Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 196/PMK.02/2015
- Nomor
- 196/PMK.02/2015
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 3
c . bahwa berdasarkan pertim bangan se bagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 4 3 / PM K . 02 / 2 0 1 5 Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerj a Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga D an Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ; www.jdih.kemenkeu.go.id Menetapkan 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 9 0 Tahun 2 0 1 0 tentang Penyusunan Rencana Kerj a Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 0 Nomor 1 52 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 1 78) ;
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTE RI KEUANGAN NO M O R 1 43 / PM K . 02 / 2 0 1 5 TENTANG PETUNJU K PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA DAN PENGESAHAN DAFTAR I S IAN PELAKSANAAN ANGGARAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 43 / PMK. 02/ 2 0 1 5 tentang Petunjuk Penyusunan D an Penelaahan Rencana Kerj a Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga Dan Pengesahan Daftar I sian Pelaksanaan Anggaran , diubah sebagai berikut : 1 . Ketentuan ayat (3) Pasal 2 diubah dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai beriklit :
( 1 ) Dalam rangka penyusunan APBN , Menteri / Pimpinan Lembaga menyusun RKA-K/ L untuk Kementerian / Lembaga yang dipimpinnya.
b . RKA-K/ L Alokasi Anggaran ; dan / atau c . RKA-K/ L APBN Perubahan . www.jdih.kemenkeu.go.id
2 . Ketentuan ayat (2) Pasal 1 4 diubah, sehingga Pasal 1 4 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 4 ( 1 ) Menteri / Pimpinan Lembaga atau pej abat yang ditunjuk menyampaikan RKA-K / L lingkup Kementerian / Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 2 l':lyat (2) dalam bentuk Arsip D ata Komputer (ADK) kepada Kementerian Keuangan c . q. Direktorat Jenderal Anggaran dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional untuk dilakukan penelaahan dalam forum penelaahan antara Kementerian / Lem baga, Kementerian Keuangan , dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional .
b . daftar rincian Pagu Anggaran per satker / e selon I ; dan c . RKA S atker. www.jdih.kemenkeu.go.id
3 . Mengubah Lampiran I , Lampiran III , Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VII Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 43 / PMK.02 / 2 0 1 5 tentang Petunj uk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerj a D an Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sehingga menj adi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III , Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini . Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 20 15 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P. S. BRODJO NEGORO Pada tanggal 27 Oktober 20 15 DI REKTUR JENDERAL PERATURAN PERUN DANG-UNDANGAN KEMENTERIAN H U KU M DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2 0 1 5 N O M O R 1624 � - www.jdih.kemenkeu.go.id LAM PIRAN I PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR/% / PMK.02 / 2 0 1 5 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 143/ PMK.02 / 2 0 1 5 TENTANG PETUNJ UK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN REN CANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/ LEM BAGA DAN PENGESAHAN DAF'TAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PEDO MAN UMUM PENYU SUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/ LE MBA GA Penyusunan anggaran dalam dokumen Rencana Kerj a dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKA-K/ L) merupakan bagian dari penyu sunan Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara (APBN) , selain Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara (RDP-BUN) . Karena ada perbedaan dalam tata cara penyusunan antara anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (K/ L) dan anggaran BUN, dalam Lampiran Peraturan Menteri ini hanya berisi mengenai pedoman umum penyusunan RKA-K/ L, yang didefinisikan sebagai dokumen rencana keuangan tahunan K/ L yang disu sun menurut Bagian Anggaran K/ L. Sementara itu , pedoman umum penyusunan RDP-BUN diatur dalam PMK tersendiri. Secara garis besar, pro ses penyusunan RKA-K/ L mengatur 3 (tiga) materi pokok, yaitu : pendekatan penyusunan anggaran , klasifikasi anggaran , dan pro ses penganggaran . Pendekatan yang digunakan dalam pen'yusunan anggaran terdiri atas pendekatan : ( 1 ) penganggaran terpadu , (2) Penganggaran Berbasis Kinerj a (PBK) , dan (3) Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) . Sementara itu , klasifikasi anggaran yang digunakan dalam penganggaran meliputi ( 1 ) klasifikasi menurut organisasf, (2) klasifikasi menurut fungsi , dan (3) klasifikasi menurut J ems belanj a (ekonomi). Selanj utnya, pro ses penganggaran merupakan uraian mengenai proses dan mekanisme penganggarannya, dimulai dari Pagu lndikatif sampai dengan penetapan Pagu Alokasi Anggaran K/ L yang bersifat final . Sistem penganggaran tersebut harus dipahami secara baik dan benar oleh pemangku kepentingan ( stakeholder) agar dapat dihasilkan APBN yang kredibel dan dapat di pertanggungj awabkan . www.jdih.kemenkeu.go.id A. PENDEKATAN PENYUSUNAN ANGGARAN Se suai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2 0 0 3 tentang Keuangan Negara ( U U 1 7 / 2 003) , penyusunan anggaran oleh K/ L mengacu kepada 3 (tiga) . pilar sistem penganggaran , yaitu ( 1 ) penganggaran terpadu , (2) PB K, dan (3) KPJ M . Pendekatan penyusunan anggaran tersebut terus mengalami perbaikan dan penyempurnaan , dan diwaj ibkan menj adi acuan bagi pemangku kepentingan bidang penganggaran dalam merancang dan menyusun anggaran . 1 . Pendekatan Penganggaran Terpadu Penganggaran terpadu merupakan unsur yang paling mendasar bagi penerapan pendekatan penyusunan anggaran lainnya yaitu PB K dan KPJ M . Dengan kata lain bahwa pendekatan anggaran terpadu merupakan kondisi yang harus terwuj ud terlebih dahulu . Penyusunan anggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh pro ses perencanaan dan penganggaran di lingkungan K/ L untuk menghasilkan dokumen RKA-K/ L dengan klasifikasi anggaran menurut organisasi , fungsi , dan j enis belanj a . Integrasi atau keterpaduan proses perencanaan dan penganggaran dimaksudkan agar tidak terj adi duplikasi dalam penyediaan dana untuk K/ L baik yang bersifat investasi maupun untuk keperluan biaya operasional . Pada sisi yang lain penerapan penganggaran terpadu j uga diharapkan dapat mewujudkan Satuan Kerj a (Satker) sebagai satu-satunya entitas akuntansi yang bertanggung j awab terhadap aset dan kewaj iban yang dimilikinya, serta adanya akun (pendapatan dan / atau belanj a) untuk satu transaksi sehingga dipastikan tidak ada duplikasi dalam penggunaannya. Penganggaran terpadu tersebut diterapkan pada ketiga klasifikasi anggaran , yaitu klasifikasi organisasi , klasifikasi fungsi , dan klasifikasi ekonomi. Dalam kaitan ini , pengalokasian anggaran untuk suatu kegiatan , misalnya, secara total harus m erupakan gabungan an tara anggaran operasional dan anggaran non-operasional . Berkaitan dengan itu , mulai RKA- K / L 2 0 1 6 dilakukan penataan pengalokasian anggaran menurut fungsi program-kegiatan agar sej alan dengan penggangaran terpadu . www.jdih.kemenkeu.go.id 2 . Pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerj a (PB K) PB K merupakan suatu pendekatan dalam sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan kinerj a yang diharapkan , serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerj a tersebut. Yang dimaksud kinerj a adalah prestasi kerj a yang berupa keluaran dari suatu Kegiatan atau hasil dari suatu Program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Landasan konseptual yang mendasari penerapan PB K meliputi : a . Pengalokasian anggaran berorientasi pada kinerj a (output and outcome oriented); b . Pengalokasian anggaran Program / Kegiatan didasarkan pada tugas-fungsi Unit Kerj a yang dilekatkan pada struktur organisasi (money follow function);
Landasan konseptual dalam rangka penerapan PB K tersebut I bertujuan untuk:
b . Meningkatkan efisiensi dan tran sparan si dalam penganggaran (operational efficiency); c . Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (more flexibility and accountability). Agar penerapan PBK tersebut dapat dioperasionalkan , PBK menggunakan instrumen sebagai berikut:
b . Standar Biaya, adalah satuan biaya yang ditetapkan baik berupa standar biaya masukan dan standar biaya keluaran maupun standar struktur biaya sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran ; dan c . Evaluasi Kinerj a , merupakan penilaian terhadap capaian Sasaran Kinerja, konsistensi perencanaan dan implementasi, serta realisasi penyerapan anggaran . Berdasarkan landasan konseptual , tujuan penerapan PB K, dan instrumen yang digunakan PB K dapat disimpulkan bahwa secara www.jdih.kemenkeu.go.id operasional prin sip utama penerapan PB K adalah adanya keterkaitan yang j elas antara kebij akan yang terdapat dalam dokumen perencanaan nasional dan alokasi anggaran yang dikelola K / L sesuai tugas-fungsinya (yang tercermin dalam struktur organisasi K/ L) . D okumen perencanaan tersebut meliputi rencana lima tahunan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJ M N) dan Rencana Strategis Kementerian Negara/ Lembaga (Renstra K/ L) , dan rencana tahunan seperti Rencana Kerj a Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerj a Kementerian Negara/ Lembaga (Renj a K / L) . Sementara itu , alokasi anggaran yang dikelola K/ L tercermin dalam dokumen RKA-K/ L dan Daftar I sian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang juga merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang bersifat tahunan serta mempunyai keterkaitan erat . Hubungan antara dokumen tersebut digambarkan pada Diagram 1 . 1 . Diagram 1.1 Hubungan antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah menentukan prioritas pembangunan beserta kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam dokumen RKP. Hasil yang diharapkan adalah hasil secara nasional (national outcomes) sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1 945 . S elanj utnya berdasarkan tugas-fungsi yang diemban , K/ L menyusun :
b . Output-Output Program d i level E selon I beserta indikator indikatornya untuk mencapai sasaran Program ( Outcome Eselon I) yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra, serta RKP dan Renj a ; c . Output-Output Kegiatan (Sasaran Kegiatan) beserta indikator indikatornya di level Unit pengeluaran (spending unit) pada www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 0 - tingkat Satker atau Eselon II di lingkungan Unit Eselon I sesuai Program yang menj adi tanggung j awabnya. Perumusan sasaran strategis , sasaran program , dan sasaran kegiatan dalam penerapan PB K merupakan hal penting disamping perumusan output strategis , output program , beserta indikator indikatornya. Rumusan indikator kinerj a tersebut menggambarkan tanda-tanda keberhasilan program / kegiatan yang telah dilaksanakan beserta Keluaran / Hasil yang diharapkan . lndikator kinerj a inilah yang akan digunakan sebagai alat ukur setelah berakhirnya program / kegiatan , berhasil atau tidak. Indikator kinerj a yang digunakan baik pada tingkat program atau kegiatan dalam penerapan PB K dapat dilihat dari sisi :
b . Keluaran ( output) Indikator output dimaksudkan untuk melaporkan unit barang/j asa yang dihasilkan suatu kegiatan atau program ;
Dalam rangka meningkatkan keterkaitan antara input-output- outcome, dalam RKA-K/ L 2 0 1 6 dan tahun-tahun selanjutnya akan terus disempurnakan penataan Arsitektur dan Informasi Kinerj a (ADIK) dengan menggunakan konsep Logic Model. Pada tahap awal , penataan ADIK dilakukan untuk meningkatkan kualitas rumu san kinerj a ( output-outcome level Kementerian / Lembaga, level Eselon I , dan level Satker) beserta indikator-indikatornya, untuk melihat "benang merah" (keterkaitan) antara output-outcome di level yang lebih tinggi dengan output-outcome di level bawahnya. 3 . Pendekatan Kerangka Pengeluaran J angka Menengah (KPJM) KPJM adalah pendekatan penyusunan anggaran berdasarkan kebij akan , dengan pengambilan keputu san yang menimbulkan implikasi anggaran dalam j angka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran . Sesuai dengan amanat UU 1 7 / 2 0 0 3 , dalam penerapan KPJ M , K/ L menyu sun prakiraan maju dalam periode 3 (tiga) tahun www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 1 - ke depan , dan hal tersebut merupakan keharusan yang dilakukan setiap tahun , bersamaan dengan penyampaian RKA- K / L . Secara umum , penyu sunan KPJM yang komprehensif memerlukan suatu tahapan pro ses penyusunan perencanaan j angka menengah meliputi :
