DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 160/PMK.04/2022

Nomor: 160/PMK.04/2022
Tahun: 2022
Ditetapkan: 7 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa ketentuan mengenai tata cara pemberian pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2015 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.04/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2015 tentang' Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia;
b.bahwa. untuk memberikan kepastian hukum mengenai perlakuan kepabeanan bagi badan intemasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia serta untuk meningkatkan pelayanan kepabeanan atas impor barang keperluan badan intemasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia, perlu melakukan penY.empumaan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud . dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia; MENTER!KEUANGANREPUBLIKINDONESIA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Menimbang PERATURANMENTER!KEUANGANREPUBLIKINDONESIA NOMOR 160 /PMK.04/2022 TENTANG PEMBEBASANBEA MASUKATASIMPORBARANG UNTUKKEPERLUANBADANINTERNASIONALBESERTAPEJABATNYA YANGBERTUGASDI INDONESIA SALIN AN MENTERI KEUANGAN jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
2.Badan Intemasional adalah badan perwakilan organisasi internasional di bawah Perserikatan Bangsa Bangsa atau badan di bawah perwakilan negara asing atau organisasi/lembaga asing lainnya, yang bertempat dan berkedudukan di Indonesia.
3.Pejabat Badan Internasional yang selanjutnya disebut Pejabat adalah kepala, pejabat/staf, dan tenaga ahli Badan Internasional.
4.Kerja Sarna Teknik adalah bantuan yang dapat berupa hibah/sumbangan dari luar negeri dalam kerangka kerja sama di bidang teknik, ilmu pengetahuan, sosial, MEMUTUSKAN: PERATURANMENTER!KEUANGANTENTANGPEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANGUNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONALBESERTA PEJABATNYAYANG BERTUGASDI INDONESIA.
1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954); Menetapkan Mengingat jdih.kemenkeu.go.id

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 4

(1)Penetapan Badan Intemasional yang berhak mendapatkan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) clan penetapan Badan Internasional yang berhak mendapatkan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari A;

Pasal 3

Dalam hal terdapat perjanjian internasional yang telah diratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai perjanjian internasional, yang di dalamnya terdapat ketentuan yang mengatur mengenai pemberian pembebasan bea masuk, perlakuan kepabeanan atas impor barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya mendasarkan pada ketentuan dalam perjanjian tersebut sampai dengan berakhirnya perjanjian.

Pasal 2

(1)Impor barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia, dapat diberikan pembebasan bea masuk.
(2)Badan Internasional yang dapat diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Badan Intemasional yang tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

5.Kendaraan Bermotor Untuk Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang selanjutnya disebut Kendaraan Bermotor adalah alat transportasi atau kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, di laut, maupun di udara, dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Internasional beserta Pejabatnya serta untuk pelaksanaan Kerja Sama Teknik.
6.Barang Pindahan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang selanjutnya disebut Barang Pindahan adalah barang rumah tangga clan/ atau Kendaraan Bermotor yang karena kepindahan pemiliknya ke Indonesia, dimasukkan ke dalam Daerah Pabean Indonesia untuk menunjang tugas Badan Internasional beserta Pejabatnya di Indonesia.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
8.Pejabat Bea clan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea clan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
9.Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. jdih.kemenkeu.go.id

BAB II

PEMBEBASAN BEA MASUK kebudayaan, clan ekonomi, tidak termasuk didalamnya kredit-kredit clan penanaman modal asing.

