Provinsi: 34. 8.4.2. Kabupaten/Kota: 508. 8.4.3. Desa: 74.953. 8.4.4. Kelurahan: 8.212. 8.5. Pengembangan potensi pajak daerah dan retribusi daerah dan koordinasi evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di Daerah pada 34 Provinsi dan 508 Kabupaten/Kota. 8.6. Pengawasan dan pengendalian terhadap 5 jenis pajak provinsi, 11 jenis pajak kabupaten/kota, 16 retribusi provinsi dan 34 retribusi kabupaten/kota. 8.7. Pengendalian defisit, penilaian atas rencana investasi, penilaian atas kerjasama daerah, dan pemantauan pembiayaan daerah dan kawasan di 34 provinsi dan 508 kabupaten/kota. 8.8. Peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah di 34 Provinsi dan 508 Kabupaten/Kota serta 7 Perguruan Tinggi. 8.9. Penyaluran dana transfer kepada 542 pemerintah daerah (34 Provinsi, 508 Kabupaten dan Kota). 8.10. Koordinasi evaluasi keuangan daerah terhadap 34 Provinsi dan 508 Kabupaten/Kota untuk penilaian kinerja keuangan daerah serta evaluasi dan harmonisasi kebijakan pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan oleh 23 Kementerian/Lembaga (K/L) di 34 Provinsi dan 508 Kabupaten/Kota.
www.jdih.kemenkeu.go.id
9 .1. Menteri Keuangan/Wakil Menteri Keuangan dalam hal menerima tugas, petunjuk, pengarahan, dan mengajukan usul, saran, pendapat, dan telaahan pemecahan masalah mengenai pelaksanaan tugas. 9.2. Para pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas. 9.3. Para pejabat Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas. 9.4. Organisasi/lembaga keuangan internasional, regional, dan bilateral dalam hal memperoleh data dan informasi di bidang hubungan keuangan pusat dan daerah. 9.5. Kementerian Dalam · Negeri dalam hal koordinasi mengenai informasi yang berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah khususnya bidang desentralisasi fiskal. 9.6. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas. 9.7. Kementerian/Lembaga/instansi terkait lainnya dalam hal koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan keuangan pusat dan daerah. 9.8. Pemerintah Daerah, seluruh propinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia dalam hal informasi dan umpan balik mengenai alokasi dan pemanfaatan dana perimbangan.
9.10. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas. 9.11. Universitas/institusi pendidikan dan/atau media massa dalam hal pelaksanaan edukasi di bidang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.
10.1. Masih kuatnya intervensi politik terhadap kebijakan penentuan besaran alokasi dan formulasi dana transfer umum dan dana transfer khusus yang berdampak pada masih tingginya ketimpangan kemampuan keuangan antara pusat dan daerah serta antardaerah, sehingga perlu komitmen dan roadmap untuk memperkuat peran Pemerintah dalam pengalokasian dana transfer umum dan dana transfer khusus. 10.2. Otonomi daerah memberikan kewenangan untuk membangun sistem informasi keuangan sendiri yang berbeda-beda yang berdampak pada kesulitan pengintegrasiannya, sehingga perlu standarisasi dan koordinasi terkait integrasi laporan keuangan pemerintah daerah. 1O.3. Kecenderungan daerah yang tinggi dalam mengenakan pungutan yang tidak sesuai dengan aturan dan rendahnya kemampuan daerah mengoptimalkan pungutan yang berdampak pada timbulnya biaya ekonomi tinggi dan ketergantungan daerah yang besar pada dana transfer, sehingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi perlu disertai dengan pengenaan sanksi dan pemberian reward. b- www.jdih.kemenkeu.go.id 10.4. Dalam upaya penyusunan regulasi atau perumusan kebijakan penguatan local taxing power selalu mendapat tantangan dari berbagai pihak yang berdampak pada sulitnya mernperbesar basis pajak daerah, sehingga perlu dilakukan peningkatan koordinasi, sosialisasi, diskusi, komunikasi dengan berbagai pihak terkait.
11.2. Suhu: - 11.3. Udara: - 11.4. Luas Ruangan: - 11.5. Letak: - 11.6. Penerangan: - 11.7. Suara: - 11.8. Keadaan Tempat Kerja: -
Risiko fiskal terjadi salah satunya karena pengalokasian Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus yang tidak tepat sasaran yang berdampak pada inefisiensi belanja negara.
13.1. Keterampilan Kerja: Tidak ada. 13.2. Bakat Kerja: 13.2.1. Intelegensia (G). 13.2.2. Bakat Verbal (V). 13.3. Temperamen Kerja: 13.3.1. Directing Control Planning (DCP). 13.3.2. Measurable and Verifiable Creteria (MVC). 13.4. Minat Kerja: 13.4.1. Realistik. 13.4.2. Sosial. 13.5. Upaya Fisik: 13.5.1. Duduk. 13.5.2. Berbicara.
13.7.1. Berunding (01). 13.7.2. Mempengaruhi (05).
14.1. Pangkat/Golongan Ruang: Pembina Utama Madya/IV/d. 14.2. Pendidikan Formal: Sarjana/Diploma IV. 14.3. Pendidikan dan Pelatihan: Diklat Kepemimpinan Tk. I. 14.4. Kualifikasi lainnya: 14.4.1. Sedang atau pernah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Jabatan Fungsional jenjang Ahli Utama paling singkat 2 (dua) tahun. www.jdih.kemenkeu.go.id 14.4.2. Memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 7 (tujuh) tahun.
Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah yang akuntabel.
...:, iii w ~~ ..., t3 P::c, ~:;j [:;l i5 INSPEKTUR JENDERAL ...:, iii w Q ~~ ~~ ::,p.. g [:;l i5 ...:, ~~ 0::, ~ C) '"'Z ~ c5 !;;< gJ 18 i5 MENTER! KEUANGAN Ii ~ iii gj t3 ~ :a zw ...,< wz p,:0 '"'Z ::,Z ~~[;;"' g~w gJ i,:W ~~i5 p.. Q ..:::a rn <::> z::, z rn c5 ~ <::> ~~ii:: ii:: ::>w ::,ii:: g f,j g~ wz w rn e: iii o::z i5 iiiof-< f-< ~z ~~ ..:zo:: P-<;;jw ~~f,j o:::S~::>w [;;P..f-< gJ :;j i:lo SEKRETARIS JENDERAL ~z:;j z~ z z gj:s':l < z :a< rn ~&:: Q~- ~o~ IIlZ iii-~ '"'...:. ~~ :s § &lP::W~ ::, C, - < zP-< gzi:o P..'"' p.. wz w~::;; ~&i w p.. < e: ~ ~ Q ~Q SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL 1il < :l::. - >= w ~ w~~ ii:: rn o ::,:;j"' g O iS w ii:: i5 a.n. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPALA BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN SEKRETARIAT JENDERAL, ttd. DINI KUSUMAWATI www.jdih.kemenkeu.go.id
Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan.
Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana, dan jabatan fungsional pada semua satuan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.
Terwujudnya organisasi Kementerian Keuangan modern dan sehat yang berkirierja tinggi melalui pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana, dan jabatan fungsional pada semua satuan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang andal, efektif dan efisien.
NO. 4.1. 4.2. URAIAN TUGAS HASIL KERJA Mengarahkan perumusan Pedoman dan kebijakan dan penyempurnaan terkait strategi organ1sas1, pedoman dan kebijakan proses bisnis, sistem terkait strategi organisasi, pemerintahan, penataan proses bisnis, sistem organisasi, analisis beban pemerintahan, penataan kerja, tata laksana, analisis organ1sas1, analisis beban dan evaluasi jabatan, jabatan kerja, tata laksana, analisis fungsional, pelayanan publik, dan evaluasi jabatan, jabatan dan budaya organisasi di fungsional, pelayanan publik, lingkungan Kementerian dan budaya organ1sas1 di Keuangan. lingkungan Kementerian Keuangan. Mengarahkan pelaksanaan Laporan monitoring dan monitoring dan evaluasi evaluasi terkait strategi terkait strategi organisasi, organ1sas1, proses bisnis, proses bisnis, sistem sistem pemerintahan, pemerintahan, penataan penataan organisasi, analisis organ1sas1, analisis beban beban kerja, tata laksana, kerja, tata laksana, analisis analisis dan evaluasijabatan, dan evaluasi jabatan, jabatan jabatan fungsional, fungsional, pelayanan publik, pelayanan publik, dan dan budaya organ1sas1 di budaya organ1sas1 di lingkungan Kementerian lingkungan Kementerian Keuangan. Keuangan. www.jdih.kemenkeu.go.id NO. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. URAIAN TUGAS Mengarahkan perumusan kajian/ telaahan/ teliti pendapat terkait strategi organ1sas1, proses bisnis, sistem pemerintahan, penataan organisasi, analisis beban kerja, tata laksana, analisis dan evaluasi jabatan, jabatan fungsional, pelayanan publik, dan budaya organ1sas1 di lingkungan Kementerian Keuangan. Mengarahkan perumusan strategi/ peta jalan (roadmap) organ1sas1 Kementerian Keuangan. Mengarahkan pelaksanaan penilaian kesehatan organ1sas1 di lingkungan Kementerian Keuangan. Mengarahkan perumusan rekomendasi tindak lanjut hasil penilaian kesehatan orgamsas1 di lingkungan Kementerian Keuangan. Mengarahkan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil penilaian kesehatan orgamsas1 di lingkungan Kementerian Keuangan. · Mengarahkan penyusunan dan penyempurnaan Proses Bisnis level strategis (termasuk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)) dan Standar Operating Procedure (SOP) di lingkungan Kementerian Keuangan. Mengarahkan pelaksanaan evaluasi kelembagaan di lingkungan Kernen terian Keuangan. Mengarahkan pelaksanaan audit organ1sas1 di lingkungan Kernen terian Keuangan. HASIL KERJA Kajian/telaahan/teliti pendapat terkait strategi organ1sas1, proses bisnis, sistem pemerintahan, penataan organisasi, analisis beban kerja, tata laksana, analisis dan evaluasi jabatan, jabatan fungsional, pelayanan publik, dan budaya organisasi di lingkungan Kernen terian Keuangan. Rancangan strategi/ peta jalan (roadmap) organ1sas1 Kementerian Keuangan. hasil penilaianLaporan kesehatan organ1sas1 Kementerian Keuangan. Rekomendasi tindak lanjut hasil penilaian kesehatan organ1sas1 di lingkungan Kementerian Keuangan. Lapo ran monitoring pelaksanaan tindak lanjut hasil penilaian kesehatan organ1sas1 Kementerian Keuangan. Peta proses bisnis level strategis (termasuk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)) dan Standar Operating Procedure (SOP) di lingkungan Kementerian Keuangan. Lapo ran pelaksanaan evaluasi kelembagaan di lingkungan Kernen terian Keuangan. Laporan pelaksanaan audit organ1sas1 di lingkungan Kementerian Keuangan. www.jdih.kemenkeu.go.id NO. 4.11. 4.12. 4.13. 4.14. 4.15. 4.16. 4.17. 4.18. 4.19. URAIAN TUGAS HASIL KERJA Mengarahkan penataan Rancangan usulan penataan organ1sas1 di lingkungan organ1sas1 berdasarkan Kementerian Keuangan. telaahan hasil evaluasi Mengarahkan pelaksanaan Analisis Beban Kerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Mengarahkan perumusan dan piloting Standar Norma Waktu (SNW) di lingkungan Kementerian Keuangan. organisasi dan/ atau usulan unit Eselon I serta konsep Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Keria. Laporan Analisis Beban Kerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Rekomendasi atas Standar Norma Waktu (SNW) sebagai dasar penghitungan beban kerja dan laporan hasil piloting Standar Norma Waktu (SNW) di lingkungan Kementerian Keuangan. Mengarahkan pembentukan Usulan pembentukan dan dan penyempurnaan jabatan penyempurnaan jabatan fungsional di bidang fungsional di Bidang keuangan negara. Keuangan Negara. Mengarahkan penggunaan Rancangang Keputusan jabatan fungsional yang Menteri Keuangan (RKMK) dibina oleh mengenai penetapan Unit Kementerian/Lembaga lain di Pembina Internal jabatan lingkungan Kementerian fungsional yang dibina oleh Keuangan. Kementerian/Lembaga lain di Mengarahkan penyusunan jumlah kebutuhan (formasi) jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan. Mengarahkan penyusunan Kamus Kompetensi Teknis Jabatan di lingkungan Kementerian Keuangan. Mengarahkan penyusunan dokumen Standar Kompetensi Teknis Jabatan di lingkungan Kementerian Keuangan. Mengarahkan penyusunan Standar Kompetensi J abatan di lingkungan Kementerian Keuangan. lingkungan Kementerian Keuangan. Rekomendasi jumlah kebutuhan (formasi) jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan. Kamus Kompetensi Teknis J abatan di lingkungan Kementerian Keuangan. Dokumen mengenai Standar Kompetensi Teknis Jabatan di lingkungan Kementerian Keuangan. Konsep Standar Kompetensi J abatan di lingkungan Kementerian Keuangan. www.jdih.kemenkeu.go.id NO. 4.20. 4.21. 4.22. 4.23. 4.24. 4.25. 4.26. 4.27. 4.28. URAIAN TUGAS HASIL KERJA Mengarahkan penyusunan Peta jabatan di lingkungan peta jabatan di lingkungan Kernenterian Keuangan. Kernenterian Keuangan. Mengarahkan penyusunan Rurnpun jabatan di rurnpun jabatan di lingkungan Kernen terian lingkungan Kernenterian Keuangan. Keuangan. Mengarahkan pernutakhiran data organisasi dan jabatan di lingkungan Kernen terian Keuangan. Mengarahkan pelaksanaan analisis j abatan di lingkungan Kernen terian Keuangan. Mengarahkan pelaksanaan evaluasi jabatan di lingkungan Kernen terian Keuangan. Mengarahkan pelaksanaan evaluasi jabatan sebagai bahan usulan penentuan kelas jabatan berdasarkan rnetode FES dan tunjangan jabatan fungsional di lingkungan Kernen terian Keuangan. Mengarahkan rancangan Tunjangan Fungsional di Keuangan Negara. perumusan Peraturan rnengenai Jabatan bidang Mengarahkan pengernbangan dan irnplernentasi rnengenai sistern otornasi perkantoran di lingkungan Kernenterian Keuangan. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) di lingkungan Kernenterian Keuangan. Data organisasi dan jabatan di lingkungan Kernen terian Keuangan yang rnutakhir (update). Rancangan Keputusan Menteri Keuangan rnengenai Informasi Jabatan dan U raian J abatan di lingkungan Kernenterian Keuangan. Rancangan Keputusan Menteri Keuangan rnengenai peringkat j abatan di lingkungan Kementerian Keuangan. Usulan penentuan kelas jabatan berdasarkan rnetode FES dan tunjangan jabatan fungsional di lingkungan Kernenterian Keuangan. Rancangan Tunjangan Fungsional di Keuangan Negara. Peraturan mengenai Jabatan bidang Kebijakan dan laporan irnplernentasi sistern otornasi perkan to ran di lingkungan Kementerian Keuangan. Laporan pelaksanaan kegiatan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) di lingkungan Kernen terian Keuangan. www.jdih.kemenkeu.go.id NO. 4.29. 4.30. 4.31. 4.32. 4.33. 4.34. 4.35. 4.36. URAIAN TUGAS Mengarahkan pelaksanaan pembinaan dan pelaksanaan seleksi Instansi Vertikal Terbaik di lingkungan Kementerian Keuangan. Mengarahkan pelaksanaan penilaian dalam rangka Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kementerian Keuangan. Mengarahkan pelaksanaan dan pembinaan dalam rangka kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Mengarahkan pelaksaI].aan dan pembinaan dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di lingkungan Kementerian Keuangan. Mengarahkan pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL) di lingkungan Kernen terian Keuangan. Mengarahkan penyusunan Renja, Renstra, Laporan Kinerj a, dan Lapo ran Tahunan Sekretariat Jenderal. Mengarahkan penyusunan Renstra, Renja, dan Laporan Kinerja Biro Organta. Mengarahkan penyelenggaraan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan. HASIL KERJA Rancangan Peraturan Menteri Keuangan/ Rancangan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Penilaian dan penetapan Instansi Vertikal Terbaik di lingkungan Kementerian Keuangan. Rancangan Keputusan Menteri Keuangan pedoman penilaian KIKK, konsep Keputusan Tim Penilaian Inovasi dan Rancangan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemenang inovasi. Surat U sulan mengenai Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Lapo ran Asistensi dan Laporan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di lingkungan Kernen terian Keuangan. Laporan Survei Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL) di lingkungan Kernen terian Keuangan. Konsep Renja, Renstra, Laporan Kinerja, dan Laporan Tahunan Sekretariat Jenderal. Renja, Renstra, dan Laporan Kinerja Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan. Lapo ran penyelenggaraan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan. www.jdih.kemenkeu.go.id NO. URAIAN TUGAS HASIL KERJA 4.37. Mengarahkan pengelolaan Dokumen pengelolaan kinerja, risiko, pengendalian kinerja, risiko, pengendalian internal, dan manajemen internal, dan manajemen pengetahuan di lingkungan pengetahuan di lingkungan Biro Organta. Biro Organta. 4.38. Melaksanakan tugas lainnya Laporan/ naskah dinas sesuru arahan p1mp1nan tindak lanjut penugasan dan dalam lingkup tugas dan arahan pimpinan. fungsi.