c . rencana kerangka anggaran (penerimaan , pengeluaran , dan pembiayaan) j angka menengah ( mediu m term budget framework) , yang menghasilkan pagu total belanj a pemerintah ( resources envelope) ; d . pendistribusian total pagu belanj a j angka menengah ke masing masing K/ L ( line ministries ceilings) . Indikasi pagu K / L dalam j angka menengah tersebut merupakan perkiraan batas tertinggi anggaran belanj a dalam j angka menengah ; e . penj abaran pengeluaran j angka menengah masing-masing K / L ( line ministries ceilings) ke masing-masing program dan kegiatan berdasarkan indikasi pagu j angka menengah · yang telah ditetapkan . Tahapan penyusunan proyeksi / rencana huruf a sampai dengan huruf d merupakan pro ses top down, sedangkan tahapan huruf e merupakan kombinasi dari pro ses top down dengan proses botto m up. Dalam rangka penyusunan RKA- K / L dengan pendekatan KPJ M , K / L perlu menyelaraskan kegiatan / program dengan RPJ M N dan Renstra K/ L, yang pada tahap sebelumnya juga menj adi acuan dalam menyu sun RKP dan Renj a K/ L . B . KLASIFI KASI ANGGARAN Klasifikasi anggaran merupakan pengelompokan anggaran berdasarkan orgamsas1 , fungsi , dan j enis belanj a (ekonomi) yang bertujuan untuk melihat besaran alokasi anggaran menurut organisasi K/ L, tugas-fungsi pemerintah , dan belanj a K/ L . 1 . Klasifikasi Menurut Organisasi Klasifikasi organisasi mengelompokkan alokasi anggaran belanj a se suai dengan struktur organisasi K / L dan B U N . O rganisasi www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 2 - diartikan sebagai K/ L atau BUN yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1 94 5 dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku . Suatu K/ L dapat terdiri atas unit-unit orgamsas1 (Unit Eselon I) yang merupakan bagian dari suatu K/ L . Suatu unit organisasi dapat didukung oleh satker yang bertanggungj awab melaksanakan kegiatan dari program unit E selon I atau kebijakan pemerintah dan berfungsi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pengelolaan anggaran . Sementara itu , BUN merupakan pej abat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang. Pengelompokkan anggaran menurut nomenklatur K/ L dan menurut fungsi BUN disebut Bagian Anggaran (BA) . Dilihat dari apa yang dikelola, BA dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) j enis . Pertama, BA K/ L adalah kelompok anggaran yang dikuasakan kepada Menteri / Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran . Kedua, BA BUN adalah kelompok anggaran yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal . Penetapan suatu organisasi sebagai BA dalam hubungannya dengan pengelolaan keuangan negara mem pertim bangkan hal-hal sebagai berikut:
1) Menteri / Pimpinan Lembaga adalah Pengguna Anggaran / Pengguna Barang bagi K/ L yang dipimpinnya (Pasal 4 ayat ( 1 ) , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2 0 0 4 tentang Perbendaharaan Negara ( U U 1 / 2 004)) ; 2) Presiden selaku pemegang kekuasan pengelolaan keuangan negara menguasakan pengelolaan keuangan negara tersebut kepada Menteri / Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang K/ L yang dipimpinnya (Pasal 6 ayat (2) huruf b , UU 1 7 / 2 0 0 3 ) ; 3) Lembaga adalah Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian Negara (LPNK) ; 4) Di lingkungan Lembaga Negara yang dimaksud dengan Pimpinan Lembaga adalah Pej abat yang bertanggung j awab atas pengelolaan keuangan lembaga yang bersangkutan (Penj elasan Pasal 6 ayat (2) huruf b UU 1 7 / 2 003) ; www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 3 - 5) Menteri / Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran waj ib menyusun RKA-K/ L atas BA yang dikuasainya (Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 0 Tahun 2 0 1 O tentang Penyusunan Rencana Kerj a Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (PP 9 0 / 2 0 1 0) ; 6) BA merupakan kelompok anggaran menurut nomenklatur K/ L dan BUN , oleh karenanya setiap K/ L mempunyai kode BA tersendiri . Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa: i . Menteri , Pimpinan LPNK, dan Sekretaris Jenderal Lembaga Negara adalah Pengguna Anggaran yang mendapat kuasa dari Presiden untuk mengelola keuangan negara dari K/ L yang dipimpinnya; IL Selaku Pengguna Anggaran , para pej abat pada butir i · bertanggungj awab langsung kepada Presiden dan waj ib menyu sun RKA-K/ L atas BA yang dikuasakan kepadanya. b . Pengelolaan Keuangan Lembaga Non Struktural (LNS) : 1 ) Lembaga selain LPNK disebut LNS ; 2) Pengelolaan keuangan LNS dapat diselenggarakan sebagai BA yang mandiri atau sebagai satuan kerj a dari K/ L; 3 ) Untuk menentukan status pengelolaan keuangan suatu lembaga Pemerintah yang baru , perlu dilakukan :
Selanjutnya yang dimaksud dengan unit organisasi pada K/L adalah Unit Eselon I yang bertanggung j awab atas pencapaian sasaran program / hasil (outcome) dan pengoordinasian atas www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 4 - pelaksanaan kegiatan oleh Satker. Satker pada unit organisasi K/ L adalah Satker baik yang berada di kantor pusat maupun kantor daerah , atau Satker yang memperoleh penugasan dari unit organisasi K / L . Unit organisasi yang bertanggung j awab terhadap suatu program sebagian besar adalah Unit Eselon IA. Berkenaan dengan hal terse but , K/ L dan Unit Eselon IA-nya dikelompokkan dengan aturan umum sebagai berikut:
b . kelompok Kementerian untuk setiap 1 (satu) unit E selon I A yang bersifat pelayanan eksternal akan menggunakan 1 (satu) Program Teknis ; c . kelompok Kementerian Negara dan Kementerian Koordinator menggunakan 1 (satu) Program Teknis untuk seluruh unit Eselon IA-nya; d . kelompok LPNK dan LNS menggunakan 1 (satu) Program Teknis untuk Lembaganya. Dalam rangka efektivitas pengelolaan anggaran , K/ L dapat mengu sulkan Satker baru sebagai Kuasa Pengguna Angaran untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung j awab pengelolaan yang berasal dari kantor pu sat K/ L apabila memenuhi kriteria-kriteria1 sebagai berikut:
b . Merupakan bagian dari struktur organisasi K/ L dan / atau melaksanakan tugas fungsi K/ L;
d . Adanya penugasan secara khusus dari Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Eselon I satker yang bersangkutan ; 1Kriteria huruf a, huruf b, dan huruf c adalah kriteria yang wajib dipenuhi; sedangkan kriteria huruf d, dan huruf e adalah kriteria tambahan (boleh salah satu saja dari kriteria tambahan yang terpenuhi). www.jdih.kemenkeu.go.id e . - 1 5 - Lokasi Satker yang propinsi / kabupaten / kota induknya. bersangku tan yang berbeda berada pad a dengan kantor Sementara itu , u sulan / penetapan Bagian Anggaran dan S atker K/ L dapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
1 ) Surat usulan permintaan BA atau Satker; 2 ) Surat Keputusan Presiden tentang penetapan BA atau Surat Keputusan Menteri / Pimpinan Lembaga tentang penetapan Satker; 3) Surat Keputusan tentang kelengkapan struktur organ1sas1 dari Kementerian Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi . b . Direktorat Jenderal Anggaran c . q. Direktorat Anggaran I , Direktorat Anggaran II , dan Direktorat · Anggaran III menganalisis / menilai usulan permintaan BA atau Satker sebagai KPA dari K/ L berdasarkan kriteria tersebut di atas . c . Apabila berdasarkan hasil penilaian u sulan tersebut d i anggap memenuhi persyaratan dan dapat dipertimbangkan untuk disetujui, maka Direktorat Anggaran I , Direktorat Anggaran I I , dan Direktorat Anggaran I I I menyampaikan nota rekomendasi serta meminta kode BA atau S atker sebagai KPA kepada Direktorat Sistem Penganggaran . d . Direktorat Jenderal Anggaran c . q. Direktorat Anggaran I , Direktorat Anggaran II , dan Direktorat Anggaran III memberitahukan persetujuan / penolakan atas u sulan dimaksud kepada K/ L yang bersangkutan secara tertulis . Dalam rangka penyederhanaan jumlah Satker, bagi Satker yang telah terbentuk sebelum dikeluarkannya Peraturan Menteri ini dan tidak memenuhi kriteria yang diwaj ibkan (kriteria a dan kriteria b) , Satker tersebut harus digabungkan dengan Satker lain atau dihapus kecuali dengan pertimbangan lain . Sebagai contoh : S atker Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Kementerian Agama yang berada di Kecamatan / Kelurahan , karena tidak memiliki unit-unit yang lengkap sebagai suatu entitas (unit www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 6 - yang melaksanakan fungsi perencanaan , pelaksanaan , pengawasan , pelaporan dan akuntan si) , maka Satker tersebut haru s dihapus , dan digabungkan dengan Satker yang lain di tingkat kabupaten / kota. 2 . Klasifikasi Menurut Fungsi Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional , sedangkan Subfungsi merupakan penj abaran lebih lanjut/ lebih detail dari deskrip si fungsi . Subfungsi terdiri atas kumpulan program dan program terdiri atas kumpulan kegiatan . Yang dimaksud program adalah penj abaran- kebij akan K/ L di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misinya yang dilaksanakan instan si atau masyarakat dalam koordinasi K/ L yang bersangkutan . Ketentuan mengenai fungsi diatur sebagaimana berikut:
b . Sesuai dengan penataan Arsitektur Dan Informasi Kinerj a (ADIK) , visi dan misi organisasi atau tugas dan fungsi K/ L mencerminkan outcome dan output K/ L.
d . Jika Eselon I memiliki lebih dari 1 (satu) fungsi , maka Eselon I tersebut harus memiliki program sejumlah fungsi yang dimiliki . Artinya, satu Program hanya memiliki satu Fungsi . Misalnya, Kementerian Kesehatan memiliki Fungsi Kesehatan dan Fungsi Pendidikan , maka Eselon I yang bersangkutan harus memiliki program terkait Fungsi Pendidikan dan program terkait Fungsi Kesehatan . Selanjutnya, program-program terkait pendidikan harus berisi kegiatan-kegiatan terkait pendidikan . Program program kesehatan harus berisi kegiatan-kegiatan terkait kesehatan . www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 7 - . Fungsi Pelayanan' Umum Fuhgsi · , ·Pendidikan . Keterangan: tidak diperkenankan satu Program memiliki lebih dari satu Fungsi e . Sesuai dengan sistem penganggaran belanj a negara yang menggunakan sistem Unified Budget (Penganggaran Terpadu) , dimana tidak ada pemisahan lagi antara pengeluaran rutin (belanj a operasional) dan pengeluaran pembangunan (belanj a non-operasional) , maka pembebanan belanj a operasional K/ L harus digabung dengan belanj a non operasional K / L dan dikelompokkan pada satu Fungsi yang sama sesuai dengan tugas dan fungsi K / L sehingga tidak terdapat tumpang tindih antar belanj a tersebut. Sebagai contoh: Kementerian Pertanian , sesuai dengan fungsi utamanya memiliki Fungsi Ekonomi . Tetapi penuangannya dalam RKA-K/ L selama ini , Kementerian Pertanian j uga memiliki Fungsi Pelayanan Umum dikarenakan seluruh belanj a operasional Kementerian Pertanian ditempatkan dalam Fungsi tersebut. Sesuai dengan penerapan penganggaran terpadu , seluruh belanj a Kementerian Pertanian (baik belanj a operasional maupun non-operasiona) seharusnya berada dalam Fungsi Ekonomi . 3 . Klasifikasi Jenis B elanj a (Ekonomi) Jenis belanj a atau klasifikasi menurut ekonomi dalam klasifikasi belanj a digunakan dalam dokumen anggaran baik dalam pro ses penyusunan , pelaksanaan dan pertanggungj awaban / pelaporan anggaran . Namun penggunaan j enis belanj a dalam dokumen terse but www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 8 - mempunyai tujuan berbeda. Berkenaan dengan proses penyu sunan anggaran dalam dokumen RKA- K/ L, tujuan penggunaan j enis belanj a dimaksudkan untuk mengetahui pendistribusian alokasi anggaran kedalam j enis-j enis belanj a . Dalam pengelolaan keuangan terdapat j enis belanj a sebagai berikut:
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 6 8 / PMK. 0 5 / 2 0 1 5 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/ Lembaga (PMK 1 6 8 / 2 0 1 5) , dalam Belanj a Pegawai termasuk juga bantuan Pemerintah berupa tunj angan profesi guru dan tunj angan lainnya yang diberikan kepada guru atau penerima tunj angan lainnya yang bukan PNS . b . Belanj a Barang dari Jasa Belanj a Barang dan Jasa adalah pengeluaran untuk pembelian barang dan / atau j asa yang habis pakai untlik memproduksi barang dan / atau j asa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat / Pemerintah Daerah (Pemda) dan belanj a perj alanan . Dalam pengertian belanj a tersebut termasuk honorarium dan vakasi yang diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk menghasilkan barang dan / atau j asa. B elanj a Barang terdiri atas Belanj a B arang (Operasional dan Non-Operasional) , Belanj a Jasa, Belanj a www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 9 - Pemeliharaan , Belanj a Perj alanan , Belanj a Badan Layanan Umum (BLU) , serta Belanj a Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda. Sesuai dengan PMK 1 68 / 2 0 1 5 dalam Belanj a Barang dan Jasa tersebut JUga termasuk bantuan Pemerintah . B antuan Pemerintah yang dialokasikan pada J ems belanj a barang tersebut meliputi pemberian penghargaan , beasiswa, bantuan operasional yang dialokasikan pada kelompok akun belanj a barang non-operasional , bantuan sarana/ prasarana dan bantuan rehabilitasi / pembangunan gedung/ bangunan yang dialokasikan pada kelompok akun belanj a barang untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda, serta bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA yang dialokasikan pada kelompok akun belanj a barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda.
d . Belanj a Pembayaran Kewaj iban Utang Belanj a Pembayaran Kewaj iban Utang adalah pembayaran yang dilakukan atas kewaj iban penggunaan pokok utang (principal outstanding), baik utang dalam negeri m aupun utang luar negeri www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 0 - yang dihitung berdasarkan po sisi pinj aman j angka pendek atau j angka panj ang, termasuk pembayaran denda/ biaya lain terkait pinj aman dan hibah dalam maupun luar negeri , serta imbalan bunga. Jenis belanj a tersebut khusus digunakan dalam kegiatan dari BA B U N . e . Belanja Subsidi B elanj a Sub sidi adalah pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi , menjual , mengekspor, atau mengimpor barang dan / atau j asa untuk memenuhi haj at hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat . Belanj a sub sidi antara lain digunakan untuk penyaluran sub sidi kepada masyarakat melalui perusahaan negara dan / atau perusahaan swasta. Jenis belanj a tersebut khusus digunakan dalam kegiatan dari BA B U N .