Pasal 6

(1)Pembebasan bea masuk kepada Badan lntemasional beserta Pejabatnya dapat diberikan setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari:
1. a.menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara, dalam hal digunakan untuk keperluan sebagaimana -471

Pasal 5

(1)Barang untuk keperluan Badan Intemasional beserta Pejabatnya yang diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), harus digunakan untuk keperluan:
1. a.kantor Badan Intemasional;
2. b.pribadi dan/atau keluarganya terrnasuk Barang Pindahan;
3. c.tenaga ahli (professional equipment);
4. d.proyek dan non proyek dalam rangka pelaksanaan Kerja Sama Teknik; dan/ atau
5. e.kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Internasional yang dihadiri oleh kepala negara dan/ atau pimpinan Badan lnternasional.
(2)Pembebasan bea masuk atas impor barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b yang akan digunakan untuk keperluan Pejabat dapat diberikan sepanjang Pejabat yang bersangkutan:
1. a.diangkat langsung oleh Badan Internasional yang bersangkutan;
2. b.mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk menjalankan tugas atau jabatan di Indonesia;
3. c.menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Intemasional;
4. d.berdomisili dan berkedudukan di Indonesia; dan
5. e.berkewarganegaraan asing. (3} Pernbebasan bea masuk atas Barang Pindahan berupa Kendaraan Bermotor untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya diberikan kepada Pejabat yang merupakan kepala Badan Internasional.
(4)Barang Pindahan dapat diberikan pembebasan bea masuk apabila diimpor dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal izin tinggal diterbitkan.
(5)Barang impor yang digunakan tidak sesuai dengan tujuan pemberian pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bea masuk yang terutang wajib dibayar dan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sanksi administratif di bidang kepabeanan. menteri yang menyelenggarakan tirusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.
(2)Penetapan Badan Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 8

(1)Untuk memperoleh pembebasan bea masuk atas impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Badan Intemasional harus mengajukan permohonan kepada Menteri melalui:
1. a.Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tempat pemasukan barang, dalam hal barang impor berupa Kendaraan Bermotor; atau
2. b.Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat pemasukan barang, dalam hal barang impor berupa barang selain Kendaraan Bermotor.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari:
1. a.menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara, dalam hal digunakan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d; atau
2. b.menteri/kepala lembaga terkait selaku ketua panitia nasional kegiatan atau pejabat yang ditunjuk, dalam hal digunakan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e. BABIII TATACARAPENGAJUANPERMOHONAN

Pasal 7

Barang impor untuk keperluan Badan lnternasional beserta Pejabatnya yang telah diberikan pembebasan bea masuk sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dapat diberikan fasilitas:

a.pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;dan
b.dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d; atau
b.menteri/kepala lembaga terkait selaku ketua panitia nasional kegiatan atau pejabat yang ditunjuk, dalam hal digunakan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e.

(2)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan memperhatikan ulruran kepatutan jumlah dan jenis barang yang diberikan fasilitas pembe basan bea masuk dengan mengacu pada jumlah Pejabat, tugas, fungsi, dan kebutuhan Badan Intemasional beserta Pejabatnya. jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 9

