Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.07/2019
- Nomor
- 130/PMK.07/2019
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 37
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa; 1j, bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efekt\vitas, dan akuntabilitas penganggaran, pengalokasian, penyaluran dan penatausahaan, pedoman penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi Dana Aloka'si Khusus Fisik, ·' · perlu rriengatur kembali ketentuan mengenai pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik;
menetapkan · Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik; .. www.jdih.kemenkeu.go.id .. Mengingat Menetapkan DISTRIBUSI II
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK.
BAB I
BAB II PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA PENGELOLAAN DAK FISIK Pasal 3
·'
f .• www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II
BAB II
'
www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II kern bali DAK Fisik kepada KPA _Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. ...., Pasa15
dan
f, .• www.jdih.kemenkeu.go.id .. DISTRIBUSI II
KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Khusus dan KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagaimana ·' ' difnaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c tidak bertanggung jawab atas penggunaan DAK Fisik oleh Pemerintah Daerah . . "-· f www.jdih.kemenkeu.go.id .. DISTRIBUSI II ., BABIII PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAK FISIK
Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembar1:gunan Nasional membahas arah kebijakan, prioritas nasional, dan sa:saran DAK Fisik.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, membahas dan menyepakati rancangan jenis/bidang/ subbidang DAK Fisik beserta penentuan daerah afirmasi dan daerah penugasan.
Pasal 9 1f, Tata cara pembahasan arah kebijakan, prioritas nasional, sasaran DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalafn Pasal 7 dan penyusunan rancangan jenisjbidangjsubbidang DAK Fisik se bagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ,, dilaksanakan 'sesuai dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.
DISTRIBUSI II (terms of references) kep~da · masing-masing Kementerian Negara/ Lembaga.
., -~ .
c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keu~ngan dan Kementerl.an Perencanaan Pembangunan Nasional.
(1f Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku PPA BUN Pengelolaan TKDD menyusun Indikasi Kebutuhan DAK Fisik dengan mempertimbangkan kerangka acuan kerja (terms of references) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) . ...... f .• www.jdih.kemenkeu.go.id .. DISTRIBUSI II
~ .. .
.< (2T Perencanaan Pembangunan Nasional dan K~menterian Negara/Lembaga membahas dan menentukan mekanisme penyampaian usulan DAK Fisik paling lambat bulan April. Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan mengenai mekanisme penyampaian· usulan DAK Fisik kepada Kepala Daerah. f .. www.jdih.kemenkeu.go.id .. DISTRIBUSI II
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Negara/Lembaga.
.• www.jdih.kemenkeu.go.id .. DISTRIBUSI II \ .
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)