DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146/PMK.010/2017

Nomor: 146/PMK.010/2017
Tahun: 2017
Ditetapkan: 24 Oktober 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa ketentuan mengenai tarif cukai hasil tembakau telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 79/ PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14 7/ PMK.010/2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 79/ PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau; .
b.bahwa untuk pengendalian konsumsi barang kena cukai berupa hasil tembakau, kepentingan penerimaan negara, memberikan kepastian arah kebijakan tarif cukai, dan memudahkan pemungutan serta pengawasan barang kena cukai secara berkesinambungan perlu mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 79/ PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14 7/ PMK.010/2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 79/ PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau; fl!·-··� www.jdih.kemenkeu.go.id

Menetapkan

c.bahwa pada tanggal 4 Oktober 201 7, Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menyepakati target penerimaan cukai tahun 201 8 ; d . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 200 7 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 361 3) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 200 7 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 7 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 755) ; MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB II

PENGGOLONGAN PENGUSAHA PABRIK

Pasal 2

(1)Pengusaha Pabrik hasil tembakau dikelompokkan dalam golongan pengusaha berdasarkan masing- masing jenis dan jumlah produksi hasil tembakau, sesuai dengan Batasan Jumlah Produksi Pabrik ·tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Penggolongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah produksi hasil tembakau untuk setiap jenis hasil tembakau sesuai dokumen pemesanan pita cukai baik dalam 1 (satu) lokasi pengawasan Kantor atau beberapa lokasi pengawasan Kantor.
(3)Dalam hal Pengusaha Pabrik hasil tembakau memproduksi hasil tembakau untuk konsumsi penduduk di kawasan bebas, penghitungan jumlah produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijumlahkan dengan jumlah produksi berdasarkan dokumen pemberitahuan pengeluaran sekaligus pelindung pengangkutan atas barang kena cukai untuk kebutuhan konsumsi penduduk di kawasan bebas dengan fasilitas pembebasan cukai atas pabrik yang bersangkutan.

Pasal 3

(1)Dalam hal Pengusaha Pabrik hasil tembakau memproduksi SKM dan SPM, penggolongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2 ) atas kedua jenis hasil tembakau tersebut dihitung berdasarkan penjumlahan produksi SKM dan SPM. (2 ) Dalam hal Pengusaha Pabrik hasil tembakau memiliki hubungan keterkaitan dengan Pengusaha Pabrik hasil www.jdih.kemenkeu.go.id tembakau lainnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai penetapan golongan dan tarif cukai hasil tembakau terhadap pengusaha pabrik hasil tembakau yang memiliki hubungan keterkaitan, penggolongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dihitung berdasarkan penjumlahan produksi SKM dan SPM semua Pengusaha Pabrik hasil tembakau yang memiliki hubungan keterkaitan tersebut.
(3)Ketentuan penggolongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat
(2)mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 20 19.

Pasal 4

( 1) Dalam hal jumlah produksi hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam 1 (satu) tahun takwim melebihi Batasan Jumlah Produksi Pabrik yang berlaku bagi golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau yang bersangkutan, Pengusaha Pabrik hasil tembakau disesuaikan penggolongannya oleh Kepala Kantor.

(2)Atas penyesuaian penggolongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Kepala Kantor menerbitkan keputusan penyesuaian golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau.

Pasal 5

( 1) Dalam hal jumlah produksi hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam satu tahun takwim kurang dari Batasan . Jumlah Produksi Pabrik yang berlaku bagi golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau, Pengusaha Pabrik hasil tembakau dapat mengajukan permohonan penurunan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau kepada Kepala Kantor.

