DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 148/PMK.04/2015

Nomor: 148/PMK.04/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Juli 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa ketentuan mengenai tata cara pemberian pembebasan bea masuk clan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 ten.tang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk clan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.011/2014;
b.bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap barang yang telah mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pemberian pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a clan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Un.dang-Un.dang Nomor 10 Tahun 1995 ten.tang Kepabeanan sebagaimrui.a telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuru1gan tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Inten1asional Beserta Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2.Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
3.Badan Internasional adalah suatu Badan Perwakilan Organisasi Internasional di bawah Perserikatan Bangsa Bangsa, badan-badan di bawah Perwakilan Negara Asing dan Organisasi/ Lembaga Asing lainnya yang melaksanakan kerjasama teknik yang bertempat dan berkedudukan di Indonesia.
4.Pejabat Badan Internasional yang selanjutnya disebut Pejabat adalah Kepala, pejabat/ staf, dan tenaga ahli Badan Internasional.
5.Kerjasama Teknik adalah bantuan-bantuan yang berupa hibah/ sumbangan dari luar negeri dalam kerangka kerjasama di bidang teknik, ilmu pengetahuan, sosial, kebudayaan, dan ekonomi, tidak termasuk didalamnya kredit-kredit dan penanaman modal asing.
6.Kendaraan Bermotor Untuk Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang selanjutnya disebut Kendaraan Bermotor adalah alat transportasi atau kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, di laut maupun di udara dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Internasional beserta Pejabatnya serta untuk pelaksanaan Kerjasama Teknik. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTEf:.il KEUANGAN
7.Barang Pindahan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang selanjutnya disebut Barang Pindahan adalah barang rumah tangga dan/ atau Kendaraan Bermotor yang karena kepindahan pemiliknya ke Indonesia, dimasukkan ke dalam Daerah Pabean Indonesia untuk menunjang tugas Badan Internasional beserta Pejabatnya di Indonesia.
8.Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
9.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea clan Cukai.
10.Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan:
11.Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang Undang Kepabeanan.
12.Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
13.Penghapusan adalah tindakan menghapus barang impor yang mendapat pembebasan bea masuk dari daftar barang yang berada dalam pengawasan Menteri Sekretaris Negara, sehingga Menteri Sekretaris Negara dibebaskan dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang dimaksud.

BAB II

PEMBEBASAN BEA MASUK

Pasal 2

(1)Atas impor barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia, dapat diberikan pembebasan bea masuk.
(2)Badan Internasional yang dapat diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Badan Internasional yang tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLlf\ IND ONES IA
(3)Badan Internasional yang mendapatkan pembebasan bea masuk sebagaimana dimak:sud pada ayat ( 1) adalah sebagaimana · tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidal{ terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Penetapan dan perubahan Badan Internasional yang berhak mendapatkan pembebasan bea masuk ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Sekretaris Negara.

Pasal 3

(1)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dalam hal terdapat ketentuan mengenai pemberian pembebasan bea masuk dalam perjanjian internasional yang berbeda dengan ketentuan perundang undangan di bidang kepabeanan dan perjanjian internasional tersebut telah diratifikasi dan disahkan dalam peraturan perundang-undangan, perlakuan kepabeanannya didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian tersebut sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud, dengan syarat perjanjian tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
(2)Pelaksanaan pemberian pembebasan bea rhasuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri.
(3)Badan Internasional yang mendapatkan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
(4)Penetapan dan perubahan Badan Internasional yang berhak mendapatkan pembebasan bea masuk ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Sekretaris Negara.

Pasal 4

(1)Barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus digunakan untuk keperluan:
1. a.kantor Badan Internasional;
2. b.pribadi dan/ atau keluarganya termasuk Barang Pindahan; www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
3. c.tenaga ahli (professional equipment); dan/ atau
4. d.proyek dan non proyek dalam rangka pelaksanaan Kerjasama Teknik.
(2)Atas impor barang untuk keperluan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan pembebasan bea masuk, dengan ketentuan Pejabat yang bersangkutan:
1. a.diangkat langsung oleh Badan Internasional yang bersangkutan;
2. b.mendapatkan persetujuan dari Menteri Sekretaris Negara untuk menjalankan tugas atau jabatan di Indonesia;
3. c.menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Internasional;
4. d.berdomisili dan berkedudukan di Indonesia; dan
5. e.berkewarganegaraan asing.
(3)Dalam hal Barang Pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Kendaraan Bermotor, pembebasan bea masuk atas Barang Pindahan tersebut hanya diberikan kepada Pejabat yang merupakan Kepala Badan Internasional.
(4)Barang Pindahan dapat diberikan pembebasan bea masuk paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal izin tinggal dikeluarkan.
(5)Pembebasan bea masuk kepada Badan Internasional beserta Pejabatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Sekretaris Negara.