(1)Dalam hal permohonan sebagatmana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1):
1. a.berupa Kendaraan Bermotor, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; atau
(3)Persetujuan untuk dapat diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
1. a.identitas penerlma fasilitas berupa narna penertma fasilitas, jabatan, nama Badan Internasional, dan alamat; dan
2. b.rincian jumlah barang, jenis barang, perkiraan harga barang dan pelabuhan pemasukan yang diberikan persetujuan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk.
(4)Pennohonan sebagatmana dimaksud pada ayat (1), memuat informasi paling sedikit mengenai:
1. a.identitas penerima fasilitas, berupa nama penerima fasilitas, jabatan, nama Badan Intemasional, dan alamat;
2. b.rincian jurnlah barang, jenis barang, perkiraan harga barang, dan pelabuhan pemasukan yang disetujui untuk mendapatkan pembebasan bea masuk;
3. c.kartu identitas atau surat izin penugasan selaku penerima fasilitas atau pemohon: dan
4. d.invoice atau dokumen yang dipersamakan.
(5)Dalam hal barang impor berupa Kendaraan Bermotor, rincian jenis barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b paling sedikit memuat jenis, merek, tipe, nomor mesin, nomor rangka, kapasitas mesin, dan tahun pembuatan kendaraan. {6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik kepada Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui ·sistem Indonesia National Single Window.
(7)Permohonan serta hasil pindaian dari dokumen asli lampiran permohonan diteruskan oleh Sistem Indonesia National Single Window ke sistem tnformasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara atau kementerian/lembaga terkait selaku ketua panitia nasional kegtatan atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan persetujuan.
(8)Dalam hal Portal Direktorat Jenderal Bea clan Cukai dan/ atau Sistem Indonesia National Single Window. belum dapat diterapkan atau mengalami gangguan operasional, permohonan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1). diajukan secara tertulis disertai dengan:
1. a.lampiran pennohonan dalam bentuk salinan cetak (hardcopy); dan
2. b.hasil pindaian dari dokumen asli dalam media penyimpan data elektronik dalam bentuk salinan digital (sojtcopy). jdih.kemenkeu.go.id
3. b.selain Kendaraan Bermotor, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk.
(2)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat ( 1) disetujui:
1. a.Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan Badan Intemasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia, dalam hal barang berupa Kendaraan Bermotor; atau
2. b.Kepala Kantor Pelayanan Utarna Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan Badan lntemasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia, dalam hal barang selain Kendaraan Bermotor.
(3)Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
(4)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) tidak disetujui:
1. a.Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atas nama Menteri menerbitkan surat pemberitahuan penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan, dalam hal barang berupa Kendaraan Bermotor; atau
2. b.Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atas nama Menteri menerbitkan surat pemberitahuan penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan, dalam hal barang selain Kendaraan Bermotor.
(5)Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), dalam jangka waktu paling lama:
1. a.5 (lima) jam kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar, dalam hal permohonan diajukan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6); dan
2. b.3 (tiga) hari kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar, dalam hal permohonan diajukan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8). jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 11

Pembebasan bea masuk atas impor Kendaraan Bermotor dalam keadaan jadi/ Completely Built Up (CBU) untuk keperluan kantor Badan Intemasional, diberikan dengan ketentuan sebagat berikut:

a.untuk perwakilan Badan Intemasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, paling banyak 2 (dua) unit; dan
b.untuk Badan Intemasional lainnya, paling banyak 1 (satu) unit. Bagtan Kesatu Kuota Atas Imper Kendaraan Bermotor BABV KUOTADAN PENYELESAIANKEWAJIBAN KENDARAANBERMOTOR

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa ketentuan mengenai tata cara pemberian pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2015 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.04/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2015 tentang' Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia;
b.bahwa. untuk memberikan kepastian hukum mengenai perlakuan kepabeanan bagi badan intemasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia serta untuk meningkatkan pelayanan kepabeanan atas impor barang keperluan badan intemasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia, perlu melakukan penY.empumaan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud . dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu

Menetapkan

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
2.Badan Intemasional adalah badan perwakilan organisasi internasional di bawah Perserikatan Bangsa Bangsa atau badan di bawah perwakilan negara asing atau organisasi/lembaga asing lainnya, yang bertempat dan berkedudukan di Indonesia.
3.Pejabat Badan Internasional yang selanjutnya disebut Pejabat adalah kepala, pejabat/staf, dan tenaga ahli Badan Internasional.
4.Kerja Sarna Teknik adalah bantuan yang dapat berupa hibah/sumbangan dari luar negeri dalam kerangka kerja sama di bidang teknik, ilmu pengetahuan, sosial, MEMUTUSKAN: PERATURANMENTER!KEUANGANTENTANGPEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANGUNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONALBESERTA PEJABATNYAYANG BERTUGASDI INDONESIA.
1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954); Menetapkan Mengingat jdih.kemenkeu.go.id

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 4

(1)Penetapan Badan Intemasional yang berhak mendapatkan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) clan penetapan Badan Internasional yang berhak mendapatkan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari A;

Pasal 3

Pasal 2

(1)Impor barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia, dapat diberikan pembebasan bea masuk.
(2)Badan Internasional yang dapat diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Badan Intemasional yang tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