www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 1 - h . Belanj a Lain-lain Belanj a Lain-lain adalah pengeluaran negara untuk pembayaran atas kewaj iban pemerintah yang tidak masuk dalam kategori belanj a pegawai , belanj a barang, belanj a modal , belanj a pembayaran kewaj iban utang, belanj a sub sidi , belanj a hibah , dan belanj a bantuan so sial , serta bersifat mendesak dan tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanj a Lain-lain dipergunakan antara lain untuk: 1 . Belanj a Lain-lain Dana Cadangan dan Risiko Fiskal . Belanj a Lain-lain Dana Cadangan dan Risiko Fiskal yaitu pengeluaran anggaran untuk pembayaran kewaj iban pemerintah yang bersifat prioritas nasional bidang ekonomi dan j ika tidak dilakukan akan berdampak pada capaian target nasional . 2 . Belanj a Lain- Lain Lembaga Non Kementerian Belanj a Lain- Lain Lembaga Non Kementerian yaitu pengeluaran anggaran untuk pembayaran kewaj iban pemerintah yang terkait dengan pendanaan kelembagaan non kementerian . 3 . Belanj a Lain-Lain Bendahara Umum Negara Belanj a Lain- Lain Bendahara Umum Negara yaitu pengeluaran anggaran untuk pembayaran kewaj iban pemerintah yang terkait dengan tugas Menteri Keuangan sebagai B U N . 4 . Belanj a Lain- Lain Tanggap Darurat Belanj a Lain-Lain Tanggap Darurat yaitu pengeluaran anggaran untuk pembayaran kewaj iban pemerintah yang terkait dengan peristiwa/ kondisi negara yang bersifat darurat dan perlu penanganan segera. 5 . Belanj a lainnya Belanj a lainnya yaitu pengeluaran anggaran yang tidak termasuk dalam kriteria 1 sampai dengan kriteria 4 terse but . C . PRO S E S PENETAPAN PAGU B E LANJA K/ L Dalam rangka penyusunan APB N , seperti telah diamanatkan dalam PP 9 0 / 2 0 1 0 , terdapat 3 (tiga) kali penetapan pagu dana untuk K/ L yaitu pagu indikatif, pagu anggaran , dan alokasi anggaran . Angka yang www.jdih.kemenkeu.go.id tercantum dalam ketiga pagu tersebut merupakan angka tertinggi yang tidak boleh dilampaui oleh K/ L sebagai acuan dalam menyu sun RKA- K/ L-nya. Secara garis besar penj elasan tentang ketiga pagu dij elaskan sebagai berikut: 1 . Pagu Indikatif Mulai tahun 2 0 1 2 , angka yang tercantum dalam prakiraan maju untuk tahun anggaran 2 0 13 yang dicantumkan pada saat penyusunan RKA-K/ L tahun anggaran 2 0 12 dij adikan sebagai angka dasar, sebagai salah satu variabel yang menentukan besarnya pagu indikatif tahun anggaran 2 0 13 . Dalam rangka menyusun pagu indikatif untuk tahun yang direncanakan , ditempuh proses sebagai berikut:
arah kebij akan dan prioritas Setiap awal tahun, Presiden menetapkan arah kebij akan yang akan dilakukan pada tahun yang direncanakan , yaitu Presiden menetapkan prioritas pembangunan nasional yang akan dilakukan pada tahun yang akan direncanakan . Selain itu , Presiden juga menetapkan prioritas pengalokasian dari anggaran yang dimiliki pemerintah . Arah kebij akan dan prioritas anggaran tersebut akan dij adikan dasar pertimbangan dalam penyusunan RKP dan Renj a K/ L . b . K/ L memutakhirkan baseline (angka dasar) . Prakiraan maJU yang telah dicantumkan pada dokumen perencanaan dan penganggaran tahun sebelumnya akan dij adikan angka dasar untuk perencanaan dan penganggaran tahun anggaran yang direncanakan . Angka yang tercantum dalam prakiraan maJU tersebut harus terus dilakukan pemutakhiran se suai dengan kondisi terkini . Dalam pro ses pemutakhiran tersebut, K/ L menyesuaikan prakiraan maju dengan kebij akan tahun berj alan (Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara (APB N) / APBN Perubahan) , kinerj a tahun sebelumnya untuk mengevaluasi apakah program-program yang dikelola K/ L akan berlanjut atau akan berhenti , dan proyeksi asum si dasar ekonomi makro . www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 3 - c . K / L dapat menyu sun rencana inisiatif baru . Apabila terdapat Program / Kegiatan / Output yang akan dilakukan dan belum dilakukan pada tahun sebelumnya, K/ L dapat mengaj ukan rencana tersebut dengan mekanisme inisiatif baru . Idealnya, inisiatif baru diajukan satu kali saja, yaitu sebelum penetapan pagu indikatif. Sedangkan pemenuhan inisiatif baru tersebut sesuai dengan kemampuan keuangan negara. H al-hal terkait dengan mekanisme peng8Juan usul inisiatif baru berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala B adan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2 0 11 tentang Tata Cara Penyusunan Inisiatif Baru . d . Kementerian Keuangan melakukan rev1u angka dasar dan menyusun perkiraan kapasitas fiskal . Dalam rangka menyusun Pagu Indikatif Belanj a K/ L, Kementerian Keuangan melakukan rev1u angka dasar, berdasarkan prakiraan maJu yang telah dilakukan pemutakhiran oleh K / L . Reviu tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa proyeksi angka dasar yang akan menj adi bahan penyusunan Pagu Indikatif B elanj a K / L menj adi lebih akurat . Dalam pro ses reviu angka dasar, Kementerian Keuangan dapat berkoordinasi dengan K/ L dan j uga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /Sadan Perencanaan Pembangunan Nasional . Reviu angka dasar dilakukan pada bulan J anuari hingga bulan Maret setiap tahunnya. Pada saat yang bersamaan , Kementerian Keuangan JUga menyusun perkiraan kapasitas fiskal untuk penyu sunan Pagu Indikatif tahun anggaran yang direncanakan , termasuk penyesuaian indikasi pagu anggaran j angka menengah , yang dimulai sej ak pertengahan bulan Februari hingga akhir bulan Maret setiap tahunnya. e . Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyusun Pagu Indikatif. Pagu Indikatif untuk tahun yang direncanakan disu sun dengan memperhatikan kapasitas fiskal dan dalam rangka pemenuhan prioritas pembangunan nasional . Pagu Indikatif dimaksud www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 4 - dirinci menurut unit organisasi , program , kegiatan , dan indikasi pendanaan untuk mendukung Arah Kebij akan yang telah ditetapkan oleh Pre siden . Pagu Indikatif yang sudah ditetapkan be serta prioritas pembangunan nasional . dituangkan dalam Surat Edaran Bersama yang ditandatangani Menteri Keuangan bersama Menteri Perencanaan pada bulan Maret. Pagu indikatif dirinci menurut unit organisasi , Program dan Kegiatan . Pagu Indikatif tersebut sebagai bahan penyusunan Rancangan Awal RKP dan Renj a K/ L. Pro ses penyusunan sampai dengan p enetapan pagu indikatif diilustrasikan dalam Gambar 1. 1 sebagai berikut: Gambar 1.1. Penyusunan Pagu lridikatif • Arah kebijakan dan Prioritas Anggaran Memutakhirkan angka dasar berdasarkan: Kebijakan tahun berjalan "Pagu ·lndikatif . . . . - . . . . . . . . . .-" K�menkeu . ' .. -
• Evaluasi kinerja tahun sebelumnya
• Proyeksi asumsi dasar ekonomi makro Menysun lnisiatif Baru 2 . Pagu Anggaran
L----------------------�------------------------ Langkah-langkah penyusunan dan penetapan Pagu Anggaran adalah sebagai berikut:
Renj a K/ L dimaksud disusun dengan pendekatan berbasis Kinerj a , KPJ M , dan penganggaran terpadu yang memuat : www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 5 - 1) kebij akan ; 2) program ; dan 3) kegiatan . b . Trilateral Meeting c . Pro ses penyusunan Renj a K/L dilakukan dalam pertemuan 3 (tiga) pihak antara K/ L, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional , dan Kementerian Keuangan . Pertemuan tersebut dilakukan setelah ditetapkannya Pagu Indikatif sampai dengan sebelum batas akhir penyampaian Renj a K / L ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan . Pertemuan tersebut dilakukan dengan tujuan : 1) Meningkatkan koordinasi dan kesepahaman antara K/ L , Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / B adan Perencanaan Pembangunan Nasional , dan Kementerian Keuangan , terkait dengan pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional yang akan dituangkan dalam RKP; 2) Menj aga konsistensi kebij akan yang ada dalam dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran , yaitu antara RPJMN , Renstra, RKP, Renj a K/ L dan RKA- K / L; 3) Mendapatkan komitmen bersama atas penyempurnaan yang perlu dilakukan terhadap Rancangan Awal RKP, yaitu kepastian mengenai kegiatan prioritas ; j umlah PH LN ; dukungan Kerj asama Pemerintah Swasta (KPS) ; Anggaran Responsif Gender (ARG) ; anggaran pendidikan ; PNB P / B LU ; inisiatif baru ; belanj a operasional ; kebutuhan tambahan rupiah murni; dan pengalihan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan . K/ L menyampaikan Renj a K/ L kepada Kementerian Perencanaan Pem bangunan Nasional / B adan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan . Menteri / Pimpinan Lembaga menyampaikan Renj a K/ L kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / B adan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan untuk bahan penyempurnaan Rancangan Awal RKP dan penyusunan rincian pagu menurut unit organisasi , fungsi , www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 6 - program , dan kegiatan sebagai bagian dari bahan pembicaraan pendahuluan Rancangan APB N (RAPB N) . d . Pemerintah menetapkan Rencana Kerj a Pemerintah . e . Pemerintah menyampaikan pokok-pokok pembicaraan Pendahuluan RAPB N . Pemerintah menyampaikan pokok-pokok pembicaraan Pendahuluan RAPB N yang meliputi : 1) Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebij akan Fiskal; 2 ) RKP; 3) Rincian unit organisasi , fungsi dan program .
Pagu Anggaran K/ L disampaikan kepada setiap K/ L paling lambat pada akhir bulan Juni .
1) Pagu Anggaran K/ L; 2 ) Renj a-K/ L; 3) RKP hasil kesepakatan Pemerintah dan DPR dalam pembicaraan pendahuluan RAPB N ; dan 4) Standar biaya. RKA-K/ L Pagu Anggaran disampaikan ke Kementerian Keuangan untuk ditelaah .
1) Kelayakan anggaran terhadap sasaran kinerj a ; www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 7 - 2 ) Konsistensi sasaran kinerj a K/ L dengan RKP.
1 ) Bahan penyu sunan Nota Keuangan , RAPB N , dan Rancangan Undang Undang tentang APB N (RUU APB N); 2) Dokumen pendukung pembahasan RAPB N . Setelah dibahas dalam sidang kabinet, Nota Keuangan , RAPB N dan RUU APB N disampaikan Pemerintah kepada D PR pada pertengahan bulan Agustu s . Pro ses penyusunan hingga penetapan pagu anggaran diilustrasikan dalam Gambar 1 . 2 sebagai berikut: Gambar 1.2. Penyusunan Pagu Anggaran . . . K/L. 3 . Alokasi Anggaran - . . Pagu Anggaran ' . ....., - �.-,._..._._.,., ,,...,,_,. ,... ........ -.. - _____.,.___ ·- ·- ... Kementerlan · Keuangan f>enyesualan Angka dasar Kementerian PPN/Bappenas Presiden/Pemerintah Langkah-langkah penyusunan dan penetapan Alokasi Anggaran adalah sebagai berikut:
1) Alokasi Anggaran K / L; 2) RKP dan Renj a K/ L; 3) Hasil kesepakatan K/ L dan DPR dalam pembahasan RUU APB N ; dan 4) Standar biaya. RKA- K/ L Alokasi Anggaran juga menampting inisiatif baru yang terj adi dalam pembahasan RUU APBN dengan DPR.