5.1. Rencana Strategis Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan. 5.2. Arahan dan disposisi dari Sekretaris Jenderal. 5.3. Konsep surat/Nota Dinas dari bawahan. 5.4. Surat masuk/ surat keluar / dokumen/ surat keputusan/ surat edaran/barang yang dikirim dan diterima di lingkungan Sekretariat J enderal. 5.5. Data Responden dan hasil Penilaian Kesehatan Organisasi di lingkungan Kemenkeu. 5.6. Usulan peta proses bisnis, Standar Operasional Prosedur (SOP) Reguler unit Eselon I, dan usulan Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Unggulan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bertautan. 5.7. Data, tugas, dan fungsi unit organisasi Kementerian Keuangan. 5.8. Daily Activity Monitoring System (DAMS) Sekretariat Jenderal/Kementerian Keuangan. 5.9. Usulan pembentukan/penyempurnaan organisasi di lingkungan Kemenkeu. 5.10. Hasil pengukuran beban kerja unit-unit di lingkungan Kementerian Keuangan tahun sebelumnya. 5.11. Usulan pembentukan dan penyempurnaan jabatan fungsional dari unit-unit organisasi di lingkungan Kemenkeu. 5.12. Usulan penggunaan jabatan fungsional Kementerian/Lembaga lain di lingkungan Kemenkeu. 5.13. Data dan informasi terkait Jabatan Fungsional. 5.14. Usulan Standar Kompetensi Teknis Jabatan (SKTJ), peta jabatan, dan rumpun jabatan dari unit-unit Eselon I di lingkungan Kemenkeu. 5.15. Usulan informasi jabatan dan uraian jabatan dari unit-unit Esellon I di Lingkungan Kemenkeu. 5.16. Usulan evaluasijabatan di lingkungan Kemenkeu. 5.17. Usulan Standar Pelayanan Publik, proposal inovasi, usulan instansi vertikal, dan usulan unit kerja berpredikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) dari Unit Eselon I. 5.18. Laporan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan pengguna layanan dari unit Eselon I periode sebelumnya. 5.19. Grand Design/ Road map sistem otomasi perkantoran. 5.20. Usulan penomoran dan pemberian kode naskah dinas, cap dinas, dan Plt. /Plh. Unit Eselon I. 5.21. Usulan mekanisme pola kerja unit di lingkungan Kementerian Keuangan. 5.22. Ka·ian an terkait den an tu as dan fun si. www.jdih.kemenkeu.go.id 5.23. Hasil monitoring dan evaluasi yang terkait dengan tugas dan fungsi. 5.24. Dokumen dan laporan hasil pelaksanaan tugas pada setiap bagian. 5.25. Usulan penyempurnaan eselonering jabatan struktural. 5.26. Laporan Pelaksanaan Rekomendasi. 5.27. Naskah Akademik. 5.28. Rencana kerja Bagian. 5.29. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Biro Organisasi clan Ketatalaksanaan. 5.30. Program Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 5.31. Notulen Rapat. 5.32. Perencanaan strategik Sekretariat Jenderal dan Kemenkeu sebelumnya. 5.33. Laporan berkala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan.
6.1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286). 6.2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916). 6.3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494). 6.4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25). 6.5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240). 6.6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203). 6.7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10). 6.8. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98). www.jdih.kemenkeu.go.id 6.9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015. 6.10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.01/2015 tentang Tata Cara Penunjukan atau Pengangkatan Pelaksana Togas dan Penunjukan Pelaksana Harian di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 727). 6.11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.01/2015 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1019). 6.12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2015 tentang Pedoman Penyusunan Proses Bisnis, Kerangka Pengambilan Keputusan, dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1034) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2015 tentang Pedoman Penyusunan Proses Bisnis, Kerangka Pengambilan Keputusan, dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1043). 6.13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Be ban Kerja (Work Load Analysis) di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1756) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja (Work Load Analysis) di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1753). 6.14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.01/2018 tentang Pedoman Penataan Organisasi Di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1826). 6.15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.01/2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1388). 6.16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.01/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1394). 6.17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.01/2018 tentang Mekanisme Penetapan J abatan dan Peringkat Bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1734). 6.18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745). www.jdih.kemenkeu.go.id 6.19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/ 18/MPAN/ 11/2008 Tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian. 6.20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 ten tang Pedoman Evaluasi Jabatan. 6.21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615). 6.22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616). 6.23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715). 6.24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813). 6.25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842). 6.26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907). 6.27. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 298). 6.28. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347 /KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana telah diubah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KMK.01/2010. 6.29. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 622/KMK.01/2014 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) di Lingkungan Kementerian Keuangan. 6.30. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/KMK.01/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KMK.01/2013 tentang Pedoman Penilaian Kantor Pelayanan Percontohan di Lingkungan Kementerian Keuangan. www.jdih.kemenkeu.go.id 6.31. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1254/KMK.01/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan. 6.32. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1329/KMK.01/2015 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Keuangan. 6.33. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 855/KMK.01/2018 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Organisasi Kementerian Keuangan. 6.34. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 877 /KMK.01/2018 tentang Unit Kerja Kementerian Keuangan di Tempat yang Sulit Perhubungannya. 6.35. Peraturan perundang-undangan di bidang Keuangan Negara, Perbendaharan Negara, Perpajakan, Otonomi Daerah, Bea dan Cukai, Kekayaan Negara, dan lain-lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas. 6.36. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepegawaian.
NO. WEWENANG TANGGUNG JAWAB 7.1. Mengajukan rekomendasi Kebenaran atas rekomendasi kepada Sekretaris Jenderal kepada Sekretaris Jenderal mengenai pelaksanaan tugas. mengenai pelaksanaan tugas. 7.2. Menetapkan Kebenaran atas Peraturan/Keputusan/Surat Peraturan/Keputusan/ Surat Tugas / Surat Tugas / Surat Perintah / Lapo ran/ naskah Perintah/Laporan/naskah dinas lainnya yang menjadi dinas lainnya yang menjadi bidang tugas dan bidang tugas dan kewenangan. kewenangan. 7.3. Meminta data yang Kesesuaian dan keakuratan diperlukan dalam rangka atas data yang diperlukan mendukung pelaksanaan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi. pelaksanaan tugas fungsi. 7.4. Mengambil keputusan terkait Ketepatan pengambilan pengelolaan anggaran, keputusan terkait sumber daya manusia, dan pengelolaan anggaran, barang milik negara yang sumber daya manusia, dan menjadi lingkup tugas, barang milik negara yang fungsi, dan tanggung menjadi lingkup tugas, jawabnya. fungsi, dan tanggung iawabnya.
8.1. Besaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang dikelola dan menjadi tanggung jawab Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan. www.jdih.kemenkeu.go.id 8.2. Lingkup pelaksanaan tugas Kepala Biro Organta adalah pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana, dan jabatan fungsional pada semua satuan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.
9.1. Sekretaris Jenderal dalam hal menerima tugas, pengarahan dan mengajukan usul, saran, pendapat dalam pelaksanaan tugas. 9.2. Para pejabat eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas. 9.3. Para Pimpinan unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas. 9 .4. Para kepala Bagian di lingkungan Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan dalam hal pemberian arahan dan koordinasi pelaksanaan tugas. 9.5. Pejabat di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas. 9.6. Pejabat di lingkungan Kementerian Sekretariat Kabinet hal koordinasi pelaksanaan tugas. 9.7. Pejabat di lingkungan Badan Kepegawaian Negara (BKN) hal koordinasi pelaksanaan tugas. 9.8. Pejabat di lingkungan Lembaga Administrasi Negara hal koordinasi pelaksanaan tugas.
10.1. Proses penetapan organisasi sangat tergantung pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Sekretariat Kabinet mengakibatkan penyelesaian organisasi sering tidak tepat waktu sebagaimana siklus keuangan negara sehingga perlu dilakukan pendekatan secara intensif dengan unit-unit terkait tersebut. 10.2. Belum meratanya pemahaman unit organisasi akan pentingnya jabatan fungsional sebagai wadah pengembangan karier pegawai, sehingga diperlukan upaya sosialisasi dan koordinasi yang lebih intensif kepada seluruh Unit Eselon I terkait pentingnya jabatan fungsional untuk mendukung peningkatan profesionalisme dan pengembangan karier pegawai serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit organisasi. 10.3. Heterogenitas dan kompleksitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan mengakibatkan sulitnya menerapkan norma, standar, peraturan, dan kebijakan yang seragam (one size fits all) atas kebijakan di bidang organisasi proses bisnis pada setiap unit Eselon I, sehingga diperlukan koordinasi yang erat dengan masing-masing unit dan kajian yang mendalam terhadap karakteristik masing-masing unit saat menyusun norma, standar, peraturan, dan kebijakan di bidang organisasi dan proses bisnis. perubahan lingkungan organisasi yang bersifat dinamis sehingga diperlukan perubahan strategi organisasi dan proses bisnis secara responsif dalam rangka mencapai visi dan misi Kementerian Keuangan. www.jdih.kemenkeu.go.id
11.1. Lokasi Kerja: Di dalam ruangan. 11.2. Suhu: - 11.3. Udara: - 11.4. Luas Ruangan: - 11.5. Letak: - 11.6. Penerangan: - 11.7. Suara: - 11.8. Keadaan Tempat Kerja: -
Tidak ada.
13.2. Bakat Kerja: 13.2.1. Intelegensia (G). 13.2.2. Bakat Verbal (V). 13.3. Temperamen Kerja:
13.3.2. Variety and Changing Conditions (VARCH). 13.4. Minat Kerja:
13.4.2. Sosial. 13.5. Upaya Fisik: 13.5.1. Duduk. 13.5.2. Berbicara. 13.6. Kondisi Fisik: - 13.7. Fungsi Pekerjaan: 13.6.1. Berunding (01). 13.6.2. Mempengaruhi (05).
