Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 139/PMK.01/2006
- Nomor
- 139/PMK.01/2006
- Tahun
- 2006
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 11
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Penyusunan Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedures) di Lingkungan Departemen Keuangan;
I I I I I I I Menetapkan I I I, I I I I I I I I I I MENTERI KEUANGAN
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PROSEDUR OPERASI (STANDARD OPERATING PROCEDURES) DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN.
Pedoman Penyusunan Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedures) di lingkungan Departemen Keuangan yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri Keuangan ini disebut dengan SOP, adalah acuan bagi setiap unit organisasi di lingkungan Departemen Keuangan dalam penyusunan standar prosedur operasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
Pedoman Penyusunan SOP di lingkungan Departemen Keuangan sebagai- mana tersebut dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
Setiap unit organisasi di lingkungan Departemen Keuangan, baik kantor pusat maupun instansi vertikal harus menyusun SOP dan · berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan ini.
(a) Uraian prosedur; (b) Syarat-syarat; (c) Gambar format SOP.
I I I I I I I I I I . 1 I I I I MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESJA
Agar tercapai tertib tatalaksana penetapan, maka setiap usul penyusunan dan atau penyempurnaan atas SOP, Unit Eselon I pemrakarsa terlebih dahulu berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal.
Penetapan Keputusan SOP ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan Unit· Eselon I, setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Jenderal,
Petunjuk pelaksanaan pekerjaan atau prosedur kerja yang telah ada dan atau berlaku pada unit organisasi di lingkungan Departemen Keuangan, selanjutnya secara bertahap disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan ini .
Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, maka Keputusan Menteri Keuangan Nomor 224/KMK.01 /1987 tentang Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pekerjaan Pada Setiap Unit Organisasi di Ungkungan Departemen Keuangan dan atau sepanjang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. I I I I I Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2006 MENTER! KEUANGAN nd, SRI MULYAI\11 INDRAWATI I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I LAMPIRAN Ken11tusan Menteri Keuangan Nomor 139 .JPMK.0112006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Prosedur Operasi ( Standatd Operating Procedures) di Lingkungan Departemen Keuangan MENTER! KEUANGAN BABl PENDAHULUAN A. Latar Belakanq Upaya perbaikan kinerja pemerintah harus terus-menerus dilakukan, di segala bidang, rnelalui berbagai cara. Salah satu hal yang perlu dilakukan adalah memperbaiki proses kinerja intern pemerintah yang setarna ini dinilai masih terlalu birokratis, belum efisien dan efektif, penyalahgunaan wewenang, KKN dan cenderung menyulitkan rnasyarakat ataupun pihak lain yang ingin berhubungan dengan instansi pemerintah, masih menjadi fokus kritikan masyarakat Pernerintah telah mencanangkan penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance) sejak tahun 1998. Melalui penerapan .: . ..._# prinsip-prinsip tata pemerintahan yang balk diharapkan akan mendorong terbentuknya dan terselenggaranya manajemen pemerintahan negara yang lebih efisien dan efektif, dan terbentuknya semangat profesionalisme di kalangan aparatur pemerintah. Pencanangan good governance tersebut semakin menguat dengan adanya amanat sebagaimana diundangkannya UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN. Komitmen pemerintah untuk mewujudkan gbod governance telah ditetapkan dalam berbagai kebijakan seperti lnstruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah, lnpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan komitmen program pemerintah tersebut, yaitu dalam hal pelaksanaan tugas umum pemerintahan yang pada dasarnya adalah untuk rnelakukan pelayanan umum yang berkualitas. memuaskan, transparan, dapat dipertanggungjawabkan diperlukan adanya Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedures/SOP) sebagai pedoman/petunjuk bagi para aparatur (pejabat/pegawai) dalam melaksanakan tugas (pelayanan) dan bagi para pengguna jasa pelayanan (pelanggan) untuk mengetahui/memahami akan suatu prosedur pelayanan yang dilakukan oleh aparatur. Dengan demikian dapat dihindarkan adanya tumpang tindih, kesalahan prosedur melaksanakan tugas dan kejelasan tanggung jawab, serta memberikan informasi yang diperlukan dalam menyusun standar pelayanan sehingga dapat menciptakan/menghasilkan efisiensi dan efektivitas kinerja organisasi dalam mencapai tujuannya. Untuk menjamin adanya kesamaan pengertian dan keseragaman dalam penyusunan SOP rnaka perlu dibuat Pedoman Umum Penyusunan SOP. I I I I I I I I I I I I I I I I 1 ·- 1 I I MENTEru KEUANGAN. AEPUBLIK INDONESIA
Pelayanan yang dilakukan oleh Oeparternen Keuangan cilakukan baik oleh unit eselon I ditingkat pusat seperti Sadan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam & LK) atau Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) maupun oleh Kantor Vertika! dari unit eselon I yang mempunyai Kantor Pelayanan seperti Direktorat Jendera! Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), atau Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN}. Untuk itu Pedoman Umum Penyusunan SOP ini disusun agar dapat digunakan oleh setiap unit di lingkungan Departemen Keuangan dalam menstandarkan prosedur- prosedur penting dalam penyelenggaraan pemberian pelayanan.
I I I I I I I I I I, I I I I I I I I I I MENTER! KEUANGAN
C. Pengertian Umum
Secara garis besar dapat dikatakan bahwa prosedur kerja rnerupakan salah satu bagian dari proses yang dikembangkan dalam SOP, dan dalam penyusunannya SOP juga berdasarkan pada kegiatan-kegiatan yang ada dalam prosedur kerja. D. Landasan Operasional
E. Asas-Asas Penyusunan SOP 1 . Asas Pembakuan SOP disusun berdasarkan tata cara dan bentuk yang telah dibakukan sehingga dapat menjadi acuan yang baku dalarn melakukan suatu tugas.
F. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan
G. Ruang Lingkup Ruang lingkup SOP meliputi berbagai prosedur pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi atau pemberian pelayanan baik pelayanan intern Departemen Keuangan maupun pelayanan ekstern kepada masyarakat atau kepada instansi pemerintah y�ng lain yang dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Departemen Keuangan. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I MENTERI KEUANGAN I REPUBLIK INDONESIA BAB II TIPEDANFORMATSOP� A. TIPE SOP Secara urnurn SOP dapat dibedakan ke dalam dua tipe/model, yaitu SOP teknis (technical SOP) dan SOP administratif (administrative SOP). Untuk kegiatan-kegiatan yang cenderung sangat bersifat teknis dan repetitif, maka tipe SOP teknis lebih tepat digunakan. Sedangkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya administratif, maka tipe SOP administratif yang lebih tepat. Dalam organisasi yang sifat pekerjaannya tidak hanya administratif, tetapi juga teknik dapat mempergunakan penggabungan dari kedua tipe tersebut. Tipe penggabungan ini ada pula yang menyebutnya dengan SOP kognitif (wgnitive SOP). Secara \ebih rinci perbedaan antara SOP teknis dan SOP administratif adalah sebagai berikut:
. Selain itu, SOP teknis juga dibutuhkan untuk kegiatan-kegiatan seperti memproses dan mengevaluasi data (termasuk verifikasi dan validasi), pemodelan, pengenalan resiko, dan mengaudit peralatan operasional. Dalam proses penyusunan SOP tipe ini perlu memasukan langkah-langkah yang spesifik dari proses inisiatif, pengkoordinasian, dan pencatatan hasil dari kegiatan. Di samping itu, dalam SOP teknis penyusunannya juga harus disesuaikan dengan kerangka kerja yang ada. Namun format penulisannya dapat dimodifikasi, baik itu diperluas maupun dipersempit disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kegiatan.
