DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.07/2019

Nomor: 130/PMK.07/2019
Tahun: 2019
Ditetapkan: 13 September 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 , tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07 /2018 tentang Perubahan Ketiga b. atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa; 1j, bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efekt\vitas, dan akuntabilitas penganggaran, pengalokasian, penyaluran dan penatausahaan, pedoman penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi Dana Aloka'si Khusus Fisik, ·' · perlu rriengatur kembali ketentuan mengenai pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan · Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik; .. www.jdih.kemenkeu.go.id .. Mengingat Menetapkan DISTRIBUSI II

1.Peraturan Pemerintah Nomor 55_ T8:hun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
2.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cata Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia ~ ·- . Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1

Pasal 2

(1)Jenis DAK Fisik terdiri atas:
1. a.DAK Fisik Reguler;
2. b.DAK Fisik Penugasan;
3. c.DAK Fisik Afirmasi; dan/ a tau
4. d.jenis DAK Fisik lain yang ditetapkan dalam Undang- Undang mengenai APBN.
(2)DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bidang-bidang yang ditetapkan dalam UI?-dang- Undang mengenai APBN.
(1)Dalam rangka pengelolaan DAK Fisik, Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran BUN Pengelolaan TKDD menetapkan: ·'
1. a.Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai (! Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD; ·t
2. b.Direktur Dana Transfer Khusus sebagai" KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Khusus;
3. c.Kepala KPPN sebagai KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa; dan
4. d.Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
(2)Kepala KPPN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c merupakan Kepala KPPN yang wilayah kerjanya me1iputi provinsi/kabupatenjkota penerima alokasi DAK Fisik. f .• www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II
(3)Dalam hal KPA BUN Pengelolaan pana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud -..,pada ayat (1) huruf b berhalangan tetap, Menteri Keuangan menunjuk Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai pelaksana tugas KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Khusus.
(4)Dalam hal KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berhalangan tetap, Menteri Keuangan menunjuk Pejabat Eselon IV pada KPPN atau Pejabat Eselon III pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang menjadi pelaksana tugas Kepala KPPN sebagai pelaksana tugas KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB II

PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA PENGELOLAAN DAK FISIK Pasal 3

Pasal 4

(1)KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: '
1. a.mengajukan usulan Indikasi Kebutuhan DAK Fisik kepada Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD yang dilengkapi dengan dokumen pendukung;
2. b.menyusun RKA BUN DAK Fisik beserta dokumen pendukung yang berasal dari pihak terkait;
3. c.menyampaikan RKA BUN DAK Fisik beserta dokumen pendukung kepada Inspektora;t Jenderal I·" Kementerian Keuangan untuk direviu; ·(.
4. d.menandatangani RKA BUN DAK Fisik yang telah direviu oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan menyampaikannya kepada Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD;
5. e.menyusun DIPA Induk/DIPA Petikan BUN TKDD untuk DAK Fisik dan perubahannya berdasarkan Daftar Hasil Penelaahan Rencana Dana Pengeluaran · BUN TKDD untuk DAK Fisik dan perubahannya;
6. f.menyampaikan rekomendasi penyaluran dan pengenaan sanksi pemotongan, penundaan, penghentian penyaluran dan/ a tau penyaluran f .. www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II kern bali DAK Fisik kepada KPA _Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. ...., Pasa15
(1)KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. a.menetapkan Pejabat Pe:J;.nbuat Komitmen dan Pejabat Penanda tangan SPM;
2. b.melakukan verifikasi atas dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik;
3. c.melaksanakan penyaluran DAK Fisik;
4. d.menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penyaluran DAK Fisik kepada PPA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;
5. e.menatausahakan dan menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (outpu~ pelaksanaan DAK Fisik kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD melalui Koordinator KPA Penyahiran DAK Fisik dan Dana Desa;
6. f.menyusun dan menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan DAK Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Bendahara Umum Negara (SMART BUN) ·t,, sesuai dengan ketentuan peraturan rterundang- undangan;
7. g.menyusun dan menyampaikan laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. h.menyusun dan menyampaikan proyeksi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sampai dengan akhir 'tahun kepada Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. f, .• www.jdih.kemenkeu.go.id .. DISTRIBUSI II
(2)Penyaluran DAK Fisik sebagair?aD:a dimaksud pada ayat (1) huruf c menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jerrderal Perbendaharaan.
(3)Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. a.menyusun dan menyampaikan konsolidasi laporan realisasi penyaluran DAK, Fisik kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD;
2. b.menyusun dan menyampaikan rekapitulasi laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (outpu~ pelaksanaan DAK Fisik kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD;
3. c.menyusun dan menyampaikan konsolidasi laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran kepaq.a PPA BUN Pengelolaan TKDD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.menyelaraskan dan menyampaikan data transaksi serta bukti penyaluran elektronik kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD melalui sistem aplikasi terintegrasi; dan
5. e.menyusun proyeksi penyaluran DAK Fisik sampai dengan akhir tahun berdasarkan rekapitulasi laporan dari KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi Cash Planning Information Network (CPIN).