1) Kelayakan anggaran terhadap sasaran kinerj a ; 2) Konsistensi sasaran kinerj a K/ L dengan RKP dan hasil kesepakatan dengan DPR. d . Kementerian Keuangan menghimpun RKA-K/ L Alokasi Anggaran hasil penelaahan untuk digunakan sebagai : 1) Bahan penyusunan Lampiran Peraturan Presiden tentang Rincian APB N ; 2 ) Bahan penyusunan DIPA. Pro ses penyusunan dan penetapan alokasi anggaran diilustrasikan dalam Gambar 1. 3 . Tahap selanjutnya adalah Menteri Keuangan mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Menteri / Pimpinan Lembaga paling lam bat ·akhir bulan Desember. www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 9 - Gambar 1. 3 . Penyusunan Alokasi Anggaran ."• · · : ' K/L · . . . '·""··· DPR . • . � , ,:.; , '> l • \ 1' '�, ·= �� ,·�� • ,. :� · Kementeria'n Ke u a nga n · D . KETENTUAN DALAM PENGALOKASIAN ANGGARAN Dalam petunjuk penyusunan RKA-K/ L, disamping terkait dengan materi mengena1 klasifikasi anggaran , JUga membahas materi pengalokasian anggaran kegiatan . Alokasi anggaran kegiatan merupakan akumulasi dari seluruh biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan output kegiatan yang direncanakan . Penyusunan anggaran biaya suatu kegiatan yang tertuang dalam RKA-K/ L j uga mengacu pada peraturan peraturan lain yang secara khusus mengatur tentang B agan Akun Standar (BAS) , sumber dana kegiatan , j enis satker yang melaksanakan kegiatan , dan perspektif pengalokasian anggarannya. Integrasi peraturan tersebut dalam pengalokasian anggaran biaya kegiatan dalam penyusunan RKA- K/ L diatur sebagai berikut:
a . Data hasil aplikasi G P P ditransfer k e modul Belanj a Pegawai dalam aplikasi RKA-K/ L;
Dalam hal K/ L tidak menggunakan aplikasi GPP, K / L dapat langsung memasukkan data pegawai yang telah update dalam modul Belanj a Pegawai pada aplikasi RKA- K/ L . Khusus untuk pengalokasian Gaj i Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Bidan PTT untuk Kementerian Kesehatan agar diperhitungkan dengan berpedoman pada Surat Edaran Direktur J enderal Anggaran mengenai Pelaksanaan Pem bayaran Penghasilan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) selama masa bakti dan Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan penggaj ian dokter dan bidan sebagai pegawai tidak tetap selama masa bakti . Sementara itu , pengalokasian akun belanj a yang termasuk dalam Belanj a Pegawai mengikuti Peraturan Menteri Keuangan mengenai Bagan Akun Standar beserta peraturan pelaksanaannya. 2 . Pengalokasian Anggaran Pembangunan Bangunan / Gedung Negara Secara um um pengalokasian anggaran untuk pem bangunan / renovasi bangunan / gedung negara, berpedoman pad a Peraturan Menteri Pekerj aan Umum dan Perumahan Rakyat yang mengatur mengenai pedoman teknis pembangunan bangunan / gedung negara. Dalam rangka penyu sunan RKA- K/ L dasar perhitungan alokasi anggarannya adalah sebagai berikut: a . Untuk pekerj aan pembangunan (baru) bangunan / gedung negara atau pekerj aan renovasi bangunan / gedung negara yang berlokasi di dalam negeri , dasar alokasinya adalah perhitungan kebutuhan biaya pembangunan / renovasi bangunan / gedung negara atau yang sej enis dari Kementerian Pekerj aan Umum dan Perumahan Rakyat atau Dinas Pekerj aan Umum setempat; b . Untuk pekerj aan renovasi bangunan / gedung negara yang berlokasi di luar negeri (kantor perwakilan) yang mengubah struktur bangunan dari sebelumnya, dasar alokasinya adalah www.jdih.kemenkeu.go.id perhitungan kebutuhan biaya pem ban gun an / renovasi bangunan / gedung negara atau yang sej enis dari Kementerian Pekerj aan Umum dan Perumahan Rakyat . Dokumen analisis perhitungan kebutuhan biaya pembangunan / renovasi bangunan / gedung negara atau yang sej enis dari Kementerian Pekerj aan Umum dan Perumahan Rakyat dapat di su sun berdasarkan perhitungan dari konsultan perencana negara setempat; c . Untuk pekerj aan renovasi bangunan / gedung negara yang berlokasi di luar negeri (kantor perwakilan) yang tidak mengubah struktur bangunan dari sebelumnya adalah perhitungan kebutuhan biaya pembangunan / renovasi bangunan / gedung negara atau yang sej enis dari kon sultan perencana negara setempat . 3 . Penerapan Bagan Akun Standar Penyelarasan norma anggaran dan norma akuntan si dalam rangka sinkronisasi perencanaan anggaran melalui penyusunan RKA- K / L dan pelaksanaan anggaran melalui penyusunan laporan keuangan dilakukan dengan memakai norma B agan Akun Standar . Penyempurnaan dilakukan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi proses penganggaran . Berkaitan dengan itu , dalam penyusunan RKA- K / L dan j uga dalam pelaksanaan anggaran , diharapkan K/ L mempedomani Peraturan Menteri Keuangan mengenai Bagan Akun Standar beserta peraturan pelaksanaannya. Terdapat 2 (dua) hal yang harus dipedomani K / L terkait dengan penerapan B agan Akun Standar. Pertama, penerapan kon sep nilai perolehan (full costing) pada j enis belanj a . H al ini berarti bahwa pada penyusunan RKA-K/ L, seluruh biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang/j asa dimasukkan sebagai nilai p erolehan barang/j asa dimaksud (termasuk antara lain biaya rapat dan perj alanan dinas) . Akun belanj a yang digunakan haru s sesuai dengan peruntukkannya sebagaimana diatur dalam Keuangan mengenai Bagan Akun Standar pelaksanaannya. Peraturan Menteri beserta peraturan Kedua, penerapan konsep kapitalisasi . Dalam penyusunan RKA- K/ L, konsep kapitalisasi adalah terkait dengan j enis belanj a www.jdih.kemenkeu.go.id modal . Untuk mengetahui apakah suatu belanj a dapat dimasukkan sebagai belanj a modal atau tidak, perlu diketahui definisi aset tetap atau aset tetap lainnya dan kriteria kapitalisasi aset tetap . Aset tetap mempunyai ciri-ciri / karakteristik sebagai berikut: berwuj u d , akan menambah aset pemerintah , mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun , nilainya material (diatas nilai kapitalisasi) . Sementara itu , c1n-c1n aset tetap lainnya adalah akan menambah aset pemerintah , mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun , dan nilainya relatif material (diatas nilai kapitalisasi) . Berdasarkan penj elasan tersebut, dap at disimpulkan bahwa suatu belanj a dapat dikategorikan sebagai belanj a modal j ika:
b . pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset tetap lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah ; c . perolehan aset tetap tersebut dimaksudkan untuk dipakai dalam operasional pemerintahan , bukan untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat. Dalam kaitan konsep harga perolehan ditetapkan bahwa seluruh pengeluaran yang mengakibatkan tersedianya aset siap dipakai , dimasukkan ke dalam belanj a modal . Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi (relatif material) aset tetap / aset tetap lainnya. Di samping belanj a modal untuk perolehan aset tetap dan aset tetap lainnya, belanj a untuk pengeluaran-pengeluaran sesudah perolehan aset tetap atau aset tetap lainnya dapat juga dimasukkan sebagai belanj a modal . Pengeluaran tersebut dapat dikategorikan sebagai belanj a modal j ika memenuhi persyaratan bahwa pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat , kapasitas , kualitas dan volume aset yang telah dimiliki . Termasuk dalam hal ini adalah pengeluaran untuk gedung yang nilai perbaikannya lebih 2% (dua persen) dari nilai aset , berdasarkan perhitungan dari Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerj aan Umum dan Perumahan Rakyat . Selanjutnya, penggunaan j enis belanj a dalam penyu sunan RKA-K/ L, apakah menggunakan belanj a barang atau belanj a modal , ABw www.jdih.kemenkeu.go.id - 3 3 - mengikuti Peraturan Menteri Keuangan mengenai Bagan Akun Standar be serta peraturan pelaksanaannya. 4 . Penyu sunan RKA-K/ L pada Satker Perwakilan RI di Luar Negeri Penyusunan RKA-K/ L pada Satker Perwakilan RI di luar negeri secara khusus mengikuti aturan sebagai berikut:
1) Valuta yang dipergunakan dalam perhitungan RKA- K / L adalah Dolar Amerika Serikat (USD) ; 2) Nilai Kurs U S D terhadap Rupiah yang dipergunakan dalam perhitungan alokasi adalah kurs yang dipakai dalam asum si APBN pada tahun yang direncanakan . b . Pengalokasian menurut Jenis Belanj a 1) Belanj a Pegawai a) Pengaturan mengenai penganggaran belanj a pegawai bagi pej abat dinas luar negeri pada perwakilan RI di luar negeri baik untuk komponen maupun besarannya mengikuti peraturan perundangan yang berlaku . b) Alokasi Belanj a Pegawai pada Perwakilan RI di luar negeri termasuk alokasi anggaran untuk gaj i lokal staf. c) Gaj i Home Staff pada Perwakilan RI di luar negeri termasuk Atase Teknis dan Atase Pertahanan didasarkan pada payroll sekurang-kurangnya bulan Mei tahun berj alan . Tunj angan Penghidupan Luar Negeri (TPLN) terdiri atas tunj angan pokok dan tunj angan keluarga. Tunj angan Pokok merupakan perkalian antara Angka Dasar Tunj angan Luar Negeri (ADTLN) dengan persentase Angka Pokok Tunj angan Luar Negeri (APTLN) masing-masing Home Staff Tunj angan Keluarga terdiri atas tunj angan isteri / suami (15% (lima belas persen) kali tunj angan pokok) dan tunj angan anak (10% (sepuluh persen) kali tunj angan pokok) yang besarannya mengikuti ketentuan yang berlaku , dengan jumlah anak yang dapat diberikan tunj angan anaknya maksimal 2 (dua) anak sesuai dengan ketentuan pemberian tunj angan anak bagi PNS . www.jdih.kemenkeu.go.id - 3 4 - d) Apabila akan dilakukan · pengisian alokasi selisih F -B (lowongan formasi) maksimal sebanyak rencana penarikan / penempatan home staff (termasuk Kepala Perwakilan) dengan dilampiri Daftar Rencana Penarikan / Penempatan Home Staff yang ditandatangani Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri dan sekurang-kurangnya memuat waktu penempatan / penarikan serta gelar diplomatik . Untuk tunj angan keluarga maksimal diasum sikan untuk 1 istri dan 2 (dua) anak; e) Alokasi anggaran Tunj angan Lain- Lain Home Staff dihitung maksimum 40% (empat puluh persen) dari alokasi Gaj i Luar Negeri / TPLN Home Staff dengan perhitungan Tunj angan Sewa Rumah 2 5% (dua puluh lima persen) dari TPLN dan Tunj angan Restitusi Pengo batan 15% (lima belas persen) dari TPLN, kecuali diatur lain oleh Menteri Keuangan . 2) Belanj a B arang a) Alokasi anggaran untuk sewa gedung didasarkan atas kontrak sewa gedung yang berlaku . Dalam hal Atase Teknis / Atase Pertahanan menempati gedung yang sama dan dalam dokumen kontrak sewa gedung yang sama dengan kontrak sewa gedung kantor Perwakilan RI , alokasi anggarannya hanya pada RKA-K/ L Satker Kantor Perwakilan RI berkenaan ; b) Alokasi Operasional Pendukung Kerj asama Bilateral / Regional terdiri atas Biaya Operasional Kepala Perwakilan dan Repre sentasi . Alokasi biaya lainnya yang selama ini dialokasikan pada Operasional Pendukung Kerj asama Bilateral / Regional agar dialokasikan se suai dengan peruntukannya dengan target kinerj a dan rincian perhitungan yang j elas dan dapat dipertanggungj awabkan ; c) Alokasi anggaran biaya representasi untuk Kepala Perwakilan dihitung maksimum 2 0 % (dua puluh persen) dari Tunj angan Pokok x 12 bulan . Sedangkan www.jdih.kemenkeu.go.id - 3 5 - untuk home staff lainnya dihitung maksimum 10% (sepuluh persen) dari gaj i pokok x 12 bulan ; d) Perj alanan Dinas pada Perwakilan RI di luar negeri termasuk Atase Teknis dan Atase Pertahanan maksimum terdiri atas : ( 1 ) Perj alanan dinas wilayah ;
( 3) Perj al an an din as akredi tasi ; ( 4) Perj al an an din as kurir . Anggaran perj alanan dinas pada Perwakilan RI di luar negeri disediakan hanya untuk j enis perj alanan dinas yang ada pada Perwakilan RI bersangkutan , dan dihitung menurut jumlah pej abat yang melakukan perj alanan dinas , serta frekuensi perj alanan yang akan dilakukan . Besarnya tarif uang harian perj alanan dinas luar negeri diatur oleh Menteri Keuangan . c . Ketentuan lain-lain . 1) Alokasi anggaran untuk Perwakilan RI di luar negen termasuk Atase Teknis maupun Atase Pertahanan dilakukan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 10 8 Tahun 2 0 0 3 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri . Untuk Atase teknis dan Atase Pertahanan yang menempati satu gedung dengan Perwakilan RI di Luar Negeri , biaya langganan listrik, gas , air, biaya pemeliharaan gedung serta pemeliharaan lain yang melekat dengan gedung dimaksud dialokasikan pada anggaran Kementerian Luar Negeri ; 2) Alokasi Belanj a Pegawai pada Perwakilan RI di luar negeri termasuk alokasi anggaran untuk penghasilan local staff Besaran alokasi untuk pembayaran penghasilan local staff dimaksud mengacu pada alokasi anggaran untuk local staff dihitung maksimal 43% (empat puluh tiga persen) dari ADTLN , dengan j umlah pegawai maksimal sesuai formasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi . Dalam pelaksanaannya, pembayaran penghasilan local staff tetap disesuaikan dengan jumlah riil pegawai dan tidak melebihi formasi yang www.jdih.kemenkeu.go.id - 3 6 - ditetapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi . Alokasi anggaran sebesar 43% (empat puluh tiga persen) tersebut di atas sudah termasuk gaj i dan tunj angan-tunj angan , social security, asuran si kecelakaan serta lem bur. 3) Beban Pusat Persekot Resmi (B PPR) terdiri atas : a) Persekot rumah untuk depo sit sewa rumah dengan jumlah maksimal 2 (dua) bulan sewa rumah (termasuk dalam j enis Belanj a Barang) ; b) Persekot mobil maksimal US$ 5 . 000 (termasuk dalam j enis Belanj a Barang) ; c) Persekot TPLN dengan jumlah maksimal 2 (dua) bulan TPLN (termasuk dalam j enis Belanj a Pegawai) . Perhitungan B PPR didasarkan atas rencana mutasi penempatan pada perwakilan RI di luar negeri . 4) Pengaturan anggaran Perwakilan RI di luar negeri termasuk Atase Teknis dan Atase Pertahanan yang tidak diatur dalam Peraturan Menteri ini mengikuti ketentuan yang ditetapkan Menteri Luar Negeri setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan . Apabila terdapat alokasi anggaran yang didasarkan atas penetapan Menteri Luar Negeri yang belum mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan tetapi telah dialokasikan pada tahun-tahun sebelumnya, sebagai RAB direncanakan penetapan tersebut akan dipersamakan dan sebelum tahun anggaran yang dimulai harus sudah dimintakan persetujuannya kepada Menteri Keuangan . 5) Pengaturan pengalokasian perwakilan RI yang berlokasi di dalam negeri mengikuti ketentuan yang berlaku secara umum dalam Petunjuk Penyus�rtan dan Penelaahan I . RKA-K/ L . Hal-hal lain yang tidak diatur secara. i :roses · - -- ·- - oui:piii- - · · outcome ;J,:': C . MEKANI SME PENYUSUNAN INFO RMASI KI NERJA Penataan ADIK dalam RKA-K/ L menggunakan pendekatan logic model dengan mekanisme top-down. Tahapan-tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 1 . TAHAP PERSIAPAN Dalam menyusun atau membuat referensi informasi kinerj a pada RKA- K/ L, perlu dipersiapkan beberapa hal sebagai berikut:
* ) Renstra K/ L dan / atau Renj a K/ L disusun dengan menggunakan kerangka berpikir / konsep logic model. b . Peraturan yang mengatur tugas dan fungsi K/ L beserta unit-unit organisasi / struktural di lingkup K/ L (unit eselon I dan unit eselon II/ Satker) ; www.jdih.kemenkeu.go.id - 7 1 - c . PMK mengenai petunjuk penyusunan dan penelaahan RKA- K / L dan pengesahan DIPA;
2 . TAHAP PENYUSUNAN I NFORMASI KINERJA Penyusunan informasi kinerj a dilakukan mulai dari level K/ L, kemudian dilanjutkan dengan menyusun informasi kinerj a pada level eselon I dan E selon 11 / Satker (mekanisme top-down) . lnformasi kinerj a yang berada pada level K/ L merupakan informasi yang sifatnya strategis (informasi kinerj a tersebut akan berorientasi kepada customer/ stakeholder diluar K/ L) , begitu juga dengan informasi kinerj a di level unit eselon I dan unit eselon II / Satker, informasi kinerj a yang disusun berorientasi kepada customer/ stakeholder diluar unit organisasi . Oleh . sebab itu , penerapan konsep Logic Model dengan mekanisme top-down akan menghasilkan informasi kinerj a yang apabila dilihat dari segi jumlah akan mengerucut dari level Eselon 11 / Satker dan Eselon I ke level K/ L, sebagaimana digambarkan pada Bagan 2 . 3 . Bagan 2 . 3 Hirarki Informasi Kinerja I n p u t - Aktivitas - Output K/l - Outcom e K/L l n p u t - A ktivitas - Output Es e l o n I - Outcom e E s e l o n I I n.p ut - Aktivita s - Output Ese l on 1 1/Satker Dengan demikian , informasi kinerj a yang terdapat pada level eselon I dan eselon II / Satker merupakan informasi kinerj a yang sifatnya lebih teknis/ spesifik/ detil yang diturunkan dari informasi kinerj a level K/ L. Berikut ini disaj ikan tahapan penyu sunan informasi kinerj a pada tiap level sesuai dengan hirarki / struktur organi_sasi , meliputi : www.jdih.kemenkeu.go.id
KINERJA 1 . Outcome K/ L 2 . Indikator Kinerj a Outcome K / L 3 . Output K/ L M EKANISME / LANGKAH- LANGKAH / TAHAPAN PENYUSUNAN INFORMASI KINERJA
b . Tetapkan rumusan outcome K/ L untuk selanjutnya menj adi acuan dalam penyusunan output K/ L dan informasi kinerj a pada level unit Eselon I . a . Tentukan rumusan indikator dengan memperhatikan rumusan outcome K/ L yang mengacu kepada sasaran strategis dalam Renstra K/ L atau Renj a K/ L (idealnya, indikator sasaran strategis dalam Renstra K/ L dan / atau Renj a K/ L merupakan indikator outcome K/ L dalam RKA-K/ L) . b . Tetapkan rumusan indikator kinerj a outcome K/ L untuk selanj utnya dapat digunakan dalam menyusun rumusan output pada level K/ L.