Dalam penyusunan SOP administratif perlu memasukkan beberapa langkah yang spesifik dari proses inisiatif kegiatan seperti, pengkoordinasian kegiatan dan pencatatan hasil dari setiap kegiatan. Sebagai contohnya, audit SOP harus I I I I I I I I I I I I I I 1· I I I I I MENTERI KEUANGAN dituliskan spesifikasi tentang kewenangan yang ada dalam proses tersebut, bagaimana kegiatan yang terkait dalam proses audit tersebut diseleksi, apa yang akan dilakukan dengan hasii audit, dan siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan koreksi. Penyusunan SOP administratif juga harus disesuaikan dengan keranqka kerja yang ada, akan tetapi formatnya dapat dimodifikasi, baik itu diperluas maupun dipersempit disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kegiatan. Misalnya: SOP tentang Pengajuan Cuti, SOP tentang Penerimaan Pegawai Baru, SOP tentang Penerimaan Mahasiswa Prodip STAN, SOP tentang Pemeriksaan Emiten ataupun SOP tentang Pelaksanaan Lelang. B. Format SOP Selain tipe SOP yang harus diperhatikan dalam penyusunan SOP adalah format SOP. Dengan memperhatikan format penyusunannya, maka dapat mempermudah pengorganisasiannya sehingga memudahkan bagi para pengguna dalam memahami isi SOP tersebut serta lebih efisien dalam penggunaan dan memberi kesesuaian dengan spesifikasi organisasi yarg mengembangkannya. Dua faktor yang dapat dijadikan dasar dalam penentuan format penyusunan SOP yang akan dipakai oleh suatu organisasi adalah: pertama, berapa banyak keputusan yang akan dibuat dalarn suatu prosedur, dan kedua berapa banyak langkah dan sub langkah yang diperlukan dalam suatu prosedur. Format terbaik SOP adalah yang dapat memberikan wadah serta dapat menyampaikan informasi yang dibutuhkan secara tepat dan memfasilitasi implementasi SOP secara konsisten. Format SOP yang sampai dengan saat ini masih relevan untuk digunakan adalah sebagai berikut:
Format ini juga menyediakan mekanisme yang mudah untuk diikuti dan dilaksanakan oleh para pegawai melalui serangkaian langkah-langkah sebagai hasil dari keputusan yang teiai-, diambil. Format SOP ini yang direkomendasikan untuk digunakan dalam penyusunan SOP di lingkungan Departemen Keuangan. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam penulisan SOP, dengan format manapun yang akan dipergunakan, terdapat beberapa informasi yang perlu dimasukkan kedalam setiap SOP. lnformasi tersebut antara lain perlunya judul yang jelas, nama orang yang bertanggung jawab akan SOP tersebut, dan tanggal SOP mulai efektif dioperasionalkan. Di samping itu SOP juga harus memasukkan daftar bahan atau peralatan yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan yang termuat dalam SOP. Simbol-simbol yang dipergunakan dalam penyusunan SOP adalah sebagai berikut • ��·�: .·::-:; _;,�t,. '": :1:, .. �1�:;r{.�·E�J!,, �- ,r •• .. ' • lllllt • " . . . �: ,· ! ' : ' � . r -. . , . � ' , \ .. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I MENTERI KEUANGAN BAB Ill PROSEDUR riENYUSUNAN SOP Prosedur penyusunan SOP merupakan sebuah siklus, yang dimulai dari penilaian kebutuhan SCP (SOP Neeo Assessment}, pengembangan SOP (SOP Development), penerapan SOP (SOP Implementation). hingga monitoring dan evaluasi SOP (SOP Monitoring and Evafuation) dan jika dari hasil evaluasi perlu dilakukan penyempurnaan ataupun pembuatan SOP yang baru, maka proses dirnulai kembali dari tahapan penilaian kebutuhan so1::i. A. Penilaian l{ebutuhan SOP (SOP Need Assessment) Penilaian kebutuhan SOP merupakan bagian pertama dari siklus penyusunan SOP. Penilaian kebutuhan SOP bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana kebutuhan suatu organisasi dalam mengembangkan SOP-nya. Untuk organisasi yang sarna sekaf belurn memiliki SOP, tentunya penilaian kebutuhan akan sangat bermanfaat dalam menentukan ruang linqkup, jenis, dan jumlah SOP yang dibutuhkan. Ruang lingkup akan berkaitan dengan bidang tugas mana yang prosedur-prosedur operasionalnya akan menjadi target untuk distandarkan. Untuk organisasi yang telah memiliki SOP, penilaian kebutuhan ini dilakukan sebagai bagian dari tindak lanjut atas hasil evaluasi terhadap penerapan SOP. Hasil evaluasi akan memberikan inforrnasi apakah SOP yang telah ada sudah mampu memenuhi semua kebutuhan organisasi dalam penataan hubungan kerja baik secara internal maupun eksternal, keselarasannya dengan misi dan lingkungan organisasi, serta peraturan perundangan yang berlaku. Apabila ternyata hasil evaluasi menunjukkan berbagai kelemahan dalam SOP yang telah ada, maka dilakukan kembali penilaian kebutuhan untuk rnelihat kemba!i ruang lingkup, jenis dan jumlah serta penyempurnaan- penyempurnaan yang perlu dilakukan. Penilaian kebutuhan SOP dipengaruhi oleh berbagai aspek yang mempengaruhi beroperasinya organisasi sehari-hari. Aspek-aspek itu meliputi: lingkungan operasional (operating environment), berbagai peraturan dan perundangan serta petunjuk teknis yang berlaku (standard of practice), serta kebutuhan organisasi dan seluruh stakehofdemya (locaf need). Beberapa ha! umum yang dapat dilakukan dalam melakukan penilaian kebutuhan SOP:.
yang menyeluruh dapat menjadi sebuah proses yang cukup padat dan memakan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu membuat ·sebuah rencana tindak akan sangat rnernbantu dalam menjaga komitmen kerja, menunjukkan akuntabilitas keria, serta membantu tim penilaian kebutuhan berfokus pada apa yang ingin dicapai dari proses ini.
Dokumen memuat hasil kesimpulan semua temuan dan rekomendasi yang didapatkan dari proses penilaian kebutuhan ini. Jelaskan berbagai priorltas yang harus dilakukan segera dengan mempernmbanckan kemampuan organisasi serta berikan alasan yang rasional untuk setiap pengembangan, baik penambahan, I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I MENTERI KEUANGAN ,. perubahan, penggantian, maupun pengr ,apusan be, uagai SOP yang teian ada atau jika organisasi belum memiliki SOP berikan alasan mengapa SOP tersebut diperlukan. B. Pengembangan Standard Operating Procedures Sebagai sebuah standar yang akan dijadikan acuan dalam proses pelaksanaan tuqas keseharian orqanfsasi, maka pengembangan SOP tidak merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan sekali jadi, tetapi rnernerlukan review berulang kali sebelum akhirnya menjadi SOP yang valid dan reliabel yang benar-benar menjadi acuan bagi setiap proses dalarn organisasi. Pengembangan SOP pada dasarnya meliputi 7 (tujuh) tahapan proses kegiatan secara berurutan yang dapat dirinci sebagai berikut:
Organisasi tidak dapat selalu mengandalkan SOP yang sudah dibuat tanpa melihat perubahan-perubahan yang terjadi baik dari sisi lingkungan operasional, kebijakan pernerintah maupun kebutuhan internal organisasi. Oleh karena itu, SOP perlu secara terus-menerus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam rneniawab tantangan perubahan terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan. Upaya untuk mengembangkan SOP akan dapat berjalan dengan baik jika dibentuk tim yang secara khusus menangani pengembangan ini. Tim pengembangan SOP dapat dibentuk baik secara independen, artinya tidak meliputi orang-orang yang berada dalam satuan-satuan kerja dalam organisasi, ataupun anggota tim yang diambil dari orang-orang yang berada dalam satuan kerja pada organisasi. Atau dapat mengqunakan model gabungan sehingga bisa rnenghasilkan bentuk SOP yang optimal.
Pekerjaan pertama yang harus di!akukan oleh tim dalam mengembangkan SOP setelah mereka mela!ui proses penguatan internal adalah mengumpulkan berbagai informasi yang diperlukan untuk menyusun SOP. ldentifikasi informasi yang akan dicari, dapat dipisahkan mana informasi yang dicari dari sumber primer dan mana yang dicari dari sumber sekunder. Jika identifikasi berbagai informasi yang akan dikumpulkan sudah diperoleh, maka selanjutnya adalah memilih teknik pengumpulan datanya. Ada berbagai kemungkinan teknik pengumpulan informasi yang dapat digunakan untuk mengembangkan SOP, seperti rnelalui brainstroming, focus group, wawancara, I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I MENTERIKEUANGAN REPUSLIKtNDONESIA survey,benchmark,telaahan dokumendan lainnya.Teknikmanayang akan digunakan,sangat terkait erat dengan instrumen pengurnpul informasinya. 3.Analisis dan PemilihanAlternatlf Setelah berbagai informasi terkumpul,langkahse/anjutnya adalah melakukan analisisterhadap alternatif-alternatif proseduryang berhasil diidentifikasi untuk ·dibuatkan standarnya. Panduan umumdalam menentukanalternatifmana yang dipilihuntuk distandarkanantara lainmeliputiaspek-aspeksebagaiberikut: kelayakan, implementasi, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, dankelayakanpolitis. Dengan membandingkanberbagaialternatifmelaluikeuntungandankerugian yang kemungkinan terjadijikaditerapkan, selanjutnya dapatdipilih alternatifmana yangdipandang dapat memenuhi kebutuhan organisasi. Proses analisisiniakan menghasilkan prosedur-prosedur yang telahdipilih,baik berupa penyempurnaan prosedur-proseduryang sudahadasebelumnya, pembuatan prosedur-proseduryang sudahadanamun belum distandarkan,atau prosedur-proseduryang belumadasama sekali/baru. 4.Penyusunan SOP Setelah berbagai altematif prosedur dipilih, langkah selanjutnya adalah menyusun SOP.Padaproses penyusunanini,untuk memperoleh proseduryangbaik, bahkan tim terkadang harus kembali mengumpulkan informasiyang·dirasakan kurang, melakukananalisis, mengidentifikasi dan menetapkan altematif. Aspekyang perlu diperhatikan dalam penyusunanSOP, antara·lain;tipe SOP yaituSOP teknisatau SOP administratif, dimana dalam penulisan SOPiniperlu ditetapkan lebih dahulutipe mana yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Juga perlu diperhatikan mengenai format SOP yang akan dipakai apakah denganhierarchicalsteps, graphic,atauflowchart.Didalam SOP pertu dicantumkan mengenai uraian prosedur, syarat-syarat, dangambar format SOP. 5.Pengintegrasian SOP SOP yangtelahdisusun perlu diintegrasikan ke dalam sebuah dokumen yang nantinya akan menjadi panduan dalam pelaksanaan prosedur-prosedur pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ataupun penyelenggaraan pelayanan. Pengintegrasian pertu dilakukan, karena satu prosedur dengan prosedur lainnya yang saling terkait harus diselaraskan sehingga tidak terjadi inkosistensi, ketidakseragaman, dan sating bertentanqan yang justru akan menghambat prosedur itu sendiri. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I MENTERI KEUANGAN
Setelah proses ini diselesaikan, selanjutnya SOP yang telah dirumuskan siap untuk disampaikan kepada pimpinan. Penyampaian kepada pimpinan, tidak hanya semata memberikan SOP yang telah dirumuskan, tetapi sebaiknya tim membuat suatu pengantar atau semacam executive summary yang berisi antara lain penjelasan mengenai prosedur-prosedur apa saja yang distandarkan, mengapa prosedur tersebut perlu dlstandarkan, sejauh mana prosedur yang telah distandarkan memenuhi harapan pimpinan, sejauh mana prosedur yang telah distandarkan telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan lain sebagainya.
