DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 198/PMK.010/2015

Nomor: 198/PMK.010/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 6 November 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa ketentuan mengenai tarif cukai hasil tembakau telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.01 l/ 2014;
b.bahwa dalam rangka meningkatkan pengendalian konsumsi barang kena · cukai berupa hasil tembakau dan memperhatikan potensi penerimaan di bidang cukai hasil tembakau yang berkesinambungan, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; ·c. bahwa pada tanggal 21 Oktober 2015, Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menyepakati untuk menaikkan tarif cukai hasil tembakau tahun 2016 sebagai salah satu upaya pencapaian target penerimaan perpajakan; www.jdih.kemenkeu.go.id

Menetapkan

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan J:iuruf c serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor l 79/PMK. 011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK. 011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.011/2014; MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 179/PMK. 011/2012 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.011/2014, diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan Pasal 10 ayat (2) dihapus, ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Dalam hal Harga Transaksi Pasar telah melampaui Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram di atasnya, Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir mengajukan penyesuaian tarif cukai. www.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Dihapus.
(3)Apabila berclasarkan hasil pemantauan Pejabat Bea clan Cukai pacla wilayah clan dalam periode pemantauan tertentu keclapatan Harga Transaksi Pasar telah melampaui Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram sebagaimana climaksucl pacla ayat (1), Direktur Cukai melalui kepala Kantor memberitahukan hal tersebut kepacla Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau lmportir yang bersangkutan clengan surat pemberitahuan.
(4)Apabila clalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penerimaan surat pemberitahuan sebagaimana · climaksucl pacla ayat (3), Pengusaha Pabrik hasil tembakau, lmportir, atau kuasanya tidak memberikan · sanggahan atau mengajukan permohonan, kepala Kantor melakukan penetapan penyesuaian tarif cukai ha;:>il tembakau.

2.Pasal 14 clihapus.
3.Lampiran II dan Lampiran III diubah, sehingga menjacli sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian ticlak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II
1.Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:

a.Kepala Kantor menetapkan kembali tarif cukai clengan ketentuan sebagai berikut:
i.tarif cukai yang clitetapkan kembali ticlak boleh lebih rendah clari tarif cukai yang berlaku, clan/atau 1i. harga jual eceran ticlak boleh lebih renclah clari Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram yang berlaku, sebagaimana tercantum clalam Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri ini. www.jdih.kemenkeu.go.id
b.Dalam rangka kegiatan pelayanan pita cukai berlaku ketentuan sebagai berikut: L penetapan kembali sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat digunakan untuk kegiatan penyediaan pita cukai yang dilaksanakan setelah diundangkannya Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai penyediaan dan pemesanan pita cukai yang berlaku; dan
1. 11.batas pelekatan pita cukai yang telah dipesankan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.011/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK. 011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau adalah sampai dengan tanggal 1 Februari 2016.
2. 2.Ketentuan mengenai:
a.Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram dan Tarif Cukai per Batang atau Gram sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini; clan
b.Tarif cukai dan batasan harga jual eceran terendah per batang atau gram untuk setiap jenis hasil tembakau yang diimpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.
1. 3.Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. fr J www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 November 2015 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P. S. BRODJONEGORO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 6 November 2015 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1674 ' � A CH MAD SAEFN, '1'1Y:r,l\l'---_... NIP 1956110519 'L��t:r f ,)www.jdih.kemenkeu.go.id No. Urut 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. LAMPIRAN I PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 198/EMK.010/ 2015 TENTANG PERUBAHAH KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 179/PMK.011/2012 TENTANG TARIF CUKAJ HASIL TEMBAKAU BATASAN HARGA JUAL ECERAN DAN TARIF CUKAJ PER BATANG ATAU GRAM HASIL TEMBAKAU BUATAN DALAM NEGERI Golongan pengusaha pabrik hasil tenibakau Jenis I Golongan I SKM II I SPM II I SKT a tau II SPT IIIA IIIB SKTF I atau SPTF II Tan pa TIS Golongan KLB Tanpa Golongan KLM Tanpa Golongan Tan pa CRT Golongan HPTL Tan pa Golongan Batasan harga ju al eceran Tarif cukai per per batang atau gram batang atau gram Paling rendahRp 1.000,00 Rp 480,00 Lebih dari Rp 740,00 Rp . 340,00 Paling rendah Rp 590,00 sampai dengan Rp 740,00 Rp 300,00 Paling rendah dari Rp 930,00 Rp 495,00 Lebih dari Rp 800,00 Rp 305,00 Paling rendah Rp 505,00 sampai dengan Rp 800,00 Rp 255,00 Lebih dari Rp 1.i15,00 Rp 320,00 Paling rendah Rp 775,00 sampai dengan Rp 1.115,00 Rp 245,00 Lebih dari Rp 605,00 Rp 155,00 Paling rendah Rp 430,00 sampai dengan Rp 605,00 Rp 140,00 Paling rendah Rp 400,00 Rp 90,00 Paling rendah Rp 370,00 Rp 80,00 Paling rendah Rp 1.000,00 Rp 480,00 Lebih dari Rp 740,00 Rp 340,00 Paling rendah Rp 590,00 sampai dengan Rp.740,00 Rp 300,00 Lebih dari Rp 275,00 Rp 28,00 Lebih dari Rp 180,00 sampai dengan Rp 275,00 Rp 22,00 Paling rendah Rp 55,00 sampai dengan·Rp 180,00 Rp 6,00 Lebih dari Rp 290,00 Rp 28,00 Paling rendah Rp.200,00 sampai dengan Rp 290,00 Rp 22,00 Paling rendah Rp 200,00 Rp 22,00 Lebih dari Rp 198.000,00 Rp 110.000,00 Lebih dari Rp 55.000,00 sampai dengan Rp 198,000,00 Rp 22.000,00 Lebih dari Rp 22:000,00 sampai dengan Rp 55.000,00 Rp 11.000,00 Lebih dari Rp 5.500,00 sampai dengan Rp 22.000,00 Rp 1.320,00 Paling rendah Rp 495,00 sampai dengan Rp 5.500,00 Rp 275,00 Paling rendah Rp 305,00 Rp 110,00 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P. S. BRODJONEGORO www.jdih.kemenkeu.go.id No . Urut 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. LAMPIRAN II PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 198I PMK . 010I2015 TENTANG PERUBAHAH KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 179/PMK.011/2012 TENTANG TARIF CUKAJ HASIL TEMBAKAU TARIF CUKAI DAN HARGA JUAL ECERAN MINIMUM HASIL TEMBAKAU YANG DIIMPOR Jenis.HasilTembakau SKM SPM SKT atau SPT SKTF atau SPTF TI S KLB KLM CRT HPTL Batasan HJE terendah Tarif Cukai per per batang atau gram batang atau gram Rp 1.000,00 Rp 480,00 Rp 930,00 Rp 495,00 Rp 1.116,00 Rp 320,00 Rp 1.000,00 Rp 480,00 Rp 276,00 Rp 28,00 Rp 291,00 Rp 28,00 Rp 200,00 Rp 22,00 Rp 198.001,00 Rp 110.000,00 Rp 305,00 Rp 110,00 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P. S. BRODJONEGORO www.jdih.kemenkeu.go.id