INFORMASI KINERJA 4 . Indikator Kinerj a Output K/ L M EKANISME / LANGKAH LANGKAH / TAHAPAN PENYUSUNAN INFORMASI KINERJA mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: � Struktur organisasi , tugas / fungsi K/ L dan unit E selon I terkait dalam lingkup K/ L. � Output berupa barang/j asa sebagai produk akhir yang dikeluarkan K/ L dan berorientasi kepada customer/ stakeholder diluar K/ L selaku penerima manfaat. c . Uj i rumusan output · K/ L melalui pertanyaan sederhana berikut ini : � Apakah output yang dihasilkan sudah sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pencapaian outcome K/ L? � Apakah kinerj a output tersebut akan dapat diukur melalui indikator kinerj a output K/ L yang selanjutnya akan ditentukan? -7 hal m1 akan terj awab secara paralel saat pro ses penyu sunan indikator kinerj a output K/ L . d . Tetapkan rumusan output K/ L untuk selanjutnya menj adi acuan dalam mengidentifikasi aktivitas K/ L dan digunakan untuk menyusun informasi kinerj a level E selon I . a . Tentukan rumusan indikator dengan memperhatikan rumusan output K / L . b . Uj i secara sederhana apakah indikator indikator yang disu sun dapat mencerminkan dan mengukur target www.jdih.kemenkeu.go.id NO . INFORMASI KINERJA 5 . Aktivitas K/ L M EKANISME / LANGKAH LANGKAH / TAHAPAN PENYUSUNAN INFORMASI KINERJA output yang dihasilkan (measurable)? K/ L c . Indikator harus j elas dan tidak bermakna ganda, didukung oleh ketersediaan data (rutin dan / atau periodik) , dan sum ber data yang valid dan kredibel . d . Tetapkan rumusan indikator kinerj a output K/ L untuk selanjutnya dapat digunakan dalam menyu sun rumusan aktivitas yang dilakukan dalam menghasilkan output pada level K/ L.
� Rumusan output yang akan dihasilkan / di- deliver oleh K/ L � Tugas / fungsi dan urusan yang menj adi tanggung j awab K/ L � Rumusan aktivitas dinyatakan dalam bentuk kata kerj a � 1 (satu) output dapat memiliki lebih dari 1 (satu) aktivitas yang saling berkaitan dan terangkai menj adi satu kesatuan pro ses � Tiap aktivitas memiliki korelasi terhadap output dari unit-unit eselon I dalam struktur orgamsas1 K/ L www.jdih.kemenkeu.go.id - 7 5 - INFORMASI MEKANI S M E / LANGKAH- NO . LANGKAH / TAHAPAN PENYUSUNAN KINERJA INFORMASI KINERJA b . Tetapkan rumu san aktivitas K/ L untuk selanjutnya dapat digunakan dalam menyu sun rumusan output pada level Eselon I . 6 . Input K / L a. Identifikasi input yang dibutuhkan sebagai sumber daya/ prasyarat dalam melakukan aktivitas gun a menghasilkan Output K/ L . b . Referen si input mengacu kepada standardisasi input sebagaimana dij elaskan dalam pedoman ini . c . Tetapkan input pada level K/ L untuk selanj utnya dapat digunakan dalam menyusun rumusan output dan input level Eselon I . Contoh: Untuk Kementerian Keuangan , outcome K/ L diturunkan dari Sasaran Strategis (dalam dokumen Renstra K/ L dan / atau Renj a K / L) yang merupakan cermman v1s1 K/ L, sedangkan output K/ L diturunkan dari misi K/ L. Visi Kementerian Keuangan Tu gas Kementerian Keuangan Sasaran Strategis ( Outcome Kementerian Keuangan) Menj adi Menyelenggarakan Terwuj udnya penggerak utama urusan pemerintahan pertumbuhan ekonomi pertum buhan ekonomi di bidang keuangan Indonesia yang inklusif negara untuk di abad ke-2 1 Indonesia yang membantu Presiden Indikator: inklusif di abad dalam 1 ) Rasio penenmaan ke-2 1 . menyelenggarakan paj ak terhadap PDB pemerintahan negara. 2 ) Rasio utang www.jdih.kemenkeu.go.id Visi Kementerian Keuangan Misi Kementerian Keuangan Mencapai tingkat kepatuhan paj ak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prim a dan penegakan hukum yang ketat . Tu gas Kementerian Keuangan Fungsi Kementerian Keuangan Perumusan , penetapan , pelaksanaan dan kebij akan di bi dang penganggaran , paj ak, kepabeanan dan cukai , perbendaharaan , kekayaan negara, perim bangan keuangan , dan pengelolaan pembiayaan dan risiko . Sasaran Strategis ( Outcome Kementerian Keuangan) terhadap PDB 3) Rasio defisit APB N terhadap PDB 4) Deviasi antara rencana dan realisasi penyerapan anggaran K/ L 5) Indeks pemerataan kemampuan keuangan antar daerah . Output K/ L ( Output Strategis Kementerian Keuangan) Peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan . Indikator: Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai . www.jdih.kemenkeu.go.id - 7 7 - Misi Fungsi Kementerian Kementerian Keuangan Keuangan Menerapkan Perumusan , kebij akan fiskal pen etapan , yan . g prudent. pemberian rekon;iendasi kebij akan fiskal sektor keuangan . clan clan Output K/ L ( Output Strategis Kementerian Keuangan) Terj aganya kesinambungan fiskal . Indikator: 1) Rasio penerimaan paj ak terhadap PDB ; 2) Rasio utang terhadap PDB ; dan 3) Rasio defisit APB N terhadap PDB . Mengelola neraca Pengelolaan barang Pengelolaan kekayaan keuangan pusat milik/ kekayaan negara yang optimal . dengan minimum . risiko negara yang menj adi Indikator: tanggung j awab Kementerian Keuangan . 1 ) Rasio utilisasi a set terhadap total a set tetap ; dan 2 ) Persentase Peningkatan kontribusi BUMN / lembaga di bawah pembinaan Kemenkeu . Memastikan dana 1 . Pelaksanaan Perencanaan pendapatan kegiatan teknis penganggaran , didistribusikan dari pusat sampai pelaksanaan anggaran , secara efisien dan ke daerah ; dan efektif. 2 . Pelaksanaan dan transfer ke daerah yang efektif. bimbingan teknis Indikator : dan superv1s1 atas 1 ) Deviasi antara clanpelaksanaan rencana urusan Kementerian realisasi penyerapan anggaran K/ L; dan www.jdih.kemenkeu.go.id Misi Kernenterian Keuangan Menarik dan rnernpertahankan talent terbaik di kelasnya dengan rnenawarkan propo sisi pegawai kornpetitif. nilai yang - 7 8 - Fungsi Kernen terian Keuangan Keuangan daerah . Output K/ L ( Output Strategis Kernenterian Keuangan) di 2) Indeks pernerataan kernarnpuan keuangan daerah . antar 1 . Pengawasan atas = Output untuk pelaksanaan tugas keperluan internal . di lingkungan Output Sekretariat Kernenterian Jenderal , Inspektorat Keuangan ; Jenderal , dan Badan 2 . Koordinasi Pendidikan Pelatihan pelaksanaan tugas , Keuangan . pernbinaan , dan Di level Kernenterian pernberian Keuangan , output dukungan berorientasi ke dalarn adrninistrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kernen terian Keuangan ; 3 . Pelaksanaan pendidikan , pelatihan , dan sertifikasi kornpetensi di bidang keuangan negara; dan 4 . Pelaksanaan dukungan yang bersifat sub stantif kepada seluruh tersebut rnenj adi input. www.jdih.kemenkeu.go.id Misi Fungsi Output K/L Kementerian Kementerian (Output Strategis Keuangan Keuangan Kementerian Keuangan) unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan . Keberadaan tiap-tiap eselon I dapat dicerminkan secara langsung pada Output K/L, atau pada indikator Output K/L, atau pada aktivitas untuk menghasilkan Output K/L . Contoh : di Kementerian Keuangan, output "Terjaganya kesinambungan fiskal" dihasilkan dari kontribusi unit eselon I terkait : • Indikator output K/L "Rasio penerimaan pajak terhadap PDB"7 kontribusi dari Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai; • Indikator output K/L "Rasio utang terhadap PDB"7 kontribusi dari Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko ; dan • Indikator output K/L "Rasio defisit APBN terhadap PDB"7 kontribusi dari hampir seluruh eselon I Kementerian Keuangan . Output "Terjaganya Kesinambungan Fiskal" dihasilkan dari aktivitas aktivitas sebagai berikut : • • Merumuskan Kebijakan Fiskal dan 7 dilakukan oleh Badan Kebijakan Fiskal, Meningkatkan dan Mengamankan 7 dilakukan oleh Ditjen Pajak, Sektor Keuangan Penerimaan Pajak • Meningkatkan Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai 7 dilakukan oleh Ditjen Bea dan Cukai, • Mengelola PNBP yang optimal 7 dilakukan oleh Direktorat PNBP, Ditjen Anggaran; dan • Mengelola Pembiayaan dan Risiko 7 dilakukan oleh Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko . www.jdih.kemenkeu.go.id - 8 0 - b . Informasi Kinerja pada Level Eselon I NO. INFORMASI KINERJA 1 . Outcome Eselon I (Sasaran Program) MEKANISME/LANGKAH- LANGKAH/TAHAPAN PENYUSUNAN INFORMASI KINERJA a . Tentukan rumusan outcome eselon I dengan mengambil sasaran program yang terdapat dalam dokumen Renstra K/L dan/atau Renja K/L (idealnya, sasaran program dalam Renstra K/L dan/atau Renja K/L merupakan outcome eselon I dalam RKA-K/L) . b . Tetapkan eselon I menjadi rumusan outcome untuk selanjutnya acuan dalam penyusunan output eselon I dan informasi kinerja pada level Eselon II/Satker . 