(1)Penyaluran DAK Fisik per Jen1s per bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa mener::.ma dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
a.tahap I berupa:
1.Peraturan Daerah mengenai APED tahun anggaran berjalan;
www.jdih.kemenkeu.go.id
2.laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik per jenis clan/atau per bidang tahun anggaran sebelumnya yang telah direviu cleh Inspektorat daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau lembaga pemerintah yang berwenang melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3.rencana kegiatan yang telah disetujui cleh kementerian negara/lembaga teknis terkait;
clan
4.daftar kontrak kegiatan meliputi data kontrak kegiatan, data bukti pemesanan ba:-ang atau bukti sejems, data pe�aksanaan kegiatan swakelola, clan/atau data kegiatan dana penUnJang;
b.tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) ciari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian output kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang sampai dengan tahap I yang telah direviu oleh Inspekto:rat daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau lembaga pemerintah yang berwenang melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
c.tahap III berupa:
1.laporan realisasi ;>enyerapan cana yang menunjukkan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari cana yang telah diterima di RKUD dan capaian output kegiatan DAK Fisik per Jen1s per bidang sampai dengan tahap II yang menunjukkan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) yang telah direviu oleh Inspektorat daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau f www.jdih.kemenkeu.go.id lembaga pemerintah yang berwenang melaksanakan pengawc..san keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2.laporan yang memuat nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan dengan capaian output 100% (seratus persen) kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang.
(2)Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 berupa rekapitulasi Peraturan Daerah mengenai APBD tahc:.n anggaran berjalan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
(3)Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik per jenis r::er bidang dan laporan yang memuat nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian keg::atan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaika:i oleh Kepala Daerah kepada Kepala KPPN selaku KPA PenyalL:ran DAK Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi.
(4)Penyampaian laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang setiap tahap disertai dengan rekapitt:.lasi SP2D atas penggunaan DAK "Fisik per jenis per bidang, daftar kontrak kegiatan, bukti pemesanan barang atau bukti sejenis, dan/atau dokumen pelaksanaan kegiatan swakelola, dar: laporan yang memuat nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk dokumen elektronik (softcopy).
(5)Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang dan www.jdih.kemenkeu.go.id rekapitulasi SP2D atas penggunaan DAK Fisik per jenis per bidang dalam bentuk dokumen elektronik (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan dokumen yang sah dan dapat digunakan untuk keperluan pemeriksaan (audit).
(6)Dokumen persyaratan penyaluran DAK �isik per bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan ketentuan sebagai ber-kut:
a.tahap I paling lambat tanggal 21 Juli;
b.tahap II paling lambat tanggal 21 Oktober; dan
c.tahap III paling lambat tanggal 15 Desember.
(7)Dalam hal tanggal 21 Juli, 21 Oktober, dan 15 Desember bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian dokumen persyaratan p�nyaluran DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat pada hari kerja berikutnya.
(8)Penyaluran DAK Fisik per Jen1s per bidang dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik clan Dana Desa dengan lengkap dan benar.
Pasal II
1.Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, penyaluran alokasi DAK Fisik untuk Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan sesum dengan ketentuan seb3.gaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kaj diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuanga:i Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
2.Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
f www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 September 2018 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 September 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1341 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum b ,.-:./· ---
u..,··.· "J�1.C· r<(p,.' -..
Kepala Bagian TU Keftl�nail' '"'"(,y� ,; ·// . '�<:;;..'\ �""'"'!- 1-.•-_ ·-..;:.: 1�: :': ' ii' ARIF BINTART YUWONO �-'�>) , :--. . NIP 19710912 199703 1 OCtl'':, i>t··- . www.jdih.kemenkeu.go.id