DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 147/PMK.010/2016

Nomor: 147/PMK.010/2016
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 September 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa ketentuan mengenai tarif cukai hasil tembakau telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.O11/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;
b.bahwa dalam rangka meningkatkan pengendalian konsumsi barang kena cukai berupa hasil tembakau dan memperhatikan potensi penerimaan di bidang cukai hasil tembakau yang berkesinambungan, perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan www.jdih.kemenkeu.go.id

Menetapkan

Menetapkan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c.bahwa pada tanggal 21 September 2016, Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menyepakati target penerimaan cukai tahun 2017;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat

(5)Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1121) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1674); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 179/PMK.011/2012 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU. cwww.jdih.kemenkeu.go.id Pasal I Mengubah Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor l 79/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1121) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan:
1. a.Nomor 205/PMK.011/2014;
2. b.Nomor 198/PMK.010/2015, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II
  1. 1.Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini: a) Kepala Kantor menetapkan kembali tarif cukai dengan ketentuan sebagai berikut: 1) tarif cukai yang ditetapkan kembali tidak boleh le bih rendah dari tarif cukai yang berlaku; dan/ atau 2) harga jual eceran tidak boleh lebih rendah dari Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II atau Lampiran III Peraturan Menteri ini. b) Dalam rangka kegiatan pelayanan pita cukai berlaku ketentuan sebagai berikut: www.jdih.kemenkeu.go.id 1) penetapan kembali sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat digunakan untuk kegiatan · penyediaan dilaksanakan setelah pita cukai yang Peraturan Menteri 1n1 diundangkannya dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai penyediaan dan pemesanan pita cukai yang berlaku; dan 2) batas waktu pelekatan pita cukai yang telah dipesankan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau adalah sampai dengan tanggal 1 Februari 2017.
  2. 2.Ketentuan mengenai:
3. a.Batasan Jumlah Produksi Pabrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
4. b.Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram dan Tarif Cukai per batang atau gram sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; dan
5. c.Tarif cukai dan batasan harga jual eceran terendah per batang atau gram untuk setiap jenis hasil tembakau yang diimpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan. bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.
  1. 3.Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap pengundangan -orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Menteri 1n1 dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 4 Oktober 2016 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 0 September 2016 MENTERI KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1478 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum www.jdih.kemenkeu.go.id No. Urut 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. LAMPIRAN I PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 7 IPMK • 010I2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 179/PMK.011/2012 TENTANG TARIF CUKAJ HASIL TEMBAKAU GOLONGAN PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU Pengusaha Pabrik Jenis Golongan ,:.._ I SKM II 1-_SPM I II I II SKTatau SPT IIIA IIIB SKTF atau I SPTF II TIS Tanpa Golongan KLM atau KLB Tanpa Golongan CRT Tanpa Golongan HPTL Tanpa Golongan Batasan Jumlah Produksi Pabrik Lebih dari 3 miliar batang Tidak lebih dari 3 miliar batang Lebih dari 3 miliar batang Tidak lebih dari 3 miliar batang Lebih dari 2 miliar batang Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 miliar batang Lebih dari 10 juta batang tetapi tidak lebih dari 500 juta batang Tidak lebih dari 10 juta batang Lebih dari 3 miliar batang Tidak lebih dari 3 miliar batang Tanpa batasan jumlah produksi Tanpa batasan jurhlah produksi Tanpa batasan jumlah produksi Tanpa batasan jumlah produksi MENTERI KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum . b . www.jdih.kemenkeu.go.id No. Urut 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. LAMPIRAN II PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 147/PMK.010/2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 179/PMK.011/2012 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU BATASAN HARGA JUAL ECERAN DAN TARIF CUKAI PER BATANG ATAU GRAM HASIL TEMBAKAU BUATAN DALAM NEGERI Golongan pengusaha pabrik hasil tembakau Jenis .:j: Golongan I SKM II 1· I SPM II I SKT atau II SPT IIIA IIIB SKTF I atau SPTF II Tanpa TIS Golongan KLB Tanpa Golongan KLM Tan pa Golongan Tan pa CRT Golongan HPTL Tanpa Golongan Batasan harga jual eceran Tarif cukai per per batang atau gram batang atau gram Paling rendah Rp 1.120,00 Rp 530,00 Lebih dari Rp 820,00 Rp 365,00 Paling rendah Rp 655,00 sampai dengan Rp 820,00 Rp 335,00 Paling rendah dari Rp 1.030,00 Rp 555,00 Lebih dari Rp 900,00 Rp 330,00 Paling rendah Rp 585,00 sampai dengan Rp 900,00 Rp 290,00 Lebih dari Rp 1.215,00 Rp 345,00 Paling rendah Rp 860,00 sampai dengan Rp 1.215,00 Rp 265,00 Lebih dari Rp 730,00 Rp 165,00 Paling rendah Rp 470,00 sampai dengan Rp 730,00 Rp 155,00 Paling rendah Rp 465,00 Rp 100,00 Paling rendah Rp 400,00 Rp 80,00 Paling rendah Rp 1.120,00 Rp 530,00 Lebih dari Rp 820,00 Rp 365,00 Paling rendah Rp 655,00 sampai dengan Rp 820,00 Rp 335,00 Lebih dari Rp 275,00 Rp 28,00 Lebih dari Rp 180,00 sampai dengan Rp 275,00 Rp 22,00 Paling rendah Rp 55,00 sampai dengan Rp 180,00 Rp 6,00 Lebih dari Rp 290,00 Rp 28,00 Paling rendah Rp 200,00 sampai dengan Rp 290,00 Rp 22,00 Paling rendah Rp 200,00 Rp 22,00 Lebih dari Rp 198.000,00 Rp 110.000,00 Lebih dari Rp 55.000,ciO sampai dengan Rp 198.000,00 Rp 22.000,00 Lebih dari Rp 22.000,00 sampai dengan Rp 55.000,00 Rp 11.000,00 Lebih dari Rp 5.500,00 sampai dengan Rp 22.000,00 Rp 1.320,00 Paling rendah Rp 495,00 sampai dengan Rp 5.500,00 Rp 275,00 Paling rendah Rp 305,00 Rp 110,00 MENTERI KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI . Kernenterian www.jdih.kemenkeu.go.id No. Urut 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. LAMPIRAN III PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 147/PMK.010/2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR l 79/PMK.011/2012 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU TARIF CUKAI DAN HARGA JUAL ECERAN MINIMUM HASIL TEMBAKAU YANG DIIMPOR Jenis Hasil Tembakau "· SKM SPM 1·- SKT atau SPT SKTF atau SPTF TIS KLB KLM CRT HPTL Batasan HJE terendah Tarif Cukai per per batang atau gram batang atau gram Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 1.120,00 Rp 530,00 1.030,00 Rp 555,00 1.215,00 Rp 345,00 1.120,00 Rp 530,00 276,00 Rp 28,00 291,00 Rp 28,00 200,00 Rp 22,00 198.001,00 Rp 110.000,00 305,00 Rp 110,00 MENTERI KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI . U . Kernen terian www.jdih.kemenkeu.go.id