2 . Indikator Kinerja Outcome a . Tentukan rumusan indikator Eselon I (Sasaran Program) 3 . Output Eselon I (Output Program) dengan memperhatikan rumusan outcome eselon I yang mengacu kepada sasaran program dalam Renstra K/L dan/atau Renja K/L (idealnya, indikator sasaran program dalam Renstra K/L dan/atau Renja K/L merupakan indikator outcome eselon I dalam RKA- K/L) . b . Tetapkan rumusan indikator kinerja outcome eselon I untuk selanjutnya dapat digunakan dalam menyusun rumusan output level eselon I . a . Identifikasi hal apa yang akan menjadi produk akhir/yang di- www.jdih.kemenkeu.go.id - 8 1 - NO . INFORMASI KINERJA MEKANISME/LANGKAH LANGKAH/TAHAPAN PENYUSUNAN INFORMASI KINERJA deliver oleh eselon I kepada penerima manfaat (customer/ stakeholder) sesuai kebutuhan dalam dengan rangka mencapai outcome eselon I . b . Rumuskan output eselon I dengan mengacu kepada atau mempertimbangkan sebagai berikut: hal-hal � Struktur organisasi clan tugas/fungsi pada dalam lingkup Eselon I terkait ; 7 Rumusan output eselon I harus berorientasi kepada customer/ stakeholder diluar unit eselon I sebagai penerima manfaat . c . Uji rumusan output eselon I melalui pertanyaan sederhana berikut ini : � Apakah output yang dihasilkan oleh unit eselon I sudah sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pencapaian outcome Eselon I? � Apakah kinerja output tersebut akan dapat diukur melalui indikator kinerja output eselon I yang selanjutnya akan ditentukan? 7 hal ini akan terjawab secara paralel saat ff A tw www.jdih.kemenkeu.go.id NO . 4 . - 8 2 - INFORMASI KINERJA Indikator Kinerja Output Eselon I (Output Program)
b . Uji secara sederhana, apakah indikator-indikator yang telah disusun dapat mencerminkan dan mengukur output yang dihasilkan eselon I (measurable)? c . Indikator harus jelas dan tidak bermakna ganda, didukung oleh ketersediaan data (rutin dan/atau periodik), dan sumber data yang valid dan kredibel . d . Tetapkan rumusan indikator kinerja output eselon I untuk selanjutnya dapat digunakan dalam menyusun rumusan aktivitas yang dilakukan dalam menghasilkan output pada level eselon I . a . Identifikasi aktivitas atau tahapan kegiatan yang akan dilakukan dalam menghasilkan output eselon I dengan mengacu www.jdih.kemenkeu.go.id NO. INFORMASI KINERJA 6 . Input Eselon I MEKANISME/LANGKAH LANGKAH/TAHAPAN PENYUSUNAN INFORMASI KINERJA b . a . b . kepada hal-hal sebagai berikut: � Rumusan output yang akan dihasilkan/di-deliver oleh eselon I; � Tugas/fungsi · dan urusan yang menjadi tanggung jawab eselon I ; � Rumusan aktivitas dinyatakan dalam bentuk kata kerja; � 1 (satu) output dapat memiliki lebih dari 1 (satu) aktivitas yang saling berkaitan clan terangkai menjadi satu kesatuan proses ; dan � Tiap aktivitas memiliki korelasi terhadap output dari unit-unit eselon II/Satker dalam struktur organisasi unit eselon I . Tetapkan rumusan aktivitas eselon I untuk selanjutnya dapat digunakan dalam menyusun rumusan output pada level Eselon II/Satker . Identifikasi input yang dibutuhkan sebagai sumber daya/prasyarat dalam menghasilkan output eselon I . Referensi input mengacu kepada standardisasi input www.jdih.kemenkeu.go.id NO. INFORMASI KINERJA Contoh : MEKANISME/LANGKAH LANGKAH/TAHAPAN PENYUSUNAN INFORMASI KINERJA sebagaimana dijelaskan dalam pedoman ini . c . Tetapkan input pada level eselon I untuk selanjutnya dapat digunakan dalam melakukan aktivitas guna menyusun rumusan output dan input pada level Eselon II/Satker . Salah satu Eselon I lingkup Kementerian Keuangan adalah Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) . Outcome DJA diturunkan dari Outcome Kementerian Keuangan. Outcome DJA merupakan dampak dari Output-output yang dihasilkan DJA. Outcome DJA diambil dari Sasaran Program yang terdapat dari dokumen Renstra . Rumusan Sasaran Program diturunkan dari tugas DJA . Sementara itu, Output Program diturunkan dari Fungsi DJA . Visi Tugas Sasaran Program 1 Sasaran DJA DJA = Outcome 1 DJA Program 2 = Outcome 2 DJA Memacu Merumuskan Pengelolaan APBN Penerimaan pengelolaan serta yang berkualitas . PNBP yang APBN yang· melaksanakan Indikator : optimal berkualitas kebijakan dan 1 ) Akurasi Indikator untuk standardisasi perencanaan Jumlah mewujudkan teknis di APBN (%) . PNBP (Rp) . pem bangunan bidang 2) Deviasi antara yang penganggaran . rencana dan berkelanjutan realisasi dan penyerapan berkeadilan . anggaran K/L (%) . www.jdih.kemenkeu.go.id Misi DJA Fungsi DJA Output DJA Output DJA (Eselon l) (Satker) • Memacu • Perumusan 1 . Alokasi Peraturan di kualitas kebijakan di Anggaran bidang pengelolaan bidang Pemerintah PNBP dan APBN dari penganggaran ; Pusat yang Subsidi perencanaan, • Pelaksanaan efektif dan Energi yang penyusunan, kebijakan di efisien . efektif. hingga bidang Indikator: Indikator: pelaporan ; penganggaran ; Persentase Jumlah • Menggunakan • Penyusunan ketepatan kebijakan monitoring dan norma, waktu yang evaluasi secara standar, penyelesaian dihasilkan efektif untuk prosedur dan NK, APBN, (jumlah) . meningkatkan kriteria di APBNP, dan kualitas bidang DIPA (%). perencanaan; penganggaran ; 2. Kebijakan • Mendorong • Pemberian Penganggaran kerjasama bimbingan yang dengan teknis dan berkualitas stakeholders evaluasi di Indikator: dalam rangka bidang Persentase pemberdayaan penganggaran ; ketepatan di keseluruhan • Pelaksanaan waktu proses ; administrasi penyelesaian • Terus-menerus Direktorat kebijakan meningkatkan Jenderal penganggaran kualitas sistem Anggaran . (%) dan proses penganggaran; • Membangun kapabilitas SDM dan organisasi internal . Keberadaan tiap-tiap eselon II dapat dicerminkan secara langsung pada Output Eselon I, atau pada indikator Output Eselon I, atau pada aktivitas untuk menghasilkan Output Eselon I . www.jdih.kemenkeu.go.id Contoh: di DJA, Output "Alokasi Anggaran Pemerintah Pusat yang efektif dan efisien" dengan indikator "Persentase ketepatan waktu penyelesaian NK, APBN, APBNP, dan DIPA (%)" dihasilkan dari aktivitas-aktivitas sebagai berikut: • Menyusun analisis, kegiatan, dan proyeksi kebijakan APBN -7 dilakukan oleh Direktorat Penyusunan APBN; • Menyusun peraturan pelaksanaan di bidang penganggaran-7 dilakukan oleh Direktorat Sistem Penganggaran, Direktorat Anggaran I, Direktorat Anggaran II, dan Direktorat Anggaran III ; • Menyusun dokumen pengalokasian anggaran -7 dilakukan oleh Direktorat Penyusunan APBN; • Menyusun konsolidasi laporan keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain-7 dilakukan oleh Direktorat Anggaran III ; • Melaksanakan bimbingan teknis/ monitoring evaluasi -7 dilakukan oleh Direktorat Sistem Penganggaran, Direktorat Anggaran I, Direktorat Anggaran II, dan Direktorat Anggaran III; • Menerbitkan DIPA -7 dilakukan oleh Sekretariat DJA . c . NO. Informasi Kinerja pada Level Eselon II/Satker INFORMASI MEKANISME/LANGKAH-LANQ-KAH/TAHAPAN KINERJA PENYUSUNAN INFORMASI KINERJA 1 . Output Eselon II/Satker( Output Kegiatan a . Tentukan rumusan output Eselon II/Satker dengan mengambil sasaran kegiatan yang terdapat dalam dokumen Renstra K/L dan/atau Renja K/L (idealnya, sasaran kegiatan dalam Renstra K/L dan/atau Renja K/L merupakan output eselon II/Satker dalam RKA-K/L) . b . Tetapkan rumusan output eselon II/Satker untuk selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan aktivitas yang akan dilakukan dan input yang dibutuhkan pada level Eselon II/Satker . 2 . Indikator Kinerja a . Tentukan rumusan indikator dengan Output Eselon memperhatikan rumusan output eselon www.jdih.kemenkeu.go.id NO . INFORMASI KINERJA II/Satker (Output Kegiatan)
a . Identifikasi aktivitas atau tahapan kegiatan yang akan dilakukan dalam menghasilkan output eselon II/Satker dengan mengacu kepada hal-hal sebagai berikut: � Rumusan ouput dihasilkan/di-deliver II/Satker . yang oleh akan eselon � Tugas/ fungsi dan urusan yang menjadi tanggung jawab eselon II/Satker . � Rumusan aktivitas dinyatakan dalam bentuk kata kerja. � 1 (satu) output dapat memiliki lebih dari 1 (satu) aktivitas yang saling berkaitan dan terangkai menjadi satu kesatuan proses . Tetapkan rumusan aktivitas eselon II/Satker . www.jdih.kemenkeu.go.id - 8 8 - INFORMASI MEKANISME/LANGKAH-LANGKAH/TAHAPAN NO. KINERJA PENYUSUNAN INFORMASI KINERJA 4 . Input Eselon a . ldentifikasi input yang dibutuhkan II/Satker sebagai sumber daya/prasyarat dalam menghasilkan output eselon II/Pelaksana Kegiatan .