Pasal 5

(1)Untuk memperoleh pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya, Kepala Badan Internasional harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Sekretaris Negara dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN
(2)Atas permohonan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atas nama Menteri dapat menerbitkan keputusan mengenai pembebasan bea masuk.

Pasal 6

(1)Pembebasan bea masuk atas impor barang oleh Badan Internasional diberikan berdasarkan kewajaran yang ditetapka:q. oleh Menteri Sekretaris Negara.
(2)Kewajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran kepatutan · jumlah dan jenis barang yang diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dengan mengacu pada jumlah Pejabat, tugas, fungsi dan kebutuhan Badan Internasional beserta Pejabatnya.

Pasal 7

Terhadap impor barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang telah diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1), dapat diberikan fasilitas:

a.pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; clan
b.dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22, sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

BAB III

KUOTA DAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 8

Untuk keperluan kantor Badan Internasional, pembebasan bea masuk atas impor Kendaraan Bermotor dalam keadaan jadi/ Completely Built Up (CBU) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.Perwakilan Organisasi Internasiorial di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa paling banyak 2 (dua) unit; atau www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN
b.Badan Internasional lainnya paling banyak 1 (satu) unit.

Pasal 9

Untuk keperluan Pejabat Badan Internasional, dapat diberikan pembebasan bea masuk atas impor Kendaraan Bermotor dalam keadaan jadi/ Completely Built Up (CBU) dengan ketentuan:

a.Kepala perwakilan Organisasi Internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, beserta pejabat setingkat Deputi; atau
b.Kepala Badan Internasional lainnya, paling banyak 1 (satu) unit selama bertugas di Indonesia.

Pasal 10

Untuk keperluan Kerjasama Teknik dapat diberikan pembebasan bea masuk atas impor Kendaraan Bermotor dalam keadaan jadi/ Completely Built Up (CBU) sesuai dengan spesifikasi teknis yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan Kerjasama Teknik yang djtetapkan oleh Menteri Sekretaris Negara.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa ketentuan mengenai tata cara pemberian pembebasan bea masuk clan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 ten.tang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk clan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.011/2014;
b.bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap barang yang telah mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pemberian pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a clan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Un.dang-Un.dang Nomor 10 Tahun 1995 ten.tang Kepabeanan sebagaimrui.a telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2.Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
3.Badan Internasional adalah suatu Badan Perwakilan Organisasi Internasional di bawah Perserikatan Bangsa Bangsa, badan-badan di bawah Perwakilan Negara Asing dan Organisasi/ Lembaga Asing lainnya yang melaksanakan kerjasama teknik yang bertempat dan berkedudukan di Indonesia.
4.Pejabat Badan Internasional yang selanjutnya disebut Pejabat adalah Kepala, pejabat/ staf, dan tenaga ahli Badan Internasional.
5.Kerjasama Teknik adalah bantuan-bantuan yang berupa hibah/ sumbangan dari luar negeri dalam kerangka kerjasama di bidang teknik, ilmu pengetahuan, sosial, kebudayaan, dan ekonomi, tidak termasuk didalamnya kredit-kredit dan penanaman modal asing.
6.Kendaraan Bermotor Untuk Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang selanjutnya disebut Kendaraan Bermotor adalah alat transportasi atau kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, di laut maupun di udara dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Internasional beserta Pejabatnya serta untuk pelaksanaan Kerjasama Teknik. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTEf:.il KEUANGAN
7.Barang Pindahan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang selanjutnya disebut Barang Pindahan adalah barang rumah tangga dan/ atau Kendaraan Bermotor yang karena kepindahan pemiliknya ke Indonesia, dimasukkan ke dalam Daerah Pabean Indonesia untuk menunjang tugas Badan Internasional beserta Pejabatnya di Indonesia.
8.Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
9.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea clan Cukai.
10.Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan:
11.Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang Undang Kepabeanan.
12.Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
13.Penghapusan adalah tindakan menghapus barang impor yang mendapat pembebasan bea masuk dari daftar barang yang berada dalam pengawasan Menteri Sekretaris Negara, sehingga Menteri Sekretaris Negara dibebaskan dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang dimaksud.