14.1. Pangkat/Golongan Ruang: Pembina Utama Muda/IV/c. 14.2. Pendidikan Formal: Sarjana/Diploma IV. 14.3. Pendidikan dan Pelatihan: Diklat Kepemimpinan Tk. II. 14 .4. Kualifikasi lainnya: 14.4.1. Sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator atau Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya paling singkat 2 (dua) tahun. 14.4.2. Memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun. 15.PRESTASIKERJA: Pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana, dan jabatan fungsional pada semua satuan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang akuntabel. www.jdih.kemenkeu.go.id
a.n. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPALA BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN SEKRETARIAT JENDERAL, ttd. DINI KUSUMAWATI www.jdih.kemenkeu.go.id
Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Analisis Pinjaman dan Hibah.
Melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyiapan dan penyusunan rencana penarikan pinjaman dan hibah sesuai siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta melaksanakan penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pinjaman dan hibah.
Terwujudnya rencana pengadaan pmJaman dan pengelolaan hibah serta rencana penarikan pinjaman dan hibah yang efektif dan efisien dalam rangka pemenuhan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sehat dengan risiko yang terkendali melalui pengelolaan data yang prudent dan akuntabel sehingga mampu menghasilkan tata kelola yang baik (good governance) sesuai dengan strategi pengelolaan utang yang telah ditetapkan.
NO. 4.1. 4.2. URAIAN TUGAS Mengoordinasikan pelaksanaan analisis di bidang pinjaman dan hibah dalam rangka inovasi, perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan piniaman dan hibah. HASIL KERJA Hasil analisis di bidang pmJaman dan hibah dalam rangka inovasi, perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan pmJaman dan hibah. Mengoordinasikan dan Dokumen perencanaan melakukan pembinaan pinjaman dan hibah meliputi hubungan kerja dengan dokumen perencanaan kementerian/lembaga dan pmJaman dan hibah pihak terkait lainnya dalam pemerintah, dan dokumen rangka pers1apan dokumen perencanaan pmJaman dan perencanaan pinjaman dan hibah mitra pembangunan. hibah meliputi dokumen perencanaan piniaman dan www.jdih.kemenkeu.go.id NO. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. URAIAN TUGAS hi bah pemerintah, dan dokumen perencanaan pmJaman dan hibah mitra pembangunan. Mengoordinasikan penyusunan bahan masukan terkait pmJaman dalam rangka menyusun strategi pembiayaan pemerintah. Mengoordinasikan bimbingan teknis dalam rangka penganggaran pembiayaan dan belanja negara yang bersumber dari pinjaman dan hibah serta pelaksanaan analisis inventarisasi permasalahan kegiatan- kegiatan yang dibiayai dari pmJaman dan hibah pada Kementerian/Lembaga atau pengelolaan pmJaman dan hibah dan rencana tindak lanjut penanganan permasalahan. Mengoordinasikan pelaksanaan analisis identifikasi calon pemberi pmJaman bilateral, multilateral, Kreditor Swasta Asing dan Lembaga Penjamin Kredit Ekspor, dan pemberi pmJaman dalam negen potensial. HASIL KERJA Bahan masukan penyusunan strategi pembiayaan pemerintah. Rumusan inventarisasi permasalahan pengelolaan pmJ aman dan hi bah dan konsep Laporan pelaksanaan proyek pinjaman/hibah yang memerlukan tindak lanjut/ perhatian khusus dan Laporan bimbingan teknis penganggaran pinj aman dan hibah. Rumusan identifikasi calon pemberi pmJaman bilateral, multilateral, Kreditor Swasta Asing dan Lembaga Penjamin Kredit Ekspor, dan pemberi pmJaman dalam negen potensial. Mengoordinasikan Konsep dokumen seleksi penyelenggaraan seleksi calon pmJaman tunai calon pmJaman tunai komersial, termasuk konsep komersial, termasuk hasil analisis biaya pinjaman. melakukan analisis biaya pinjaman untuk memperoleh benchmark biaya pmJaman yang menguntungkan bagi keuangan negara. Mengoordinasikan penyusunan bahan rumusan peraturan perundang- undangan, ke bij akan teknis, standardisasi materi perJanJian dan serta ketentuan pelaksanaan yang mendukung pengelolaan pinjaman dan hibah. Konsep Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, kebijakan teknis, Standardisasi Materi Perjanjian dan serta Ke ten tuan Pelaksanaan dalam Pengelolaan Pinjaman dan Hibah. www.jdih.kemenkeu.go.id NO. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.12. 4.13. URAIAN TUGAS Mengoordinasikan penyusunan bahan rumusan masukan dalam rangka peny1apan dokumen dan rancangan peraturan mengenai perencanaan dan penganggaran pembiayaan dan belanja negara yang bersumber dari pinjaman dan hibah, serta penyusunan Nata Keuangan dan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mengoordinasikan pembahasan dengan kementerian/lembaga (Trilateral Meeting) pelaksana kegiatan yang dibiayai p1nJaman dan hibah dalam rangka penyusunan rencana penarikan pmJaman dan hibah dan rencana penarikan pinjaman tunai sesuai siklus Anggaran Pendapatan dan Belania Negara (APBN). Mengoordinasikan penyusunan rumusan identifikasi ke butuhan pembiayaan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara {APBN) melalui piniaman. Mengoordinasikan penyusunan bahan rumusan masukan pelaksanaan Assets Liabilities Management (ALM). · HASIL KERJA Konsep masukan rumusan pengaturan dalam Undang- Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan peraturan terkait penganggaran, rancangan nota keuangan, dan dokumen perencanaan anggaran lainnya. Proyeksi Penarikan Tahunan Pinjaman dan Hibah dan pinjaman tunai dan Proyeksi Maju penarikan p1nJaman dan hibah dan p1nJaman tunai. Konsep Rencana Penarikan Pinjaman Tunai/ Pinjaman Siaga untuk pembiayaan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara {APBN). Bahan masukan pelaksanaan Assets Liabilities Management {ALM). Mengoordinasikan Konsep hasil pelaksanaan pelaksanaan evaluasi dan evaluasi dan penyusunan penyusunan hasil evaluasi hasil evaluasi kinerja kinerja pembiayaan dan pembiayaan dan belanja belanja negara yang negara yang bersumber dari bersumber dari pinjaman dan pinjaman dan hibah. hibah. Mengoordinasikan pelaksanaan pemberian hibah · kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing. Konsep perjanjian pemberian hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing dan usulan alokasi pemberian hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing. www.jdih.kemenkeu.go.id NO. URAIAN TUGAS HASILKERJA 4.14. Mengoordinasikan pemberian Layanan informasi bagi para layanan informasi bagi para stakeholders terkait stakeholders terkait pengelolaan pinjaman dan pengelolaan pmJaman dan hibah. hibah. 4.15. Mengoordinasikan Data validasi terkait pos1s1 administrasi pengelolaan realisasi penyerapan data pinjaman dan hibah. pinjaman dan hibah. 4.16. Mengoordinasikan Konsep Laporan persiapan penyusunan konsep dan pelaksanaan p1nJaman rumusan laporan persiapan dan hibah dari dan pelaksanaan pmJaman kreditor / donor dalam dan dan hibah dari luar negeri. kreditor / donor dalam dan luar negeri. 4.17. Mengoordinasikan Dokumen dan Laporan pembinaan pelaksanaan terkait pelaksanaan tugas tugas ketatausahaan, rumah ketatausahaan, rumah tangga, sumber daya tangga, sumber daya manus1a, keuangan, dan manusia, keuangan, dan pengelolaan kinerja dan pengelolaan kinerja dan risiko Direktorat. risiko Direktorat. 4.18. Melaksanakan tugas lainnya Laporan/ naskah dinas sesuai arahan p1mp1nan tindak lanjut penugasan dan dalam lingkup tugas dan arahan pimpinan. fungsi.
5.1. Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. 5.2. Disposisi Direktur Pinjaman dan Hibah. 5.3. Blue Book. 5 .4. Green Book. 5.5. Daftar kegiatan yang akan dibiayai dari Pinjaman dan Hibah. 5.6. BMP. 5.7. Penetapan Jenis Sumber Pembiayaan untuk Pengadaan 5.8. 5.9. 5.10. Pinjaman yang bersumber dari Kreditor Swasta Asing dan Lembaga Penjamin Kredit Ekspor. Rancangan Strategi Pengelolaan Utang Negara. Rancangan Strategi Pembiayaan Tahunan melalui Utang. Dokumen Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR). 5.11. Rancangan Nata Keuangan dan Undang-Undang Anggaran 5.12. 5.13. 5.14. 5.15. 5.16. Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dokumen Midterm Bugdet Framework. Kesepakatan dan keputusan rapat teknis. Konsep surat/nota dinas dari para Kepala Subdirektorat. Konsep surat/nota dinas dari para Kepala Seksi. Nata dinas · dari unit internal Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR). 5.17. Surat dari instansi terkait. 5.18. Surat dari Lender/ Donor. www.jdih.kemenkeu.go.id 5 .19. Data realisasi pinjaman dan hi bah. 5.20. Daftar Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 5.21. Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa. 5.22. Kesepakatan dan keputusan rapat teknis. 5.23. Aide Memoire. 5.24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
6.1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286). 6.2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355). 6.3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400). 6.4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit APBN, APBD, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Ta.mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287). 6.5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4885). 6.6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219). 6.7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272). 6.8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202). 6.9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267). www.jdih.kemenkeu.go.id 6.10. Peraturan Pernerintah Nornor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pernberian Hibah kepada Pernerintah Asing/ Lernbaga Asing (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nornor 183. Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 6255). 6.11. Peraturan Presiden Nornor 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 109). 6.12. Peraturan Menteri Keuangan Nornor 91/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Penarikan Pinjarnan Dalarn Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor 201). 6.13. Peraturan Menteri Keuangan Nornor 211/PMK.08/2011 tentang Tata Cara Seleksi Calon Pernberi Pinjarnan Dalarn Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 821). 6.14. Peraturan Menteri Keuangan Nornor 224/PMK.08/2011 tentang Tata Cara Pernantauan dan Evaluasi atas Pinjarnan dan Hibah kepada Pernerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 853). 6.15. Peraturan Menteri Keuangan Nornor 188/PMK.07 /2012 tentang Hibah dari Pernerintah Pusat kepada Pernerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nornor 1183). 6.16. Peraturan Menteri Keuangan Nornor 12/PMK.08/2013 tentang Transaksi Lindung Nilai dalarn Pengelolaan Utang Pernerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nornor 26). 6.17. Peraturan Menteri Keuangan Nornor 271/PMK.05/2014 tentang Sistern Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 2072). 6.18. Peraturan Menteri Keuangan Nornor 45/PMK.08/2014 tentang Tata Cara Pengadaan Pernbiayaan yang Bersurnber dari Kreditor Swasta Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 276). 6.19. Peraturan Menteri Keuangan Nornor 40/PMK.05/2015 tentang Tingkat Suku Bunga dan Penatausahaan Penerusan Pinjarnan Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 358). 6.20. Peraturan Menteri Keuangan Nornor 84/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penarikan Pinjarnan dan/ atau Hibah Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 276). 6.21. Peraturan Menteri Keuangan Nornor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisrne Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pernerintah pada Kernenterian Negara/Lernbaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 1340). 6.22. Peraturan Menteri Keuangan Nornor 231/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Bagian Anggaran Bendahara Urnurn Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 1909). 6.23. Peraturan Menteri Keuangan Nornor 108/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pernberian Pinjarnan Daerah Dari Pernerintah yang Dananya Bersurnber Dari Pinjarnan Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nornor 1000). 6.24. Peraturan Menteri Keuangan Nornor 172/PMK.08/2017 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjarnan Luar Negeri Tunai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor 1679). 1fwww.jdih.kemenkeu.go.id 6.25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990). 6.26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745). 6.27. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan, dan Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Dalam Negeri. 6.28. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.004/M.PPN/06/2011 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah. 6.29. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.08/2018 tentang Tata Cara Perundingan Perjanjian Pinjaman Luar Negeri. 6.30. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.01/2018 tentang pelimpahan kewenangan menteri keuangan dalam bentuk mandat kepada pejabat di lingkungan DJPPR. 6.31. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 67 /PB/2006 tentang Tata cara Pembukuan dan Pengesahan Atas Realisasi Hibah Luar Negeri Pemerintah Yang Dilaksanakan Secara Langsung. 6.32. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Nomor 1/PR/2018 tentang Tata Cara Seleksi Calon Kreditor Swasta Asing Untuk Pengadaan Pinjaman Tunai Komersial.
NO. WEWENANG TANGGUNG JAWAB 7.1. 7.2. 7.3. Mengajukan rekomendasi Kebenaran atas rekomendasi kepada Direktur Pinjaman kepada Direktur Pinjaman dan Hibah. dan Hibah. Menandatangani Laporan/ naskah dinas lainnya yang menjadi bidang tugas dan kewenangan. Mernin ta data yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas fungsi. Ke benaran penandatanganan atas Laporan/ naskah dinas lainnya yang menjadi bidang tugas dan kewenangan. Kesesuaian dan keakuratan atas data yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas fungsi. www.jdih.kemenkeu.go.id NO. WEWENANG TANGGUNG JAWAB 7.4. Mengambil keputusan terkait Ketepatan pengambilan pengelolaan anggaran, keputusan terkait sumber daya manusia, dan pengelolaan anggaran, Barang Milik Negara yang sumber daya manusia, dan menjadi lingkup tugas, barang milik negara yang fungsi, dan tanggung menjadi lingkup tugas, jawabnya. fungsi, dan tanggung jawabnya.