D. STANDARDISASI JENIS OUTPUT Dalam rangka memperbaiki rumusan Output pada. K/L dan untuk memudahkan dalam penyusunan dan analisa terhadap keluaran (output} pada RKA-K/L maka jenis keluaran (output} dalam RKA-K/L dibagi dalam dua kelompok, yaitu: 1 . Keluaran (output} barang, yang terdiri atas: a . Keluaran (output} barang infrastruktur yaitu keluaran (output} kegiatan yang merupakan barang berwujud dan/atau berupa Janngan . Contoh: jalan, jembatan, bangunan, dan jaringan irigasi . b . Keluaran (output} barang non infrastruktur yaitu keluaran (output} kegiatan yang merupakan barang baik berwujud maupun tidak berwujud yang tidak berupa jaringan . Contoh: Alat transportasi yang mempunyai karakteristik khusus, spesifikasi khusus, dan/atau untuk pelaksanaan tugas dan fungsi yang khusus, purwarupa bibit unggul pertanian, dan software aplikasi . 2 . Keluaran (output} jasa, yang terdiri atas: a . Keluaran (output} jasa regulasi yaitu keluaran (output} kegiatan yang dihasilkan dalam rangka pembuatan peraturan atau pendukung administrasi birokrasi . Bentuk keluaran (output} ini dapat berupa norma, standar, prosedur dan ketentuan . Contoh: UU, Peraturan Pemerintah, Perpres, Keppres, Peraturan Menteri, dan Peraturan Direktur Jenderal . www.jdih.kemenkeu.go.id - 8 9 - b . Keluaran (output} jasa layanan non-regulasi yaitu keluaran (output} kegiatan yang merupakan wujud dari suatu layanan dari suatu instansi terkait dengan tugas dan fungsi dari instansi berkenaan . Contoh: layanan SIM, layanan SP2D, dan layanan BOS . E . STANDARDISASI INPUT Referensi Input yang distandarkan (bersifat generik) dalam penataan ADIK dapat dikelompokan sebagai berikut: NO. TIPE INPUT URAIAN 1 . Gaji dan Tunjangan Merupakan Komponen 0 0 1 , antara lain meliputi: a . Gaji pokok ; b . Tunjangan yang melekat dengan gaji;
d . Honorarium, antara lain meliputi: 0 Honorarium mengajar Guru Tidak Tetap 0 Honorarium kelebihan jam mengaJar Guru Tetap dan Guru Tida� Tetap 0 Honorarium ujian dinas 0 Honorarium mengajar, disediakan antara lain untuk tenaga pengajar luar biasa di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tarifnya telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan . e . Uang lembur ;
g . Uang makan Pegawai Negeri Sipil; h . Honor Non Pegawai Negeri Sipil ;
j . Tunjangan ikatan dinas; dan k . Tunjangan lain yang sah. www.jdih.kemenkeu.go.id NO. TIPE INPUT 2 . Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran URAIAN Merupakan Komponen 002, antara lain meliputi: a . Kebutuhan sehari-hari perkantoran, antara lain meliputi: --> Alat Tulis Kantor, barang cetak untuk manajemen kantor, alat kebersihan --> Perlengkapan fotokopi/komputer --> Langganan surat kabar/berita/ majalah --> Biaya Satpam/pengaman, service, sopir, pramubakti dipekerjakan secara kontraktual) cleaning (yang --> Pengurusan sertifikat tanah, pembayaran PBB b . Langganan daya dan jasa, antara lain meliputi: --> Langganan listrik, telepon, termasuk pembayaran keterlambatannya --> Jasa Pos dan Giro air, gas, denda --> Telex, internet, bandwith, komunikasi khusus diplomat --> Sewa kantor/gedung, kendaraan, mesin fotokopi
--> Pemeliharaan gedung/bangunan, instalasi jaringan, sarana prasarana kantor --> Pemeliharaan kendaraan bermotor d . Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor, antara lain meliputi: --> Honor terkait operasional Satker --> Bahan makanan, penambah daya tahan tubuh --> Pemeriksaan kesehatan pegawai --> Keprotokoleran (termasuk pas dan jasa tol tamu) www.jdih.kemenkeu.go.id NO. 3 . 4 . 5 . TIPE INPUT Dukungan operasional pertahanan dan keamanan Dukungan operasional penyelenggaraan pendidikan Dukungan - 9 1 - URAIAN � Operasional Menteri/Ketua, Pimpinan � Pelantikan/pengambilan sumpah jabatan � Pakaian dinas, toga, pakaian kerja � Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi/ koordinasi Merupakan Komponen 0 0 3, antara lain meliputi : a . Belanja pegawai (tunjangan khusus) ; b . Belanja barang Operasional lainnya ;
d . Belanja pemeliharaan (gedung/alutsista) ; dan
Merupakan Komponen 004, antara lain meliputi : a . Bantuan Operasional Sekolah (BOS), baik di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian Agama; b . Tunjangan profesi guru/dosen Non PNS ;
d . Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BO PTN) ; dan
Merupakan Komponen 005, antara lain penyelenggaraan meliputi : tusi unit a . Belanja barang pengadaan bahan makanan narapidana/tahanan ; b . Belanja jasa pelayanan dokter ;
d . Belanja barang pengadaan bahan medis habis pakai ; e . Belanja barang pengadaan bahan makanan pasien ;
www.jdih.kemenkeu.go.id NO. 6. 7 . 8 . TIPE INPUT Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan URAIAN
h . Belanja barang pengadaan buku Nikah ;
j . Belanja barang pemeliharaan Jarmgan transmisi; dan
Kategori tanah, antara lain meliputi: a . Pembebasan tanah; b . Pembayaran honor tim tanah; c . Pembuatan sertifikat tanah; d . Pengurukan dan pematangan tanah;
Kategori peralatan dan mesm, antara lain meliputi: a . Kendaraan bermotor dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana transportasi untuk pejabat, angkutan pegawai, dan operasional kantor/lapangan; b . Perangkat pengolah data dan komunikasi, termasuk yang bersifat khusus untuk pelaksanaan tugas dan fungsi yang khusus ; dan c . Peralatan dan fasilitas perkantoran . Merupakan belanja modal gedung bangunan, antara lain meliputi: dan a . Gedung dan bangunan, antara lain meliputi: � Gedung dan bangunan � Bahan baku gedung dan bangunan � Upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis gedung dan bangunan � Sewa peralatan gedung dan bangunan � Perencanaan dan pengawasan gedung www.jdih.kemenkeu.go.id NO. TIPE INPUT URAIAN dan bangunan � Perijinan gedung dan bangunan � Pengosongan dan pembongkaran bangunan lama, gedung dan bangunan
c . Pendirian/pembangunan/rehabili tasi sarana dan prasarana instansi/perkantoran maupun rumah dinas berupa gedung/bangunan, taman, tempat parkir, pagar, pos pengamanan; dan d . Bangunan yang mempunyai karakteristik khusus dan/atau spesifikasi khusus dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi khusus . Selain input standar (generik) dalam tabel tersebut, JUga terdapat jenis informasi yang merupakan input sekaligus dapat dikategorikan sebagai output pada tingkatan organisasi dibawah level K/L (merupakan input pada level K/L namun dapat sebagai output pada level eselon I dan eselon II/Satker), seperti: 1 ) Data dan lnformasi; 2 ) Norma/Sistem/Prosedur/Ketentuan (NSPK) ; 3) Layanan Internal Organisasi, antara lain meliputi: • Layanan penerimaan pegawai • Layanan pembinaan/administrasi pegawai • Layanan peningkatan kapasitas pegawai • Layanan ketatalaksanaan • Layanan bantuan hukum di lingkup internal organisasi • Layanan terkait dengan implementasi sistem manajemen, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan • Pengawasan kepatuhan pegawai internal organisasi berkenaan atas NSPK • Layanan umum Referensi input standar (generik) tersebut akan berlaku pada setiap komponen, yakni level K/L (formulir I ADIK), level Eselon I (formulir II ADIK), dan level Eselon 11/Satker (formulir III ADIK) . www.jdih.kemenkeu.go.id F . PERBAIKAN KE DEPAN Penataan ADIK akan terus disempurnakan, agar sasaran-sasaran strategis dan sasaran program yang telah tertuang dalam RPJM dan Renstra K/L dapat diterjemahkan dengan baik dan benar dalam Renja K/L dan RKA-K/L . Sehubungan dengan itu, dalam hal ADIK telah dianggap sesuai dengan yang diharapkan, penyusunan KPJM dan reviu angka dasar akan menggunakan referensi dalam ADIK tersebut . Dengan kata lain, penyusunan KPJM dan reviu angka dasq.r ke depan akan menggunakan pendekatan top down, fokus pada pencapaian sasaran strategis K/L dan sasaran program Eselon I . Sebagai persiapan, referensi yang terdapat dalam database RKA-K/L (dalam aplikasi RKA-K/L) perlu di- update dengan referensi yang disusun melalui aplikasi ADIK . Dalam hal ini, aplikasi ADIK merupakan aplikasi tambahan, sebagai jembatan untuk memasukkan rumusan kinerja yang disusun dengan menggunakan konsep logical framework ke dalam aplikasi RKA-K/L yang tidak diperkenankan untuk diubah . Aplikasi ADIK disusun ke dalam 2 jenis tergantung penggunanya (usery, yaitu aplikasi ADIK untuk K/L dan aplikasi ADIK DJA Single Window (DSW) untuk internal DJA . Proses up-date referensi rumusan kinerja dalam aplikasi RKA-KL adalah sebagai berikut: 1 . K/L menyampaikan rumusan kinerja yang telah disusun dengan pendekatan logic model (penataan ADIK) dalam bentuk ADK ADIK dan dalam bentuk hardcopy kepada Direktorat Jenderal Anggaran c . q . direktorat teknis mitra kerja K/L, dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal K/L . Ketiga dokumen tersebut disampaikan ke Pusat Layanan DJA, untuk seterusnya akan disampaikan ke direktorat teknis mitra kerja K/L, dalam hal dokumen lengkap diterima . 2 . Direktorat Jenderal Anggaran c . q . direktorat teknis akan meneliti dan menelaah rumusan kinerja yang disampaikan oleh K/L . Penelitian bertujuan untuk meneliti kelengkapan isian Form ADIK (Form I, Form II, dan Form III yang terdapat dalam aplikasi ADIK) dari masing-masing K/L . Sementara itu, penelaahan bertujuan untuk melihat hubungan logis rumusan kinerja ADJK . Penelaahan dilakukan bersama-sama antara K/L dan mitra kerjanya di Direktorat Jenderal Anggaran . Proses penelitian dan penelaahan www.jdih.kemenkeu.go.id rumusan kinerja hasil penataan ADIK K/L dimulai dengan upload ADK ADIK, sedangkan dalam pelaksanaan penelitian dan penelaahan rumusan kinerja tersebut, aplikasi yang digunakan adalah aplikasi ADIK DSW . 3 . Apabila dalam proses penelitian dan penelaahan, rumusan kinerja tidak lengkap dan/atau rumusan perlu diperbaiki maka direktorat teknis akan meminta K/L untuk melengkapi/memperbaiki . Setelah proses penelitian dan penelaahan rumusan kinerja hasil penataan ADIK K/L selesai dilakukan, direktorat teknis memberikan approval. Sebelum sampai pada tahapan tersebut, direktorat teknis bersama sama K/L mitra kerja menentukan output-output yang akan terdapat dalam aplikasi ADIK yang akan digunakan untuk update referensi dalam aplikasi RKA-K/L . Daftar sandingan output yang dihasilkan dari proses penelitian dan penelaahan tersebut dicetak dan disampaikan dengan nota dinas direktur teknis ke Direktur Sistem Penganggaran untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan dalam melakukan update referensi RKA-K/L dan pembuatan installer aplikasi RKA-K/L . 4 . Proses penelitian, penelaahan sampai dengan penetapan informasi kinerja untuk update referensi RKA-K/L diselesaikan paling lambat 1 0 hari sejak dokumen dari pemohon/unit pemohon diterima . www.jdih.kemenkeu.go.id A . FORMULIR PENATAAN ADIK Rumusan Outcome .......... (5) KINERJA FORM ...... (1) RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN (2) Esel on I ....... (3) TAHUN ANGGARAN: ..... (4) PAGU DAN TARGET ANGGARAN DAN TARGET KINERJA tl .......... (11) t2 ......... (12) t3 .......... (13) t4 ·········· (14) In di kat or : · {�-�iif� . }�-�i.t� . ��r�.�:���-�:: · .�-.- · :::c:::·;-�:.--�:�:-: ''· . . . . . ��:��:�?�)�i�;E···,,..,1?r1 "�t�t�t� -. ··' =� r: . ,_ · :·-.,;�··� Uraian·.···;�t; ···· ..a,.... '•iii1� '.. ""'.�', >:"'; , ·l.�',� �� -��·� 'i!' . 1'r-..��.•. .• -:;,.L•:' • Diisi nama Kementerian Negara/ Lembaga. Diisi nama unit eselon Eselon I / II sebagai penanggung j awab Program . Disi nama program sesuai dengan dokumen Renj a K/ L . Diisi dengan hasil (outcome) yang akan dicapai dalam Program . Diisi nama Kegiatan sesuai dengan dokumen Renj a K / L . Diisi uraian indikator kinerj a kegiatan . Diisi nama/ nomenklatur keluaran secara spesifik. Diisi mengenai jumlah / banyaknya kuantitas keluaran yang dihasilkan Diisi uraian mengenai satuan ukur yang digunakan . dalam rangka pengukuran kuantitas keluaran sesuai dengan karakteristiknya Diisi dengan dasar hukum tu gas fungsi dan / atau ketentuan yang terkait langsung dengan keluaran kegiatan yang akan dilaksanakan . Diisi gambaran umum mengenai keluarankegiatan dan volumenya yang akan dilaksanakan dan dicapai . Diisi dengan penenma manfaat baik internal dan / atau eksternal Kementerian Negara/ Lembaga. Diisi dengan cara pelaksanaannya berupa kontraktual atau swakelola. Diisi dengan komponen / tahapan yang digunakan dalam pencapaian keluaran kegiatan , termasuk j adwal waktu (time table) pelaksanaan dan keterangan sifat komponen / tahapan tersebut termasuk biaya utama atau biaya penunj ang. Diisi dengan kurun waktu pencapaian pelaksanaan . Diisi dengan total anggaran yang dibutuhkan untuk pencapaian keluaran dan penj elasan bahwa nncian biaya sesuai dengan RAB terlampir . Diisi dengan nama penanggung j awab Kegiatan . Diisi dengan NIP penanggung j awab Kegiatan . www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 50 - 4 . 6 Format Rincian Anggaran Belanj a (RAB) RINCIAN ANGGARAN BELANJA KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN T.A. 20.XX Kernen terian Negara / Lem baga Unit Eselon II / Satker Kegiatan Keluaran (Output) Volume Satuan Ukur Alokasi Dana Kode Uraian Volume Subo11tp11t/Komponen/ Sub Output Su bkomponen/ detil ·1 2 . 3 x x x x.xxxx Sub011tp11t 1 99 xxx Kompo11e11 1 - A Sub komponen A - -Detil belanja 1 - -Detil belanja 2 - -..., dst -..., dst B Sub komponen B - -Ost x x x x.x x x x SubOutput 2 99 xxx KOlllJ7011Cll 1 - A Sub komponen A - -Detil belanja 1 - -Detil belanja 2 - -..., dst -..., dst B Sub komponen B - -... , dst Catatan: ( 1) ( 2) ( 3) . ... . . . . . . . . . .. . . . . . ... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . ( 4) .. . . . . . . . . .. . . ... . . . . .. . . . . . . . . . . ...... . . ... ... . . . . . . . . . . .. . (5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 6) ( 7) Jenis komponen Rincian Perhitungan Harga Jumlah (Utama/Pendukung) jml Satuan 4 5 6 7 - - - 999.999 Utama - - 999.999 - - - 999.999 - 99 sat. x 99 sat. x .... 99 999 999.999 - 99 sat. x 99 sat. x .... 99 999 999.999 - - - 999.999 - - - 999.999 Uta ma - - 999.999 - - - 999.999 - 99 sat. x 99 sat. x .... 99 999 999.999 - 99 sat. x 99 sat. x .... 99 999 999.999 - - - 999.999 Penanggung jawab Kegiatan Nama . . . ....... ..... . .. . (8) NIP . . . . . . .... .. .. ... .. (9) Jumlah total alokasi anggaran keluaran (output) adalah jumlah keseluruhan alokasi anggaran keluaran (output) yang dilaksanakan oleh seluruh Satker, untuk keluaran (output) yang sama. www.jdih.kemenkeu.go.id No ( 1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