Proses pengesahan akan meliputi penelitian dan evaluasi oleh pimpinan terhadap prosedur yang distandarkan. Oleh karena itu, jika tim menyusun executive summary, yang isinya secara garis besar telah diuraikan, akan sangat membantu pimpinan dalam memahami hasil rumusan sebelum melakukan pengesahan. Meskipun SOP telah disahkan oleh pimpinan, tetapi SOP harus dilakukan review secara terus-menerus agar diperoleh SOP yang benar-benar efisien dan efektif: Agar SOP yang telah disusun dapat lebih bermanfaat dalam rangka perunqkatan pelayanan untuk memenuhi harapan pengguna jasa,maka perlu diperhatikan hal-hal sebagaiberikut:
C. Penerapan SOP Penerapan SOP dalam praktek penye!enggaraan tugas dan fungsi organisasi merupakan langkah selanjutnya dari sik!us SOP setelah pengembangan SOP yang menghasilkan rumusan SOP dimana secara formal ditetapkan oleh pimpinan organisasi. Proses penerapan harus dapat memastikan bahwa tujuan-tujuan berikut dapat tercapai:
D. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan penerapan SOP harus secara terus-menerus dipantau sehingga proses penerapannya dapat berjalan dengan balk. Masukan-masukan dalam setiap upaya monitoring akan menjadi bahan yang berharga dalam evaluasi sehingga penyempurnaan-penyempurnaan terhadap SOP dapat dilakukan dengan cepat sesuai dengan kebutuhan. I I I I MENTERI KEUANGAN I Nomor ' I Tangga! I Standard Operating Prosedure Penanganan Surat Masuk Dasar hukum:
Disahkan oleh: Kepala ......... E. Contoh Format SOP Simple Steps I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I MENTER! KEUANGAN F. Contoh Format SOP Hirarchicai Steps I Nomor I : Tanggal I Standard Operating Prosedure Pengajuan Cuti Tahunan Dasar hukurn:
Disahkan oleh: Kepala ......... I I I I I MENTERI KEUANGAN I G. Contoh Format SOP Graphic I Nomor Tanggal >:·st?d��ib-c,Fpera,fi(Jg:pr_Oc�dure '-ge'QgaJua;n :9.YW.fa�unary:::._...... I I I I I I I I I
menyerahkan kepada memberikan cuti b. Pegawai yang yang bersangkutan. menandatangani mengajukan cuti
bersa ng kutan. c. Pelaksanaan cuti
yang bersangkutan. I I Disahkan oleh: Kepala .. I I I I I I I MENTERI KEUANGAN - 18 � I H. Conteh Format SOP Flowchart Eksportir
Tanggal:
apabila sesuai dilakukan pemeriksaan fisik.
....__ Barang Keluar Fiat Muat ya Eksportir menyampaikan PEB dan dokumen pelengkap pabean Analis Seksi P2 menerbitkan Nota lntelijen (Nl)/Nota Hasil lntelijen (NHI) berdasarkan informasi yang diterima tida Notul dan Denda ya tidak ya SeksiP2 Peri ks a Fisik Bank Devisa Persepsi Pejabat BC yang Meneliti dokumen I I I I I I I I I I I I I I I Disahkan oleh: Kepala .. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I MENTER1 KEUANGAN BABIV STANDAR PELAYANAN SOP disusun sebagai pedoman/petunjuk bagi para aparatur dalam melaksanakan tugas peiayanan dan bagi para penggunan jasa pelayanan untuk rnengetahui/memahami prosedur pelayanan yang dilakukan oleh aparatur. Untuk lebih meningkatkan kinerja pelayanan yang transparan, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan, berdasarkan SOP perlu disusun standar pelayanan (SP) sehingga dapat menciptakan/menghasilkan efisiensi dan efektifitas kinerja organisasi dalam mencapai tujuannya. Standar pelayanan publik merupakan salah satu bentuk nyata bagi peningkatan mutu pelayanan. Adanya standar pe!ayanan dapat membantu unit-unit penyedia jasa layanan sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat pelanggannya. Pentingnya penyusunan standar pelayanan ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik. A. Pengertian
B. Manfaat Manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya standar pelayanan antara lain adalah memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa mereka mendapat pelayanan dalarn kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan, memberikan fokus pelayanen kepada pelanggan/masyarakat, menjadi alat komunikasi antara pelanggan dengan I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I MENTERIKEUANGAN penyedia layanan dalam upaya meningkatkan pelayanan, menjadi atat untuk mengukur kinerja pelayanan serta menjadi alat monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan. Di sampinq itu standar potayanan juga dapat berfunqsi sebaqai alat untuk check and balances terhadap kegiatan pelayanan. Di satu sisi menjadi acuan bagi penyelenggara pelayanan agar dapat memberikan pelayanan dengan baik sekaligus rnenjarnin penyelenggara pelayanan dalam melakukan tugas secara benar. Sedangkan pacla sisi lain, berfungsi sebagai alat kontrol bagi penerima jasa layanan terhadap pelayanan yang diterima. Dengan demikian standar pelayanan dapat menjadi alat sinergi antara pemberi layanan dan penerima layanan dalam rangka mewujudkan pelayanan prima. C. Prinsip Penyuuunan Standar Pelayanan Agar standar pelayanan dapat diirnp!ementasikan dan menjadi alat sinergi antara pemberi layanan dan penerima jasa layanan, maka dalam penyusunan standar pelayanan perlu menerapkan prinslp-prinsip sebagai berikut:
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I MENTERIKEUANGAN -2� -
Untuk menciptakan suatu standar pelayanan yang dapat digunakan sebagai toiak ukur dalam ·memberikan pelayanan kepada masyarakat/pelanggan/pengguna jasa, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain :
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I MENTERI KEUANGAN
l.anqkah rnenentukan waktu dan biaya pelayanan sanqat tergantung pada hasil analisis proses dan prosedur yang harus dilakukan, hasil analisis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh organisasi pelayanan serta hasil analisis harapan · pelanggan. Sehingga dengan demikian akan diperoleh hasil untuk menentukan total waktu dan biaya pelayanan yang diperlukan. B. Keterkaitan Standar Pelayanan dengan SOP Adanya standar pelayanan yang merupakan salah satu bentuk peningkatan mutu pelayanan masyarakat, dapat membantu unit-unit penyelenggara pelayanan untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada pihak yang dilayani. Dalam standar pelayanan ini paling tidak harus memuat: persyaratan pelayanan, sarana dan prasarana, mutu yang diharapkan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya serta proses pengaduan. Dimana penyusunan standar pelayanan didasarkan pada SOP yang telah disusun. llustrasi sederhana mengenai keterkaitan SOP dengan standar pelayanan, dapat dilihat melalui tabel berikut ini: No Aktivitas Persyaratan Saran a Waktu yg Biaya Mutu yang Pelayanan dan diperlukan yang diharapkan (SOP) Prasarana diperlukan
Hasil dari kajian dan telaahan tersebut di atas dapat digunakan sebagai acuan bagi pernberi jasa layanan dan rnenjadi indikator keberhasilan pelayanan, Apabila diurnurnkan kepada rnasyarakat penerima jasa maka dapat dipakai sebagai bencmark untuk mengukur in.deks kepuasan masyarakat sehingga dapat memenuhi keinginan rnasyarakat pengguna [asa layanan atau paling tidak mendekati keinginan masyarakat pengguna jasa layanan, dan apabila ingin lebih baik lagi maka standar pelayanan tersebut dapat ditambah dengan jaminan kepuasan yang kemudian disebut sebagai Maklumat Pelayanan/Janji Layanan. C. Janji Layanan Janji layanan merupakan suatu komitmen dari para aparatur pelayanan yang merupakan janji kepada pengguna jasa layanan untuk melakukan pelayanan yang balk sesuai dengan ketentuan yang berlaku. MENTERIKEUANGAN MENTERI KEUANGAN BABV PENUTUP ttd, SRI MULYA!-.11 INDRAWATI Di lingkungan Departemen Keuangan saat ini sudah mengenal adanya prosedur kerja yang sudah dapat dijadikan acuan dalarn pelaksanaan pekerjaan seharl-hari. Berpijak dari prosedur kerja yang telah ada, dan untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pelaksanaan tugas dalam rangka peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas maka prodsedur kerja yang telah ada dapat dikembangkan menjadi SOP. Untuk kesamaan persepsi dan memudahkan pelaksanaan pengembangan SOP, maka diharapkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya dapat dijadikan acuan dalam mengembangkan SOP. Selanjutnya SOP dimaksud merupakan acuan dalam menyusun standar pelayanan. Demikian pedoman ini dibuat untuk dapat dilaksanakan, sehingga dengan adanya SOP dan stantar pelayanan pada unit-unit organisasi di Lingkungan Departemen Keuangan, diharapkan pelaksanaan pekerjaan dapat lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta terciptanya pelayanan prima kepada para pengguna jasa kantor-kantor pelayanan di lingkungan Departemen Keuangan. Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Umurn u.b. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I MENTER! KEUANGAN SALINAN PERA TU RAN MENTER I KEUANGAN NOMOf� 55 /PM.1/2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 139/PMK.01/2006 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PROSEDUR OPERASI (STANDARD OPERA TING PROCEDURES) DI LING KUN GAN DEPARTEMEN KEUANGAN I I I I I I I I I I I I I I Menimbang Mengingat MENTERI KEUANGAN, bahwa dalam rangka mendukung peningkatan proses kinerja unit organisasi eselon I dalam program Reformasi Birokrasi Departemen �Kucingan, dipandang perlu mengubah Peraturan Menteri Keuangal"\J ,.�omor 139/PMK.01/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Prosectuc;9.!?r�rasi (Standard Operating Procedures) di Lingkungan Departemen Keuangan;
J MEMUTUSKAN ... I I I I I I I I I I I I I I I I Menetapkan MENTERI KEUANGAN . 2 - MEMUTUSKAN: PERU BAHAN AT AS PERA TU RAN MENTER I KEUANGAN.,, NO MOR 139/PMK.01/2006 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNANi,. STANDAR_l . � : -":'!':"�: ' PROSEDUR OPERAS I (STANDARD OPERA TING PROCEDURES) DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN. Pasal I . - /\':1 J (�.�:i) Ketentuan dan lampiran dalam Peraturan Menteri Keuangam Nomor 139/PMK.01/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedures) di Lingkungan Departemen Keuanqan, diubah sebagai berikut: "1. Ketentuan Pasa] 4 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berlkut: "Pasal 4
(a) Uraian prosedur; (b) Syarat-syarat; (c) Gambar format SOP."
