DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 57 Tahun 2020

Nomor: 57
Tahun: 2020
Ditetapkan: 8 April 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 87

Lembaga terkait

Ringkasan

Perpres ini mengatur mengenai Kementerian Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam melaksanakan tugas, Menteri dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden. Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin kementerian. Kementerian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2O2O TENTANG KEMENTERIAN KEUANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2Ol9 tentang Organisasi Kementerian Negara, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kementerian Keuangan;

1.Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 7945;
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2Ol9 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot9 Nomor 2O3); MEMUTUSKAN: PERATURAN KEUANGAN. PRESIDEN TENTANG KEMENTERIAN

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Kementerian Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. A) Kementerian Keuangan dipimpin oleh Menteri.

Pasal 2

(1)Dalam melaksanakan tugas, Menteri dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden. Q) Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(3)Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin penyelenggaraan urusan kementerian.

Pasal 3

Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin kementerian.

Pasal 4

Kementerian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kementerian Keuangan menyelenggarakan fungsi: d perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggararT, penerimaan negara bukan pdak, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan negara, kekayaan negara, perimbangan keuangan, dan pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara;

b.perumusan .
b.perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan;
c.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan;
d.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan;
e.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan;
f.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Keuangan di daerah;
g.pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;
h.pelaksanaan pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara, dan manajemen pengetahuan; dan
i.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 6

Kementerian Keuangan terdiri atas:

a.Sekretariat Jenderal;
b.Direktorat Jenderal Anggaran;
c.Direktorat Jenderal Pajak;
d.Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
e.Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
f.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
g.Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
h.Direktorat .
h.Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
i.InspektoratJenderal;
j.Badan Kebijakan Fiskal;
k.Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
1. 1.Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak;
m.Staf Ahii Bidang Kepatuhan Pajak;
n.Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak;
o.Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara;
p.Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara;
q.Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional;
r.Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal;
s.Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi; dan
t.Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan.

Pasal 7

(1)Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Al Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 8

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a- koordinasi kegiatan Kementerian Keuangan;

b.koordinasi dan pen5rusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Keuangan;
c.pembinaan
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Keuangan;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barangljasa; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 10

(1)Sekretariat Jenderal terdiri atas paling banyak 8 (delapan) Biro. (21 Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
(3)Dalam hal tugas dan fungsi Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (21 tidak dapat dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsionai, dapat dibentuk paling banyak 8 (delapan) Bagian.
(4)Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional danlatau paling banyak 4 (empat) Subbagian.
(1)Direktorat Jenderal Anggaran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2)Direktorat Jenderal Anggaran dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 12

PRES IDEN

Isi peraturan

Teks87PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Peraturan turunan (7)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 194/PMK.07/2022

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.010/2022

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2024

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 1/PMK.05/2023

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 154/PMK.01/2021

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 24

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.010/2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Peraturan turunan (7)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 194/PMK.07/2022

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.010/2022

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2024

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 1/PMK.05/2023

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 154/PMK.01/2021

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 24

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.010/2021