8.1. Nilai penarikan pmJaman yang akan dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 8.2. Jumlah pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri dari: 8.2.1. Target kebutuhan pembiayaan defisit tahunan melalui pengadaan pinjaman tunai sesuai dengan Undang- Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Perubahannya atau kebijakan Pimpinan Kementerian. 8.2.2. Target kebutuhan pembiayaan defisit tahunan melalui pengadaan pinjaman kegiatan sesuai dengan Undang- Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan perubahannya atau kebijakan pimpinan Kementerian. 8.2.3. Target pengadaan p1nJaman luar negeri untuk penerusan kepada Pemda/Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 8.3. Nilai penerimaan hibah dari donor yang akan dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 8 .4. Jumlah Kementerian/ Lembaga sebagai pelaksana kegiatan yang dibiayai melalui pinjaman dan/ atau hi bah. 8.5. Jumlah Pemerintah Daerah pelaksana Kegiatan yang dibiayai melalui pinjaman dan/ atau hibah.
9 .1. Direktur Pinjaman dan Hibah dalam hal menerima tugas dan pengarahan serta mengajukan usul, saran, dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 9.2. Para Pejabat Eselon III pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) dan Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas. 9.3. Para Kepala Seksi di lingkungan Subdirektorat Perencanaan dan Analisis Pinjaman dan Hibah dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas. 9.4. Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam hal pelaksanaan pembuatan aturan pelaksanaan penarikan pinjaman/hibah melalui kas negara serta penganggaran penerusan pinjaman. www.jdih.kemenkeu.go.id 9.5. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam hal alokasi dana pinjaman dan hibah dan pendamping ke dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk penerima pinjaman/hibah dalam rangka dekonsentrasi. 9.6. Badan Kebijakan Fiskal dalam hal pengalokasian penganggaran dana pinjaman dan hibah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penyusunan Nata Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penyusunan Mid Term Budget Framework, perencanaan pembiayaan defisit APBN melalui pinjaman tunai, perencanaan pinjaman dan hibah dalam rangka penyusunan kebijakan fiskal. 9.7. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dalam hal perencanaan, evaluasi kinerja serta profil dan monitoring risiko direktorat serta pengelolaan data pinjaman dan hibah serta pelayanan layanan informasi kepada stakeholders. 9.8. Bappenas dalam hal penyusunan program-program yang dibiayai dengan pinjaman dan hibah, koordinasi terkait proses perencanaan kegiatan pinjaman dan hibah baik di blue book maupun DRKH dan peraturan di bidang pengelolaan pinjaman dan hibah. 9.9. Kementerian Luar Negeri, dalam hal penyiapan kebijakan teknis dan peraturan di bidang pengelolaan pinjaman dan hibah. 9.10. Kementerian Koordinator Perekonomian, dalam hal kebijakan pinjaman dan hibah dan penyusunan policy matrix. 9.11. Kementerian/Lembaga sebagai pelaksana kegiatan yang dibiayai pinjaman dan hibah, sebagai pengusul rencana penarikan dana pinjaman dan hibah. 9.12. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pelaksana kegiatan yang dibiayai pinjaman dan hibah, sebagai pengusul rencana penarikan dana pinjaman dan hibah. 9 .13. Lender/ donor dalam hal pelaksanaan tugas perencanaan dan kebijakan (domestic partnership strategy) dan administrasi pinjaman dan hibah.
10 .1. Masih rendahnya tingkat penyerapan p1nJaman sehingga diperlukan penyusunan rencana penarikan pinjaman yang lebih realistis. 10.2. Proses pengadaan pinjaman luar negeri melibatkan berbagai stakeholders dengan tingkat pemahaman yang berbeda-beda mengenai pengelolaan pinjaman luar negeri, sehingga perlu dilakukan koordinasi dan keterlibatan instansi terkait secara intensif. 10.3. Keterbatasan daftar lender untuk membiayai kegiatan dengan karakteristik tertentu, sehingga diperlukan identifikasi kembali calon lender yang mempunyai potensi dalam memberikan pinjaman denganbiaya dan risiko yang terkendali.
11.2. Suhu: - 11.3. Udara: - www.jdih.kemenkeu.go.id 11.4. Luas Ruangan: - 11.5. Letak: - 11.6. Penerangan: - 11.7. Suara: - 11.8. Keadaan Tempat Kerja: - 11.9. Getaran: -
12.2. Adanya ancaman dan gratifikasi dari pihak yang berkepentingan dalam proses perencanaan alokasi pinjaman dan hibah, dan dalam rangka penyusunan aturan pelaksanaan pinjaman dan hibah.
13.1. Keterampilan Kerja: 13.1.1. Menguasai teknik negosiasi. 13.1.2. Menguasai legal drafting dalam Bahasa Inggris maupun Bahasa Indonesia.
13.1.4. Menguasai manajemen perencanaan dan pelaksanaan proyek. 13.1.5. Menguasai monitoring dan evaluasi proyek. 13.1.6. Menguasai keuangan negara (termasuk penganggaran dan perbendaharaan). 13.1.7. Menguasai operasionalisasi Debt Management Financial Analysis System (DMFAS). 13.1.8. 13.1.9. 13.1.10. Menguasai mekanisme pengelolaan pinjaman. Menguasai manajemen strategi. Menguasai ilmu bisnis / transaksi in ternasional. 13.2. Bakat Kerja: 13.2.1. Intelegensia (G). 13.2.2. Bakat Verbal (V). 13.3. Temperamen Kerja: 13.3.1. Directing Control Planning (DCP). 13.3.2. Dealing with People (DEPL). 13.4. Minat Kerja: 13.4.1. Realistik. 13.4.2. Sosial. 13.5. Upaya Fisik: 13.5.1. Duduk. 13.5.2. Berbicara.
13.6.1. Menganalisis Data (D2). 13.6.2. Menyelia (03). keuangan www.jdih.kemenkeu.go.id
14.1. Pangkat/Golongan Ruang: Pembina/IV/a. 14.2. Pendidikan Formal: Sarjana/Diploma IV. 14.3. Pendidikan dan Pelatihan: Diklat Kepemimpinan Tk. III. 14.4. Kualifikasi Lainnya: Memiliki pengalaman pada Jabatan pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau Jabatan Fungsional yang setingkat dengan Jabatan pengawas sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki. 15.PRESTASIKERJA: Penyusunan rencana pengadaan p1nJaman dan pengelolaan hibah serta rencana penarikan pinjaman dan hibah yang efektif dan efisien dalam rangka pemenuhan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sehat dengan risiko yang terkendali.
KEPALA SEKSI ALISIS PINJA DANHIBAH KEPALA SEKSI ERENCANAAN DAN OKASI PINJAMAN DANHIBAH KEPALA SEKSI DATA DAN PELAPORAN KEPALA SEKSI EVALUASI PELAKSANAAN PENOADAAN PINJAMAN DAN HIBAH DIREIITUR PINJAMAN DAN HIBAH KEPALA ---------.1 SUBBAGIANTATA USAHA KEPALA SUBDIREKTORAT PINJAMAN DAN HIBAH MULTILATERAL KEPALA SUBDIREKTORAT PINJAMAN DAN HIBAH BILATERAL I KEPALA SUBDIREKTORAT PINJAMAN DAN HIBAH BILATERAL II a.n. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPALA BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN SEKRETARIAT JENDERAL, ttd. DINI KUSUMAWATI www.jdih.kemenkeu.go.id
Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Modal.
Melakukan pengelolaan data dan model, penyiapan penyusunan proyeksi dan alokasi, analisis langkah kebijakan dan langkah administratif, analisis dampak, analisis sensitivitas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahunan danjangka menengah di bidang belanja modal serta analisis dan evaluasi fungsi dan tematik dalam penyusunan dokumen-dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Terwujudnya penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran belanja modal, fungsi ekonomi, dan tematik, serta konsolidasi anggaran infrastruktur, yang efektif, transparan dan akuntabel.
NO. 4.1. 4.2. URAIAN TUGAS Menyusun bahan outline Nata Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Nata Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan di bidang anggaran belanja modal, fungsi ekonomi, dan tematik, serta konsolidasi anggaran infrastruktur. Menyusun bahan analisis kebijakan dan perkembangan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bidang anggaran belanja modal. HASIL KERJA Bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan di bidang anggaran belanja modal, fungsi ekonomi, dan tematik, serta konsolidasi anggaran infrastruktur. Konsep analisis kebijakan dan perkembangan realisasi konsolidasi anggaran infrastruktur. www.jdih.kemenkeu.go.id NO. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. URAIAN TUGAS Menyusun bahan analisis kebijakan dan perkembangan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) anggaran belanja modal, fungsi ekonomi, dan tematik, anggaran infrastruktur. Melakukan pengelolaan model perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), model fiskal, dan model dampak di bidang anggaran belanja modal. Menyusun proyeksi anggaran belanja modal dalam bentuk tabel pendukung (supporting table) I-Account dalam rangka penyusunan resource envelope, pagu indikatif dan pagu Anggaran. Menyusun proyeksi anggaran belanja modal dalam bentuk tabel pendukung (supporting table) I-Account dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN Perubahan) beserta Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN Perubahan). Menyusun konsep naras1 analisis perkembangan dan proyeksi anggaran belanj a modal, fungsi ekonomi, dan tematik, serta konsolidasi anggaran infrastruktur dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belania Negara (RAPBN). HASIL KERJA Konsep analisis ke bij akan dan perkembangan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bidang anggaran belanja modal, fungsi ekonomi, dan tematik, anggaran infrastruktur. Model perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), model fiskal, dan model dampak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bidang anggaran belania modal. Angka proyeksi anggaran belanja modal dalam bentuk tabel pendukung (supporting table) I-Account dalam rangka penyusunan resource envelope, pagu indikatif dan pagu Anggaran. Angka proyeksi anggaran belanja modal dalam bentuk tabel pendukung (supporting table) I-Account dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN Perubahan) beserta Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Nota Keuangan dan RAPBN Perubahan). Konsep naras1 analisis perkembangan dan proyeksi anggaran belanja modal, fungsi ekonomi, dan tematik, serta konsolidasi anggaran infrastruktur dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). t www.jdih.kemenkeu.go.id NO. 4.8. 4.9. 4.10. URAIAN TUGAS Menyusun perkiraan realisasi anggaran belanj a modal dan fungsi ekonomi dalam laporan Semester I, dan Prognosis Semester II dalam bentuk tabel pendukung (supporting taben I-account dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. HASIL KERJA Angka perkiraan realisasi anggaran belanja modal, fungsi ekonomi, dan temaik, serta konsolidasi anggaran infrastruktur Semester I, dan Prognosis Semester II dalam bentuk tabel pendukung (supporting taben I-account dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Menyusun konsep naras1 Konsep narasi analisis analisis perkembangan dan perkembangan dan perkiraan perkiraan realisasi anggaran realisasi anggaran belanja belanja modal dan fungsi modal, fungsi ekonomi, dan ekonomi dalam Semester I tematik, serta konsolidasi dan Prognosis Semester II anggaran infrastruktur dalam rangka penyusunan Semester I, dan Prognosis Laporan Semester I dan Semester II dalam rangka PrognosisSemester II penyusunan Laporan Pelaksanaan Anggaran Semester I dan Prognosis Pendapatan dan Belanja Semester II Pelaksanaan Negara. Anggaran Pendapatan dan Menyusun perkiraan anggaran belanja modal, fungsi ekonomi, dan tematik, serta konsolidasi anggaran infrastruktur dalam bentuk tabel pendukung (supporting table) I-Account dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan beserta Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan. Belanja Negara. Angka perkiraan anggaran belanja modal, fungsi ekonomi, dan tematik, serta konsolidasi anggaran infrastruktur dalam bentuk tabel pendukung (supporting table) I-Account dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan beserta Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan. www.jdih.kemenkeu.go.id NO. 4.11. 4.12. 4.13. URAIAN TUGAS Menyusun konsep naras1 analisis perkembangan dan proyeksi anggaran belanj a modal, fungsi ekonomi, dan tematik, serta konsolidasi anggaran infrastruktur dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan beserta Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraPerubahan. Menyusun proyeksi anggaran belanja modal Medium Term Budget (MTB) dalam bentuk tabel pendukung (supporting table) I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Menyusun Bahan Rapim Kementerian Keuangan, Sidang Kabinet, Rapat Terbatas, dan Keterangan Pers Pemerin tah ten tang Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) beserta Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), Laporan Semester I dan Prognosis Semester II, RUU tentang APBN-P beserta Nota Keuangan dan RAPBN-P, dan perkiraan realisasi APBN di bidang anggaran belanja modal, fungsi ekonomi, dan tematik, serta konsolidasi anggaran infrastruktur. HASIL KERJA Konsep naras1 analisis perkembangan dan proyeksi anggaran belanja modal, fungsi ekonomi, dan tematik, serta konsolidasi anggaran infrastruktur dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan beserta Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan. Angka proyeksi anggaran belanja modal Medium Term Budget (MTB) dalam bentuk tabel pendukung (supporting table) I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Bahan Rapim Kementerian Keuangan, Sidang Kabinet, Rapat Terbatas, dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Rancangan Undang- Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) beserta Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), Lapo ran Semester I dan Prognosis Semester II, RUU tentang APBN-P beserta Nota Keuangan dan RAPBN-P, dan perkiraan realisasi APBN di bidang belanja modal, fungsi ekonomi, dan tematik, serta konsolidasi anggaran infrastruktur. www.jdih.kemenkeu.go.id NO. 4.14. URAIAN TUGAS Menyusun Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rangka
HASIL KERJA Konsep Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rangka
