Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 149/PMK.04/2015
- Nomor
- 149/PMK.04/2015
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 20
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk Dan/Atau Cukai Atas Impor Barang Perwakilan Negara Asing Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia; www.jdih.kemenkeu.go.id Menetapkan MENTEFll l<EUANGAN REPUBLll< INDONESIA
3613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAJ ATAS IMPOR BARANG PERWAKILAN NEGARA ASING BESERTA PARA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTEFll l\EUANGAl\I FlEPUBLll\ INDONESIA
5 . Pejabat Diplomatik dan Pejabat Konsuler yang selanjutnya disebut dengan Pejabat Diplomatik adalah pejabat perwakilan diplomatik atau perwakilan konsuler negara asing yang memiliki status diplomatik yang dibuktikan dengan kartu identitas yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri.
atau dinas di luar negeri.
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTEFll l\EUANGAN REPLJBLll\ INDONESIA
BAB II PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAJ . Pasal 2
BAB II
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTEF!IKEUANGAN REPUElLll\ INDONESIA
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTE::RI l<ELJAl\JG/-\N FlEPLH:1Lll< INDOf\JESIA
Terhadap impor barang Perwakilan Negara Asing beserta para Pejabatnya yang telah diberikan pembebasan bea masuk dan/atau cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), dapat diberikan fasilitas:
dan
BAB III KUOTA DAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN KENDARAAN.BERMOTOR Bagian Kesatu Kuota Atas Impor Kendaraan Bermotor
BAB III
dengan ketentuan sebagai berikut:
Untuk keperluan Pejabat Diplomatik, dapat diberikan pembebasan bea masuk atas impor Kendaraan Bermotor dalam keadaan jadi/ Completely Built Up (CBU) paling banyak 1 (satu) unit selama bertugas di Indonesia. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTEHI l\EUANGAN HEF,UBLll\ INDONESI/\ Bagian Kedua Penyelesaian Kewajiban Pabean Kendaraan Bermotor
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTEFll l'\EUANGl\N FlEPUBLll\ l/\JDONESI/\
www.jdih.kemenkeu.go.id MEJ\ITEF!I f<EUANGAN FlEPUBUI\ INDOf\JE:�ilA
Membuka PDF…