5.Kendaraan Bermotor Untuk Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang selanjutnya disebut Kendaraan Bermotor adalah alat transportasi atau kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, di laut, maupun di udara, dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Internasional beserta Pejabatnya serta untuk pelaksanaan Kerja Sama Teknik.
6.Barang Pindahan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang selanjutnya disebut Barang Pindahan adalah barang rumah tangga clan/ atau Kendaraan Bermotor yang karena kepindahan pemiliknya ke Indonesia, dimasukkan ke dalam Daerah Pabean Indonesia untuk menunjang tugas Badan Internasional beserta Pejabatnya di Indonesia.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
8.Pejabat Bea clan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea clan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
9.Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. jdih.kemenkeu.go.id

BAB II

PEMBEBASAN BEA MASUK kebudayaan, clan ekonomi, tidak termasuk didalamnya kredit-kredit clan penanaman modal asing.

Pasal 6

(1)Pembebasan bea masuk kepada Badan lntemasional beserta Pejabatnya dapat diberikan setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari:
1. a.menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara, dalam hal digunakan untuk keperluan sebagaimana -471

Pasal 5

(1)Barang untuk keperluan Badan Intemasional beserta Pejabatnya yang diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), harus digunakan untuk keperluan:
1. a.kantor Badan Intemasional;
2. b.pribadi dan/atau keluarganya terrnasuk Barang Pindahan;
3. c.tenaga ahli (professional equipment);
4. d.proyek dan non proyek dalam rangka pelaksanaan Kerja Sama Teknik; dan/ atau
5. e.kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Internasional yang dihadiri oleh kepala negara dan/ atau pimpinan Badan lnternasional.
(2)Pembebasan bea masuk atas impor barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b yang akan digunakan untuk keperluan Pejabat dapat diberikan sepanjang Pejabat yang bersangkutan:
1. a.diangkat langsung oleh Badan Internasional yang bersangkutan;
2. b.mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk menjalankan tugas atau jabatan di Indonesia;
3. c.menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Intemasional;
4. d.berdomisili dan berkedudukan di Indonesia; dan
5. e.berkewarganegaraan asing. (3} Pernbebasan bea masuk atas Barang Pindahan berupa Kendaraan Bermotor untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya diberikan kepada Pejabat yang merupakan kepala Badan Internasional.
(4)Barang Pindahan dapat diberikan pembebasan bea masuk apabila diimpor dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal izin tinggal diterbitkan.
(5)Barang impor yang digunakan tidak sesuai dengan tujuan pemberian pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bea masuk yang terutang wajib dibayar dan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sanksi administratif di bidang kepabeanan. menteri yang menyelenggarakan tirusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.
(2)Penetapan Badan Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 8

(1)Untuk memperoleh pembebasan bea masuk atas impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Badan Intemasional harus mengajukan permohonan kepada Menteri melalui:
1. a.Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tempat pemasukan barang, dalam hal barang impor berupa Kendaraan Bermotor; atau
2. b.Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat pemasukan barang, dalam hal barang impor berupa barang selain Kendaraan Bermotor.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari:
1. a.menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara, dalam hal digunakan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d; atau
2. b.menteri/kepala lembaga terkait selaku ketua panitia nasional kegiatan atau pejabat yang ditunjuk, dalam hal digunakan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e. BABIII TATACARAPENGAJUANPERMOHONAN

Pasal 7

Barang impor untuk keperluan Badan lnternasional beserta Pejabatnya yang telah diberikan pembebasan bea masuk sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dapat diberikan fasilitas:

a.pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;dan
b.dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d; atau
b.menteri/kepala lembaga terkait selaku ketua panitia nasional kegiatan atau pejabat yang ditunjuk, dalam hal digunakan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e.