4.15. Menyiapkan bahan dan Bahan dan mengikuti mengikuti pembahasan pembahasan sidang/ rapat sidang/rapat kerja di Dewan kerja di Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Rakyat (DPR) dan Dewan Dewan Perwakilan Daerah Perwakilan Daerah (DPD) di (D PD) di bidang anggaran bidang anggaran belanj a belanja modal, fungsi ekonomi, modal, fungsi ekonomi, clan dan tematik, serta konsolidasi tematik, serta konsolidasi anggaran infrastruktur. anggaran infrastruktur. 4.16. Menyusun konsep bahan Konsep pidato dan lampiran pidato dan lampiran pidato pidato kenegaraan Presiden kenegaraan Presiden Republik Republik Indonesia di depan Indonesia di depan Sidang Sidang Dewan Perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Rakyat Republik Indonesia Republik Indonesia (DPR RI) (DPR RI) tanggal 16 Agustus, tanggal 16 Agustus, Keterangan Pemerintah Keterangan Pemerintah Pengantar Nota Keuangan Pengantar Nota Keuangan dan clan Rancangan Anggaran Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), Pidato akhir Negara (RAPBN), Pidato akhir tahun, Pidato awal tahun, tahun, Pidato awal tahun, dan dan Pidato lainnya terkait Pidato lainnya terkait Anggaran Pendapatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Belanja Negara (APBN) di bidang anggaran belanja bidang anggaran belanja modal, fungsi ekonomi, dan modal, belanja modal, fungsi tematik, serta konsolidasi ekonomi, clan tematik, serta anggaran infrastruktur. konsolidasi anggaran infrastruktur. www.jdih.kemenkeu.go.id NO. 4.17. 4.18. 4.19. 4.20. 4.21. URAIAN TUGAS Menyusun konsep bahan pidato Menteri Keuangan di de pan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rangka jawaban Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas Rancangan Undang- U ndang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-Perubahan) serta Nota Keuangannya di bidang anggaran belanj a modal, belanja modal fungsi ekonomi, dan tematik, serta konsolidasi anggaran infrastruktur. Menyusun bahan rap at koordinasi internal pemerintah di bidang anggaran belanja modal, fungsi ekonomi, dan tematik, serta konsolidasi anggaran infrastruktur. Menyusun sumbangan bahan Rencana Kerja Pemerintah atau Rancangan Pembangunan Jangka Menengah di bidang anggaran belanja modal, fungsi ekonomi, dan tematik, serta konsolidasi anggaran infrastruktur. Menyusun laporan berkala ten tang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran belanja modal, fungsi ekonomi, dan tematik, serta konsolidasi anggaran infrastruktur se bagai bahan p1mpman kebijakan di keuangan negara. membuat bidang Menyusun bahan jawaban dan laporan di bidang anggaran belanja modal, fungsi ekonomi, dan tematik, serta konsolidasi anggaran infrastruktur untuk lembaga keuangan in ternasional. BASIL KERJA Konsep pidato Menteri Keuangan di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rangka jawaban Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas Rancangan Undang- Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-Perubahan) serta Nota Keuangannya di bidang anggaran belanj a modal, belanja modal fungsi ekonomi, dan tematik, serta konsolidasi anggaran infrastruktur. Bahan rapat koordinasi internal pemerin tah di bi dang anggaran belanja modal, fungsi ekonomi, dan tematik, serta konsolidasi anggaran infrastruktur. Konsep sumbangan bahan Rencana Kerj a Pemerintah a tau Rancangan Pembangunan Jangka Menengah di bi dang anggaran belanja modal, fungsi ekonomi, dan tematik, serta konsolidasi anggaran infrastruktur. Konsep laporan berkala ten tang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang belanja modal, fungsi ekonomi, dan tematik, serta konsolidasi anggaran infrastruktur sebagai bahan p1mp1nan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. Konsep jawaban dan laporan di bidang anggaran belanja modal, fungsi ekonomi, dan tematik, serta konsolidasi anggaran infrastruktur untuk lembaga keuangan internasional. www.jdih.kemenkeu.go.id NO. 4.22. URAIAN TUGAS HASIL KERJA Menyusun konsep tanggapan Konsep tanggapan dan dan pendapat atas pendapat atas permasalahan permasalahan yang terkait yang terkait dengan Anggaran dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran Negara di bidang anggaran belanja modal, fungsi belanja modal, fungsi ekonomi, dan tematik, serta ekonomi, dan tematik, serta konsolidasi anggaran konsolidasi anggaran infrastruktur. infrastruktur. 4.23. Menyusun bahan naras1, Konsep naras1, tayangan, tayangan, tabel, dan grafik tabel, dan grafik atas atas permintaan dan tugas permintaan dan tugas khusus p1mpman yang khusus p1mpman yang terkait dengan anggaran terkait dengan anggaran belanja modal, fungsi belanja modal, fungsi ekonomi, dan tematik, serta ekonomi, dan tematik, serta konsolidasi anggaran belanja konsolidasi anggaran modal. infrastruktur. 4.24. Melaksanakan tugas lainnya Laporan/naskah dinas sesuai arahan p1mpman tindak lanjut penugasan dan dalam lingkup tugas dan arahan pimpinan. fungsi.
5.1. Disposisi Kepala Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara I terkait di bidang anggaran belanja modal, fungsi ekonomi, dan tematik, serta konsolidasi anggaran infrastruktur. 5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari K/L di bidang belanja modal, fungsi ekonomi, dan tematik, serta konsolidasi anggaran belanja infrastruktur dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan/ atau Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (RAPBN-Perubahan). 5.3. Arahan Presiden. 5.4. Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal. 5.5. Asumsi Dasar Ekonomi Makro. 5.6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
5.8. Paket-paket kebijakan pemerintah.
5.10. Data laporan berkala realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 5 .11. Draft buku laporan semester I pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 5.12. Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun-tahun sebelumnya. www.jdih.kemenkeu.go.id 5.13. Draft Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 5.14. Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan tahun-tahun sebelumnya. 5.15. Draft Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan. 5.16. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang Dewan Perwakilan Rakyat tahun-tahun sebelumnya. 5.1 7. Draft lampiran pidato kenegaraan di depan sidang Dewan Perwakilan Rakyat. 5.18. Bahan jawaban dari kementerian-kementerian dan instansi terkait atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat. 5.19. Nota Dinas dari unit-unit di lingkungan Kementerian Keuangan. 5.20. Surat dari instansi lain. 5.21. Surat dari lembaga internasional. 5.22. Business Intelligence Anggaran.
6.1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286). 6.2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5). 6.3. Undang-Undang yang mengatur penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan setiap tahun. 6.4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178). 6.5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423). 6.6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056). 6.7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur. 6.8. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 164). 6.9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015- 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3). www.jdih.kemenkeu.go.id 6.10. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjsama Pemerintah dengan Badan · U saha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62). 6.11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 148). 6.12. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia Dan Kontribusi Pemerintah Republik Indonesia Pada Organisasi-Organisasi Internasional. 6 .13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 689). 6.14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2012 tentang Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek Kerja Sarna Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1311). 6.15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.011/2013 tentang Panduan Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 124). 6.16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 943). 6.17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.08/2015 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1486). 6.18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511). 6.19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.08/2018 tentang Fasilitas Untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 897). 6.20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1851). 6.21. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 820/KMK.02/2018 tentang Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2019. www.jdih.kemenkeu.go.id
NO. WEWENANG TANGGUNG JAWAB 7.1. Mengajukan rekomendasi Kebenaran rekomendasi yang kepada Kasubdit Penyusunan diajukan kepada Kasubdit Anggaran Belanja Negara I. Penyusunan Anggaran Belania Negara I. 7.2. Menandatangani Kebenaran penandatanganan lapo ran/ naskah dinas laporan/ naskah dinas lainnya yang menjadi bidang lainnya yang menjadi bidang tugas dan kewenangan. tugas dan kewenangannya. 7.3. Meminta bahan/ data dalam Kesesuaian dan keakuratan rangka mendukung atas data yang diperlukan pelaksanaan tugas dan dalam rangka mendukung fungsi. pelaksanaan tugas dan fungsi. 7.4. Mengambil keputusan terkait Ketepatan pengambilan pengelolaan keuangan, keputusan terkait sumber daya manusia, dan pengelolaan keuangan, barang milik negara yang sumber daya manusia, dan menjadi lingkup tugas, barang milik negara yang fungsi, dan menjadi lingkup tugas, tanggungjawabnya. fungsi, dan tane:lll.lngi awabnya.
8.1. Anggaran belanja modal yang dihasilkan dari kegiatan ini terdiri dari: 8.1.1. Belanja modal dengan menggunakan pendekatan per sumber dana antara lain rupiah murni, rupiah murni pendamping, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pinjaman Luar Negeri (PLN), hibah, Pinjaman Dalam Negeri (PDN), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dan Badan Layanan Umum (BLU). 8.1.2. Belanja modal dengan menggunakan pendekatan penggunaan antara lain tanah, jalan, irigasi dan jaringan, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, modal Badan Layanan Umum (BLU) dan modal lainnya. 8.1.3. Anggaran belanja modal, fungsi ekonomi, dan tematik, serta konsolidasi anggaran infrastruktur. 8.1.4. Konsolidasi anggaran infrastruktur dari belanja-belanja di luar belanja modal yang bersifat fisik. 8.2. Kementerian Negara/Lembaga sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) Kementerian Negara/Lembaga.
9.1. Kepala Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara I dalam hal menerima tugas, pengarahan dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 9.2. Para Kepala Subdirektorat di lingkungan Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lainnya dalam hal pelaksanaan tugas. www.jdih.kemenkeu.go.id 9.3. Pejabat eselon IV di lingkungan internal dan eksternal Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dalam hal penyusunan proyeksi anggaran belanja modal, fungsi ekonomi, dan tematik, serta konsolidasi anggaran infrastruktur. 9.4. Para Kepala Subdirektorat lingkungan Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam hal pelaksanaan tugas penyusunan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN)/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) beserta Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)/ Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (RAPBN-P) di bidang anggaran belanja modal, fungsi ekonomi, dan tematik, serta konsolidasi anggaran infrastruktur. 9.5. Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam penyusunan proyeksi dana Penyiapan Proyek, proyeksi dana Dukungan Kelayakan, dan Penugasan PT. SMI atas Fasilitasi Penyiapan Proyek KPS. 9.6. Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam penyusunan proyeksi dana ketersediaan layanan (AP) dalam skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). 9.7. Pejabat Fungsional Analis Anggaran dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas.
10.1. Masih seringnya terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan koordinasi yang lebih baik. 10.2. Banyaknya pekerjaan yang sifatnya insidental dan memerlukan penyelesaian sangat segera sehingga diperlukan kemampuan untuk dapat merespon pekerjaan dengan cepat dan tepat serta kemampuan antisipatif terhadap pekerjaan. 10.3. Jangka waktu pembahasan sangat terbatas, sehingga perlu dibangun mekanisme komunikasi yang efektif dengan Sekretariat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat. 10.4. Pengambilan keputusan di bidang penganggaran sangat rentan terhadap intervensi pihak lain sehingga diperlukan pengaturan yang transparan dan akuntabel.
11.2. Suhu: - · 11.3. Udara: - 11.4. Luas Ruangan: - 11.5. Letak: - 11.6. Penerangan: - 11.7. Suara: - 11.8. Keadaan Tempat Kerja: - 11.9. Getaran: - www.jdih.kemenkeu.go.id
Tidak ada.
13.1. Keterampilan Kerja: 13.1.1. Memahami keuangan negara. 13 .1.2. Memahami peraturan dan mekanisme terkait penganggaran dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 13.1.3. Menguasai ekonomi makro. 13.2. Bakat Kerja: 13.2.1. Intelegensia (G). 13.2.2. Bakat Numerik (N). 13.3. Temperamen Kerja: 13.3.1. Directing Control Planning (DCP). 13.3.2. Dealing with People (DEPL). 13.4. Minat Kerja:
13.4.2. Sosial. 13.5. Upaya Fisik: 13.5.1. Duduk. 13.5.2. Berbicara.
13.6.1. Menganalisis Data (D2). 13.6.2. Menyelia (03).
14.1. Pangkat/ Golongan Ruang: Penata/III/ c. 14.2. Pendidikan Formal: Diploma III. 14.3. Pendidikan dan Pelatihan: Diklat Kepemimpinan Tk. IV. 14.4. Kualifikasi lainnya: Memiliki pengalaman dalam Jabatan pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau Jabatan Fungsional yang setingkat dengan Jabatan pelaksana sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki.
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran belanja modal, fungsi ekonomi, dan tematik, serta konsolidasi anggaran infrastruktur yang akuntabel.
KE.PALA SEKSI PJWYUSUNAN ANO-OAAAN Bl/:LA!'IJA PEGAWAf KEPAU\ $UBOIREKTORAT PEN'fUSUNAN ANGOARA.N BE:LAN..k'\ NOOAAA I KEPAU\ SEK$! P~SIJNAN ANOGARAN BELANJA LAffiNYA P~•Jdan/a«lu P~almt Fu~al *) Nomenklatur jabatan pelaksana sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan tentang Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan. a.n. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPALA BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN SEKRETARIAT JENDERAL, ttd. DINI KUSUMAWATI www.jdih.kemenkeu.go.id B. Contoh Uraian Jabatan bagi Jabatan Fungsional LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ,, TENTANG URAIAN JABATAN BAGI JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAI( MENTERI KEOANGAN Uraian Jabatan bagi Jabatan Fungsional Penilai Pajak Ahli Pertama
Penilai Pajak Ahli Pertama.