(2)Penurunan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) hanya diberikan untuk satu tingkat lebih rendah dari golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sebelumnya. www.jdih.kemenkeu.go.id
(3)Permohonan penurunan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat bulan Januari tahun takwim berikutnya sebelum dokumen pemesanan pita cukai pertama kali diajukan.
(4)Atas permohonan penurunan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Kepala Kantor menetapkan keputusan menerima atau menolak permohonan yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
(5)Dalam hal permohonan penurunan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dikabulkan, Kepala Kantor menerbitkan keputusan penurunan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau.
(6)Dalam hal permohonan penurunan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditolak, Kepala Kantor menerbitkan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.

BAB III

TARIF CUKAI DAN HARGA JUAL ECERAN

Pasal 6

(1)Tarif cukai hasil tembakau ditetapkan dengan menggunakan jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan batang atau gram hasil tembakau.
(2)Besaran tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
1. a.jenis hasil tembakau;
2. b.golongan pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ; dan
3. c.Batasan Harga Jual Eceran per batang atau gram, yang ditetapkan oleh Menteri.
(3)Khusus untuk jenis HPTL, tarif cukai hasil tembakau ditetapkan sebesar 57°/o (lima puluh tujuh persen) dari Harga Jual Eceran yang diajukan oleh Pengusaha Pabrik www.jdih.kemenkeu.go.id hasil tembakau atau Importir tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)Batasan Harga Jual Eceran per batang atau gram dan tarif cukai per batang atau gram, untuk setiap jenis hasil tembakau dari masing-masing golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2 ) Pengklasifikasian dalam penetapan tarif cukai per batang atau gram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap jenis hasil tembakau ditentukan berdasarkan jenis, jumlah produksi, dan:
1. a.Harga Jual Eceran yang tercantum dalam penetapan tarif cukai yang masih berlaku;
2. b.Harga Jual Eceran yang diberitahukan oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau untuk hasil tembakau Merek baru; atau
3. c.Harga Jual Eceran yang mengalami kenaikan.

Pasal 8

Harga Jual Eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(3)dan Pasal 7 ayat (2 ) harus dalam kelipatan Rp2 5,00 (dua puluh lima rupiah).

Pasal 9

Harga Jual Eceran Merek baru dari Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir tidak boleh lebih rendah dari Harga Jual Eceran yang masih berlaku atas Merek hasil tembakau yang dimiliki oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir yang sama, baik dalam 1 (satu) lokasi pengawasan Kantor atau beberapa lokasi pengawasan Kantor, dalam satuan batang atau gram untuk jenis hasil tembakau yang sama. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 10

Tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (2 ) untuk masing- masing Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir ditetapkan oleh Kepala Kantor dengan menerbitkan keputusan mengenai penetapan tarif cukai hasil tembakau.

Pasal 11

(1)Penetapan tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 , dinyatakan tidak berlaku, apabila selama lebih dari 6 (enam) bulan berturut- turut Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir yang bersangkutan tidak pernah merealisasikan :
1. a.pemesanan pita cukainya dengan menggunakan dokumen pemesanan pita cukai;
2. b.ekspor hasil tembakaunya dengan menggunakan dokumen pemberitahuan pengeluaran barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya dari pabrik hasil tembakau untuk tujuan ekspor; atau
3. c.pengiriman hasil tembakaunya ke kawasan bebas dengan menggunakan dokumen pemberitahuan pengeluaran sekaligus pelindung pengangkutan atas barang kena cukai untuk kebutuhan konsumsi penduduk di kawasan bebas dengan fasilitas pembebasan cukai.
(2)Untuk dapat menggunakan kembali penetapan tarif cukai hasil tembakau yang dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir harus mengajukan kembali permohonan mengenai penetapan tarif cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Permohonan mengenai penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , selain ha�us sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, juga harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.tarif cukai hasil tembakau tidak boleh lebih rendah dari yang pernah berlaku; www.jdih.kemenkeu.go.id
2. b.Harga Jual Eceran yang diberitahukan sekurang kurangnya sama dengan harga jual eceran yang pernah berlaku, dan tidak boleh lebih rendah dari Harga Jual Eceran minimum yang dimiliki dan masih berlaku untuk jenis hasil tembakau yang sama; dan
3. c.hanya dapat diajukan setelah 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pemesanan pita cukai terakhir, realisasi ekspor terakhir, atau pengiriman hasil tembakau ke kawasan bebas terakhir.
(4)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dalam hal suatu Merek hasil tembakau terkait dengan tindak pidana di bidang cukai, penetapan kembali hanya dapat diajukan setelah 2 (dua) tahun sejak keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa ketentuan mengenai tarif cukai hasil tembakau telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 79/ PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14 7/ PMK.010/2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 79/ PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau; .
b.bahwa untuk pengendalian konsumsi barang kena cukai berupa hasil tembakau, kepentingan penerimaan negara, memberikan kepastian arah kebijakan tarif cukai, dan memudahkan pemungutan serta pengawasan barang kena cukai secara berkesinambungan perlu mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 79/ PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14 7/ PMK.010/2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 79/ PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau; fl!·-··� www.jdih.kemenkeu.go.id