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa ketentuan mengenai tarif cukai hasil tembakau telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.01 l/ 2014;
b.bahwa dalam rangka meningkatkan pengendalian konsumsi barang kena · cukai berupa hasil tembakau dan memperhatikan potensi penerimaan di bidang cukai hasil tembakau yang berkesinambungan, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; ·c. bahwa pada tanggal 21 Oktober 2015, Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menyepakati untuk menaikkan tarif cukai hasil tembakau tahun 2016 sebagai salah satu upaya pencapaian target penerimaan perpajakan; www.jdih.kemenkeu.go.id

Menetapkan

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan J:iuruf c serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor l 79/PMK. 011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK. 011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.011/2014; MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 179/PMK. 011/2012 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.011/2014, diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan Pasal 10 ayat (2) dihapus, ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Dalam hal Harga Transaksi Pasar telah melampaui Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram di atasnya, Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir mengajukan penyesuaian tarif cukai. www.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Dihapus.
(3)Apabila berclasarkan hasil pemantauan Pejabat Bea clan Cukai pacla wilayah clan dalam periode pemantauan tertentu keclapatan Harga Transaksi Pasar telah melampaui Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram sebagaimana climaksucl pacla ayat (1), Direktur Cukai melalui kepala Kantor memberitahukan hal tersebut kepacla Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau lmportir yang bersangkutan clengan surat pemberitahuan.
(4)Apabila clalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penerimaan surat pemberitahuan sebagaimana · climaksucl pacla ayat (3), Pengusaha Pabrik hasil tembakau, lmportir, atau kuasanya tidak memberikan · sanggahan atau mengajukan permohonan, kepala Kantor melakukan penetapan penyesuaian tarif cukai ha;:>il tembakau.

