Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 20/PMK.04/2018
- Nomor
- 20/PMK.04/2018
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 5
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK. 04/2015 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Intemasional Beserta Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1141);
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 148/PMK. 04/2015 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA. www.jdih.kemenkeu.go.id Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK. 04/2015 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1141) diubah sebagai berikut:
www.jdih.kemenkeu.go.id
dan
(la) Untuk memperoleh pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1a), Kepala Badan Internasional harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pimpinan kementerian/lembaga terkait selaku ketua panitia nasional kegiatan atau pejabat yang ditunjuk, dengan menggunakan contoh format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
www.jdih.kemenkeu.go.id
(la) Pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan Badan Intemasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (la) diberikan berdasarkan kewajaran yang ditetapkan oleh pimpinan kementerian/lembaga terkait selaku ketua panitia nasional kegiatan atau pejabat yang ditunjuk.
Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Februari 2018 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Februari 2018 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 320 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum .b. www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20/PMK. 04/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 148/PMK. 04/2015 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA CONTOH FORMAT PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH BADAN INTERNASIONAL Yt h. Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. ... ... ... ... ... (1) ... ... ... ... ... melalui Ketua Panitia Nasional Kegiatan Yang bertanda tangan di bawah 111.1, Ke pala Badan Internasional ................ (�) . . ... . ..... .... . , menerangkan bahwa barang-barang tersebut di bawah ini yang akan /tel ah diim por dari .. .. .. . ... ... . . ... ( 3).... .. .. .. .... .. .. . adalah milik:
NO. ( 10) URAIAN BARANG . . ... . ........ . .... ( 11) ...... ... .. .... ...... JUMLAH BARANG .. .... ... ( 12) ........ HAR GA PEMBERITAHUAN BARANG .. ... . . ( 13) .. . ... . . A las impor barang- barang tersebu l di alas kami mo hon dapal diberikan pembebasan bea masuk. Sclanjutnya kami mcncrangkan bahwa barang-barang scbagaimana cliuraikan di atas aclalali. untuk rn.endukung pela ksanaan tugas Badan Inlernasional beserla Pejabaln_ya _yang berlugas di Indonesia dan lidak unluk diperdagangkan. .. .......... (14) ... ... ... . , ........... (15) ............. Kepala Badan Internasional, (........................ (16) ..................) *) Coret yang tida k perlu www.jdih.kemenkeu.go.id Persetu..iuan Ketua Panitia Nasional Kegiatan Nomor : .. . ..... .. . (1 7) ................. Tanggal : ........... (18) ................ . . Pennohonan. tersebut di atas telah ni.e1nenuhi persyaratan clan disetujui untuk dapat diberikan pembebasan bea masuk sesuai peraturan perundang undangan di bidang kepabeanan.. a.n. Ketua Panitia Nasional Kegiatan (.................. (19) ......................) www.jdih.kemenkeu.go.id No. (1) No. (2) No. (3) No. (4) No. (5) No. (6) No. (7) No. (8) No. (9) No. (10) PETUNJUK PENGISIAN : Diisi jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atau Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan barang. Diisi nama Badan Internasional. : Diisi nama negara tempat barang diimpor. : Diisi kota tempat Badan Internasional berdomisili di Indonesia. : Diisi nama Pejabat Badan Internasional. : Diisi nama jabatan Pejabat Badan Internasional. Nama kegiatan yang diadakan oleh Badan Internasional. Nama Badan Internasional yang menyelenggarakan kegiatan. : Nama tempat dilaksanakan kegiatan. : Diisi nomor urut jenis barang yang diajukan pembebasan bea n1asuk. No. (11) Diisi uraian rincian jenis barang impor yang diajukan pembebasan bea masuk. No. (12) : Diisi jumlah barang impor yang diajukan pembebasan bea masuk. No. (13) : Diisi perkiraan nilai pabean barang impor yang diajukan pembebasan No. (14) No. (15) No. (16) No. (17) No. (18) No. (19) bea masuk. : Diisi kota tempat pengajuan permohonan. : Diisi tanggal pengajuan permohonan. Diisi nama Kepala Badan Internasional. Diisi nomor persetujuan Panitia Nasional Kegiatan. : Diisi tanggal persetujuan Panitia Nasional Kegiatan. : Diisi nama Panitia Nasional Kegiatan atau Pejabat yang ditunjuk. MENTERI KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)