·rorm;urrr·rrrrrn:jj_j'.iiii:m'EX-K./t""l ' ; r W.W.�WWWM'�W.� �N.INVNV>NNNN��"oYN>/t.W.W wr.NNNN W.W.YtN\YO. •(,,,,,!,,,,,,,,,,, .. ,,,,,,, .. ,,, .. , .. ,,,,,,.,,, , .... ,,,,,,,,..,, .,,,,.. : ! RIN\CIAN ANGGARAN Bfil.AN..TA PE:MEROO'AH PUSAT TAHUN ANGGARANr 20XX ! ! MENU'RU1' BAOIANi ANGGAl?..AN, UNIT ORO:ANlSASI,FUNGSI, PROGRAM DAN J."..PJM l ! (DAI.AM RIBUAN RUPIAH) l ! HALAM.-lli : . . . DARI . . . I . KODE DAN lJJi>..A!AN BA.GIAN ANGOARAN, UNff O.RGANISASI, FU'NOS I , PROGRAM, DAN KR.JM 20XX .20xx . 2 20XX+3 ! u y��-: www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 8 1 - 3 . Format Daftar Hasil Penelaahan 001'/VNNoVNNYN·U•t•t.Vl'N.WMWWWN>"iVV'>Y�oooo '''' i o 11 o '''''' i'Nf'NN>VIMVl'MVM'�NYIWM'INMl"'f'!' " ' ' r'f'r'N�WMWMWMWN��WWW > Sub Menu Forum Penelaahan Online. Halaman pertama yang akan ditampilkan pada Sistem Penelaahan Online adalah halaman beranda. Halaman beranda ini menampilkan :
b . User yang melakukan upload ADK RKA- K / L untuk Penelaahan Online; c . Tanggal mulai serta tanggal selesai dari Forum Penelaahan ; dan d . Tombol untuk melakukan upload ADK RKA- K / L sebagai dasar untuk melakukan penelaahan RKA- K / L secara online. www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 89 - Tampila,n dari halaman beranda adalah sebagai berikut: -- 20 1 4 ��. Selamat Datang. KOMISI PEMBERNITASAN KORUPSI logout i 201 4-03·10 1 3.39 1 3 Gambar 2 . 2 Halaman Utama Penelaahan Online Jika user klik link nama forum pad a kolom Kementerian / Unit Eselon I- Forum , maka user akan masuk ke dalam halaman detil Penelaahan Online dari forum yang terbentuk dari hasil Upload AD K RKA- K / L dimana Upload ADK RKA-K / L ini merupakan pemicu terbentuknya sebuah Forum Penelaahan Online. Selamal Datang. KOMIS! PEMBERANTASAN KORUPSI f.09out Gambar 2. 3 Link Nama Forum 3 . Upload ADK RKA- K/ L Untuk Penelaahan Menu Upload ADK RKA-K/ L berfungsi untuk mengelola proses upload ADK untuk pertama kali yang akan dij adikan dasar untuk membentuk sebuah Forum Penelaahan Online dan melakukan Penelaahan RKA- K / L secara Online. Untuk masuk ke menu ini User dapat menekart tombol Upload yang ada di Halaman Utama Penelaahan Online/ Beranda seperti pada gambar dibawah ini : www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 9 0 - -Ownfoad 1 Utifrty � � ' � � • •·./ , . ' , � , ; ,1.�,,..., •• � • • ...... • � , ' "• ' ,•• • :J Selamat Datang, KOMIS! PEMBERANTASAN KORUPSI logout Uploa d ADK Penelaahan .. ·····--··· .. .. ......... ..... ...................... ........ ................... ...........-... 093 KOMIS! PEMBERANTASAN KORUPSI 093.01 KOMIS! PEMBERANTASAN KORUPSI - -- Pilih -- · • AOK yang ctiuploao aoala/1 data ADK dengan format : 001_DDDlJIJ_PP_ssssss_K . 1 4 • �DK yang diuploaa berasal a a n bacKup meogguoa�an m e n u Ut111u - Kirim Data H a sII Valldasi aen93n ParamNer Baer.up Kem-Unit • lJSN yang 01sa melaKUkan upload data adarah us or Unit Eselon I 'l :· ' --- · ;...,:a_ Gambar 3 . 2 Halaman Upload ADK RKA-K/ L untuk penelaahan Di dalam menu Upload AD K RKA- K / L Penelaahan tersebut terdapat isian Kementerian , Unit , Jenis ADK, dan Attach File ADK. Untuk isian Kementerian dan Unit akan terisi secara otomatis oleh sistem sesuai dengan kewenangan usernya. User hanya perlu memilih Jenis AD K dan memilih file ADK yang akan di-upload. Terdapat dua Jenis ADK untuk penelaahan online ini , yaitu Pagu Anggaran dan Pagu Alokasi Anggaran . Untuk ADK RKA- K / L yang akan di upload terdapat beberapa ketentuan , yaitu : www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 9 1 -
Setelah user Unit E selon I K / L berh asil melakukan Upload ADK RKA- K/ L, maka sebuah Forum Penelaahan akan terbentuk sesuai dengan format K / L - Unit E selon I - Jenis Forum (Pagu Anggaran atau Pagu Alokasi Anggaran) dan sistem secara otomatis akan mengirimkan e-mail notifikasi yang berisi informasi terbentuknya sebuah Forum Penelaahan Online kepada Unit E selon I yang melakukan Upload ADK RKA- K / L dan juga kepada Unit Teknis DJA yang menangani K / L dari Unit Eselon I tersebut . 4 . Pro ses Penelaahan RKA- K / L Secara Online (Detil Penelaahan Online) Setelah Unit Eselon I K / L berhasil melakukan Upload ADK RKA- K / L dan menerima e-mail notifikasi yang berisi informasi terbentuknya sebuah Forum Penelaahan Online yang juga dikirimkan kepada Unit Teknis DJA, maka masing-masing kewenangan user yaitu User E selon I K / L , User Teknis DJA dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas dapat memulai Penelaahan RKA- K / L secara online, kecuali user dengan kewenangan Satker, user dengan kewenangan S atker ini baru dapat ikut melakukan Penelaahan Online setelah diajukan oleh Unit Eselon 1-nya dan disetujui oleh Unit Teknis DJA. Untuk memulai Penelaahan RKA- K / L secara Online, user dapat masuk ke halaman beranda Penelaahan Online dan www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 92 - meng-klik link nama forum pada kolom Kementerian / Unit Eselon I - Forum . Di dalam halaman beranda Penelaahan Online ini , daftar Forum Penelaahan yang ditampilkan sesuai dengan kewenangan dari masing-masing user. Gambar 4 . 1 di bawah ini menunjukkan tampilan dari link nama forum yang harus di-klik oleh user. � rkokldipo cm >.EMWfE�l�N �EUANGAN REPU6LIK .001 ' Lapornn Tre11Pe111bl!li!aa11 da11Rekap/tt11Js/Proi11ik Kom111uk,15/ /J.'J11 l1f01Jlk1Si Gambar 4 . 4 Kertas Kerj a RKA-K/ L 4) Link download file hasil upload/ attachment 590.860.000 : .-.-.-�.·.·:.-.-...-........._,,..,_,_._,,,,,,..,j ; 1.500.000.000 i ' ___,_,, _ 100.000.000: : - ·· - .. - - · - - Pend'tah«Jtt Onhne RKAKl Rc:feten>i I Oo't'tnload I Uttht.-1 ' • , 1 ' � • ' • ;• ' ; ':":� .�•1 : ' I I 1 I ' I "1 " • • ,- '\ Selamat Datang, Anggaran llE logout APPROVE PERMOH ONAN U S E R FOR U M No, Tombol Approve User Satker Garn bar 5 . 4 Tombol Approve User Satker www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 99 - Setelah di- appro ve oleh Unit Teknis DJA, maka e-mail notifikasi akan dikirimkan kepada User S atker bersangkutan dan User satker tersebut sudah dapat masuk ke dalam Fornm Penelaahan Online dari Unit E selon I-nya. 6 . Approval Catatan Penelaahan oleh Unit Eselon I K / L Pada tahapan ini , Unit Eselon I mencoba untuk mereviu catatan penelaahan yang telah dibuat oleh Direktorat Teknis DJA, apabila semua sudah sesuai maka Unit Eselon I bisa menyetujui catatan penelaahan tersebut untuk kemudian dij adikan dasar bagi Direktorat Teknis DJA untuk menutup forum penelaahan online, namun j ika catatan penelaahan belum sesuai maka unit E selon I bisa menolak catatan penelaahan tersebut sehingga Direktorat Teknis DJA diharuskan untuk meng- upload catatan penelaahan yang telah diperbaiki . www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 0 0 - CATATAN PENELMHAN RE.NCANA KERJA ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014 KEllEllTERIAN flEGARAILE.MBAGA OllGAMSA SI : (On) KOl&SI PEl&RAIUASAll KORlJ' ll : {Otj KOl4ll P£MEBWITA SAH KOOUP§ : 1 ( SATU)JUPA.Ali SATKER JUfa.Att PEGA'/\'AI IJRAIAH : !2$ ClElAPJ,Jj RATU I DUA PIJLUH Edflil.1111 1&15l!.SlMlll e Ba.All.IA 52 BELAliJA 51 BB.AN�A 54 flB,AtlJA 5T llB.AH.L6, 58 BEi.ANJA Gt lfi}.�1.;ltil)) 0 17;.;1i.&J1.0C1l l!ELAIUASS l!El.AHJAi2
www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 0 1 - 1 ) Unit Teknis DJA harus login terlebih dahulu untuk masuk ke dalam Aplikasi D SW dengan menggunakan User ID dan Password yang telah diberikan oleh Administrator . Setiap user diberikan kewenangan sesuai dengan pembagian K / L yang menj adi mitra kerj anya. DJA SINOLE WINDOW RKAKl DIPA Ro!?g u fer G User Pasi; Ta h u n An g ga ra n _ ��;� _ [iJ] Gambar 6 . 2 Halaman Login Aplikasi D SW · 2 ) S etelah user Teknis DJA berhasil login , maka user akan masuk pada Menu Utama Aplikasi D S W . Pada Menu Utama DSW, user harus melakukan klik p ada link DSW seperti pada Gambar 6 . 3 . 20 1 4 .I. MOHAMAD MIV.END! ANf.JIY/\N, S ! AN BERJMi:iKA KOMOOITT BAOAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBmlAN KEB!JAKAN PEROAGANGAN DIREKTORAT ROO!Al STA/lJARDISASI DAil PERLINDl.tlGAN KONSLM:N KEMENTERIAN PfRLW.HAN RAKiAT KEMEl/iERIAN PERll.wiAN RilXYAT KEMENTERIAN POCOA DAN Ol.AH RAGA KEMENTERIAN PErWA DAN Ol.AH RAGA KQ\USl PE/.'lltRANTASftN KORUPSI Cf.HSI PfMBERANTASAN KORUPSI
4) Setelah user menekan tombol "Catatan Penelaahan" maka user akan masuk kedalam form Catatan Penelaahan . Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah memilih Kementerian dan Unit . Setelah user memilih Kementerian dan Unit, maka form akan menampilkan Catatan Penelaahan dari Unit Eselon I K/ L yang dipilih tersebut . S elanjutnya user melakukan rev1u terhadap Catatan Penelaahan tersebut, apabila sudah sesuai maka langkah selanjutnya yang haru s dilakukan adalah menyimpan Catatan Penelaahan tersebut dengan menekan tombol "Simpan" . Setelah Catatan Penelaahan tersimpan maka www.jdih.kemenkeu.go.id . 121 Tanggal C«al: r ·· ·· �ci< ;090.01 !000.02 iooo.oi 1090,04 jooo.os '090.06 ;090.07 [090.08 /000.09 j091 !09LOI !092 !�:�·01 !�;� ·0 1 ·095.01 ;095.02 boo /100.01 ! IOJ !103.01 p04 !104.01 !1��--- _ ¥ ____ _ ' ! i Uploa j h l1 '----···-·-····· ·• - 2 03 - langkah terakhir yang dilakukan u ser ad al ah melakukan upload Catatan Penelaahan tersebut ke Penelaahan Online dengan menekan tom bol " Up load ke Web" seperti pada Gambar 6. 5 . lit Co!etoiiP•neioahopTahun An�(jllran2014 •
1,;����%¥��;�1 I 1--- --""'o;;;�g)_ �"':'��:__..,,--;-�---�-;--;,;,-··1II ' I i ' : I ! : 1 11 1 I i ' i I I i ! I I ' I 1 1 �'�==�=:'.:_;:�=--� �-=:��- -�-��! Gambar 6 . 5 Form Catatan Penelaahan 0 Al -e - -;:·1 I I Di ___ :J ..............] I ......_ . ....! 5) S etelah Unit Teknis DJA melakukan upload Catatan Penelaahan ke Penelaahan Online maka Unit E selon I K / L baru dapat melakukan review di Penelaahan Online dan melakukan app ro val atau menolak Catatan Penelaahan tersebut. 7 . Pro ses tutup forum penelaahan yang telah selesai oleh Direktorat Teknis DJA S etelah Catatan Penelaahan disetujui oleh Unit E selon I , maka Direktorat Teknis DJA dapat menutup forum p enelaahan tersebut, dengan demikian maka pembahasan RKA- K / L m1 telah dinyatakan selesai . Apabila Forum Penelaahan Online telah ditutup , maka u ser tidak dapat lagi memberikan komentar ataupun melampirkan data-data dukung. Tombol untuk menutup forum penelaahan ini www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 04 - terdapat di sudut kiri bawah pada kolom tambah komentar. Tombol ini hanya akan muncul jika user yang melakukan login adalah Unit Teknis DJA dan status Catatan Penelaahannya sudah disetujui oleh Unit Eselon I . Tombol TUtup Forum Penela;i han Onl ine Gambar 7 . 1 Tombol untuk close forum penelaahan i S•larnat Da!(ll1\I ' : 1J1 Forum Pagu Al nkasi Ang garan • U93.01 un!uk 'foh:n /\mi!)·Jf<ll1 :0.:11<1 dmi daia fH<A·Ki!. ym19 tdah : i d!�Up!oad. [ dengan ffnrian P agu per prn�r ,:�m !�ti() : U p l o a d l\ D l\ Ternkh i r (ke 3 • 18 N u v e m b e r 2 0 1 3 .U : 0 5 : 4 6 W t a ) H p 4 rr,:.. b90.Hi�O .OOD. ·· llJ P � l Page I of 3 - + AutomaticZoom : � !'.i It » Gambar 7 . 2 Forum Penelaahan Telah Ditutup MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P. S . BRODJONEGORO www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…