Menetapkan

c.bahwa pada tanggal 4 Oktober 201 7, Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menyepakati target penerimaan cukai tahun 201 8 ; d . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 200 7 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 361 3) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 200 7 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 7 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 755) ; MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB II

PENGGOLONGAN PENGUSAHA PABRIK

Pasal 2

(1)Pengusaha Pabrik hasil tembakau dikelompokkan dalam golongan pengusaha berdasarkan masing- masing jenis dan jumlah produksi hasil tembakau, sesuai dengan Batasan Jumlah Produksi Pabrik ·tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Penggolongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah produksi hasil tembakau untuk setiap jenis hasil tembakau sesuai dokumen pemesanan pita cukai baik dalam 1 (satu) lokasi pengawasan Kantor atau beberapa lokasi pengawasan Kantor.
(3)Dalam hal Pengusaha Pabrik hasil tembakau memproduksi hasil tembakau untuk konsumsi penduduk di kawasan bebas, penghitungan jumlah produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijumlahkan dengan jumlah produksi berdasarkan dokumen pemberitahuan pengeluaran sekaligus pelindung pengangkutan atas barang kena cukai untuk kebutuhan konsumsi penduduk di kawasan bebas dengan fasilitas pembebasan cukai atas pabrik yang bersangkutan.

Pasal 3

(1)Dalam hal Pengusaha Pabrik hasil tembakau memproduksi SKM dan SPM, penggolongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2 ) atas kedua jenis hasil tembakau tersebut dihitung berdasarkan penjumlahan produksi SKM dan SPM. (2 ) Dalam hal Pengusaha Pabrik hasil tembakau memiliki hubungan keterkaitan dengan Pengusaha Pabrik hasil www.jdih.kemenkeu.go.id tembakau lainnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai penetapan golongan dan tarif cukai hasil tembakau terhadap pengusaha pabrik hasil tembakau yang memiliki hubungan keterkaitan, penggolongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dihitung berdasarkan penjumlahan produksi SKM dan SPM semua Pengusaha Pabrik hasil tembakau yang memiliki hubungan keterkaitan tersebut.
(3)Ketentuan penggolongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat
(2)mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 20 19.

Pasal 4

(2)Atas penyesuaian penggolongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Kepala Kantor menerbitkan keputusan penyesuaian golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau.

Pasal 5

(2)Penurunan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) hanya diberikan untuk satu tingkat lebih rendah dari golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sebelumnya. www.jdih.kemenkeu.go.id
(3)Permohonan penurunan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat bulan Januari tahun takwim berikutnya sebelum dokumen pemesanan pita cukai pertama kali diajukan.
(4)Atas permohonan penurunan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Kepala Kantor menetapkan keputusan menerima atau menolak permohonan yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
(5)Dalam hal permohonan penurunan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dikabulkan, Kepala Kantor menerbitkan keputusan penurunan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau.
(6)Dalam hal permohonan penurunan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditolak, Kepala Kantor menerbitkan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.