Pasal II ·-c,-�-...:-c� Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan·;�p,· t·/l ·1 s ;.:l�:V·;.i Ditetapkan di Jakarta .. ;.\i,,·hrk,·tn, pada tanggal 29 .Ia n ua r L 200} · .. a.n. MENTERI KEUANGAN SEKRETARIS JENOERAL I I I I ttd MULIA P. NASUTI ON NIP 060046519 I I I I Simbol-simbol MENTERI KEUANGAN LAMPI RAN Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...?.?. . ./PM.1/2007 Tentang Perubahan Alas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PM K.01 /2006 · tentang Pedoman Penyusunan Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedures) di Lingkungan Departemen Keuangan I Simbol-simbol yang dipergunakan dalam penyusunan SOP antara lain sebagai berikut: Penyimpanan data --�� Garis alur proses Garis alur ternbusan ProsesProses serempak I I I Dokumen Penggabungan Disket magnetik • Pengambilan keputusan Konektor Kartu Persia pan Penundaan Data Start/akh ir proses Konektor utk Perpindahan halaman I I I I I I Penggunaan simbol-simbol tersebut harus digunakan secara konsisten untuk suatu kegiatan pelaksanaan tugas dalam organisasi. Selain menggunakan empat macam pilihan format SOP yang ada pada B�b 11 I I ' . . . seperti dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.01/2006, penyusunan SQP ; ..-· � ·. dapat merupakan kombinasi di antara format-format SOP yang ada tersebut. MisaJnya dapat berupa gabungan antara format flowchart yang menggunakan slmbol-sirnbol dengan format simple steps yang disertai dengan uraian aktivitas kegiatan yang dilakt.ikan; seperti yang tergambar dalam contoh berikut ini: I I ···i I I I I I MENTERI KEUANGAN REPUBLIK !NOONESIA I I I I I I .... 0 E 0 z 1·•.i �:.; 0 z et:: a. 0 0::: c N ...... (I) 'ro' c C'O :?: ·ro Ol C'O ..0 (I) II) sc LiJ c ro ro e ..c I'll C1l (/) C) 2c: ::s (l) .c a. ca C'O e ..c :::: ('() VI sn CIJ ::J c c: :c "isl E c0 � ('() c - 0
E ... CJ) 0 c u, ('(l +' .t: c 0 2 ..... a..c 0 0 o (/) I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I :·.. Tembusan: · 1. Sekretaris Jenderal Oepartemen Keuangan;
/ ,., ·.·�· . �.�:,...,.._ 1 : � SURAT EDARAN Nomor SE- 50 /MK.1 /2007 J.H ;,; i I I·,: !·,!. lJ.:\I-.!(, ,.J -,, t 1L" PtiJ H if�. U\!{JC.t!-�f· ..ir. Yth, 1. Para Direktur Jenderal. lnsoektur Jenderal• • ·1 para Kepala/Ketua Badan, dan
di lingkungan Departemen Keuangan Jakarta • ! • . f • . • : .� .. : \• -: PELAKSANMN PERATURAN MEN:::::::ANGAN NOMOR 139/PM!j;tlin 06 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PROSEDUR OP�. (STANDARD OPERATING PROCEDURES) DI LINGKUNGAN'r-, DEPARTEMEN KEUANGAN ·-;, ·.:. +��;: Dalam rangka mencapal kesamaan pemahaman dan kesatuan geraK'.{ · hadap pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.01/200 . ntang Pedoman Penyusunan Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procep(JtfJs) di Lingkungan Departemen Keuangan, dengan ini disampaikan beberapa hal yajglperlu mendapat perhatian untuk pelaksanaannya sebagai berikut: '}i',;:'%,,
spesifikasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi bersangkutc1n; pemllihan format tersebut juga menjadi kunci keberhasilan implementasinya. ·
tugasdanfu11gsisehari:t1arL;,·,�}')''.. :x.:; -1·-'' ,,., "' ·· I o' •_ '••. >- : : ! • I � , l ,, ·. �· - •. - • ;a : '. �- ; .., C' � :' '. • ' ', • ' '. •' . ' • '. •
· , -- :: kepada pelayan�n�J�c!iK��cara.internal maupun eksternal. . · i -, .,,:;>�>.Jf��,:_:\'A.- .. · . ·! ' .:._4 � .-•.. . :•/' ;·!-��/,'·;· ..' I I I I I I I I I I I I I I I I I I'. I I I I I I f 1£. j )�Ji_)! 1 i. i !--it ,i. ) / _; 1 I I I
., Keterangan: *) Telah dilaksanakan oleh TRBP. *") Prioritas pada pelayanan . .***) Didampingi oleh Pelaksana Harian SOP. Tembusan: Menteri Keuangan. I I I I I I I I 1· I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I JAKARTA,17-18JANUARI2007 CONTOH-CONTOH Bahan Material Yang Dapat Dikembangkan Menjadi SOP I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I STANDAR OPERASI PROSEDUR Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Prosedur Operasi Standar Pe11gelolaa11 Surat ihang Negara
Manajemen Portofolio clan Risiko dalam menyiapkan : • rekomendasi strategi pelaksanaan Ielang SUN sesuai dengan struktur portofolio SUN yang optimal; • masukan mengenai jenis dan jumlah SUN yang akan dilelang; • pertimbangan aspek manajemen risiko dalam lelang SUN. DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORATJENDERALPERBENDAHARAAN • program penerbitan SUN tahun berjalan; • data/ infonnasi perdagangan SUN di pasar sekunder; • kurva imbal hasil (yield curve) dari beberapa posisi tanggal dan sumber, terrnasuk kurva imbal basil yang disusun sendiri oleh DPSUN; 1.4. Melakukan koordinasi dengan para staf di Subdit Analisa Kasubdit Analisa Keuangan dan Pasar Obligasi 1.3. Melakukan koordinasi dengan para staf di Subdit Peraturan dan Kebijakan Operasional dalam menyiapkan: • dokumen peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang terkaif dengan pengelolaan SUN; • dokumen prosedur operasi standar; • check-list untulc mengawasi pelaksanaan lelang SUN agar sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berJaku. 1.2. Me]akukan koordinasi dengan para staf di Subdit Kasubdit Manaj emen Portofolio dan Risiko 1.1. Memimpin rapat-rapat intern DPSUN dalam rangka Direktur PSUN koordinasi persiapan pelaksanaan lelang SUN di pasar perdana dan mengawasi secara umum pelaksanaan setiap tahap kegiatan lelang, No. D. Prosedur Letang Surat Utang Negara di Pasar Perdana I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA DIREKTORATJENDERALPERBENDAHARAAN I I I No. Uraian Kegiatan • daftar harga indikatif SUN untuk seri atau tenor yang diusulkan untuk dilelang; • komposisi kepemilikan SUN; • informasi mengenai kondisi pasar yang relevan. Penanggung Jawab I I I I I I I I I I I I I I I 1.5. Melakukan koordinasi dengan para staf di Subdit Kasubdit Pengelolaan Transaksi Pengelo1aan Transaksi, yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: • menyiapkan press release pengumuman rencana lelang SUN bekerja sama dengan Biro Humas Sekretariat Jenderal; • menyiapkan profit jatuh tempo portofolio SUN; • memantau kesiapan pengoperasian aplikasi pengolahan data basil penawaran lelang SUN; • menatausahakan kelengkapan peserta lelang; • memastikan kesiapan proses setelmen lelang SUN; • bahan dan kelengkapan Rapat Komite Kebijakan Pengelolaan SUN (KKPSUN); • undangan rapat. 1.6. Melakukan koordinasi dengan para staf di Subdit-nya, yang Kasubdit Manajemen Sistem Infonnasi • menyiapkan perangkat keras dan lunak yang diperlukan dalam proses pengolahan data basil lelang (jaringan komputer, telekomunikasi, sistem aplikasi, program komputer, sistem keamanan data, tennasuk backup system, dsb); • Melaksanakan uji coba kesiapan aplikasi pengolahan data basil penawaran lelang SUN. Prosedur Operas! Sumdar Pengelolaan Surat Utang Neg,irc,. meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: I I DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORATJENDERALPERBENDAHARAAN I I No. Uraian Kegiatan