Pasal 6

KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Khusus dan KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagaimana ·' ' difnaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c tidak bertanggung jawab atas penggunaan DAK Fisik oleh Pemerintah Daerah . . "-· f www.jdih.kemenkeu.go.id .. DISTRIBUSI II ., BABIII PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAK FISIK

Pasal 7

Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembar1:gunan Nasional membahas arah kebijakan, prioritas nasional, dan sa:saran DAK Fisik.

Pasal 8

(1)Berdasarkan hasil pembahasan arah kebijakan, prioritas dan sasaran DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, membahas dan menyepakati rancangan jenis/bidang/ subbidang DAK Fisik beserta penentuan daerah afirmasi dan daerah penugasan.
(2)Penyusunan rancangan jenisjbidang/ subbidang DAK Fisik se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilakukan paling lambat bulan Februari atau setelah penetapan rancangan awal rencana kerja pemerintah yang dituangkan dalam dokumen hasil pembahasan per bidang/ subbidang. Pasal 9 1f, Tata cara pembahasan arah kebijakan, prioritas nasional, sasaran DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalafn Pasal 7 dan penyusunan rancangan jenisjbidangjsubbidang DAK Fisik se bagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ,, dilaksanakan 'sesuai dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 10

(1)Berdasarkan rancangan jenisjbidangjsubbidang DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Keihenterian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan meminta kerangka acuan kerja www.jdih.kemenkeu.go.id •. DISTRIBUSI II (terms of references) kep~da · masing-masing Kementerian Negara/ Lembaga.
(2)Kerangka acuan ' kerja (terms of references) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.arah kebijakanjenisjbidangjsubbidang DAK Fisik;
2. b.kriteria penilaian;
3. c.pengaturan kelembagaan; ., -~ .
4. d.rencana strategis jenisjbrdangjsubbidang DAK Fisik dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan yang berisi rencana kebutuhan dana dan rencana sasaran keluaran (outpu~, dengan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan jenis/bidang/ subbidang DAK Fisik 3 (tiga) tahun sebelumnya;
5. e.usulanjenisjbidangjsubbidang DAK Fisik;
6. f.ruang lingkup, sasaran, dan target m;:mfaat program dan/ atau kegiatan;
7. g.rincian kegiatan berupa nama kegiatan, target keluaran (outpu~ kegiatan, satuan biaya, dan lokasi kegiatan; dan
8. h.peta kondisi dan sebaran data teknis untuk masing- masing jenisjbidang/ subbidang dan/ atau kegiatan DAK Fisik yang diusulkan untuk menjadi prioritas nasional.
(3)Kementerian Negara/Lembaga menyampaikan ·' kerangka acuan kerja (terms ofreferences) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kementerian;Keuangan ,. c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keu~ngan dan Kementerl.an Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 11

(1f Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku PPA BUN Pengelolaan TKDD menyusun Indikasi Kebutuhan DAK Fisik dengan mempertimbangkan kerangka acuan kerja (terms of references) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) . ...... f .• www.jdih.kemenkeu.go.id .. DISTRIBUSI II

(2)Indikasi Kebutuhan DAK Fisik s~bagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktorat Jenderal Anggaran.
(3)Indikasi Kebutuhan DAK Fisik sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
1. a.arah kebijakan, prioritas, dan sasaran DAK Fisik; ~ .. .
2. b.perkiraan kebutuhan pendanaan atas rancangan jenisjbidangjsubbidang DAK Fisik; dan
3. c.perkiraan kebutuhan DAK Fisik dalam rangka pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) dan anggaran kesehatan sebesar 5% (lima persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Penyusunan dan penyampaian Indikasi Kebq.tuhan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengena1 tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi BA BUN dan pengesahan DIPA BUN.