2.Pasal 14 clihapus.
3.Lampiran II dan Lampiran III diubah, sehingga menjacli sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian ticlak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II
1.Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:

a.Kepala Kantor menetapkan kembali tarif cukai clengan ketentuan sebagai berikut:
i.tarif cukai yang clitetapkan kembali ticlak boleh lebih rendah clari tarif cukai yang berlaku, clan/atau 1i. harga jual eceran ticlak boleh lebih renclah clari Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram yang berlaku, sebagaimana tercantum clalam Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri ini. www.jdih.kemenkeu.go.id
b.Dalam rangka kegiatan pelayanan pita cukai berlaku ketentuan sebagai berikut: L penetapan kembali sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat digunakan untuk kegiatan penyediaan pita cukai yang dilaksanakan setelah diundangkannya Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai penyediaan dan pemesanan pita cukai yang berlaku; dan
1. 11.batas pelekatan pita cukai yang telah dipesankan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.011/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK. 011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau adalah sampai dengan tanggal 1 Februari 2016.
2. 2.Ketentuan mengenai:
a.Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram dan Tarif Cukai per Batang atau Gram sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini; clan
b.Tarif cukai dan batasan harga jual eceran terendah per batang atau gram untuk setiap jenis hasil tembakau yang diimpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.
1. 3.Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. fr J www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 November 2015 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P. S. BRODJONEGORO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 6 November 2015 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1674 ' � A CH MAD SAEFN, '1'1Y:r,l\l'---_... NIP 1956110519 'L��t:r f ,)www.jdih.kemenkeu.go.id No. Urut 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. LAMPIRAN I PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 198/EMK.010/ 2015 TENTANG PERUBAHAH KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 179/PMK.011/2012 TENTANG TARIF CUKAJ HASIL TEMBAKAU BATASAN HARGA JUAL ECERAN DAN TARIF CUKAJ PER BATANG ATAU GRAM HASIL TEMBAKAU BUATAN DALAM NEGERI Golongan pengusaha pabrik hasil tenibakau Jenis I Golongan I SKM II I SPM II I SKT a tau II SPT IIIA IIIB SKTF I atau SPTF II Tan pa TIS Golongan KLB Tanpa Golongan KLM Tanpa Golongan Tan pa CRT Golongan HPTL Tan pa Golongan Batasan harga ju al eceran Tarif cukai per per batang atau gram batang atau gram Paling rendahRp 1.000,00 Rp 480,00 Lebih dari Rp 740,00 Rp . 340,00 Paling rendah Rp 590,00 sampai dengan Rp 740,00 Rp 300,00 Paling rendah dari Rp 930,00 Rp 495,00 Lebih dari Rp 800,00 Rp 305,00 Paling rendah Rp 505,00 sampai dengan Rp 800,00 Rp 255,00 Lebih dari Rp 1.i15,00 Rp 320,00 Paling rendah Rp 775,00 sampai dengan Rp 1.115,00 Rp 245,00 Lebih dari Rp 605,00 Rp 155,00 Paling rendah Rp 430,00 sampai dengan Rp 605,00 Rp 140,00 Paling rendah Rp 400,00 Rp 90,00 Paling rendah Rp 370,00 Rp 80,00 Paling rendah Rp 1.000,00 Rp 480,00 Lebih dari Rp 740,00 Rp 340,00 Paling rendah Rp 590,00 sampai dengan Rp.740,00 Rp 300,00 Lebih dari Rp 275,00 Rp 28,00 Lebih dari Rp 180,00 sampai dengan Rp 275,00 Rp 22,00 Paling rendah Rp 55,00 sampai dengan·Rp 180,00 Rp 6,00 Lebih dari Rp 290,00 Rp 28,00 Paling rendah Rp.200,00 sampai dengan Rp 290,00 Rp 22,00 Paling rendah Rp 200,00 Rp 22,00 Lebih dari Rp 198.000,00 Rp 110.000,00 Lebih dari Rp 55.000,00 sampai dengan Rp 198,000,00 Rp 22.000,00 Lebih dari Rp 22:000,00 sampai dengan Rp 55.000,00 Rp 11.000,00 Lebih dari Rp 5.500,00 sampai dengan Rp 22.000,00 Rp 1.320,00 Paling rendah Rp 495,00 sampai dengan Rp 5.500,00 Rp 275,00 Paling rendah Rp 305,00 Rp 110,00 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P. S. BRODJONEGORO www.jdih.kemenkeu.go.id No . Urut 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. LAMPIRAN II PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 198I PMK . 010I2015 TENTANG PERUBAHAH KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 179/PMK.011/2012 TENTANG TARIF CUKAJ HASIL TEMBAKAU TARIF CUKAI DAN HARGA JUAL ECERAN MINIMUM HASIL TEMBAKAU YANG DIIMPOR Jenis.HasilTembakau SKM SPM SKT atau SPT SKTF atau SPTF TI S KLB KLM CRT HPTL Batasan HJE terendah Tarif Cukai per per batang atau gram batang atau gram Rp 1.000,00 Rp 480,00 Rp 930,00 Rp 495,00 Rp 1.116,00 Rp 320,00 Rp 1.000,00 Rp 480,00 Rp 276,00 Rp 28,00 Rp 291,00 Rp 28,00 Rp 200,00 Rp 22,00 Rp 198.001,00 Rp 110.000,00 Rp 305,00 Rp 110,00 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P. S. BRODJONEGORO www.jdih.kemenkeu.go.id

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 198/PMK.010/2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 147/PMK.010/2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 147/PMK.010/2016