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa ketentuan mengenai tarif cukai hasil tembakau telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.O11/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;
b.bahwa dalam rangka meningkatkan pengendalian konsumsi barang kena cukai berupa hasil tembakau dan memperhatikan potensi penerimaan di bidang cukai hasil tembakau yang berkesinambungan, perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan www.jdih.kemenkeu.go.id

Menetapkan

Menetapkan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c.bahwa pada tanggal 21 September 2016, Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menyepakati target penerimaan cukai tahun 2017;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat

(5)Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1121) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1674); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 179/PMK.011/2012 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU. cwww.jdih.kemenkeu.go.id Pasal I Mengubah Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor l 79/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1121) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan:
1. a.Nomor 205/PMK.011/2014;
2. b.Nomor 198/PMK.010/2015, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II
  1. 1.Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini: a) Kepala Kantor menetapkan kembali tarif cukai dengan ketentuan sebagai berikut: 1) tarif cukai yang ditetapkan kembali tidak boleh le bih rendah dari tarif cukai yang berlaku; dan/ atau 2) harga jual eceran tidak boleh lebih rendah dari Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II atau Lampiran III Peraturan Menteri ini. b) Dalam rangka kegiatan pelayanan pita cukai berlaku ketentuan sebagai berikut: www.jdih.kemenkeu.go.id 1) penetapan kembali sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat digunakan untuk kegiatan · penyediaan dilaksanakan setelah pita cukai yang Peraturan Menteri 1n1 diundangkannya dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai penyediaan dan pemesanan pita cukai yang berlaku; dan 2) batas waktu pelekatan pita cukai yang telah dipesankan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau adalah sampai dengan tanggal 1 Februari 2017.
  2. 2.Ketentuan mengenai:
3. a.Batasan Jumlah Produksi Pabrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
4. b.Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram dan Tarif Cukai per batang atau gram sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; dan
5. c.Tarif cukai dan batasan harga jual eceran terendah per batang atau gram untuk setiap jenis hasil tembakau yang diimpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan. bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.
  1. 3.Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap pengundangan -orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Menteri 1n1 dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 4 Oktober 2016 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 0 September 2016 MENTERI KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1478 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum www.jdih.kemenkeu.go.id No. Urut 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. LAMPIRAN I PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 7 IPMK • 010I2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 179/PMK.011/2012 TENTANG TARIF CUKAJ HASIL TEMBAKAU GOLONGAN PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU Pengusaha Pabrik Jenis Golongan ,:.._ I SKM II 1-_SPM I II I II SKTatau SPT IIIA IIIB SKTF atau I SPTF II TIS Tanpa Golongan KLM atau KLB Tanpa Golongan CRT Tanpa Golongan HPTL Tanpa Golongan Batasan Jumlah Produksi Pabrik Lebih dari 3 miliar batang Tidak lebih dari 3 miliar batang Lebih dari 3 miliar batang Tidak lebih dari 3 miliar batang Lebih dari 2 miliar batang Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 miliar batang Lebih dari 10 juta batang tetapi tidak lebih dari 