Pasal 12

(1)Berdasarkan rancangan jenisjbidang/ subbidang DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Kementerian Keuangan c,.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bersama K~menterian !. .< (2T Perencanaan Pembangunan Nasional dan K~menterian Negara/Lembaga membahas dan menentukan mekanisme penyampaian usulan DAK Fisik paling lambat bulan April. Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan mengenai mekanisme penyampaian· usulan DAK Fisik kepada Kepala Daerah. f .. www.jdih.kemenkeu.go.id .. DISTRIBUSI II
(3)Surat pemberitahuan sebagaiii1.ar1a ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.jenis dan bidarig/ subbidang DAK Fisik yang dapat diusulkan;
2. b.kegiatan dari masing-masing bidang/ subbidang DAK Fisik; dan
3. c.batas waktu penyampaian usulan DAK Fisik.

Pasal 13

(1)Berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Kepala Daerah menyiapkan dan menyampaikan usulan DAK Fisik.
(2)Penyampaian usulan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sis tern informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi paling lambat bulan Juli.

Pasal 14

(1)Dalam hal usulan DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 belum memenuhi kebutuhan pencapaian prioritas nasional, batas waktu penyampa!an usulan DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) bagi daerah afirmasi dan/ atau daerah penugasan dapat diperpanjang sampai dengan paling lambat bulan Agustus,.
(2).< Perpanjangan batas waktu penyampaian U))Ulan DAK !t Fisik sebagaimana dimaksud ayat (1) di~ahas dan disepakati bersama antara Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Negara/Lembaga.
(3)Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan mengenai perpanjangan batas waktu penyampaian usulan DAK Fisik kepada Kepala Daerah afii'masi dan/ atau Kepala Daerah penugasan. .• www.jdih.kemenkeu.go.id .. DISTRIBUSI II \ .

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 , tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07 /2018 tentang Perubahan Ketiga b. atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa; 1j, bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efekt\vitas, dan akuntabilitas penganggaran, pengalokasian, penyaluran dan penatausahaan, pedoman penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi Dana Aloka'si Khusus Fisik, ·' · perlu rriengatur kembali ketentuan mengenai pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan · Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik; .. www.jdih.kemenkeu.go.id .. Mengingat Menetapkan DISTRIBUSI II

1.Peraturan Pemerintah Nomor 55_ T8:hun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
2.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cata Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia ~ ·- . Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1

Pasal 2

(1)Jenis DAK Fisik terdiri atas:
1. a.DAK Fisik Reguler;
2. b.DAK Fisik Penugasan;
3. c.DAK Fisik Afirmasi; dan/ a tau
4. d.jenis DAK Fisik lain yang ditetapkan dalam Undang- Undang mengenai APBN.
(2)DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bidang-bidang yang ditetapkan dalam UI?-dang- Undang mengenai APBN.
(1)Dalam rangka pengelolaan DAK Fisik, Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran BUN Pengelolaan TKDD menetapkan: ·'
1. a.Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai (! Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD; ·t
2. b.Direktur Dana Transfer Khusus sebagai" KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Khusus;
3. c.Kepala KPPN sebagai KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa; dan
4. d.Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
(2)Kepala KPPN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c merupakan Kepala KPPN yang wilayah kerjanya me1iputi provinsi/kabupatenjkota penerima alokasi DAK Fisik. f .• www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II
(3)Dalam hal KPA BUN Pengelolaan pana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud -..,pada ayat (1) huruf b berhalangan tetap, Menteri Keuangan menunjuk Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai pelaksana tugas KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Khusus.
(4)Dalam hal KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berhalangan tetap, Menteri Keuangan menunjuk Pejabat Eselon IV pada KPPN atau Pejabat Eselon III pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang menjadi pelaksana tugas Kepala KPPN sebagai pelaksana tugas KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB II

PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA PENGELOLAAN DAK FISIK Pasal 3

Pasal 4

(1)KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: '
1. a.mengajukan usulan Indikasi Kebutuhan DAK Fisik kepada Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD yang dilengkapi dengan dokumen pendukung;
2. b.menyusun RKA BUN DAK Fisik beserta dokumen pendukung yang berasal dari pihak terkait;
3. c.menyampaikan RKA BUN DAK Fisik beserta dokumen pendukung kepada Inspektora;t Jenderal I·" Kementerian Keuangan untuk direviu; ·(.
4. d.menandatangani RKA BUN DAK Fisik yang telah direviu oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan menyampaikannya kepada Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD;
5. e.menyusun DIPA Induk/DIPA Petikan BUN TKDD untuk DAK Fisik dan perubahannya berdasarkan Daftar Hasil Penelaahan Rencana Dana Pengeluaran · BUN TKDD untuk DAK Fisik dan perubahannya;
6. f.menyampaikan rekomendasi penyaluran dan pengenaan sanksi pemotongan, penundaan, penghentian penyaluran dan/ a tau penyaluran f .. www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II kern bali DAK Fisik kepada KPA _Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. ...., Pasa15
(1)KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. a.menetapkan Pejabat Pe:J;.nbuat Komitmen dan Pejabat Penanda tangan SPM;
2. b.melakukan verifikasi atas dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik;
3. c.melaksanakan penyaluran DAK Fisik;
4. d.menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penyaluran DAK Fisik kepada PPA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;
5. e.menatausahakan dan menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (outpu~ pelaksanaan DAK Fisik kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD melalui Koordinator KPA Penyahiran DAK Fisik dan Dana Desa;
6. f.menyusun dan menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan DAK Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Bendahara Umum Negara (SMART BUN) ·t,, sesuai dengan ketentuan peraturan rterundang- undangan;
7. g.menyusun dan menyampaikan laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. h.menyusun dan menyampaikan proyeksi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sampai dengan akhir 'tahun kepada Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. f, .• www.jdih.kemenkeu.go.id .. DISTRIBUSI II
(2)Penyaluran DAK Fisik sebagair?aD:a dimaksud pada ayat (1) huruf c menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jerrderal Perbendaharaan.
(3)Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. a.menyusun dan menyampaikan konsolidasi laporan realisasi penyaluran DAK, Fisik kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD;
2. b.menyusun dan menyampaikan rekapitulasi laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (outpu~ pelaksanaan DAK Fisik kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD;
3. c.menyusun dan menyampaikan konsolidasi laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran kepaq.a PPA BUN Pengelolaan TKDD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.menyelaraskan dan menyampaikan data transaksi serta bukti penyaluran elektronik kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD melalui sistem aplikasi terintegrasi; dan
5. e.menyusun proyeksi penyaluran DAK Fisik sampai dengan akhir tahun berdasarkan rekapitulasi laporan dari KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi Cash Planning Information Network (CPIN).

Pasal 6

Pasal 7

Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembar1:gunan Nasional membahas arah kebijakan, prioritas nasional, dan sa:saran DAK Fisik.

Pasal 8

(1)Berdasarkan hasil pembahasan arah kebijakan, prioritas dan sasaran DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, membahas dan menyepakati rancangan jenis/bidang/ subbidang DAK Fisik beserta penentuan daerah afirmasi dan daerah penugasan.
(2)Penyusunan rancangan jenisjbidang/ subbidang DAK Fisik se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilakukan paling lambat bulan Februari atau setelah penetapan rancangan awal rencana kerja pemerintah yang dituangkan dalam dokumen hasil pembahasan per bidang/ subbidang. Pasal 9 1f, Tata cara pembahasan arah kebijakan, prioritas nasional, sasaran DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalafn Pasal 7 dan penyusunan rancangan jenisjbidangjsubbidang DAK Fisik se bagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ,, dilaksanakan 'sesuai dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 10

