Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146/PMK.010/2017
- Nomor
- 146/PMK.010/2017
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 27
fl!·-··� www.jdih.kemenkeu.go.id
Menetapkan
d . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 200 7 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 361 3) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 200 7 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 7 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 755) ; MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU.
BAB II
(2 ) Dalam hal Pengusaha Pabrik hasil tembakau memiliki hubungan keterkaitan dengan Pengusaha Pabrik hasil www.jdih.kemenkeu.go.id tembakau lainnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai penetapan golongan dan tarif cukai hasil tembakau terhadap pengusaha pabrik hasil tembakau yang memiliki hubungan keterkaitan, penggolongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dihitung berdasarkan penjumlahan produksi SKM dan SPM semua Pengusaha Pabrik hasil tembakau yang memiliki hubungan keterkaitan tersebut.
( 1) Dalam hal jumlah produksi hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam 1 (satu) tahun takwim melebihi Batasan Jumlah Produksi Pabrik yang berlaku bagi golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau yang bersangkutan, Pengusaha Pabrik hasil tembakau disesuaikan penggolongannya oleh Kepala Kantor.
( 1) Dalam hal jumlah produksi hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam satu tahun takwim kurang dari Batasan . Jumlah Produksi Pabrik yang berlaku bagi golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau, Pengusaha Pabrik hasil tembakau dapat mengajukan permohonan penurunan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau kepada Kepala Kantor.
www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB III TARIF CUKAI DAN HARGA JUAL ECERAN
BAB III
(2 ) Pengklasifikasian dalam penetapan tarif cukai per batang atau gram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap jenis hasil tembakau ditentukan berdasarkan jenis, jumlah produksi, dan:
Harga Jual Eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
Harga Jual Eceran Merek baru dari Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir tidak boleh lebih rendah dari Harga Jual Eceran yang masih berlaku atas Merek hasil tembakau yang dimiliki oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir yang sama, baik dalam 1 (satu) lokasi pengawasan Kantor atau beberapa lokasi pengawasan Kantor, dalam satuan batang atau gram untuk jenis hasil tembakau yang sama. www.jdih.kemenkeu.go.id
Tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (2 ) untuk masing- masing Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir ditetapkan oleh Kepala Kantor dengan menerbitkan keputusan mengenai penetapan tarif cukai hasil tembakau.
www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)