Melakukan penilaian properti kriteria 1, penilaian bisnis kriteria 1, penyampaian pendapat berupa keterangan tertulis dalam rangka penyelesaian keberatan, pemberian keterangan dalam sidang banding, serta pemetaan melalui pengukuran atau pengkonversian peta.
Terlaksananya penilaian properti kriteria 1, penilaian bisnis kriteria 1, penyampaian pendapat berupa keterangan tertulis dalam rangka penyelesaian keberatan, pemberian keterangan dalam sidang banding, serta pemetaan melalui pengukuran atau pengkonversian peta secara profesional, efektif dan efisien.
NO. URAIAN TUGAS HASIL KERJA 4.1. Menyiapkan bahan kegiatan Rencana kerja pemetaan, pemetaan. usulan penugasan, lembar hasil pengecekan alat ukur, kerangka peta jalur pengukuran. 4.2. Melakukan pemetaan dengan Peta hasil pengukuran cara pengukuran teresterial teresterial dengan alat Global dengan alat Global Positioning Positioning System (GPS) atau System (GPS) atau alat ukur alat ukur lain. lain. 4.3. Melakukan pemetaan dengan Peta hasil pengukuran cara pengukuran dengan dengan bantuan data bantuan data penginderaan penginderaan jauh. iauh. 4.4. Melakukan pemetaan dengan Peta hasil pengkonversian cara pengkonversian peta. peta. 4.5. Membuat laporan hasil Laporan hasil pemetaan. pemetaan. 4.6. Menyiapkan bahan kegiatan Daftar dokumen bahan penilaian properti kriteria 1. kegiatan penilaian properti kriteria 1. www.jdih.kemenkeu.go.id NO. URAIAN TUGAS HASIL KERJA 4.7. Melakukan pengumpulan Data objek pajak dan data objek dan data pendukung lainnya untuk pendukung untuk penilaian penilaian properti kriteria 1. properti kriteria 1. 4.8. Melakukan analisis data Kertas kerja analisis objek dan data pendukung penilaian properti kriteria 1. penilaian properti kriteria 1. 4.9. Melakukan penilaian dengan Kertas kerja penilaian menerapkan pendekatan properti kriteria 1. penilaian yang sesuai dengan objek penilaian properti kriteria 1. 4.10. Melakukan rekonsiliasi nilai Kertas kerja rekonsiliasi dari penerapan pendekatan penilaian properti kriteria 1. penilaian yang digunakan untuk properti kriteria 1. 4.11. Menyusun laporan hasil Laporan hasil penilaian penilaian properti kriteria 1. properti kriteria 1. 4.12. Menyiapkan bahan kegiatan Daftar dokumen bahan penilaian bisnis kriteria 1. kegiatan penilaian bisnis kriteria 1. 4.13. Melakukan pengumpulan Data objek pajak dan data objek dan data pendukung lainnya untuk pendukung penilaian bisnis penilaian bisnis kriteria 1. kriteria 1. 4.14. Melakukan analisis data Kertas kerja analisis objek dan data pendukung penilaian bisnis kriteria 1. penilaian bisnis kriteria 1. 4.15. Melakukan penilaian dengan Kertas kerj a penilaian bisnis menerapkan pendekatan kriteria 1. penilaian yang sesuai dengan objek penilaian bisnis kriteria 1. 4.16. Melakukan rekonsiliasi nilai Kertas kerja rekonsiliasi dari penerapan pendekatan penilaian bisnis kriteria 1. penilaian yang digunakan untuk penilaian bisnis kriteria 1. 4.17. Menyusun laporan hasil Laporan hasil penilaian penilaian bisnis kriteria 1. bisnis kriteria 1. 4.18. Menyiapkan bahan dalam Berkas objek pajak untuk rangka memberikan bahan keterangan tertulis. keterangan tertulis. 4.19. Melakukan analisis dan Hasil analisis dan/atau menyusun keterangan keterangan tertulis. tertulis. 4.20. Memberikan penjelasan atas Risalah penjelasan atas keterangan tertulis. keterangan tertulis. www.jdih.kemenkeu.go.id NO. URAIAN TUGAS HASIL KERJA 4.21. Memberikan keterangan Laporan sidang Banding. dalam sidang banding. 4.22. Melaksanakan tugas lainnya Laporan/ naskah dinas sesuai arahan p1mpman tindak lanjut penugasan dan dalam lingkup tugas dan arahan pimpinan. fungsi.
5.1. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak. 5.2. Rencana Kerja Tahunan kegiatan penilaian dan pemetaan. 5.3. Surat permintaan bantuan yang berkaitan dengan penilaian objek penilaian properti kriteria 1, penilaian bisnis kriteria 1, penyampaian pendapat berupa keterangan tertulis dalam rangka penyelesaian keberatan, pemberian keterangan dalam sidang banding, serta pemetaan melalui pengukuran atau pengkonversian peta. 5.4. Surat permintaan asistensi yang berkaitan dengan penilaian objek penilaian properti kriteria 1, penilaian bisnis kriteria 1, penyampaian pendapat berupa keterangan tertulis dalam rangka penyelesaian keberatan, pemberian keterangan dalam sidang banding, serta pemetaan melalui pengukuran atau pengkonversian peta. 5.5. Data dan informasi yang berkenaan dengan objek penilaian properti kriteria 1, penilaian bisnis kriteria 1, penyampaian pendapat berupa keterangan tertulis dalam rangka penyelesaian keberatan, pemberian keterangan dalam sidang banding, serta pemetaan melalui pengukuran atau pengkonversian peta. 5.6. Bahan-bahan lain yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Penilai Pajak Pertama.
6.1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953). 6.2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893). www.jdih.kemenkeu.go.id 6.3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069). 6.4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569). 6.5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Objek Pajak dan Subjek Pajak atau Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (~erita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2009). 6.6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penelitian Pajak Bumi dan Bangunan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2015). 6.7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1961) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1356). 6.8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745). 6.9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penilai Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 287). 6.10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 ten tang Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 288). www.jdih.kemenkeu.go.id 6.11. Peraturan lainnya yang berkaitan dengan penilaian. 6.12. Standar Penilaian Indonesia (SPI). 6.13. Alat pengukur digital clan manual. 6.14. Sistem Pemosisi Global (Global Positioning System/GPS).
6.16. Alat pendukung penilaian lainnya.
NO. WEWENANG TANGGUNG JAWAB 7.1. Menandatangani laporan Kebenaran .. laporanlSl penilaian. penilaian. 7.2. Mengajukan usul, saran, dan Kebenaran usul, saran, dan pendapat yang berkaitan pendapat yang berkaitan dengan penilaian kepada dengan penilaian kepada pim pimpinan unit. pin an unit. 7.3. Meminta data/ informasi yang Kebenaran data/ informasi diperlukan dalam rangka yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan rangka mendukung tugas. pelaksanaan tugas.
Objek penilaian terdiri dari:
8.1.1.1.2. Tanah kosong untuk pertanian yang dimiliki / dikuasai / dimanfaatkan oleh orang pribadi. 8.1.1.1.3. 1 (satu) unit apartemen, rumah tinggal, rumah toko, rumah kantor, atau kios. 8.1.1.1.4. 1 (satu) unit peralatan clan perlengkapan bangunan yang merupakan bagian yang terikat pada apartemen, rumah tinggal, rumah toko, rumah kantor, atau kios. 8.1.1.1.5. 1 (satu) unit mesin individual yang digunakan pada apartemen, rumah tinggal, rumah toko, atau rumah kantor. 8.1.1.1.6. 1 (satu) unit alat transportasi dengan klasifikasi mo bil penumpang, mobil beban clan sepeda motor, yang bukan merupakan suatu armada angkutan. www.jdih.kemenkeu.go.id 9. 8.1.2. Penilaian Bisnis 8.1.2.1. Kriteria 1 8.1.2.1.1. Surat berharga termasuk derivasinya pada perusahaan terbuka. 8.1.2.1.2. Hak dan kewajiban perusahaan. 8.1.2.1.3. Kerugian ekonomis yang diakibatkan oleh suatu kegiatan atau peristiwa tertentu untuk mendukung berbagai tindakan korporasi a tau atas transaksi material. 8.1.2.1.4. Opini kewajaran. 8.1.2 .1. 5. Instrumen keuangan pada perusahaan terbuka. 8.1.3. Menyampaikan pendapat berupa keterangan tertulis dalam rangka penyelesaian keberatan. 8.1.4. Memberikan keterangan dalam sidang banding.
HUBUNGAN KERJA: 9 .1. Pimpinan unit dalam hal menerima penugasan, petunjuk, pengarahan dan mengajukan usul, saran, dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 9.2. Para pejabat struktural, pejabat fungsional lainnya dan 9.3. 9.4. 9.5. pelaksana di unit kerja dalam hal koordinasi dan pelaksanaan tugas. Tim Penilai Kinerja Instansi dalam hal penetapan angka kredit. Pemohon penilaian dalam hal pelayanan di bidang penilaian. Wajib Pajak dalam hal pelaksanaan tugas. Instansi, Lembaga, Asosiasi dan Pihak Lain dalam hal koordinasi dan pelaksanaan tugas.
10.1. Objek penilaian selalu berkembang dan dinamis sehingga dibutuhkan pengetahuan yang mutakhir akan suatu nilai objek. 10.2. Analisis laporan keuangan atas objek penilaian tidak selalu dapat langsung menghasilkan potensi perpajakan, masih harus le bih detail dalam menelusuri manfaat dari nilai yang dihasilkan, sehingga perlu pengetahuan khusus dan memadai ten tang analisis laporan keuangan, penilaian dan aturan perpajakan secara spesifik atas industri/bisnis yang dinilai. 10.3. Penolakan Wajib Pajak untuk memberikan data dan/atau informasi yang berkaitan dengan penilaian dan pemetaan yang lengkap dan valid, sehingga dibutuhkan data/ informasi dari pihak ketiga untuk proses validasi. www.jdih.kemenkeu.go.id
11.1. Lokasi Kerja: Di dalam ruangan. 11.2. Suhu: - 11.3. Udara: - 11.4. Luas Ruangan: - 11.5. Letak: - 11.6. Penerangan: - 11.7. Suara: - 11.8. Keadaan Tempat Kerja: - 11.9. Getaran: -
Risiko keselamatan dalam melakukan penilaian dan/ atau pemetaan di lapangan.
13.1. Keterampilan Kerja: Tidak ada. 13.2. Bakat Kerja: 13.2.1. Intelegensia (G). 13.2.2. Bakat Ketelitian (Q). 13.3. Temperamen Kerja: 13.3.1. Dealing with People (DEPL). 13.3.2. Repetitive and Continuous (REPCON). 13.4. Minat Kerja: 13 .4. 1. Konvensional. 13.4.2. Sosial. 13.5. Upaya Fisik: 13.5.1. Duduk. 13.5.2. Berbicara.
13.7.1. Mengkoordinasi Data (Dl). 13.7.2. Menerima Instruksi (08).
14.1. Pangkat/Golongan Ruang: Penata Muda/III/a. 14.2. Pendidikan Formal: Sarjana/Diploma IV bidang penilaian, ekonomi, keuangan, teknik, hukum, sains, administrasi, geografi atau bidang lainnya sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina. 14.3. Pendidikan dan Pelatihan: 14.3.1. Pelatihan Dasar Fungsional Penilai. 14.3.2. Pelatihan Dasar Penilaian Bisnis. 14.3.3. Pelatihan Ahli Fungsional Penilai dalam hal pengangkatan dari tingkat keterampilan.
14.4 1. Berstatus PNS. 14.4 2. Memiliki integritas dan moralitas yang baik. 14.4 3. Sehatjasmani dan rohani. 14.4 4. Mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural. www.jdih.kemenkeu.go.id 14.4 5. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang penilaian paling kurang 2 (dua) tahun, dalam hal pengangkatan perpindahan dari jabatan lain atau melalui penyesuaian (inpassing) ke dalam Jabatan Fungsional Penilai Pajak. 14.4 6. Nilai kinerja: 14.4.6.1. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir, dalam hal pengangkatan pertama ke dalam J abatan Fungsional Penilai Pajak. 14.4.6.2. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir, dalam hal pengangkatan perpindahan dari jabatan lain/ melalui penyesuaian (in passing)/ melalui promosi ke dalam Jabatan Fungsional Penilai Pajak. 14.4.6.3. Usia paling tinggi: 53 (lima puluh tiga) tahun, dalam hal pengangkatan perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Penilai Pajak.
Penilaian properti kriteria 1, penilaian bisnis kriteria 1, penyampaian pendapat berupa keterangan tertulis yang akuntabel.
DINI KUSUMAWATI www.jdih.kemenkeu.go.id C. Contoh Uraian Jabatan bagi Jabatan Pimpinan pada Unit Organisasi non Eselon LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG URAIAN JABATAN BAGI JABATAN PIMPINAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN MENTER! KE!JANGAN Uraian Jabatan bagi Direktur Utama
Direktur Utama.
Melaksanakan pengelolaan dana abadi (endowment fund) pendidikan yang bersumber dari Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN), pendapatan investasi, dan/ atau sumber lain yang sah untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Penyantun, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Terwujudnya pengelolaan dana abadi (endowment fund) pendidikan yang bersumber dari Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN), pendapatan investasi, dan/ a tau sumber lain yang sah untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Penyantun, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mempersiapkan pemimpin masa depan serta mendorong inovasi bagi Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan.
