Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 27/PMK.011/2012
- Nomor
- 27/PMK.011/2012
- Tahun
- 2012
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 4
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2012/27~PMK.011~2012Per.HTM (1 of 6) [3/6/2012 8:59:51 AM] PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5271);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 231/ KMK.03/2001 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK YANG DIBEBASKAN DARI PUNGUTAN BEA MASUK. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/ KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 616/PMK.03/2004, diubah sebagai berikut:
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2012/27~PMK.011~2012Per.HTM (2 of 6) [3/6/2012 8:59:51 AM] PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB
(1), atas impor sebagian Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2012/27~PMK.011~2012Per.HTM (3 of 6) [3/6/2012 8:59:51 AM] PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2012/27~PMK.011~2012Per.HTM (4 of 6) [3/6/2012 8:59:51 AM] PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB
(4), Wajib Pajak harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai bersamaan dengan permohonan untuk memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk, dengan dilampiri Rencana Impor Barang (RIB) yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atau Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang tata caranya mengikuti Ketentuan Perundang-undangan Pabean. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Februari 2012 MENTERI KEUANGAN, ttd. AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2012/27~PMK.011~2012Per.HTM (5 of 6) [3/6/2012 8:59:51 AM] PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB pada tanggal 8 Februari 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, ttd. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 185 http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2012/27~PMK.011~2012Per.HTM (6 of 6) [3/6/2012 8:59:51 AM]
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)