(3)Pembebasan bea masuk dapat diberikan atas impor kendaraan bermotor dengan jenis selain yang diatur dalam Pasal 1 butir 5 berupa kendaraan bermotor roda dua oleh pejabat perwakilan negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
MENTERI KEUANGAN
a.kendaraan bermotor roda dua dimaksud diimpor dalam kondisi CBU;
b.pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas impor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada huruf a diperhitungkan sebagai pengganti atas fasilitas yang diberikan terhadap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
c.importasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dilakukan melalui pelabuhan pemasukan tanjung priok.
d.Terhadap Kendaraan Bermotor Roda Dua Yang Telah Diberikan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Wajib Diekspor Kembali Apabila Pejabat Perwakilan Negara Asing Tersebut Telah Mengakhiri Tugasnya Di Indonesia.
Pasal II Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 November 2007 MENTERI KEUANGAN, ttd,- SRI MULYANI INDRAWATI