2.2. Menyiapkan konsep rumusan ketentuan dan persyaratan Kasi Pengembangan lnstrumen · SUN (terms and conditions) sesuai dengan karakteristik SUN yang akan dilelang/ diterbitkan. 2.3. Menyiapkan bahan pertimbangan mengenai aspek Kasi Manajemen Risiko pengendalian risiko yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan lelang SUN, baik risiko finansial maupun operasional. 2.4. Menyiapkan dokumen peraturan perundang-undangan yang Kasi Peraturan SUN berlaku, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan SUN. 2.5. Menyiapkan dokumen prosedur operasi standar lelang SUN Kasi Perencanaan dan Kebijakan Operasional 2.6. Menyiapkan check-list untuk memantau tingkat kepatuhan Kasi Evaluasi Kinerja dan Kepatuhan para penanggung jawab kegiatan dalam proses lelang SUN , di pasar perdana terhadap ketentuan dan prosedur yang berlaku, dan mencatat serta melaporkan kepada Kasubdit Peraturan dan Kebijakan Operasional apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan yang berpotensi mengganggu pelaksanaan lelang SUN, termasuk hal-hal yang dapat menimbulkan rnasalah dalam akuntabilitas. Prosedur Operas/ Standar Pe11gelolaa11 Surat Lhang Negara di pasar perdana. I I DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORATJENDERALPERBENDAHARAAN I I I I I I I I No. Uraian Kegiatan 2.7. Menyiapkan dan melaksanakan pemutakhiran (updating): • program penerbitan SUN t.ahun berjalan; • data/ informasi mengenai APBN; • membantu Kasi Analisa Pasar Obligasi dalarn menyusun daftar harga indikatif SUN 2.8. Menyiapkan dan melaksanakan pemutakhiran (updating): • data/ informasi perdagangan SUN di pasar sekunder; • kurva imbal hasil (yield curve) dari beberapa posisi tanggal dan sumber, termasuk kurva irnbal hasil yang disusun sendiri oleh DPSUN; • daftar harga indikatif SUN (owner's estimate) untuk seri atau tenor yang diusulkan untuk dilelang; • komposisi kepemilikan SUN; • informasi mengenai kondisi pasar yang relevan. Penanggung Jaw ab Kasi Analisa Keuangan dan Fiskal Kasi Analisa Pasar Obligasi I I I I I I I I I I 2.9. Menyiapkan prosedur pencat.atan transaksi lelang SUN. Kasi Akuntansi SUN 2.10. Menyiapkan Siaran/ Keterangan Pers (press release) Kasi Pelaksanaan Transaksi pengumuman rencana lelang SUN bekerja sama dengan Biro Humas Sekretariat Jenderal dan pengoperasian aplikasi pengolahan data hasil Ielang. 2.11. Menyiapkan data/ informasi yang berkaitan dengan Kasi Pengelolaan Penyelesaian proyeksi kebutuhan dana kas negara untuk pembayaran Kewajiban kewajiban SUN yang telah diterbitkan. 2.12. Menyiapkan konsep undangan Rapat persiapan lelang SUN Kasi Penatausahaan dan bahan-bahan rapat dari Subdit-Subdit terkait, serta Transaksi melakukan pengecekan untuk memastikan bahwa peserta lelang yang diumumkan oleh BI dalam pengumuman rencana Ielang telah sesuai dengan nama-nama peserta lelang yang telah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan dan tidak sedang menjalani sanksi. Prosedur Operasi Standar Pengelolaan Surat Utang Negara I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA DIREKTORATJENDERALPERBENDAHARAAN - 27 � No. Uraian Kegiatan Penanggung Jawab 2.13. Menyiapkan dan memastikan bahwa sistem aplikasi dan Kasi Sistem Aplikasi program komputer (software) dapat berfungsi dengan baik J dan Program pada hari pelaksanaan lelang SUN, tennasuk template dokumen penetapan hasil lelang yang akan ditandatangani oleh Menteri Keuangan atau Pejabat lain yang berwenang dalam hal Menteri Keuangan berhalangan. 2.14. Menyiapkan dan memastikan bahwa administrasi basis data Kasi Pengelolaan Basis Data dan dan pelaporan dapat berfungsi dengan baik untuk Pelaporan mendukung kegiatan lelang SUN. 2.15. Menyiapkan dan memastikan bahwa perangkat keras, Kasi Dukungan Teknis jaringan komputer dan telekornunikasi serta peralatan lainnya dapat berfungsi dengan baik pada hari pelaksanaan lelangSUN. 2.16. Memastikan bahwa para pegawai TU yang bertugas Kasubbag TU menangani pengmman dan penerimaan surat telah memahami prosedur administrasi tata persuratan yang berlaku, yang meliputi kegiatan antara lain: • memberi nomor dan tanggal surat serta cap dinas; • mencatat nornor, tanggal dan perihal surat dalam buku agenda; • membuat satu copy untuk masing-masing surat keluar dan menyimpannya sebagai arsip; • mengirimkan surat-surat tersebut rnelalui faksirnili, jasa pos atau kurir sesuai sifat surat, dan mendapatkan tanda terima sebagai bukti bahwa surat-surat dimaksud telah diterima di alamat surat; • memastikan tidak terjadi keterlambatan dalam pengiriman surat. Prosedur Operasi Standar Pengelolaan Surat Utang Negara I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I DEPARTEMENKEUANGANREPUBLIKINDONESIA DIREKTORATJENDERALPERBENDAHARAAN No.UraianKegiatan Penanggung aJawab 9.KerahasiaanData PenawaranLetangSuratUtangNegara I9.1.Menyimpan seluruhfiles(datapenawaranlelang,hasilKasiPengelolaan .IBasisData dan pengolahan data danpenetapan basillelangSUN)dalam p Ieaporan bentuk computerfiles(softcopy) yang hanya dapatdiakses oleh DirekturPSUN, para Kasubdit, danKasiyangterkait dengan bidang tugasnya. 9.2.Menguncisecaraelektronik seluruhfileslelangSUN yang·Kasi Pengelolaan telahdisimpandanmemberitahukan katasandi(password') BasisDatadan Pelaporan kepada KasubditManajemen SisternInformasi. 9.3.Menerima katasandi (password)danmenjagakerahasiaan Kasubdit Manajemen informasi dari pihak-pihakyangtidak.memiliki kewenangan Sistem Informasi untuk mengakses data. 9.4.Menjaga kerahasiaan data penawaran lelang SUN,baikatas Seluruh pegawai sebagianataupunseluruh data daripihak-pihak yangtidak DPSUN memiliki kewenangan mendapatkan data dimaksud.Prosedur pendistribusian dataharus mengikuti ketentuan yang diuraikan dalam bagian terdahulu, yaitu butir-butirdalam A.3.7. 10.Pengumuman Hasil Lelang I0.1.Melakukan koordinasi dengan Biro Humas dalamKasi Pelak.sanaan menyiapkan Siaran/ Keterangan Pers danmemastikanagar Transaksi pengwnuman hasillelang·SUN ke media..,massa dapat dilaksanakan paling lambat pukul16.00wm. 10.2.Meminta copy pressrelease Pengumuman Hasil Lelang, Kasi Pelaksanaan yang telah ditandatangani/ diparafoleh Kepala Biro Humas Transak.si dan menyerahkan satu copy naskah pengumuman tersebut kepada Kasi Sistem·Aplikasi dan Program yang akan memuatnya (uploading) ke dalam situs internet DPSUN. Prosedur Operast Standar Pengelolaan Surat Utang Negara I I DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORATJENDERALPERBENDAHARAAN 11.4.Melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan oleh Direktur PSUN Menteri Keuangan, 11.3.Mengambil keputusan sehubungan dengan permasalahan Menteri Keuangan yang dihadapi dalam pelaksanaan lelang SUN. 11.1.Dalam hal terjadi gangguan atau bencana atau sebab Para Kasubdit di DPSUN lainnya pada hari pelaksauaan lelang yil.l.tg 1i11:a1gaki.batkau 11.2.Melaporkan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur PSUN Menteri Keuangan mengenai permasalahan dan situasi yang sedang dihadapi clan memberikan usulan untuk mengatasi masalah. Penanggung Jawab Uralaa Kegiatan data basil penawaran lelang SUN tidak dapat diperoleh dan diproses oleh DPSUN, seluruh Kasubdit rnelapor kepada Direktur PSUN mengenai masalah ini setelah memperoleh laporan tertulis dari para Kasi, yang terkait secara langsung.