BAB III

TARIF CUKAI DAN HARGA JUAL ECERAN

Pasal 6

(1)Tarif cukai hasil tembakau ditetapkan dengan menggunakan jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan batang atau gram hasil tembakau.
(2)Besaran tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
1. a.jenis hasil tembakau;
2. b.golongan pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ; dan
3. c.Batasan Harga Jual Eceran per batang atau gram, yang ditetapkan oleh Menteri.
(3)Khusus untuk jenis HPTL, tarif cukai hasil tembakau ditetapkan sebesar 57°/o (lima puluh tujuh persen) dari Harga Jual Eceran yang diajukan oleh Pengusaha Pabrik www.jdih.kemenkeu.go.id hasil tembakau atau Importir tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)Batasan Harga Jual Eceran per batang atau gram dan tarif cukai per batang atau gram, untuk setiap jenis hasil tembakau dari masing-masing golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2 ) Pengklasifikasian dalam penetapan tarif cukai per batang atau gram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap jenis hasil tembakau ditentukan berdasarkan jenis, jumlah produksi, dan:
1. a.Harga Jual Eceran yang tercantum dalam penetapan tarif cukai yang masih berlaku;
2. b.Harga Jual Eceran yang diberitahukan oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau untuk hasil tembakau Merek baru; atau
3. c.Harga Jual Eceran yang mengalami kenaikan.

Pasal 8

Harga Jual Eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(3)dan Pasal 7 ayat (2 ) harus dalam kelipatan Rp2 5,00 (dua puluh lima rupiah).

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

(1)Penetapan tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 , dinyatakan tidak berlaku, apabila selama lebih dari 6 (enam) bulan berturut- turut Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir yang bersangkutan tidak pernah merealisasikan :
1. a.pemesanan pita cukainya dengan menggunakan dokumen pemesanan pita cukai;
2. b.ekspor hasil tembakaunya dengan menggunakan dokumen pemberitahuan pengeluaran barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya dari pabrik hasil tembakau untuk tujuan ekspor; atau
3. c.pengiriman hasil tembakaunya ke kawasan bebas dengan menggunakan dokumen pemberitahuan pengeluaran sekaligus pelindung pengangkutan atas barang kena cukai untuk kebutuhan konsumsi penduduk di kawasan bebas dengan fasilitas pembebasan cukai.
(2)Untuk dapat menggunakan kembali penetapan tarif cukai hasil tembakau yang dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir harus mengajukan kembali permohonan mengenai penetapan tarif cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Permohonan mengenai penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , selain ha�us sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, juga harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.tarif cukai hasil tembakau tidak boleh lebih rendah dari yang pernah berlaku; www.jdih.kemenkeu.go.id
2. b.Harga Jual Eceran yang diberitahukan sekurang kurangnya sama dengan harga jual eceran yang pernah berlaku, dan tidak boleh lebih rendah dari Harga Jual Eceran minimum yang dimiliki dan masih berlaku untuk jenis hasil tembakau yang sama; dan
3. c.hanya dapat diajukan setelah 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pemesanan pita cukai terakhir, realisasi ekspor terakhir, atau pengiriman hasil tembakau ke kawasan bebas terakhir.
(4)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dalam hal suatu Merek hasil tembakau terkait dengan tindak pidana di bidang cukai, penetapan kembali hanya dapat diajukan setelah 2 (dua) tahun sejak keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146/PMK.010/2017

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

PENGGOLONGAN PENGUSAHA PABRIK

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

TARIF CUKAI DAN HARGA JUAL ECERAN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 152/PMK.010/2019

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 198/PMK.010/2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

PENGGOLONGAN PENGUSAHA PABRIK

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

TARIF CUKAI DAN HARGA JUAL ECERAN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 152/PMK.010/2019

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 198/PMK.010/2020