DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 55/PMK.05/2021

Nomor: 55/PMK.05/2021
Tahun: 2021
Ditetapkan: 2 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta pada Kementerian Kesehatan merupakan imbalan atas jasa layanan pembiayaan yang diberikan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan kepada pengguna jasa. Tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan terdiri atas tarif layanan akademik dan tarif layanan penunjang akademik. Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama. Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Terhadap mahasiswa tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan Rp0 dari tarif layanan akademik. Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, Menteri Keuangan dapat

Menetapkan

menetapkan tarif layanan kolektif;

c.bahwa pengaturan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan, telah dibahas dan dikaji oleh tim penilai; www.jdih.kemenkeu.go.id
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, clan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan;
1. 1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. 3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. 5.Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
6. 6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang www.jdih.kemenkeu.go.id Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);
7. 7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 / PMK. 05 / 2020 ten tang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan kepada pengguna Jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a.tarif layanan akademik; dan
b.tarif layanan penunjang akademik.

Pasal 3

(1)Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:
1. a.tarif seleksi penerimaan mahasiswa baru;
2. b.tarif uang kuliah tunggal program diploma;
3. c.tarif uang kuliah tunggal program profesi;
4. d.tarif uang kuliah tunggal program pascasarj ana; www.jdih.kemenkeu.go.id
5. e.tarif uang kuliah tunggal program khusus/ alih JenJang;
6. f.tarif uang kuliah tunggal program pendidikan j arak jauh; dan
7. g.tarif akademik lainnya.
(2)Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a.tarif penggunaan asrama;
b.tarif makan mahasiswa;
c.tarif binatu mahasiswa; · d. tarif seragam/jaket almamater mahasiswa;
e.tarif publikasi jurnal ilmiah;
f.tarif kaji etik penelitian;
g.tarif penggunaan lahan, gedung, bangunan, ruangan, dan sarana olahraga;
h.tarif penggunaan peralatan dan mesin;
1. 1.tarif penggunaan sarana transportasi; J . tarif klinik;
k.tarif laboratorium;
1. 1.tarif pelatihan, konsultasi, dan seminar;
m.tarif penelitian, pertemuan ilmiah, dan pengabdian masyarakat;
n.tarif penggunaan keahlian sumber daya manus1a politeknik kesehatan;
o.tarif percetakan dan penerbitan;
p.tarif pengembangan bahasa;
q.tarif perpustakaan;
r.tarif hak atas kekayaan intelektual; dan
s.tarif produk sampingan. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 5

( 1) Penetapan tarif uang kuliah tunggal program diploma, tarif uang kuliah tunggal profesi, tarif uang kuliah tunggal program pascasarjana, tarif uang kuliah tunggal program khusus / alih jenjang, tarif uang kuliah tunggal program pendidikan jarak jauh, dan tarif akademik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g mempertimbangkan daya beli, minat, kebutuhan operasional perkuliahan, kebutuhan lahan praktik, kurikulum, akreditasi, masa tunggu, dan/ atau tarif kompetitor.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan dan pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 6

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 7

Tarif penggunaan asrama, tarif makan mahasiswa, tarif binatu mahasiswa, dan tarif seragam/jaket almamater mahasiswa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf d memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, peralatan/ mesin, dan/ atau tenaga kerja.

Pasal 8

Tarif publikasi jurnal ilmiah dan tarif kaji etik penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dan huruf f www.jdih.kemenkeu.go.id memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai dan/ atau tenaga ahli.

Pasal 9

Tarif penggunaan lahan, gedung, bangunan, ruangan, dan sarana olahraga dan tarif penggunaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dan huruf h memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan/ atau harga pasar setempat.

Pasal 10

Tarif penggunaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan bakar, penyusutan alat transportasi, tenaga kerja, dan/ atau harga pasar setempat.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 55/PMK.05/2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2012

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 129/PMK.05/2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2012

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 129/PMK.05/2020