DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 154/PMK.01/2021

Nomor: 154/PMK.01/2021
Tahun: 2021
Ditetapkan: 28 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan kinerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor l 70/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.01/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal 0irektorat J enderal Kekayaan Negara;
b.bahwa dengan adanya penyederhanaan birokrasi dan perubahan fungsi utama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, serta sejalan dengan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan maka terhadap organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara perlu dilakukan penyes-μaian dan penetapan kembali; www.jdih.kemenkeu.go.id

Menetapkan

c.bahwa penyesuaian organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor: B/670/M.KT.01/2021 tanggal 30 Juni 2021;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
1. 1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. 3.Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
4. 4.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA. www.jdih.kemenkeu.go.id

BAB I

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

Pasal 1

(1)Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
(2)Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, supervisi, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi:

a.pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang kekayaan negara;
b.pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
c.pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi atas penatausahaan, penagihan, dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
d.pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang penilaian; www.jdih.kemenkeu.go.id e. pemberian bimbingan pemantauan, evaluasi, pengembangan lelang; teknis, penggalian potensi, dan verifikasi lelang serta
f.pemberian pelayanan advokasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
g.pemberian bimbingan teknis pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan pelayanan informasi serta pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang;
h.pembinaan terhadap Penilai, Jasa Lelang, dan Profesi Lelang;
1. 1.peny1apan bahan bimbingan dan evaluasi kepatuhan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa; J. pelaksanaan pengawasan teknis pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, penilaian, dan lelang;
k.pelaksanaan penilaian dan pengurusan piutang negara; dan
l.pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.

Pasal 4

Kantor Wilayah terdiri atas:

a.Bagian Umum;
b.Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara;
c.Bidang Piutang Negara;
d.Bidang Penilaian;
e.Bidang Lelang;
f.Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi; dan
g.Kelompok Jabatan Fungsional. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 5

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan pemantauan program pemangku jabatan fungsional, pelaksanaan urusan sumber daya manusia, analisis beban kerja, keuangan, perlengkapan, protokol, tata usaha, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan area pelayanan terpadu di lingkungan Kantor Wilayah.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana dan pemantauan program pemangku jabatan fungsional;
b.pelaksanaan urusan sumber daya manusia;
c.penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan analisis beban kerja;
d.pelaksanaan urusan keuangan;
e.pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga serta kearsipan; dan
f.perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pengamanan, pengawasan barang milik negara dan pengelolaan area pelayanan terpadu di lingkungan Kantor Wilayah.

Pasal 7

a.Subbagian Sumber Daya Manusia;
b.Subbagian Keuangan; dan
c.Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

Pasal 8

(1)Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan pemantauan program pemangku jabatan fungsional, melaksanakan www.jdih.kemenkeu.go.id urusan sumber daya manusia, serta menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan analisis beban kerja.
(2)Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
(3)Subbagian Tata Usaha.dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, perlengkapan, rumah tangga, dan kearsipan, melakukan perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara, serta melakukan pengelolaan area pelayanan terpadu di lingkungan Kantor Wilayah.

Pasal 9

Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, pembinaan, penatausahaan dan akuntansi, di bidang kekayaan negara, serta mengoordinasikan penatausahaan barang milik negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di lingkungan Kantor Wilayah.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan bahan bimbingan teknis dan evaluasi penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, pembinaan, penatausahaan dan akuntansi, pemantauan barang milik negara/ kekayaan negara;
b.peny1apan bahan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, www.jdih.kemenkeu.go.id penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, pemantauan dan penatausahaan barang milik negara/kekayaan negara;
c.penyiapan bahan penatausahaan dan akuntansi, serta penyusunan laporan/ daftar barang milik negara/kekayaannegara; dan
d.pengoordinasian penatausahaan barang milik negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di lingkungan Kantor Wilayah.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan kinerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor l 70/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.01/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal 0irektorat J enderal Kekayaan Negara;
b.bahwa dengan adanya penyederhanaan birokrasi dan perubahan fungsi utama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, serta sejalan dengan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan maka terhadap organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara perlu dilakukan penyes-μaian dan penetapan kembali; www.jdih.kemenkeu.go.id

Menetapkan

c.bahwa penyesuaian organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor: B/670/M.KT.01/2021 tanggal 30 Juni 2021;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
1. 1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. 3.Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
4. 4.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA. www.jdih.kemenkeu.go.id

BAB I

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

Pasal 1

(1)Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
(2)Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, supervisi, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi:

a.pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang kekayaan negara;
b.pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
c.pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi atas penatausahaan, penagihan, dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
d.pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang penilaian; www.jdih.kemenkeu.go.id e. pemberian bimbingan pemantauan, evaluasi, pengembangan lelang; teknis, penggalian potensi, dan verifikasi lelang serta
f.pemberian pelayanan advokasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
g.pemberian bimbingan teknis pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan pelayanan informasi serta pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang;
h.pembinaan terhadap Penilai, Jasa Lelang, dan Profesi Lelang;
1. 1.peny1apan bahan bimbingan dan evaluasi kepatuhan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa; J. pelaksanaan pengawasan teknis pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, penilaian, dan lelang;
k.pelaksanaan penilaian dan pengurusan piutang negara; dan
l.pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.

Pasal 4

Kantor Wilayah terdiri atas:

a.Bagian Umum;
b.Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara;
c.Bidang Piutang Negara;
d.Bidang Penilaian;
e.Bidang Lelang;
f.Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi; dan
g.Kelompok Jabatan Fungsional. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 5

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana dan pemantauan program pemangku jabatan fungsional;
b.pelaksanaan urusan sumber daya manusia;
c.penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan analisis beban kerja;
d.pelaksanaan urusan keuangan;
e.pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga serta kearsipan; dan
f.perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pengamanan, pengawasan barang milik negara dan pengelolaan area pelayanan terpadu di lingkungan Kantor Wilayah.

Pasal 7

a.Subbagian Sumber Daya Manusia;
b.Subbagian Keuangan; dan
c.Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

Pasal 8

(1)Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan pemantauan program pemangku jabatan fungsional, melaksanakan www.jdih.kemenkeu.go.id urusan sumber daya manusia, serta menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan analisis beban kerja.
(2)Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
(3)Subbagian Tata Usaha.dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, perlengkapan, rumah tangga, dan kearsipan, melakukan perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara, serta melakukan pengelolaan area pelayanan terpadu di lingkungan Kantor Wilayah.

Pasal 9

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan bahan bimbingan teknis dan evaluasi penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, pembinaan, penatausahaan dan akuntansi, pemantauan barang milik negara/ kekayaan negara;
b.peny1apan bahan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, www.jdih.kemenkeu.go.id penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, pemantauan dan penatausahaan barang milik negara/kekayaan negara;
c.penyiapan bahan penatausahaan dan akuntansi, serta penyusunan laporan/ daftar barang milik negara/kekayaannegara; dan
d.pengoordinasian penatausahaan barang milik negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di lingkungan Kantor Wilayah.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 154/PMK.01/2021

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 57 Tahun 2020

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 170/PMK.01/2012

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 263/PMK.01/2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 57 Tahun 2020

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 170/PMK.01/2012

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 263/PMK.01/2016