Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 143/PMK.02/2015
- Nomor
- 143/PMK.02/2015
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 15
menetapkan Alokas i Anggaran K/ L.
Pasal 1 8 (1 ) D alam hal Alokasi Anggaran K/ L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 tidak mengakibatkan perubahan RKA- K/ L Pagu Anggaran yang telah dibahas dan d isetujui oleh p imp inan ko misi terkait di Dewan Perwakilan Rakyat, Menteri/ Pimpinan . Le mbaga c . q. pej abat eselon I atau pej abat lain yang me mil iki alokas i anggaran (portofolio) dan sebagai penanggung j awab program men yampaikan RKA-K/ L Alokas i Anggaran yang telah mendapat persetujuan DPR kep ada Ke menterian Keuangan c . q. Direktorat Jenderal Anggaran d ilengkap i dengan lembar persetujuan pimpinan ko misi terkait di Dewan Perwakilan Rakyat dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 4 ayat (2) . www.jdih.kemenkeu.go.id MEN TERI KEUAN GAN - 1 3 -
Pasal 1 9 (1 ) Dalam hal Alo kasi Anggaran K/ L sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 7 me ngakibatkan p erubahan RKA-K/ L Pagu Anggaran yang telah dibahas dan disetuj ui oleh pimpinan komisi terkait di Dewan Pe rwakilan Rakyat, Menteri / Pi mpinan Le mbaga c.q. pej abat eselo n I atau pej abat lai n yang me miliki alokasi anggaran (portofolio) dan sebagai penanggung j awab program melakukan penyesuaian RKA-K/ L P�gu Anggaran unit eselo n I me njadi RKA-K/ L Alokasi Anggaran.
Biro Pere ncanaan/ Unit Perencanaan Ke menterian / Le mbaga untuk diteliti; dan b . APIP K/ L u ntuk direviu .
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN - 1 4 -
(1 ) Menteri/ Pi rilpinan Le mbaga c . q. pej abat eselon I atau pej abat lain yang me miliki alokasi anggaran (portofolio) dan se bagai penanggung j awab program men yampaikan RKA- K/ L Alokasi Anggaran sebagaimaha dimaksud dalam Pasal 1 9 ayat (7) dile hgkapi lembar persetujuan ko misi terkait d i Dewan Perwakilan Rakyat dan doku men sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 4 ayat (2) kepada Ke menterian Keuangan c . q. Direktorat Jenderal Anggaran d an Ke menterian Perencanaan · Pe mbangunan Nasional untuk dilakukan penelaahan .
DHP RKA-K/ L Alokasi Anggaran sebagaimana d imaksud dalam Pasal 1 8 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (4) menj ad i salah satu dasar penyusunan Peraturan Presiden mengenai Rinc ian Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN - 1 5 - BAB VI TATA CARA PENYUSUNAN DAN PEN GESAHAN DIPA K/ L
BAB VI
(1 ) Dalam rangka pelaksanaan APBN , PA menyusun: DIPA menurut bagian anggaran yang dikuasain ya.
(1 ) DIPA Induk terdiri atas :
b . halaman I me muat Informasi Kinerj a dan Anggaran Program; c . halaman II me muat Rincian Alokasi Anggaran per Satker; .clan
. a. tanda tangan pej abat eselon I yang merupakan penanggung jawab pelaksanaan program dan me miliki alokasi anggaran (portofolio) ; dan · b . ko de pengaman berupa digital stamp. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANG AN - 1 6 -
b . pengesahan DIPA I nduk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan; c . . DIPA Induk tidak berfungs i sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/ pengesahan bagi Bendahara U mu m Negara/ Kuasa Bendahara · U mu m Negara; d . informasi mengenai KPA, Bendahara Pengeluaran, dan Pej abat Penanda tangan SPM untuk mas ing-mas ing satua:n kerj a terdapat pada DIPA Petikan ; e . rencana p enarikan dana dan perkiraan pen erimaan yang tercantu m dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana penarikan dana dan perkiraan pene ri maan dari seluruh satuan kerj a;
(1 ) DIPA Petikan terdiri atas : a: le mbar Surat Pengesahan DIPA Petikan (SP DIPA Petikan) ;
1 ) halaman IA mengenai Informas i Kinerj a; dan 2) halaman IB mengenai Sumber Dana;
d . halaman III me muat Rencana Penarikan Dana dan Perkiraaan Penerimaan; dan
a . dasar huku m penerb itan DIPA Petikan; b . identitas dan pagu Satker;
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN - 1 7 -
b . DIPA Petikan d icetak secara oto matis melalu i · s iste m yang d ilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi) ;
e . tanggung j awab terhadap penggunaan dana yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada PA/ KPA;
'
b . alokasi anggaran yang masih terpusat dan belu m didisttibusikan ke satker- satker daerah;
d . alokasi anggaran yang d igunakan dalam rangka pengesahan; dan / atau · e . tunggakan tah un anggaran yang lalu . www.jdih.kemenkeu.go.id MEN TERIKEUAN GAN - 1 8 -
DIPA Petikan digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satuan kerj a dan pencairan dana/ pengesahan bagi Bendahara U mu m Negara/ Kuasa Bendahara U mum Negara yang merupakan ke �atuan yang tidak terpisahkan dari DIPA lnduk.
Dalam rangka penyusunan DIPA Induk, PA dapat menunjuk dan menetapkan pej abat eselon I yang me miliki alokasi anggatan (portofolio) dan sebagai penanggung j awab program sebagai pej abat penandatangan DIPA Induk.
(1 ) Pej abat penandatangan DIPA Induk sebagaimana di maksud dalam Pasal 26 meneliti kebenaran substansi DIPA Induk yan g disusun berdasarkan Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pe ndapatan dan Belanj a Negara.
www.jdih.kemenkeu.go.id MEN TERI KEUAN GAN
Petunj uk penyusunan dan pengesahan DIPA tercantu m dalam Lampiran VIII yan g merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. BAB VII KETENTUAN PENUTU P
BAB VII
Ketentuan mengenai tata cara penyusunan dan penelaahan RKA-K/ L dan pengesahan DIPA sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara penyusunan dan penelaahan RKA-K/ L dan pengesahan DIPA berdasarkan APBN Perubahan .
Membuka PDF…