DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 149/PMK.05/2016

Nomor: 149/PMK.05/2016
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2016, telah diatur pemberian tunjangan hari raya dalam Tahun Anggaran 2016 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b.bahwa dalam rangka menerapkan asas keadilan dan kesetaraan dalam pemberian tunjangan hari raya bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum, perlu mengatur mengenai pemberian tunjangan hari raya dalam Tahun Anggaran 2016 kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum;
c.bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun www.jdih.kemenkeu.go.id

Menetapkan

Menetapkan 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Menteri Keuangan melakukan pembinaan di bidang pengelolaan keuangan badan layanan umum;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2016 Kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum;
1. 1.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
2. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2016 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 116); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2016 KEPADA PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS, DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang clan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan clan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2.Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Pimpinan BLU yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLU yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan, clan Pejabat Teknis, yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLU yang bersangkutan.
3.Dewan Pengawas BLU yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ BLU yang bertugas melakukan pengawasan clan memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola BLU dalam menjalankan pengelolaan BLU.

Pasal 2

Pemberian tunjangan hari raya dalam Tahun Anggaran 2016 dalam Peraturan Menteri Keuangan ini diberikan kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, clan Pegawai BLU yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil clan tenaga profesional non Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 3

Pemberian tunjangan hari raya kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, clan Pegawai BLU yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran tunjangan hari raya tahun anggaran 2016 kepada pegawai negeri sipil, prajurit tentara nasional indonesia, anggota kepolisian negara republik indonesia, clan pejabat negara. }' www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 4

Pemberian tunjangan hari raya kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLU yang berasal dari tenaga profesional non Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan pada BLU yang telah memiliki penetapan remunerasi oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

( 1) Pemberian tunjangan hari raya bagi Pejabat Pengelola, Dewah Pengawas, dan Pegawai BLU yang berasal dari tenaga profesional non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.diberikan paling tinggi sebesar tunjangan hari raya bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLU yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yaitu sebesar gaJ1 pokok Pegawai Negeri Sipil yang dibayarkan pada bulan Juni 20 16; dan
b.tidak diberikan kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLU yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang diperbantukan di luar Instansi Pemerintah.

(2)Dalam hal besaran tunjangan hari raya bagi Dewan Pengawas yang berasal dari tenaga profesional non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a lebih besar dari honorarium yang dibayarkan pada bulan Juni 20 16, tunjangan hari raya dibayarkan paling tinggi sebesar honorarium yang dibayarkan pada bulan Juni 20 16.
(3)Dalam hal terdapat Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLU yang berasal dari tenaga profesional non Pegawai Negeri Sipil menerima lebih dari 1 (satu) gaji pokok, tunjangan hari raya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
(4)Gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a merupakan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundang-undangan. J www.jdih.kemenkeu.go.id
(5)Dalam hal gaji pokok pada bulan Juni 2016 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a belum dapat dibayarkan sebesar gaji pokok yang seharusnya diterima karena berubahnya gaji pokok, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan tunjangan hari raya.

Pasal 6

Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Anggaran yang diperlukan untuk pembayaran tunjangan hari raya bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLU yang berasal dari tenaga profesional non Pegawai Negeri Sipil bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak BLU.
(2)Dalam hal terdapat Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLU yang berasal dari tenaga profesional non Pegawai Negeri Sipil pada BLU yang menerima Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri, anggaran yang diperlukan untuk pembayaran tunjangan hari raya dapat bersumber dari Rupiah Murni.

Pasal 8

(1)Pembayaran tunjangan hari raya dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLU.
(2)Pembayaran tunjangan hari raya dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BLU Tahun Anggaran 2016.
(3)Dalam rangka pembayaran tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BLU dapat menggunakan saldo BLU melalui revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 9

Pertanggungjawaban pembayaran tunjangan hari raya Tahun Anggaran 2016 kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLU yang berasal dari tenaga profesional non Pegawai Negeri Sipil dilakukan secara terpisah dengan pertanggungjawaban pembayaran remunerasi bulanan.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya Tahun Anggaran 2016 kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLU yang berasal dari tenaga profesional non Pegawai Negeri Sipil, ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLU dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dan Keputusan Menteri Keuangan mengena1 penetapan remunerasi pada masing-masing BLU.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2016, telah diatur pemberian tunjangan hari raya dalam Tahun Anggaran 2016 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b.bahwa dalam rangka menerapkan asas keadilan dan kesetaraan dalam pemberian tunjangan hari raya bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum, perlu mengatur mengenai pemberian tunjangan hari raya dalam Tahun Anggaran 2016 kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum;
c.bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun www.jdih.kemenkeu.go.id

Menetapkan

Menetapkan 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Menteri Keuangan melakukan pembinaan di bidang pengelolaan keuangan badan layanan umum;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2016 Kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum;
1. 1.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
2. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2016 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 116); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2016 KEPADA PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS, DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang clan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan clan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2.Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Pimpinan BLU yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLU yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan, clan Pejabat Teknis, yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLU yang bersangkutan.
3.Dewan Pengawas BLU yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ BLU yang bertugas melakukan pengawasan clan memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola BLU dalam menjalankan pengelolaan BLU.

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

a.diberikan paling tinggi sebesar tunjangan hari raya bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLU yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yaitu sebesar gaJ1 pokok Pegawai Negeri Sipil yang dibayarkan pada bulan Juni 20 16; dan
b.tidak diberikan kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLU yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang diperbantukan di luar Instansi Pemerintah.

(2)Dalam hal besaran tunjangan hari raya bagi Dewan Pengawas yang berasal dari tenaga profesional non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a lebih besar dari honorarium yang dibayarkan pada bulan Juni 20 16, tunjangan hari raya dibayarkan paling tinggi sebesar honorarium yang dibayarkan pada bulan Juni 20 16.
(3)Dalam hal terdapat Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLU yang berasal dari tenaga profesional non Pegawai Negeri Sipil menerima lebih dari 1 (satu) gaji pokok, tunjangan hari raya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
(4)Gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a merupakan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundang-undangan. J www.jdih.kemenkeu.go.id
(5)Dalam hal gaji pokok pada bulan Juni 2016 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a belum dapat dibayarkan sebesar gaji pokok yang seharusnya diterima karena berubahnya gaji pokok, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan tunjangan hari raya.

Pasal 6

Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Anggaran yang diperlukan untuk pembayaran tunjangan hari raya bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLU yang berasal dari tenaga profesional non Pegawai Negeri Sipil bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak BLU.
(2)Dalam hal terdapat Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLU yang berasal dari tenaga profesional non Pegawai Negeri Sipil pada BLU yang menerima Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri, anggaran yang diperlukan untuk pembayaran tunjangan hari raya dapat bersumber dari Rupiah Murni.

Pasal 8

(1)Pembayaran tunjangan hari raya dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLU.
(2)Pembayaran tunjangan hari raya dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BLU Tahun Anggaran 2016.
(3)Dalam rangka pembayaran tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BLU dapat menggunakan saldo BLU melalui revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. www.jdih.kemenkeu.go.id

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 149/PMK.05/2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2016