DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146 /PMK.05/2015

Nomor: 146 /PMK.05/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa · dalam rangka mewujudkan pengembangan pembiayaan perbankan dan lembaga keuangan bukan bank bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pelaksanaan program penjaminan kredit/pembiayaan dan subsidi bunga secara terpadu, telah dibentuk Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015;
b.bahwa sesuai Pasal 8 Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015, ketentuan mengenai imbal jasa penjaminan, subsidi bunga dan/atau fasilitas lainnya untuk pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga Untuk Kredit Usaha Rakyat;

1.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2.Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178); www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INOONESIA
3.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SUBSIDI BUNGA UNTUK KREDIT USAHA RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit pembiayaan modal kerja dan/atau investasi yang dananya bersumber dari Bank Pelaksana kepada debitur yang diberikan fasilitas subsidi bunga oleh Pemerintah yang terdiri dari kredit mikro, ritel, dan tenaga kerja Indonesia.
2.Bank Pelaksana adalah Bank Umum yang melaksanakan Program KUR yang ditetapkan/ ditunjuk oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai penyalur KUR.
3.Subsidi Bunga KUR yang selanjutnya disebut dengan Subsidi Bunga adalah subsidi berupa bagian bunga yang menjadi beban pemerintah sebesar selisih antara tingkat bunga yang . diterima oleh Bank Pelaksana dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada peserta KUR.
4.Perjanjian Kerjasama Pembiayaan KUR adalah perjanjian antara Kuasa Pengguna Anggaran atas ilama Menteri Keuangan mewakili pemerintah dengan Bank Pelaksana.
5.Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut dengan Komite Kebijakan adalah komite yang dibentuk oleh Presiden melalui Keputusan Presiden yang bertugas memberikan arahan kebijakan program KUR. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
6.Rencana Tahunan Pembiayaan KUR yang selanjutnya disingkat RTP-KUR adalah rencana pembiayaan KUR yang dibuat oleh Bank Pelaksana untuk periode 1 (satu) Tahun Anggaran.
7.Pengguna Anggaran adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
8.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
10.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
11.Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
12.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

(1)Subsidi Bunga bertujuan untuk mendukung pelaksanaan program KUR kepada pelaku usaha.
(2)Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaku usaha sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian berdasarkan hasil rapat Komite Kebijakan.
(3)Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh Pemerintah kepada Bank Pelaksana. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN SUBSIDI BUNGA

Pasal 3

(1)Dana Subsidi Bunga dialokasikan dalam APBN.
(2)Menteri selaku Pengguna Anggaran atas anggaran belanja subsidi menetapkan pejabat pada kementerian/lembaga yang membidangi subsidi bunga KUR sebagai KPA.
(3)Dalam penetapan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat mempertimbangkan masukan dari Komite Kebijakan.
(4)KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 4

Pembayaran Subsidi Bunga dilaksanakan melalui kerjasama pembiayaan KUR yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Pembiayaan antara KPA dengan Bank Pelaksana.

Pasal 5

(1)Setiap awal tahun anggaran, Bank Pelaksana menyampaikan RTP-KUR untuk tahun anggaran berikutnya kepada KPA per jenis kredit berdasarkan:
1. a.perkiraan outstanding KUR pada tahun anggaran berikutnya; dan
2. b.plafon penyaluran tahunan KUR bank pelaksana terkait yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan.
(2)RTP-KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Bank Pelaksana kepada KPA paling lambat minggu pertama bulan Januari.
(3)KPA menyusun rencana alokasi dana Subsidi Bunga berdasarkan:
1. a.RTP-KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
2. b.Subsidi Bunga yang belum dibayar pada periode sebelumnya. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN
(4)KPA menyampaikan rencana alokasi dana Subsidi Bunga kepada pejabat setingkat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang menjalankan fungsi Pengguna Anggaran atas anggaran belanja subsidi paling lambat akhir bulan Januari.
(5)Penyusunan alokasi dana Subsidi Bunga dalam APBN dan penyusunan DIPA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Plafon penyaluran tahunan KUR yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan dan outstanding KUR yang masih berjalan merupakan batas tertinggi dasar perhitungan pembayaran Subsidi Bunga.
(2)Selisih lebih dari penyaluran KUR yang melampaui plafon penyaluran tahunan KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan Subsidi Bunga.