I I I I I I I I I
I I I Prosedur Operas! Standar Penge/0/0011 Surat Utang Negara I I I DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORATJENDERALPERBENDAHARAAN I I I No. U raian Kegiatan 12 .2. Menerima dari Kasi Pelaksanaan Transaksi konsep nota dinas Kasubdit Pengelolaan Transaksi kepada Direktur PSUN beserta seluruh lampirannya dan menyampaikannya kepada Direktur PSUN setelah ditandatangani. Penanggung Jawab Kasubdit Pengelolaan Transaksi I I I I I I I I I 12.3.Menerima nota dinas Kasubdit Pengelolaan Transaksi Direktur PSUN beserta seluruh larnpirannya dan menandatangani serta mengirimkan nota dinas Direktur PSUN kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan beserta seluruh lampirannya melalui Subbag TU. 12.4.Paling Iambat satu hari sebelum tanggal setelmen, Kasubbag TU menerima nota dinas Direktur PSUN kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan beserta seluruh lampiran yang meliputi konsep nota dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan kepada Menteri Keuangan, konsep surat Menteri Keuangan kepada Gubernur Bank Indonesia dan konsep terms and conditions SUN yang diterbitkan, dan memproses surat dimaksud sesuai dengan prosedur administrasi surat menyurat yang berlaku. 12.5.Memastikan bahwa BI telah menerima surat Menteri Kasi Pelaksanaan Transaksi Keuangan dan terms and conditions SUN yang diterbitkan pada tanggal setelmen, paling lambat satu hari sebelum tanggal setelmen. I I I I 12.6.Memantau pelaksanaan setelmen yang dilakukan oleh Bl. 12.7.Memastikan bahwa tidak terdapat perbedaan perhitungan jumlah uang hasil lelang (cash proceed) yang diterima, termasuk perhitungan bunga berjalan (accrued interests), antara perhitungan yang dilakukan oleh BI dan DPSUN. Kasi Pelaksanaan Transaksi Kasi Pengelolaan Penyelesaian Kewajiban I I Prosedur Operasl Staudar Perigelolaan Surat Utang Negara I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORATJENDERALPERBENDAHARAAN No. Uralan Kegiatan Penangguog Jawab 12.8.Memastikan uang yang diterima di rekening 500.000003 Kasi Akuntansi SUN "Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran untuk menampung basil penjualan Obligasi Pemerintah" pada tanggal setelmen telah sesuai jumlahnya dengan perhitungan yang dilakukan oleh DPSUN dan Bl. - 12.9.Apabila tidak diatur lain, berlaku prosedur pemindahan Kasubdit Pengelolaan Transaksi dana dari rekening 500.000003 ke rekening Bendahara Umum Negara 502.000000 berikut irn. Berdasarkan disposisi atau perintah dari Direktur PSUN, meminta Kasi Pengelolaan Penyelesaian Kewajiban menyiapkan konsep nota dinas Kasubdit Pengelolaan Transaksi kepada Direktur PSUN beserta lampirannya, yaitu konsep surat Direktur PSUN kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara, untuk memindahkan dana hasil lelang dari rekening 500.000003 ke rekening BUN 502.000000. 12.10. Menyampaikan kepada Kasubdit Pengelolaan Transaksi Kasi Pengelolaan Penyelesaian konsep nota dinas Kasubdit Pengelolaan Transaksi Kewajiban kepada Direktur PSUN beserta lampirannya untuk dimintakan tanda tangan. 12.11. Menerima dari Kasi Pengelolaan Penyelesaian Kewajiban Kasubdit Pengelolaan Transaksi konsep nota dinas Kasubdit Pengelolaan Transaksi kepada Direktur PSUN beserta lampirannya, meneliti, menandatangani dan menyampaikannya kepada Direktur PSUN. 12.12. Menerima surat Direktur PSUN kepada Direktur Kasubbag TU Pengelolaan Kas Negara, kemudian memprosesnya sesuai dengan prosedur administrasi surat menyurat yang berlaku. Prosedur Operas! Stander Pengelolao» Surat U1a11g Negara I I I I I I I I I I I I I I I 1· I I I I STANDAR OPERASI DAN PROSED UR Perijinan Perusahaan Efek Sebagai manajer lnvestasi (Ml), Badan Pengawas Pasar Modal I I I I I I I I I I I I I I I 1· I i Ii I II I -- �� W- U. Cl) w� z en �� ::i: � � c.:i c,., I � :::c . ·;::: c-, .0 :;:::; .0 .... a. "'O (I) c c ro ro E ::::, E ro .:::,::_ ro L... (/) 3 .s:: .e- c ;;:::; "t:l e ro .E co (l} (I) 0) (0 en I (11 � ·;::: Q) Q) en .:::,::_ c Cll en L... c "O co 0 .:::,::_ -.:t' E � ro Cll ·- co >, c Jg - ro (/) c "O .:::,::_ a: >,
� . Ol Q) ca I �
- c 0) ur L.. ro .:::,::_ >. :J .0 '"Cl w�: c Q) co c 0.. ro ui O> -� ::::, (/) .. z z_, 0 E co .0 m c ro s: Ol ··c c .:::,::_ c» cu ro c s: ��l >. - E (I) cu ro rn c � "(i; E ro :J ro :�,._ L... c E '"O "'O ..... rn .::£. 0) "iii I .... 0. c Q) -0 0 .N ro Q) ,_ ro c c» I..,_ ! l co (U ::::, Q) .:::,::_ - - (I} ::::, ro (/') 'O rn "'O c ro c .:::,::_ (/) co E c 0. a. "'O ��! - "'O ,._ '"O 0 , (/) .... 0 O> ro �� ,._ - ro .... 0 ro Cll >.. � Ol ·;:: c: � ro .c: co :J ro (l) .... ..... c: c cu c: c c: Q) ro a. .:,£. E ::::; 0 ::::, E :El Q) I !:::lz ... Cl) (/) c '"Cl Cll co 3 N ::l (/) � 0. ro r.n - ::i E Cll c E "O ro ro Ol ro .... O'l Ol co m z ,. (I) O> - c 0 c 0. c c c � ';::::' Q) -.:t' a. .!>!:: 0: (!) co ...... 0 (0 .... Q) CCl :::i:::: z "O :c '"O a. '"Cl 0 "'O :::i:::: .0 0 m ..... I I I I I I I I I I I Ol w en ..:.::: c a; c ::::: O') 0 c c: m '"O c a, c ro rn c: ro rn c - ro c -- ..:.::: ro ro ro "O 0) cu cr. ..:.::: - ro .E O') Ol ro CJ) I >, ro >, = c >, c. Cl) ro >, c m c E Ol "O :::, Q) ::, .... - c (l) � c (/) , Q) OJ 0) c c Q) w I '- c .::.::: (/) >, c .N c ro ro a. 0 c fJ) 0 0 :::, ·c c CJ) ·ro a, ro ·c c CIJ .::.::: en ..:.::: ..:.::: 0.. ro ro ::J >, (/) ([I -0 ro ·co E ·m CJ) a. «s ro w c 'cij co :.a ..c c c ..... .E E c >, ro 3: E , c E ro :::, Q) "O n, ro [/) CJ) en .!9 a.. w c: .::.::: Q) w 0. '- Q_ a. c E sc _:,c E ct! ct! "CJ (l) _y en (/) E ro a.. :::, o, ..c Q) Q) � -0 ;g :::, E a. 19 ro ro N rn ro m ro C'Cl '- .::L '--- 0) E "cij ro .!9 ro O> ..... [/) 0) ..:.::: Q) Q) U) O> "O 0) ""O ..:.:: :::l :::, "" .2 ro � :J I ro ro ro Q) ro "O w c; er, ro a. u .£ c e> ro 0 ro ro rn tn ro '- - Q) ro c - c ro c ro ...... '- ...... ..... , >, ro 2 ro ·en C'O 0.. E :� o, 0 0 Q) '- ·ro .::,c. c ro ..0 :::, c 'iij (1) 0) O> (/) m ro ro C'O ro Q) c: c :::l ·;::- Q) ·c 0 >, c 3: ..... ro ro E .::.::: Ol O') 0) ·m ·;::- ..c::: :::, -= {) ro c Q) c c ..:.::: ro 0) c ·ro ro (l) ro c "O c: ro c: ro I ro � ct! ro c: -� 0) :::, '--- Ol � (/) ro (l) >, ..c::: 0 ,::: Q) Q) ..c c: (!) >, cu E c: 0.. LL! (l) , >, .r::: - ro ro "O 2 ro c Q) ro ro c ro cu cu c C'O c c: c ..... >, ....... ro "O >, c w - ..... :::, :::, ro ro ·ro (/) ro e> ro ro >, ro ..... .... c :::, c ro Q_ c Q) Q) (l) .Y Q) ..:.::: >, -0 _:,c fJ) ...... ..:.::: 0 .::.::: ro _:,c co c ..... C'Cl ro Ol c w :::, � � 0.. 0.. ro Cil , - >, ....... ro ro -� ro - >, .... 0) - :;::::; 0) ro ro 0) .::.::: E ro ...... '- ..... c: c c ro (/) :::, E er, ro c (l) c :::::, :::::, 3 en c 0 0 c en ..... .... .... ,._ - ro ....... :::::, Q) ::i (!.) (l) c :::::, (1) (1) 0 :::, :::, (l) � '- ro C'G ro co Q) 0.. a. Cf) E ·ro E � E :::::, u5 (9 E co � (/) ro (f) ..0 .::.::: _:,c ..Q (/) ...... (/) � co I "' ,......._ ,,......_ - ......... ,,......_ , c C/l '- en .:,,:. _,:) .::.::: (]) Cu .::.::: ('O 0); m ·c Q) ro ..... :2 a. c 0. c _:,c ro '- :-f: ..0 - ..0 ro c ro en "'O "'O ..0 ..Q � E Q) (0 .::.::: m :::, m .Y E >, ::; "O 3 :::, "O