NO. URAIAN TUGAS HASIL KERJA 4.1. Menetapkan Rencana Rencana Strategis, rencana Strategis (Renstra), rencana bisnis, rencana kerja dan bisnis, rencana kerja dan anggaran tahunan termasuk anggaran tahunan termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA- Kementerian/Lembaga (RKA- KL), Petunjuk Operasional KL), Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), dan Daftar Kegiatan (POK), dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Pengelola (DIPA) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Dana Pendidikan. www.jdih.kemenkeu.go.id NO. 4.2. 4.3. URAIAN TUGAS Mengarahkan pelaksanaan tugas di bidang akuntansi dan perbendaharaan di lingkungan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Mengarahkan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan organ1sas1, tata laksana, pengelolaan sumber daya manus1a, rumah tangga, urusan umum, dan pengelolaan teknologi informasi di lingkungan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. HASIL KERJA Laporan/dokumen/naskah dinas pelaksanaan tugas di bidang akuntansi dan perbendaharaan di lingkungan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Laporan/dokumen/naskah dinas pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan organ1sas1, tata laksana, pengelolaan sumber daya manusia, rumah tangga, urusan umum, dan pengelolaan teknologi informasi di lingkungan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. 4.4. Mengarahkan perumusan Rumusan kebijakan dan menetapkan kebijakan pengelolaan komunikasi dan pengelolaan komunikasi dan layanan informasi Lembaga layanan informasi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Pengelola Dana Pendidikan. 4.5. Mengarahkan perumusan Rumusan peraturan dan peraturan dan pertimbangan pertimbangan hukum dalam hukum dalam pelaksanaan pelaksanaan tugas dan fungsi tugas dan fungsi Lembaga Lembaga Pengelola Dana Pengelola Dana Pendidikan. Pendidikan. 4.6. Mengarahkan pelaksanaan Laporan/dokumen/naskah tugas di bidang pengelolaan dinas pelaksanaan tugas di 4.7. 4.8. kepatuhan internal dan bidang pengelolaan manaJemen risiko di kepatuhan internal dan lingkungan Lembaga manaJemen risiko di Pengelola Dana Pendidikan. lingkungan Lembaga Mengarahkan perumusan dan menetapkan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengelolaan dana, pengelolaan beasiswa, dan pendanaan riset. Mengarahkan perumusan dan menetapkan kebijakan terkait pengelolaan kerja sama dan pengembangan layanan pengelolaan dana, pengelolaan beasiswa dan pendanaan riset. Pengelola Dana Pendidikan. standar, norma,Rumusan pedoman, prosedur pengelolaan pengelolaan pendanaan riset. kriteria, dan di bidang dana, beasiswa, Rumusan kebijakan terkait pengelolaan kerj a sama dan pengembangan layanan pengelolaan dana, pengelolaan beasiswa, dan pendanaan riset. www.jdih.kemenkeu.go.id NO. URAIAN TUGAS 4.9. Mengarahkan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, inisiasi, analisis kelayakan dan pelaksanaan investasi dalam rangka pengelolaan dana abadi (endowment fund) pendidikan yang bersumber dari Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN), dan sumber lainnya. 4.10. Mengarahkan pelaksanaan tugas pengembangan portofolio investasi, pelaksanaan setelmen, monitoring, evaluasi, pelaporan investasi, dan pengelolaan pendapatan lainnya serta koordinasi pengelolaan a set dan setelmen di lingkungan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. 4.11. Mengarahkan perumusan dan menetapkan kebijakan terkait rekrutmen, seleksi dan pembekalan cal on penerima beasiswa. 4.12. Mengarahkan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan beasiswa meliputi administrasi penerbitan dokumen pendukung studi, monitoring, evaluasi, dan penyaluran beasiswa kepada penerima beasiswa. 4.13. Mengarahkan perumusan dan menetapkan kebijakan terkait pengelolaan alumni Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. 4.14. Menetapkan keputusan terhadap penerima beasiswa dan/ atau alumni Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang melakukan tindakan pelanggaran. HASIL KERJA Laporan/dokumen/naskah dinas pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, inisiasi, analisis kelayakan dan pelaksanaan investasi dalam rangka pengelolaan dana abadi {endowment fund) pendidikan yang bersumber dari Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN), dan sumber lainnya. Laporan/dokumen/naskah dinas pelaksanaan tugas pengembangan portofolio investasi, pelaksanaan setelmen, monitoring, evaluasi, pelaporan investasi, dan pengelolaan pendapatan lainnya serta koordinasi pengelolaan a set dan setelmen di lingkungan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Rumusan kebijakan terkait rekrutmen, seleksi, dan pembekalan calon penerima beasiswa. Laporan/dokumen/naskah dinas pelaksanaan tugas di bidang pelayanan beasiswa meliputi administrasi penerbitan dokumen pendukung studi, monitoring, evaluasi, dan penyaluran beasiswa kepada penerima beasiswa. Rumusan kebijakan terkait pengelolaan alumni Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Dokumen putusan terhadap penerima beasiswa dan/ atau alumni Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang melakukan tindakan pelanggaran. www.jdih.kemenkeu.go.id NO. URAIAN TUGAS HASIL KERJA 4.15. Mengarahkan perumusan Rumusan kebijakan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan tugas di bidang pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pendanaan perencanaan pendanaan riset, seleksi dan verifikasi riset, seleksi dan verifikasi proposal pendanaan riset. proposal pendanaan riset. 4.16. Mengarahkan pelaksanaan Laporan/dokumen/naskah tugas di bidang manaJemen dinas pelaksanaan tugas di pendanaan riset. bidang manaJemen pendanaan riset. 4.17. Mengarahkan perumusan Rumusan kebijakan terkait dan menetapkan kebijakan monitoring dan evaluasi terkait monitoring dan pendanaan riset serta hasil evaluasi pendanaan riset riset dari pendanaan serta hasil riset dari Lembaga Pengelola Dana pendanaan Lembaga Pendidikan. Pengelola Dana Pendidikan. 4.18. Mengarahkan pelaksanaan Laporan/dokumen/naskah pemeriksaan intern atas dinas hasil pemeriksaan pelaksanaan tugas Lembaga intern atas pelaksanaan Pengelola Dana Pendidikan. tugas Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. 4.19. Melaksanakan tugas lainnya Laporan/ naskah dinas sesuru arahan p1mp1nan tindak lanjut penugasan dan dalam lingkup tugas dan arahan pimpinan. fungsi.
5.1. Pengarahan dan Kebijakan Dewan Penyantun. 5.2. Pengarahan dan disposisi dari Menteri Keuangan.
5 .4. Dokumen perencanaan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan dan Kementerian Keuangan, yang meliputi antara lain Rencana Strategis, Peta Jalan (Roadmap), Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Bisnis Anggaran, Perjanjian Kinerja, serta Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. 5.5. Dokumen perencanaan kinerja dan evaluasi kinerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan dan Kementerian Keuangan, yang meliputi antara lain Indikator Kinerja Utama, Analisis Behan Kinerja, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. 5.6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. 5.7. Konsep rumusan kebijakan. 5.8. Pedoman Investasi (Investment Guidelines) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.
www.jdih.kemenkeu.go.id 5.10. Pedoman penilaian kelayakan investasi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. 5.11. Laporan keuangan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. 5.12. Laporan Kinerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. 5.13. Database Penerima Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. 5.14. Dokumen pelaksanaan transaksi pengembangan dana. 5.15. Hasil riset dan masukan analis/konsultan tentang pasar investasi. 5.16. Laporan kajian pengembangan instrumen investasi. 5.17. Notulen/risalah rapat dengan pihak-pihak terkait. 5.18. Naskah Dinas para Direktur, Kepala Satuan Pemeriksaan Intern, Kepala Divisi, dan Kepala Subdivisi. 5.19. Opini/rekomendasi penilai independen. 5.20. Usulan/proposal investasi. 5.21. Dokumen perjanjian investasi. 5.22. Hasil studi banding, kajian lembaga penelitian manaJemen dan kunjungan ke lembaga sejenis. 5.23. Data, informasi, referensi mengenai pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) beserta aspek- aspek yang terkait. 5.24. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pemeriksa fungsional dan auditor independen. 5.25. Surat Permintaan Pencairan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (D PPN) dari pihak ketiga. 5.26. Nata konfirmasi pembayaran Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) dan Surat Perintah Penempatan Dana. 5.27. Laporan Keuangan Tahun sebelumnya dan Tahun Berjalan.
6.1. Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN- P). 6.2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851). 6.3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286). 6.4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301). 6.5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355). www.jdih.kemenkeu.go.id 6.6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400). 6.7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61). 6.8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340). 6.9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149). 6.10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Dana Abadi Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 32). 6.11. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98). 6.12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Endowment Fund dan Dana Cadangan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 643). 6.13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 /PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 444). 6.14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18/KMK.05/2012 tentang Penetapan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan pada Kementerian Keuangan sebagai Irtstansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. 6.15. Keputusan Menteri. Keuangan Nomor 467 /KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. 6.16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 845/KMK.01/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan. 6.17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 940/KMK.09/2017 tentang Kerangka Kerja Penerapan Pengedalian Intern dan Pedoman Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan. 6.18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 522/KMK.05/2019 tentang Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. www.jdih.kemenkeu.go.id 6.19. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 879/KMK.01/2019 tentang Penunjukan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. 6.20. Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).
NO. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. WEWENANG TANGGUNG JAWAB Mengajukan rekomendasi Kebenaran atas rekomendasi kepada Menteri Keuangan kepada Menteri Keuangan melalui Sekretaris Jenderal melalui Sekretaris Jenderal mengenai pelaksanaan tugas. Menetapkan Peraturan / Keputusan / Surat Tugas/Surat Perintah/ Laporan/naskah dinas lainnya yang menjadi bidang tugas dan kewenangan. Mengangkat dan menetapkan pegawa1 profesional non Pegawai Negeri Sipil selain Direktur, Kepala Divisi, Kepala Satuan Pemeriksaan Intern, dan Kepala Subdivisi. Memberikan keputusan terkait pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, dan barang milik negara yang menjadi bidang tugas dan kewenangan. mengenai pelaksanaan tugas. Kebenaran penetapan Peraturan/Keputusan/Surat Tugas/Surat Perin tah / Lapo ran/ naskah dinas lainnya yang menjadi bidang tugas dan kewenangan. Kebenaran pengangkatan dan penetapan pegawa1 profesional non Pegawai Negeri Sipil selain Direktur, Kepala Divisi, Kepala Satuan Pemeriksaan Intern, dan Kepala Subdivisi. Ketepatan pengambilan keputusan terkait pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, dan barang milik negara yang menjadi bidang tugas dan kewenangan.
8.1. Akumulasi Dana Abadi Pendidikan, Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) dan/ atau dana abadi lainnya yang dikelola. 8.2. Jumlah transaksi dan program penyaluran dana, serta jumlah transaksi pengembangan dana. 8.3. Kementerian yang menjadi Dewan Penyantun Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. 8.4. Jumlah pegawai/pejabat yang dibawahi. 8.5. Jumlah penerima beasiswa dan alumni penerima beasiswa yang menjadi tanggung jawab. 8.6. Jumlah pendanaan riset dan hasil riset yang menjadi tanggung jawab. www.jdih.kemenkeu.go.id 8.7. Jumlah mitra kerja sama penempatan dana yang dikelola. 8.8. Jumlah Peraturan Direktur Utama dan/ atau Keputusan Direktur Utama yang dihasilkan. 8.9. Jumlah perguruan tinggi yang dilayani.
9.1. Menteri Keuangan melalui Sekretaris Jenderal dalam hal menerima tugas, petunjuk, arahan, dan saran, serta telaahan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi. 9.2. Dewan Penyantun Lembaga Pengelola Dana Pendidikan dalam hal memberikan arah dan kebijakan pengelolaan Dana Abadi Pendidikan. 9.3. Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Dana Pendidikan dalam hal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Badan Layanan Umum. 9.4. Sekretariat Jenderal dalam hal menerima tugas, petunjuk, arahan, dan saran, serta telaahan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi. 9.5. Kementerian/Lembaga terkait dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas. 9.6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat terkait dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas. 9.7. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal kerja sama penyaluran beasiswa dan pendanaan riset. 9.8. Bank Umum/Mitra Kerja dalam hal kerja sama pengelolaan dana/ investasi. 9.9. Lembaga/Konsultan dalam hal konsultasi kerjasama pelaksanaan tugas. 9.10. Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan Luar Negeri dalam hal kerja sama penyaluran beasiswa dan pendanaan riset. 9.11. Kedutaan Besar Negara sahabat dalam hal kerja sama penyaluran beasiswa dan pendanaan riset. 9.12. Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri dalam hal kerja sama penyaluran beasiswa dan pendanaan riset. 9.13. Stakeholders dalam hal koordinasi dan implementasi operasional pengelolaan lembaga.
10.1. Tidak sinkronnya perencanaan penyaluran beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan dengan perencanaan penyaluran beasiswa kementerian dan/ atau lembaga, sehingga dibutuhkan peningkatan koordinasi dan integrasi data antar kementerian dan lembaga serta kematangan perencanaan yang disusun oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. 10.2. Terjadinya pendanaan ganda (double funding) yang menimbulkan risiko kerugian negara karena belum adanya data riset yang terintegrasi secara nasional sehingga dibutuhkan koordinasi yang intens dengan kementerian atau lembaga pendanaan riset serta penajaman verifikasi data calon penerima dana riset. www.jdih.kemenkeu.go.id
11.1. Lokasi Kerja: Di dalam ruangan. 11.2. Suhu: - 11.3. Udara: - 11.4. Luas Ruangan: - 11.5. Letak: - 11.6. Penerangan: - 11.7. Suara: - 11.8. Keadaan Tempat Kerja: - 11.9. Getaran: -
12.1. Risiko hukum dalam hal risiko gugatan hukum dari pihak- pihak yang merasa dirugikan dalam pelaksanaan tugas. 12.2. Risiko finansial dalam hal kerugian negara yang mungkin timbul dari proses penempatan dana investasi.