Pasal 7

(1)Besaran Subsidi Bunga ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan.
(2)Dalam rangka penetapan besaran Subsidi Bunga, Menteri melakukan evaluasi dengan mempertimbangkan:
1. a.kemampuan Pemerintah menyediakan alokasi belanja subsidi; clan/ atau
2. b.data clan informasi pendukung lainnya.
(3)Untuk pertama kali, besaran Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibayarkan kepada Bank Pelaksana ditetapkan sebesar:
1. a.kredit mikro 7% (tujuh persen) per tahun;
2. b.kredit ritel 3% (tiga persen) per tahun; clan
3. c.kredit tenaga kerja Indonesia 12% (dua belas persen) per tahun. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INOONESIA

Pasal 8

(1)Perhitungan pembayaran Subsidi Bunga berdasarkan besaran Subsidi Bunga outstanding KUR dari waktu ke waktu. dilakukan dikalikan
(2)Perhitungan Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan kepada Bank Pelaksana.
(3)Bank Pelaksana mengajukan permohonan pembayaran Subsidi Bunga kepada KPA pada bulan berikutnya untuk pembayaran bunga yang telah jatuh tempo.
(4)Dalam hal Sistem Informasi Kredit Program belum ditetapkan, perhitungan Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan kepada Bank Pelaksana.
(5)Bank Pelaksana mengajukan permohonan pembayarari Subsidi Bunga kepada KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada bulan:
1. a.Februari untuk Subsidi Bunga bulan November tahun sebelumnya sampai dengan bulan Januari;
2. b.Mei untuk Subsidi Bunga bulan Februari sampai dengan bulan April;
3. c.Agustus untuk Subsidi Bunga bulan Mei sampai dengan bulan Juli; dan
4. d.November untuk Subsidi Bunga bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober.

Pasal 9

(1)Permohonan pembayaran Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disertai data pendukung sebagai berikut:
1. a.Surat Permohonan Pembayaran Subsidi Bunga sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
2. b.Rincian tagihan Subsidi Bunga per jenis kredit sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri m1; www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN
3. c.Rekapitulasi tagihan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
4. d.Kuitansi atau buktl penerimaan pembayaran yang telah ditandatangani Direksi Bank Pelaksana; dan
5. e.Arsip data komputer Subsidi Bunga.
(2)Arsip data komputer sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e diunggah oleh Bank Pelaksana ke dalam Sistem Informasi Kredit Program.
(3)Dalam hal Sistem Informasi Kredit Program belum ditetapkan, data pendukung permohonan pembayaran sebagaimana dimaksud pada aya:t (1) dilengkapi dengan salinan Rekening Koran Debitur KUR.
(4)Kebenaran data pendukung permohonan pembayaran Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Bank Pelaksana.

Pasal 10

(1)KPA melakukan verifikasi atas permohonan pembayaran Subsidi Bunga yang diajukan oleh Bank Pelaksana berdasarkan data debitur yang terdapat dalam Sistem Informasi Kredit Program.
(2)Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi yang ditandatangani oleh KPA dan Bank Pelaksana.
(3)Pelaksanaan verifikasi atas permohonan pembayaran Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai standar prosedur operasional yang ditetapkan oleh KPA.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa · dalam rangka mewujudkan pengembangan pembiayaan perbankan dan lembaga keuangan bukan bank bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pelaksanaan program penjaminan kredit/pembiayaan dan subsidi bunga secara terpadu, telah dibentuk Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015;
b.bahwa sesuai Pasal 8 Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015, ketentuan mengenai imbal jasa penjaminan, subsidi bunga dan/atau fasilitas lainnya untuk pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga Untuk Kredit Usaha Rakyat;

1.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2.Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178); www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INOONESIA
3.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SUBSIDI BUNGA UNTUK KREDIT USAHA RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit pembiayaan modal kerja dan/atau investasi yang dananya bersumber dari Bank Pelaksana kepada debitur yang diberikan fasilitas subsidi bunga oleh Pemerintah yang terdiri dari kredit mikro, ritel, dan tenaga kerja Indonesia.
2.Bank Pelaksana adalah Bank Umum yang melaksanakan Program KUR yang ditetapkan/ ditunjuk oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai penyalur KUR.
3.Subsidi Bunga KUR yang selanjutnya disebut dengan Subsidi Bunga adalah subsidi berupa bagian bunga yang menjadi beban pemerintah sebesar selisih antara tingkat bunga yang . diterima oleh Bank Pelaksana dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada peserta KUR.
4.Perjanjian Kerjasama Pembiayaan KUR adalah perjanjian antara Kuasa Pengguna Anggaran atas ilama Menteri Keuangan mewakili pemerintah dengan Bank Pelaksana.
5.Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut dengan Komite Kebijakan adalah komite yang dibentuk oleh Presiden melalui Keputusan Presiden yang bertugas memberikan arahan kebijakan program KUR. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
6.Rencana Tahunan Pembiayaan KUR yang selanjutnya disingkat RTP-KUR adalah rencana pembiayaan KUR yang dibuat oleh Bank Pelaksana untuk periode 1 (satu) Tahun Anggaran.
7.Pengguna Anggaran adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
8.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
10.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
11.Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
12.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

(1)Subsidi Bunga bertujuan untuk mendukung pelaksanaan program KUR kepada pelaku usaha.
(2)Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaku usaha sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian berdasarkan hasil rapat Komite Kebijakan.
(3)Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh Pemerintah kepada Bank Pelaksana. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN SUBSIDI BUNGA

Pasal 3

(1)Dana Subsidi Bunga dialokasikan dalam APBN.
(2)Menteri selaku Pengguna Anggaran atas anggaran belanja subsidi menetapkan pejabat pada kementerian/lembaga yang membidangi subsidi bunga KUR sebagai KPA.
(3)Dalam penetapan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat mempertimbangkan masukan dari Komite Kebijakan.
(4)KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 4

Pembayaran Subsidi Bunga dilaksanakan melalui kerjasama pembiayaan KUR yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Pembiayaan antara KPA dengan Bank Pelaksana.

