Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 160/PMK.04/2022
- Nomor
- 160/PMK.04/2022
- Tahun
- 2022
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 40
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia; MENTER!KEUANGANREPUBLIKINDONESIA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Menimbang PERATURANMENTER!KEUANGANREPUBLIKINDONESIA NOMOR 160 /PMK.04/2022 TENTANG PEMBEBASANBEA MASUKATASIMPORBARANG UNTUKKEPERLUANBADANINTERNASIONALBESERTAPEJABATNYA YANGBERTUGASDI INDONESIA SALIN AN MENTERI KEUANGAN jdih.kemenkeu.go.id
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
MEMUTUSKAN: PERATURANMENTER!KEUANGANTENTANGPEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANGUNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONALBESERTA PEJABATNYAYANG BERTUGASDI INDONESIA.
Menetapkan Mengingat jdih.kemenkeu.go.id
BAB I
Dalam hal terdapat perjanjian internasional yang telah diratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai perjanjian internasional, yang di dalamnya terdapat ketentuan yang mengatur mengenai pemberian pembebasan bea masuk, perlakuan kepabeanan atas impor barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya mendasarkan pada ketentuan dalam perjanjian tersebut sampai dengan berakhirnya perjanjian.
BAB II PEMBEBASAN BEA MASUK kebudayaan, clan ekonomi, tidak termasuk didalamnya kredit-kredit clan penanaman modal asing.
jdih.kemenkeu.go.id
BAB II
(3} Pernbebasan bea masuk atas Barang Pindahan berupa Kendaraan Bermotor untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya diberikan kepada Pejabat yang merupakan kepala Badan Internasional.
menteri yang menyelenggarakan tirusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.
jdih.kemenkeu.go.id
BABIII TATACARAPENGAJUANPERMOHONAN
Barang impor untuk keperluan Badan lnternasional beserta Pejabatnya yang telah diberikan pembebasan bea masuk sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dapat diberikan fasilitas:
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d; atau
jdih.kemenkeu.go.id
{6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik kepada Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui ·sistem Indonesia National Single Window.
belum dapat diterapkan atau mengalami gangguan operasional, permohonan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1). diajukan secara tertulis disertai dengan:
jdih.kemenkeu.go.id
jdih.kemenkeu.go.id
Pembebasan bea masuk atas impor Kendaraan Bermotor dalam keadaan jadi/ Completely Built Up (CBU) untuk keperluan kantor Badan Intemasional, diberikan dengan ketentuan sebagat berikut:
dan
Bagtan Kesatu Kuota Atas Imper Kendaraan Bermotor BABV KUOTADAN PENYELESAIANKEWAJIBAN KENDARAANBERMOTOR
Membuka PDF…
Undang-Undang