13.1. Keterampilan Kerja: Tidak ada. 13.2. Bakat Kerja: 13.2.1. Intelegensia (G) 13.2.2. Bakat Verbal (V) 13.3. Temperamen Kerja: 13.3.1. Directing Control Planning (DCP). 13.3.2. Measurable and Verifiable Creteria (MVC). 13.4. Minat Kerja: 13.4.1. Realistik. 13.4.2. Sosial. 13.5. Upaya Fisik: 13.5.1. Duduk. 13.5.2. Berbicara.
13.6.1. Berunding (01). 13.6.2. Mempengaruhi (05).
14.1. Pangkat/Golongan Ruang: Pembina Utama Madya/IV/d (bagi PNS). 14.2. Pendidikan Formal: Sarjana/Diploma IV. 14.3. Pendidikan dan Pelatihan:
14.3.2. Leadership Skill. 14.3.3. Pengelolaan Keuangan. 14.4. Kualifikasi lainnya: Pernah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan/ atau Jabatan Fungsional jenjang ahli utama paling singkat 2 (dua) tahun. www.jdih.kemenkeu.go.id
Pengelolaan dana abadi (endowment fund) pendidikan yang bersumber dari Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN), pendapatan investasi, dan/ atau sumber lain yang sah yang akuntabel.
KEPALA &TUAN PEMERIKSAAN ---- lNTERN Dl~KTIJR KEUANGAN DAN . DI~l{'tUR. INVES!'Ml UMUM a.n. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPALA BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANMN SEKRETARIAT JENDERAL, ttd. DINI KUSUMAWATI www.jdih.kemenkeu.go.id D. Contoh Uraian Jabatan bagi Jabatan Pelaksana
1.1. Pengelola Program dan Evaluasi Senior. 1.2. Pengelola Program dan Evaluasi Junior.
Melakukan pengelolaan dan pentabulasian data atas bahan penyusunan standardisasi dan pembakuan metode, serta penyiapan kegiatan pelaksanaan pengembangan dan pengendalian mutu pengujian barang secara laboratoris dan/ atau identifikasi barang.
NO. URAIAN TUGAS HASIL KERJA 3.1. Melakukan pengolahan d'an Hasil olahan / tabulasi data pen tabulasian data dan dan bahan mengacu pada bahan mengacu pada uraian ura1an tugas atasan tugas atasan langsung. langsung. 3.2. Melaksanakan tugas lain Laporan/naskah dinas sesuai arahan pimpinan. tindak lanjut arahan pimpinan.
NO. WEWENANG TANGGUNG JAWAB 4.1. Mengajukan rekomendasi Ke benaran rekomendasi yang kepada Kepala Seksi Program dfajukan. dan Evaluasi. 4.2. Menyampaikan hasil Kebenaran hasil olahan / tabulasi data yang pengolahan / tabulasi data berkaitan dengan tugas dan yang dibuat berkaitan dengan fungsi Seksi Program dan tugas dan fungsi Seksi Evaluasi. Program dan Evaluasi.
5.1. Kepala Seksi Program dan Evaluasi dalam hal menerima tugas, pengarahan dan mengajukan saran, pendapat dan telaahan mengenai pelaksanaan tugas Seksi Program dan Evaluasi. www.jdih.kemenkeu.go.id 5.2. Para pegawai lain di lingkungan Balai Laboratorium Bea dan Cukai dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas. 5.3. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
6.1. Keterampilan Kerja: Menguasai peraturan di bidang Kepabeanan dan Cukai. 6.2. Bakat Kerja: 6.2.1. Intelegensia (G). 6.2.2. Bakat Ketelitian (Q). 6.3. Temperamen Kerja: 6.3.1. Dealing with People (DEPL). 6.3.2. Repetitive and Continuous (REPCON). 6.4. Minat Kerja: 6.4.1. Konvensional. 6.4.2. Sosial. 6.5. Upaya Fisik: 6.5.1. Duduk. 6.5.2. Berbicara.
6.6.1. Mengkoordinasi Data (D 1). 6.6.2. Menerima Instruksi (08).
7 .1. Pangkat/ Golongan Ruang: 7.1.1. Pengelola Program dan Evaluasi Senior: Penata Muda III/ a. 7.1.2. Pengelola Program dan Evaluasi Junior: Pengatur Tk.I II/d. 7.2. Pendidikan Formal: 7.2.1. Pengelola Program dan Evaluasi Senior: Diploma III. 7.2.2. Pengelola Program dan Evaluasi Junior: Diploma III. 7.3. Pendidikan dan Pelatihan: Diklat Teknis Substantif Dasar (DTSD) Kepabeanan dan Cukai. 7.4. Kualifikasi lainnya: Tidak ada.
DINI KUSUMAWATI www.jdih.kemenkeu.go.id
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG URAIAN JABATAN BAGI JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN BADAN KEBIJAKAN FISKAL .MENTER! KEUANGAN Uraian Jabatan bagi Pengolah Data Pendapatan Negara Senior dan Pengolah Data Pendapatan Negara Junior pada Subbidang Manajemen Pengetahuan I
1.1. Pengolah Data Pendapatan Negara Senior. 1.2. Pengolah Data Pendapatan Negara Junior.
Membantu melakukan penyiapan bahan koordinasi dan perumusan rekomendasi, dan evaluasi kebijakan di pendapatan negara terkait subjek, objek, dan tarif. analisis, bidang
NO. 3.1. 3.2. URAIAN TUGAS HASIL KERJA Melakukan pengolahan dan Hasil olahan/tabulasi data pentabulasian data atas atas bahan: bahan: a. analisis dan perumusan
rekomendasi kebijakan; b. pemantauan dan evaluasi
kebijakan; di bidang pajak, kepabeanan, di bidang pajak, kepabeanan, cukai, dan kerja sama cukai, dan kerja sama perJanJian internasional perJanJian internasional terkait subjek, objek, dan terkait subjek, objek, dan tarif. tarif. Melakukan pengolahan dan Hasil olahan/tabulasi data pentabulasian data atas atas bahan: bahan:
www.jdih.kemenkeu.go.id NO. 3.3. 3.4. URAIAN TUGAS
dan
di bidang pajak, kepabeanan, cukai, dan kerj a sama perJanJ1an internasional di bidang paj ak dan kepabeanan. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data atas bahan:
Melakukan pengolahan dan pentabulasian data atas bahan kegiatan penelitian untuk mendukung pelaksanaan analisis dan evaluasi kebijakan pendapatan negara. HASIL KERJA
dan
di bidang pajak, kepabeanan, cukai, dan kerja sama perjanjian internasional di bidang pajak dan kepabeanan. Hasil olahan/tabulasi data atas bahan:
Hasil olahan/tabulasi data atas bahan kegiatan penelitian untuk mendukung pelaksanaan analisis dan evaluasi kebijakan pendapatan negara. www.jdih.kemenkeu.go.id NO. URAIAN TUGAS BASIL KERJA 3.5. Melakukan pengolahan dan Basil olahan/ tabulasi data pen tabulasian data atas atas bahan masukan bahan masukan penyusunan penyusunan Nota Keuangan Nota Keuangan (NK), (NK), Rancangan Anggaran Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), dan Laporan Negara (RAPBN), dan Lapo ran Semester, mengenai Semester, mengenai kebijakan pendapatan kebijakan pendapatan negara. negara. 3.6. Melaksanakan tugas lainnya La po ran/ naskah dinas sesuai arahan p1mpman tindak lanjut penugasan atau dalam lingkup tugas dan arahan pimpinan. fungsi.
NO. WEWENANG TANGGUNG JAWAB 4.1. Mengajukan usul, pendapat, Kebenaran usul, pendapat, saran, telaahan, dan saran, telaahan, dan pemecahan masalah kepada pemecahan masalah yang Analis Kebijakan dimana diajukan kepada Analis yang bersangkutan Kebijakan dimana yang ditugaskan untuk membantu bersangkutan ditugaskan sesuai dengan surat tugas. untuk membantu sesuai dengan surat tugas. 4.2. Meminta data/ informasi Kebenaran atas data-data terkait pelaksanaan tugas yang disajikan dalam laporan dan fungsi kepada yang terkait dengan tugas unit/ pihak terkait. dan fungsi.
5.1. Kepala Subbidang Manajemen Pengetahuan I selaku atasan langsung, dalam hal penilaian kinerj a. 5.2. Analis Kebijakan dimana yang bersangkutan ditugaskan untuk membantu sesuai dengan surat tugas, dalam hal menerima tugas, serta mengajukan usul, pendapat, saran, telaahan, dan pemecahan masalah mengenai pelaksanaan tugas.
5.4. Pihak lain yang terkait dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas.
6.1. Keterampilan Kerja: Tidak ada. 6.2. Bakat Kerja: 6.2.1. Intelegensia (G). 6.2.2. Bakat Ketelitian (Q). 6.3. Temperamen Kerja: 6.3.1. Dealing with People (DEPL). 6.3.2. Repetitive and Continuous (REPCON). www.jdih.kemenkeu.go.id 6.4. Minat Kerja: 6 .4. 1. Konvensional. 6.4.2. Sosial.
6.5.1. Duduk. 6.5.2. Berbicara. 6.6. Fungsi Pekerjaan: 6.6.1. Mengkoordinasi Data (Dl). 6.6.2. Menerima Instruksi (08).
7 .1. Pangkat/ Golongan Ruang: 7 .1.1. Pengolah Data Pendapatan Negara Senior: Penata Muda/IIIa. 7.1.2. Pengolah Data Pendapatan Negara Junior: Pengatur Tingkat I/Ild. 7.2. Pendidikan Formal: 7.2.1. Pengolah Data Pendapatan Negara Senior: Penata Muda/IIIa. 7.2.2. Pengolah Data Pendapatan Negara Junior: Pengatur Tingkat I/IId. 7.3. Pendidikan dan Pelatihan: Tidak ada. 7.4. Kualifikasi lainnya: Tidak ada.
DINI KUSUMAWATI www.jdih.kemenkeu.go.id
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG URAIAN JABATAN BAGI JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL MENTERIKEUANGAN REPUBI,IK INDONESIA Uraian Jabatan bagi Penata Usaha Senior, Penata Usaha Junior, dan Penata Usaha Pemula di lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal
1.1. Penata Usaha Senior. 1.2. Penata Usaha Junior. 1.3. Penata Usaha Pemula.
Melakukan kegiatan penatausahaan naskah dinas serta kegiatan lain yang merupakan unsur penunjang pada Sekretariat Inspektorat Jenderal.
NO. URAIAN TUGAS HASIL KERJA 3.1. Mengelola persuratan, Hasil pengelolaan melakukan penatausahaan persuratan, konsep berkas dan dokumen, lapo ran/ naskah dinas mendistribusikan naskah penatausahaan berkas dan dinas, mengarsipkan naskah dokumen, catatan distribusi dinas, dan melakukan naskah dinas, catatan kegiatan penyusunan pengars1pan naskah dinas informasi rencana dan konsep rencana kerja/ agenda kegiatan di kerja/ agenda kegiatan di lingkungan Sekretariat lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal. Inspektorat Jenderal. 3.2. Melakukan tugas lain sesuai Laporan/ naskah dinas arahan pimpinan. tindak lanjut arahan pimpinan.
NO. WEWENANG TANGGUNG JAWAB 4.1. Mengajukan usul, saran, dan Kebenaran usul, saran dan pendapat kepada atasan pendapat kepada atasan langsung. langsung. 4.2. Meminta data/ informasi Kebenaran data yang terkait pelaksanaan tugas disajikan dalam laporan yang dan fungsi kepada terkait dengan pelaksanaan unit/ pihak terkait. tugas dan fungsi. www.jdih.kemenkeu.go.id
5.1. Para Kepala Subbagian di lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam rangka menerima tugas, petunjuk, pengarahan dan mengajukan usul, saran, pendapat dan telaahan pemecahan masalah mengenai pelaksanaan tugas. 5.2. Para pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal dalam rangka koordinasi pelaksanan tugas. 5.3. Pihak lain yang terkait dalam rangka pelaksanaan tugas.
6.1. Keterampilan Kerja: Tidak ada. 6.2. Bakat Kerja: 6.2.1. Intelegensia (G). 6.2.2. Bakat Ketelitian (Q). 6.3. Temperamen Kerja: 6.3.1. Dealing with People (DEPL). 6.3.2. Repetitive and Continuous (REPCON). 6.4. Minat Kerja: 6 .4 .1. Konvensional. 6 .4. 2. Sosial. 6.5. Upaya Fisik: 6.5.1. Duduk. 6.5.2. Berbicara. 6.6. Fungsi Pekerjaan:
6.6.2. Menerima Instruksi (08).
7 .1. Pangkat/ Golongan Ruang:
7.1.2. Penata Usaha Junior: Juru Tk. I/I/ d. 7.1.3. Penata Usaha Pemula: Juru/I/c 7.2. Pendidikan Formal: SMA/SMK. 7.3. Pendidikan dan Pelatihan:
7.3.2. Pelatihan Manajemen Risiko Kelas Reguler. 7.3.3. Pelatihan Tata Naskah Dinas. 7.3.4. Pelatihan Teknis Generik Bagian Organisasi dan Analisis Hasil Pengawasan. 7.4. Kualifikasi lainnya: Tidak ada. www.jdih.kemenkeu.go.id
DINI KUSUMAWATI MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b -----===:::::-..... SRI MULYANI INDRAWATI Kepala ~lP!:Jn--:-!#:J,tffi1n'A':IB:_ trasi Kementerian ~ ''(:) 001 www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)