(2)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan memperhatikan ulruran kepatutan jumlah dan jenis barang yang diberikan fasilitas pembe basan bea masuk dengan mengacu pada jumlah Pejabat, tugas, fungsi, dan kebutuhan Badan Intemasional beserta Pejabatnya. jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 9

(1)Dalam hal permohonan sebagatmana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1):
1. a.berupa Kendaraan Bermotor, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; atau
(3)Persetujuan untuk dapat diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
1. a.identitas penerlma fasilitas berupa narna penertma fasilitas, jabatan, nama Badan Internasional, dan alamat; dan
2. b.rincian jumlah barang, jenis barang, perkiraan harga barang dan pelabuhan pemasukan yang diberikan persetujuan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk.
(4)Pennohonan sebagatmana dimaksud pada ayat (1), memuat informasi paling sedikit mengenai:
1. a.identitas penerima fasilitas, berupa nama penerima fasilitas, jabatan, nama Badan Intemasional, dan alamat;
2. b.rincian jurnlah barang, jenis barang, perkiraan harga barang, dan pelabuhan pemasukan yang disetujui untuk mendapatkan pembebasan bea masuk;
3. c.kartu identitas atau surat izin penugasan selaku penerima fasilitas atau pemohon: dan
4. d.invoice atau dokumen yang dipersamakan.
(5)Dalam hal barang impor berupa Kendaraan Bermotor, rincian jenis barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b paling sedikit memuat jenis, merek, tipe, nomor mesin, nomor rangka, kapasitas mesin, dan tahun pembuatan kendaraan. {6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik kepada Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui ·sistem Indonesia National Single Window.
(7)Permohonan serta hasil pindaian dari dokumen asli lampiran permohonan diteruskan oleh Sistem Indonesia National Single Window ke sistem tnformasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara atau kementerian/lembaga terkait selaku ketua panitia nasional kegtatan atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan persetujuan.
(8)Dalam hal Portal Direktorat Jenderal Bea clan Cukai dan/ atau Sistem Indonesia National Single Window. belum dapat diterapkan atau mengalami gangguan operasional, permohonan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1). diajukan secara tertulis disertai dengan:
1. a.lampiran pennohonan dalam bentuk salinan cetak (hardcopy); dan
2. b.hasil pindaian dari dokumen asli dalam media penyimpan data elektronik dalam bentuk salinan digital (sojtcopy). jdih.kemenkeu.go.id
3. b.selain Kendaraan Bermotor, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk.
(2)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat ( 1) disetujui:
1. a.Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan Badan Intemasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia, dalam hal barang berupa Kendaraan Bermotor; atau
2. b.Kepala Kantor Pelayanan Utarna Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan Badan lntemasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia, dalam hal barang selain Kendaraan Bermotor.
(3)Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
(4)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) tidak disetujui:
1. a.Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atas nama Menteri menerbitkan surat pemberitahuan penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan, dalam hal barang berupa Kendaraan Bermotor; atau
2. b.Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atas nama Menteri menerbitkan surat pemberitahuan penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan, dalam hal barang selain Kendaraan Bermotor.
(5)Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), dalam jangka waktu paling lama:
1. a.5 (lima) jam kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar, dalam hal permohonan diajukan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6); dan
2. b.3 (tiga) hari kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar, dalam hal permohonan diajukan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8). jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 11

Pembebasan bea masuk atas impor Kendaraan Bermotor dalam keadaan jadi/ Completely Built Up (CBU) untuk keperluan kantor Badan Intemasional, diberikan dengan ketentuan sebagat berikut:

a.untuk perwakilan Badan Intemasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, paling banyak 2 (dua) unit; dan
b.untuk Badan Intemasional lainnya, paling banyak 1 (satu) unit. Bagtan Kesatu Kuota Atas Imper Kendaraan Bermotor BABV KUOTADAN PENYELESAIANKEWAJIBAN KENDARAANBERMOTOR

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 11

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2006

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 148/PMK.04/2015

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 20/PMK.04/2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 11

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2006

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 148/PMK.04/2015

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 20/PMK.04/2018