Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 142/PMK.010/2015
- Nomor
- 142/PMK.010/2015
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 3
dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas impor barang untuk kegiatari usaha eksploitasi hulu panas bumi;
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak Yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk; www.jdih.kemenkeu.go.id Menetapkan fVll: 1,11 i W I< I l l/\l\JC�/\f\/ HI 1 '111 \I II· ·: IUUf\/L.::JI/\
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 231/KMK.03/2001 TENTANG PERLAKUAN ·PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK YANG DIBEBASKAN DARI PUNGUTAN BEA MASUK. Pasall Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan:
www.jdih.kemenkeu.go.id Ml-1'1111<11<1-ll/\Nf:;f\N i"{LYI JUI II< !I JUUf\1[:_;1/\
www.jdih.kemenkeu.go.id 1\111 :/\111:1 ·:/ /\/ :11/\hl< ;j\/\I /�l-1'1.. JU/.I /', //\JI 10/\11 :;If\
J. barang yang diimpor oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
termasuk suku cadang yang keperluan pertahanan dan
dengan menggunakan diperuntukkan bagi
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTEi\! l\UJANGAN r··�[YUBLll\ 11\JDONESI/\ (3a)Fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dapat diberikan terhadap Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf o, sepanjang pada saat ekspor Barang Kena Pajak dimaksud dinyatakan akan diimpor kembali.
Pasal II Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 27 Juli 2015 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 20L.5 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P. S. BRODJONEGORO MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1087 www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)