500 juta batang Tidak lebih dari 10 juta batang Lebih dari 3 miliar batang Tidak lebih dari 3 miliar batang Tanpa batasan jumlah produksi Tanpa batasan jurhlah produksi Tanpa batasan jumlah produksi Tanpa batasan jumlah produksi MENTERI KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum . b . www.jdih.kemenkeu.go.id No. Urut 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. LAMPIRAN II PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 147/PMK.010/2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 179/PMK.011/2012 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU BATASAN HARGA JUAL ECERAN DAN TARIF CUKAI PER BATANG ATAU GRAM HASIL TEMBAKAU BUATAN DALAM NEGERI Golongan pengusaha pabrik hasil tembakau Jenis .:j: Golongan I SKM II 1· I SPM II I SKT atau II SPT IIIA IIIB SKTF I atau SPTF II Tanpa TIS Golongan KLB Tanpa Golongan KLM Tan pa Golongan Tan pa CRT Golongan HPTL Tanpa Golongan Batasan harga jual eceran Tarif cukai per per batang atau gram batang atau gram Paling rendah Rp 1.120,00 Rp 530,00 Lebih dari Rp 820,00 Rp 365,00 Paling rendah Rp 655,00 sampai dengan Rp 820,00 Rp 335,00 Paling rendah dari Rp 1.030,00 Rp 555,00 Lebih dari Rp 900,00 Rp 330,00 Paling rendah Rp 585,00 sampai dengan Rp 900,00 Rp 290,00 Lebih dari Rp 1.215,00 Rp 345,00 Paling rendah Rp 860,00 sampai dengan Rp 1.215,00 Rp 265,00 Lebih dari Rp 730,00 Rp 165,00 Paling rendah Rp 470,00 sampai dengan Rp 730,00 Rp 155,00 Paling rendah Rp 465,00 Rp 100,00 Paling rendah Rp 400,00 Rp 80,00 Paling rendah Rp 1.120,00 Rp 530,00 Lebih dari Rp 820,00 Rp 365,00 Paling rendah Rp 655,00 sampai dengan Rp 820,00 Rp 335,00 Lebih dari Rp 275,00 Rp 28,00 Lebih dari Rp 180,00 sampai dengan Rp 275,00 Rp 22,00 Paling rendah Rp 55,00 sampai dengan Rp 180,00 Rp 6,00 Lebih dari Rp 290,00 Rp 28,00 Paling rendah Rp 200,00 sampai dengan Rp 290,00 Rp 22,00 Paling rendah Rp 200,00 Rp 22,00 Lebih dari Rp 198.000,00 Rp 110.000,00 Lebih dari Rp 55.000,ciO sampai dengan Rp 198.000,00 Rp 22.000,00 Lebih dari Rp 22.000,00 sampai dengan Rp 55.000,00 Rp 11.000,00 Lebih dari Rp 5.500,00 sampai dengan Rp 22.000,00 Rp 1.320,00 Paling rendah Rp 495,00 sampai dengan Rp 5.500,00 Rp 275,00 Paling rendah Rp 305,00 Rp 110,00 MENTERI KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI . Kernenterian www.jdih.kemenkeu.go.id No. Urut 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. LAMPIRAN III PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 147/PMK.010/2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR l 79/PMK.011/2012 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU TARIF CUKAI DAN HARGA JUAL ECERAN MINIMUM HASIL TEMBAKAU YANG DIIMPOR Jenis Hasil Tembakau "· SKM SPM 1·- SKT atau SPT SKTF atau SPTF TIS KLB KLM CRT HPTL Batasan HJE terendah Tarif Cukai per per batang atau gram batang atau gram Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 1.120,00 Rp 530,00 1.030,00 Rp 555,00 1.215,00 Rp 345,00 1.120,00 Rp 530,00 276,00 Rp 28,00 291,00 Rp 28,00 200,00 Rp 22,00 198.001,00 Rp 110.000,00 305,00 Rp 110,00 MENTERI KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI . U . Kernen terian www.jdih.kemenkeu.go.id

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 147/PMK.010/2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1995

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 179/PMK.011/2012

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 179/PMK.011/2012

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 179/PMK.011/2012

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 179/PMK.011/2012

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 198/PMK.010/2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1995

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 179/PMK.011/2012

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 179/PMK.011/2012

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 179/PMK.011/2012

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 179/PMK.011/2012

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 198/PMK.010/2015