Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 138/PMK.05/2017
- Nomor
- 138/PMK.05/2017
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 16
mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 57/PMK.05/20 14 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan;
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan;
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 20 12 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 12 Nomor 17 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
www.jdih.kemenkeu.go.id MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN SURABAYA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN. Pasall Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan kepada pengguna jasa.
Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:
Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:
Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:
Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan.
Tarif Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan habis pakai, peralatan rumah tangga, dan/ atau tenaga kerja.
Tarif Makan Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan makanan, peralatan makan, peralatan dapur, dan/ atau tenaga kerja.
Tarif Binatu Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan habis pakai, peralatan/ mesin, dan/ atau tenaga kerja.
T,arif Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan medis, alat medis, dan/ atau tenaga kesehatan. www.jdih.kemenkeu.go.id Pasal 1 1 Tarif Jasa Konsultasi dan Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan/ sample pengujian, alat laboratorium, dan/atau pendamping instruktur/tenaga ahli.
Tarif Penggunaan Kendaraan Bermotor, Sarana Prasarana, Lahan, Ruangan, dan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan penggunaan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Pasal 1 3 ( 1) Tarif Produk Sampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g ditetapkan sebesar Harga Pokok Produksi ditambah batas keuntungan paling sedikit sebesar 5% (lima persen) dari Harga Pokok Produksi.
Membuka PDF…