(1)Berdasarkan rancangan jenisjbidangjsubbidang DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Keihenterian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan meminta kerangka acuan kerja www.jdih.kemenkeu.go.id •. DISTRIBUSI II (terms of references) kep~da · masing-masing Kementerian Negara/ Lembaga.
(2)Kerangka acuan ' kerja (terms of references) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.arah kebijakanjenisjbidangjsubbidang DAK Fisik;
2. b.kriteria penilaian;
3. c.pengaturan kelembagaan; ., -~ .
4. d.rencana strategis jenisjbrdangjsubbidang DAK Fisik dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan yang berisi rencana kebutuhan dana dan rencana sasaran keluaran (outpu~, dengan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan jenis/bidang/ subbidang DAK Fisik 3 (tiga) tahun sebelumnya;
5. e.usulanjenisjbidangjsubbidang DAK Fisik;
6. f.ruang lingkup, sasaran, dan target m;:mfaat program dan/ atau kegiatan;
7. g.rincian kegiatan berupa nama kegiatan, target keluaran (outpu~ kegiatan, satuan biaya, dan lokasi kegiatan; dan
8. h.peta kondisi dan sebaran data teknis untuk masing- masing jenisjbidang/ subbidang dan/ atau kegiatan DAK Fisik yang diusulkan untuk menjadi prioritas nasional.
(3)Kementerian Negara/Lembaga menyampaikan ·' kerangka acuan kerja (terms ofreferences) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kementerian;Keuangan ,. c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keu~ngan dan Kementerl.an Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 11

(2)Indikasi Kebutuhan DAK Fisik s~bagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktorat Jenderal Anggaran.
(3)Indikasi Kebutuhan DAK Fisik sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
1. a.arah kebijakan, prioritas, dan sasaran DAK Fisik; ~ .. .
2. b.perkiraan kebutuhan pendanaan atas rancangan jenisjbidangjsubbidang DAK Fisik; dan
3. c.perkiraan kebutuhan DAK Fisik dalam rangka pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) dan anggaran kesehatan sebesar 5% (lima persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Penyusunan dan penyampaian Indikasi Kebq.tuhan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengena1 tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi BA BUN dan pengesahan DIPA BUN.

Pasal 12

(1)Berdasarkan rancangan jenisjbidang/ subbidang DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Kementerian Keuangan c,.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bersama K~menterian !. .< (2T Perencanaan Pembangunan Nasional dan K~menterian Negara/Lembaga membahas dan menentukan mekanisme penyampaian usulan DAK Fisik paling lambat bulan April. Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan mengenai mekanisme penyampaian· usulan DAK Fisik kepada Kepala Daerah. f .. www.jdih.kemenkeu.go.id .. DISTRIBUSI II
(3)Surat pemberitahuan sebagaiii1.ar1a ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.jenis dan bidarig/ subbidang DAK Fisik yang dapat diusulkan;
2. b.kegiatan dari masing-masing bidang/ subbidang DAK Fisik; dan
3. c.batas waktu penyampaian usulan DAK Fisik.

Pasal 13

(1)Berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Kepala Daerah menyiapkan dan menyampaikan usulan DAK Fisik.
(2)Penyampaian usulan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sis tern informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi paling lambat bulan Juli.

Pasal 14

(1)Dalam hal usulan DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 belum memenuhi kebutuhan pencapaian prioritas nasional, batas waktu penyampa!an usulan DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) bagi daerah afirmasi dan/ atau daerah penugasan dapat diperpanjang sampai dengan paling lambat bulan Agustus,.
(2).< Perpanjangan batas waktu penyampaian U))Ulan DAK !t Fisik sebagaimana dimaksud ayat (1) di~ahas dan disepakati bersama antara Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Negara/Lembaga.
(3)Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan mengenai perpanjangan batas waktu penyampaian usulan DAK Fisik kepada Kepala Daerah afii'masi dan/ atau Kepala Daerah penugasan. .• www.jdih.kemenkeu.go.id .. DISTRIBUSI II \ .

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2017

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 121/PMK.07/2018

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 198/PMK.07/2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2017

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 121/PMK.07/2018

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 198/PMK.07/2021