I ..0 _:,c ro .::.::: (ti (l) ro ro co -- c (/) ([I :::, rn ..Q ·2 c ro c: 0) � ('O (/) E 0) ·- 3 m ·;:: m � c c ..c c ·ro 0 Q) ro ro c: "O ..... ro c: co "'O cu c m 0) 2 ro ro "O E ..c :::, CJ) - ..:.::: >, :::::, ..Q CJ) ro CJ) :::, :::::, ..c::: c (l) ....... m (.) a. O') c Cl) ..0 � :::, c ro c :::, 0) 0) ro ..... en cu cu � :::, Cl) a. Q) m 0 ....... m co c c '- E , I cu "O "O ..... rn ro ro ro (/) - co ro (/) co c 0) ro :::, - c '- CL. cu >, ro '- t:: c w ro ...: (I) c c >, c: Cl) .::.::: (l) m "O (l) (/) m w .9 .Y m ro ('(l co '- :::::, ro c (1) m Cl.. ..... � E '- ,::, m "O Q) ..c .1: ..0 :;::; .0 .::.::: s c Q_ Q) "O (1) '- co ·.:: co 0 :0 0 ·u5 0.. m c :::, w ro (!) (/) .Y '- (.) c ..0 c "O m I a. CJ) "O ro (1) ..... ,::, E .::.::: co C'Cl a. m ..... (ti a.. c: ...: ..c ::::n ro -0 CL Q) � >, ..... .Y Cl) .::.::: cu ::;::. :::, m -0 c ..0 ro = ....... m c c cu c ro a. :::, 3: -..c::: c m :J CCI ....... ro .Y (I) 0) m c "O w Q) c co "'O "O .c ..0 .Y m c .:,,:. ..c (l) ::::, ro 0 a.. 0 2 ro :::::, L.. >, m ro co ro -= '- c 0. 0) E -0 .Y ....... c Q) (I] .Y Q) 0) (l) co � ro ·a.. 0 - c: :::, .0 -0 0. c: 0) � Q) a. ro (l) I >, E :::, ::;::. c :::, x ..c O') 0.. >, "O .Y E 'cii r.r. ..c .:,,:. m ....... .Y ..c::: :::, ..0 Cf) '- c c ....... ro .Y Q) c m '- (I] .Y Q) co CJ) (/) :::::, co c.. a. :::, ro (/) (l) "O co c ...... _:,c "O ·rn Q) - Q) 2 0 ......
a:l m � C'il E ro c m ro .... ro -� m ';:::::' I :::, ,,.. ..., .Y ro ro ...... ro Q) ,_ (/) C'il c (l) c ro ..c Q) (!) ::; 0 � cu _:,c .::.::: Q) co ....... E Q) ·c ,_ ..... m - (/) ro .Y "O _:,c :::, :::::, E >, ro ro ..c Q) ('J c .:,,:. "O >, a. ro ro Ol (/) Q) c c :;::; .Y .:,,:. c: CL (/) 0.. >, ro CJ) c en c c :::::, ..0 c: ,_ -� .... m J!! .:,,:. '- m .:,,:. c c ,_ m c . ...... 'c' ·2: 0. :::::, Q) a. E .... ro .... :::, Q) ,._ - m E E "'O co ,::, 0 Q) -0 ro (].) c..
- '- m ..... '- c e ro >- ro ..... a. (l) , :::, Q) m ·m ....... (f) en c - - - ......... 0 I "C 0.. 0,._ ro (/)
0) Cf, c: .2 2 :::, m a. "'C Q) c: ::,;: m ..... § e .E � m ro u .a CCI '-- ..D Q) E > Q) 4- E � ro ro :::, co E ..... E m Q) ·.::: E � Q) "'C � 'cii co E ro a. ::J � CCl > (I) ro a. E ro >, c: (l) Ec ro O> ro ro t (0 � ro m ro .o
(l) (!) � > � ro c (0 ro er g 0.. .o O E (il Q) E .� -i e .a ro ::J E (/) Q) � E - c: CJ) -� .::,:. 0) � (ti & co c: (ti , c (l) E a> ro .o .0 :::, (/) ro � N ro "":} C'Cl a. (l) ::,;: c: m .::,:. cu a. E ro >, c Q) E ..... 2 co u c (l) E ro u ro .0 E Q) E . ··E rn· m E fil- ·c a. a> ro a5 m :'.2: § �] I I I I I I I I I I � I isBISil'\UI ,areue..-,i Ul!UIZU<ld I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I STANDAR OPERASI PELAYANAN Kantor Pelayanan Pajak I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I PROSEDUR KERJA Kantor Wilayah Ditjen Pajak (modern) I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN ATAS PERMOHONAN KEBERATAN, PENGURANGAN SANKS! ADMINISTRASI, DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR
Uraian Penelitian (berita K)acara pemeriksaan r: sederhana) dan membuat konsep Surat Keputusan serta menyampaikan hasitnya beserta berkasnya kepada Kepala Seksi terkait
(berita acara v "'\ pemeriksaan sederhana) 4 dan memaraf konsep I "- _,) Surat Keputusan serta menyampaikan kepada Kepala Bidang Keberatan dan Banding beserta berkasnya '" I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 2 3 4 5 6 7
I I I I I I I I I I I PROSEDUR KERJA Kantor Pelayanan Pajak (Modern) I I I I I I I I I I I I I I I I I I I PROSEDUR PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGHAPUSAN NPWP DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PKP
Meneliti dan menandatangani Surat Pencabutan SKT, Surat Penghapusan NPWP, dan Surat Pencabutan Pengukuhan PKP atas nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak, selanjutnya menyampaikan kepada Wajib Pajak melalui Subbagian Umum. I NO URAIAN KEGIATAN KEPALA KANTOR 1 2 KE PALA SEKSI 4 PELAKSANA 6 KET 8 I I I I I
4 -:u Surat Pencabuatan SKT, Surat Penghapusan NPWP, dan Surat Pencabutan Pengukuhan PKP disampaikan kepada WP melalui Subbagian Umum 19
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I P'R.OSEDUR PENYULUHAN PERPAJAKAN
62 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Kemudian menyampaikan kepada Kepala Seksi Pelayanan;
b, Memaraf konsep Surat permintaan bantuan tenaga penyuluh kepada Kantor Wilayah atau Direktorat Penyuluhan Perpajakan, , selanjutnya menyampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak;
Meneliti dan menyetujui Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan menyampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai laporan dan meneruskan tembusan Laporan Pelaksanaan Penyuluhan kepada Pelaksana sebagai bahan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan I I Bagan berakhir NO URAIAN KEGIATAN KEPALA KANTOR KEPALA SEKSI PELAKSANA KET /', 5 !---+--- \. / \ ,, ,r ' ---1---l 4 I I\.. � 6 3 ,. 431 2
9. Meneliti, dan memaraf konsep Surat PemberitahuaniPersetujuan Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan, selanjutnya menyampaikan kepada Kepala Kantor Meneliti dan menandatangani Surat Pemberitahuan/Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan kemudian meneruskan kepada Kepala Seksi Pelayanan; 9 / . .. 7 I I
Meneruskan kepada Subbagian Umum untuk penomoran dan mengirimkan Surat Pemberitahuan/Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan melalui Subbagian Umum; Surat Pemberitahuan/ Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan dikirim melalui Subbagian Umum 11 ' ®--+---, Pelaksana untuk Nata Oinas/Surat bantuan tenaga Menugaskan membuat Permintaan penyuluh 12. 11. I I I I I I I I I I 65 I I I 1 2 3 4 6 7
19 17 . 16 .. / I konsep Laporan Penyuluhan dan kepada Kepala Mernantau pelaksanaan penyuluhan dan menugaskan Pelaksana untuk membuat konsep La po ran Pelaksanaan Penyuluhan Membuat Pelaksanaan menyampaikan Seksi 14 Meneliti, dan melakukan hal-hal sebagai berikut:
19.
D menyampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai laporan dan rneneruskan tembusan Laporan Laporan Pelaksahaan Penyuluhan Pelaksanaan kepada Pelaksana sebagai bahan Penyuluhan penyusunan laporan pelaksanaan tunas Seksi Pelavanan, 67 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I STANDAR OPERASI PELAYANAN Kantor Pelayanan Pajak I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
• Mengisi SPT Masa PPN beserta lampirannya dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani. • Memberi tanda centang I trick mark pada kolom ( H 4) yaitu kelebihan PPN tersebut dikembalikan ( Restitusi) • FakturPajakAsli • Dalam hal import:
L dibullkall Dafter Namlnatljl
PPH 7 .... -- ' I· I I I I I I I I I I I I I I I I I I I PETUNJUK TEKNIS PROSEDUR Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Banda Aceh I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I BAB Ill PROSEDUR PENERB!TAN APD PL (:NA), SKP, Sl<M RK LC dan SP2D A. Prosedur Penerbitan APD PL (WA)
Lembar 1 untuk Kepa!a Seksi Penyaluran Pinjarnan dan Hibah Luar Negeri {PPHLN) , lembar 2 untuk Kepala KPPN, Lembar 3 untuk Kasubbag Umum.
Routing Slip (rangkap 2) dan APO PL beserta dokumen pendukungnya diteruskan kepada Pelaksana pada Seksi PPHLN.
6 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Lembar 1 untuk Kepala Seksi PPHLN, lembar 2 untuk Kepala KPPN, Lembar 3 untuk Kasubbag Umum.
Routing Slip (rangkap 2) dan SPP SKP/SKM RK L/C beserta dokumen pendukungnya diteruskan kepada Pelaksana pada Seksi PPHLN.
Dalam membuat konsep SKP/SKM RK-LC perlu memperhatikan :
ii. Pembebanan SKM RK-LC pada rekening khusus yang selanjutnya diperhitungkan pada rek. 501.000.XXX iii. Penerbitan SKP didasarkan kurs transaksi jual H-1 dari Bl, khusus untuk JBIC menggunakan kurs beli.
7 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
C. Prosedur Penerbitan SP2D
1) OPP SPM dibuat rangkap 3; Lembar 1 untuk Kepala Seksi PPHLN, lembar 2 untuk Kepala KPPN dan Lembar 3 untuk Kasubbag Umum; 2) Routing Slip dan SPM RK; Routing Slip (rangkap 2) dan SPM diteruskan kepada Pelaksana pada Seksi PPHLN.
Oaf am membuat konsep SP20-RK perlu memperhatikan : 1) Pengisian kolom klasifikasi belanja SP2D RK harus lengkap disamping dasar pembayaran, antara lain: Nama Kreditor (lBRD,JB1C,ADB dll), Nomor Loan, Kategori, Parsi Pinjaman/Hibah dan Nomor/ Tanggal NOL; 2) Nomor Rekening Khusus Pinjaman/Hibah; 3) Nomor Rekening dan alamat penerima yang bersangkutan; 4) Mata Anggaran Pengeluaran (MAK) dan Kade Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran yang bersangkutan; 5) Stempel MPPN tidak Dipungur pada faktur PPN dan "PPh ditanggung Pemerintah" pada SSP PPh; 8 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 6) SP2D beban RK dalam valas maupun rupiah yang akan dlbebankan pada reksus agar mencantumkan keterangan dibukukan sebagai penerimaan dan pengeluaran pada Rekening 501.000.XXX oleh Bank Indonesia.
1) SP2D·RK Lembar 1 dan Daftar Penguji lembar 1 dan 2 disertai Surat Penegasan dikirim kepada Kantor Bank Indonesia Banda Aceh, Daftar Penguji lembar 2, dikernbalikan sebagai tanda terima; 2) SP2D RK Lembar 2 beserta SPM RK yang telah dibubuhi tanggal dan nomor SP2D RK disampaikan kepada Bendahara yang bersangkutan; 3) SP2D RK Lem bar 3, SPM RK beserta dokumen pendukungnya dikirim kepada Seksi Vera. J. Subbag Umum mengirimkan data SP2D RK via Internet setiap hari kepada Direktorat lnformasi Anggaran (DIA);
1) OPP SPM RM dibuat rangkap 3 : 9 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Lembar 1 Kepala Seksi PPHLN , 1embar 2 untuk Kepala KPPN dan Lembar 3 untuk Kasubbag Umum. 2) Routing Slip dan SPM RM. Routing Slip ( rangkap 2) , SPM RM beserta dokumen pendukungnya diteruskan kepada Pelaksana pada Seksi PPHLN.
Dalam membuat konsep SP2D RM perlu memperhatikan : 1) Pengisian dasar pembayaran harus lengkap; · 2) Nomor Rekenlng Bank Operasional; 3) Nama Rekening dan alamat penerima bersangkutan: 4) Mata anggaran pengeluaran {MAK) dan kode Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran yang bersangkutan; 5) Pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1) SP2D RM Lem bar 1 dan Daftar Penguji lembar 1 dan 2 disertai Surat Penegasan dikirim kepada Bank Operasional I, Daftar Penguji lembar 21 dikembalikan sebagai tanda terima; 2} SP2D RM Lembar 2 beserta SPM RM yang telah dibubuhi tanggal dan nomor SP2D RM disampalkan kepada Bendahara yang bersangkutan; 3) SP2D RM Lembar 3, SPM RM beserta dokumen pendukungnya dikirim kepada Seksi Vera.
· 10 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
, 4. Prosedur Penerbitan SP2D Pengesahan
1) Asli Notice of Disbursment (NOD) atas pembayaran APO PL kepada Pihak Ketiga dari Pemberi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PPHLN)/ Lender dikirim kepada Dit. P PHLN (Dep. Keuangan)dengan tembusan kepada KPPN Khusus Banda Aceh melalui Subbag Umum; 2) Subbag umum kemudian meneruskan dokumen dimaksud kepada Seksi PPHLN. 3) Kepala Seksi PPHLN meneliti kebenaran tembusan NOD dan selanjutnya membuat konsep SP2D Pengesahan APO PL; Dalam membuat konsep SP2D Pengesahan APO PL perlu diperhatikan sbb :
4) Tata cara penerbitan SP2D Pengesahan APO PL sama dengan tata cara penerbitan SP20 RM. tanpa dilampiri routing slip; 5} Daftar Penguji dan SP2D Pengesahan tersebut disampaikan ke lnstansi terkait oleh Subbag Umum dengan rincian sebagai berikut:
6) Subbag Umum mengirimkan data SP20 Pengesahan via Internet setiap hari kepada Direktorat lnformasi Anggaran (DIA); 7} Seksi Bank menerima Nata Debet dari Bank Indonesia Banda Aceh sebagai bahan penyusunan laporan realisasi APBN; 8} Seksi Bank mengirimkan SPJ Bendum kepada Seksi Vera. . I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
1) Penerbitan SP20 Pengesahan atas SKP
Dalam membuat konsep SP2D Pengesahan atas SKP perlu diperhatikan sbb : 1) Mencanturnkan kode lokasi Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran; 2) Pada Uraian SP2D ditulis Atas beban rekening Kas Negara No. 501.000.XXX pada KBf Banda Aceh ke rekening Kas Negara No 501.000.XXX pada KB/ Banda Aceh; 3) Penandatangan SP2D Pengesahan a.n. Menteri Keuangan RI dan Pemegang Rekening Kas Negara.
1) SP2D Pengesahan Lembar 1 dan Daftar Penguji lembar 1 dan 2 disimpan Subbag Umum; 2) SP2D Pengesahan Lembar 2 beserta SPM Pengesahan yang telah dibubuhi tanggal dan nomor SP20 Pengesahan disampaikan kepada Bendahara yang bersangkutan; 3) Lembar 3 SP2D Pengesahan, SPM Pengesahan beserta dokumen pendukungnya dikirim kepada Seksi Vera.
SP2D Pengesahan ini sebagai persyaratan pembukuan BendumJ administrasi, karena telah dibukukan oleh KBI Banda Aceh pada rekening 501.000.XXX, maka SP2D pengesahan ini tidak perlu dikirim ke KBI Banda Aceh. 2) Penerbltan SP2D Pengesahan atas SKM RK·LC
- 12 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Dalam membuat konsep SP2D Pengesahan atas SKM RK-LC perlu diperhatikan sbb:
Untuk selanjutnya diperhitungkan sebagai penerimaan MAP ( ) dan pengeluaran MAK( .) pada rekening No 501.000.XXX pada KB/ Banda Aceh.
1) SP2D Pengesahan Lembar 1 dan Daftar Penguji lembar 1 dan 2 disimpan Subbag Umum; 2) SP20 Pengesahan Lembar 2 beserta SPM Pengesahan yang telah dibubuhi tanggal dan nomor SP20 Pengesahan disampaikan kepada Bendahara yang bersangkutan; 3) SP2D Pengesahan Lembar 3, SPM Pengesahan beserta dokumen pendukungnya dikirim kepada Seksi Vera.
.13
Membuka PDF…