Pasal 5

(1)Setiap awal tahun anggaran, Bank Pelaksana menyampaikan RTP-KUR untuk tahun anggaran berikutnya kepada KPA per jenis kredit berdasarkan:
1. a.perkiraan outstanding KUR pada tahun anggaran berikutnya; dan
2. b.plafon penyaluran tahunan KUR bank pelaksana terkait yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan.
(2)RTP-KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Bank Pelaksana kepada KPA paling lambat minggu pertama bulan Januari.
(3)KPA menyusun rencana alokasi dana Subsidi Bunga berdasarkan:
1. a.RTP-KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
2. b.Subsidi Bunga yang belum dibayar pada periode sebelumnya. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN
(4)KPA menyampaikan rencana alokasi dana Subsidi Bunga kepada pejabat setingkat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang menjalankan fungsi Pengguna Anggaran atas anggaran belanja subsidi paling lambat akhir bulan Januari.
(5)Penyusunan alokasi dana Subsidi Bunga dalam APBN dan penyusunan DIPA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Plafon penyaluran tahunan KUR yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan dan outstanding KUR yang masih berjalan merupakan batas tertinggi dasar perhitungan pembayaran Subsidi Bunga.
(2)Selisih lebih dari penyaluran KUR yang melampaui plafon penyaluran tahunan KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan Subsidi Bunga.

Pasal 7

(1)Besaran Subsidi Bunga ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan.
(2)Dalam rangka penetapan besaran Subsidi Bunga, Menteri melakukan evaluasi dengan mempertimbangkan:
1. a.kemampuan Pemerintah menyediakan alokasi belanja subsidi; clan/ atau
2. b.data clan informasi pendukung lainnya.
(3)Untuk pertama kali, besaran Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibayarkan kepada Bank Pelaksana ditetapkan sebesar:
1. a.kredit mikro 7% (tujuh persen) per tahun;
2. b.kredit ritel 3% (tiga persen) per tahun; clan
3. c.kredit tenaga kerja Indonesia 12% (dua belas persen) per tahun. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INOONESIA

Pasal 8

(1)Perhitungan pembayaran Subsidi Bunga berdasarkan besaran Subsidi Bunga outstanding KUR dari waktu ke waktu. dilakukan dikalikan
(2)Perhitungan Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan kepada Bank Pelaksana.
(3)Bank Pelaksana mengajukan permohonan pembayaran Subsidi Bunga kepada KPA pada bulan berikutnya untuk pembayaran bunga yang telah jatuh tempo.
(4)Dalam hal Sistem Informasi Kredit Program belum ditetapkan, perhitungan Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan kepada Bank Pelaksana.
(5)Bank Pelaksana mengajukan permohonan pembayarari Subsidi Bunga kepada KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada bulan:
1. a.Februari untuk Subsidi Bunga bulan November tahun sebelumnya sampai dengan bulan Januari;
2. b.Mei untuk Subsidi Bunga bulan Februari sampai dengan bulan April;
3. c.Agustus untuk Subsidi Bunga bulan Mei sampai dengan bulan Juli; dan
4. d.November untuk Subsidi Bunga bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober.

Pasal 9

(1)Permohonan pembayaran Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disertai data pendukung sebagai berikut:
1. a.Surat Permohonan Pembayaran Subsidi Bunga sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
2. b.Rincian tagihan Subsidi Bunga per jenis kredit sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri m1; www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN
3. c.Rekapitulasi tagihan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
4. d.Kuitansi atau buktl penerimaan pembayaran yang telah ditandatangani Direksi Bank Pelaksana; dan
5. e.Arsip data komputer Subsidi Bunga.
(2)Arsip data komputer sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e diunggah oleh Bank Pelaksana ke dalam Sistem Informasi Kredit Program.
(3)Dalam hal Sistem Informasi Kredit Program belum ditetapkan, data pendukung permohonan pembayaran sebagaimana dimaksud pada aya:t (1) dilengkapi dengan salinan Rekening Koran Debitur KUR.
(4)Kebenaran data pendukung permohonan pembayaran Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Bank Pelaksana.

Pasal 10

(1)KPA melakukan verifikasi atas permohonan pembayaran Subsidi Bunga yang diajukan oleh Bank Pelaksana berdasarkan data debitur yang terdapat dalam Sistem Informasi Kredit Program.
(2)Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi yang ditandatangani oleh KPA dan Bank Pelaksana.
(3)Pelaksanaan verifikasi atas permohonan pembayaran Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai standar prosedur operasional yang ditetapkan oleh KPA.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 14 Tahun 2015

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 19 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 14 Tahun 2015

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 19 Tahun 2015