Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 196/PMK.010/2016
- Nomor
- 196/PMK.010/2016
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 4
www.jdih.kemenkeu.go.id
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak .Pertambahan Nilai dan· Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas lmpor Barang Kena ·Pajak yang Dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2015 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan a:tas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1087); jp www.jdih.kemenkeu.go.id
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 231/KMK.03/2001 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK YANG DIBEBASKAN DARI PUNGUTAN BEA MASUK. Pasal l Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan:
www.jdih.kemenkeu.go.id
perundang-undangan
www.jdih.kemenkeu.go.id
L barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Pabean; J. barang yang diimpor oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
I. barang 1mpor sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai · impor sementara;
penguJian, www.jdih.kemenkeu.go.id
anggaran bagi pemerintah kepentingan
·'
oleh industri kecil dan menengah atau konsorsium untuk industri kecil dan menengah dengan menggunakan fasilitas impor untuk tujuan ekspor;
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
Pasal II Peraturan Menteri 1m mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2017. www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 20 1 6 DIREKTUR JENDERAL Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 9 Desember 20 1 6 MENTERI KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 20 1 6 NO MOR 1 944 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum ..::... u.b.- - K pala Bag'ian T. U. Kementerian /; �'PO YUWONcf}- 1 2 1 99703 1 00 1/ www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)