Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 173/PMK.011/2014
- Nomor
- 173/PMK.011/2014
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 35
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Kelayakan Usaha Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Dengan Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas yang Dilakukan Melalui Kerjasama dengan Pengembang Listrik Swasta; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4 .Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530); 2014, No.1193 4
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN JAMINAN KELAYAKAN U.SAHA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNTUK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK DENGAN MENGGUNAKAN ENERGI TERBARUKAN, BATUBARA, DAN GAS YANG DILAKUKAN MELALUI KERJA SAMA DENGAN PENGEMBANG LISTRIK SWASTA.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
2014, No.1193 5
dan/atau
2014, No.1193 6
BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP JAMINAN KELAYAKAN USAHA
BAB II
Pemberian Jaminan Kelayakan Usaha dilakukan dalam rangka mengupayakan pemenuhan pembiayaan Proyek Pembangkit Listrik baik yang berasal dari ekuitas maupun yang berasal dari pinjaman.
BAB III BENTUK DAN MASA BERLAKU EFEKTIF JAMINAN KELAYAKAN USAHA Bagian Kesatu Bentuk
BAB III
Jaminan Kelayakan Usaha dinyatakan dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan ditujukan kepada PLS. 2014, No.1193 7 Bagian Kedua Masa Berlaku Efektif Proyek Pembangkit Listrik Selain Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
Bagian Ketiga Masa Berlaku Efektif Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
2014, No.1193 8
BAB IV PROSEDUR DAN PERSYARATAN PEMBERIAN JAMINAN KELAYAKAN USAHA Bagian Kesatu Proyek Pembangkit Listrik Selain Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
BAB IV
atau
2014, No.1193 9
2014, No.1193 10
Dalam hal Proyek Pembangkit Listrik Selain Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi, yang diusulkan untuk memperoleh Jaminan Kelayakan Usaha, belum mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan atau Dispensasi penggunaan kawasan hutan yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, maka Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan tersebut dapat disampaikan kemudian.
2014, No.1193 11
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)