BAB II

PEMBEBASAN BEA MASUK

Pasal 2

(1)Atas impor barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia, dapat diberikan pembebasan bea masuk.
(2)Badan Internasional yang dapat diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Badan Internasional yang tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLlf\ IND ONES IA
(3)Badan Internasional yang mendapatkan pembebasan bea masuk sebagaimana dimak:sud pada ayat ( 1) adalah sebagaimana · tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidal{ terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Penetapan dan perubahan Badan Internasional yang berhak mendapatkan pembebasan bea masuk ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Sekretaris Negara.

Pasal 3

(1)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dalam hal terdapat ketentuan mengenai pemberian pembebasan bea masuk dalam perjanjian internasional yang berbeda dengan ketentuan perundang undangan di bidang kepabeanan dan perjanjian internasional tersebut telah diratifikasi dan disahkan dalam peraturan perundang-undangan, perlakuan kepabeanannya didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian tersebut sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud, dengan syarat perjanjian tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
(2)Pelaksanaan pemberian pembebasan bea rhasuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri.
(3)Badan Internasional yang mendapatkan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
(4)Penetapan dan perubahan Badan Internasional yang berhak mendapatkan pembebasan bea masuk ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Sekretaris Negara.

Pasal 4

(1)Barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus digunakan untuk keperluan:
1. a.kantor Badan Internasional;
2. b.pribadi dan/ atau keluarganya termasuk Barang Pindahan; www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
3. c.tenaga ahli (professional equipment); dan/ atau
4. d.proyek dan non proyek dalam rangka pelaksanaan Kerjasama Teknik.
(2)Atas impor barang untuk keperluan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan pembebasan bea masuk, dengan ketentuan Pejabat yang bersangkutan:
1. a.diangkat langsung oleh Badan Internasional yang bersangkutan;
2. b.mendapatkan persetujuan dari Menteri Sekretaris Negara untuk menjalankan tugas atau jabatan di Indonesia;
3. c.menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Internasional;
4. d.berdomisili dan berkedudukan di Indonesia; dan
5. e.berkewarganegaraan asing.
(3)Dalam hal Barang Pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Kendaraan Bermotor, pembebasan bea masuk atas Barang Pindahan tersebut hanya diberikan kepada Pejabat yang merupakan Kepala Badan Internasional.
(4)Barang Pindahan dapat diberikan pembebasan bea masuk paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal izin tinggal dikeluarkan.
(5)Pembebasan bea masuk kepada Badan Internasional beserta Pejabatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Sekretaris Negara.

Pasal 5

(1)Untuk memperoleh pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya, Kepala Badan Internasional harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Sekretaris Negara dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN
(2)Atas permohonan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atas nama Menteri dapat menerbitkan keputusan mengenai pembebasan bea masuk.

Pasal 6

(1)Pembebasan bea masuk atas impor barang oleh Badan Internasional diberikan berdasarkan kewajaran yang ditetapka:q. oleh Menteri Sekretaris Negara.
(2)Kewajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran kepatutan · jumlah dan jenis barang yang diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dengan mengacu pada jumlah Pejabat, tugas, fungsi dan kebutuhan Badan Internasional beserta Pejabatnya.

Pasal 7

a.pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; clan
b.dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22, sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

BAB III

KUOTA DAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 8

Untuk keperluan kantor Badan Internasional, pembebasan bea masuk atas impor Kendaraan Bermotor dalam keadaan jadi/ Completely Built Up (CBU) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.Perwakilan Organisasi Internasiorial di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa paling banyak 2 (dua) unit; atau www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN
b.Badan Internasional lainnya paling banyak 1 (satu) unit.

Pasal 9

Untuk keperluan Pejabat Badan Internasional, dapat diberikan pembebasan bea masuk atas impor Kendaraan Bermotor dalam keadaan jadi/ Completely Built Up (CBU) dengan ketentuan:

a.Kepala perwakilan Organisasi Internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, beserta pejabat setingkat Deputi; atau
b.Kepala Badan Internasional lainnya, paling banyak 1 (satu) unit selama bertugas di Indonesia.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2006

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.011/2014

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 20/PMK.04/2018

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 160/PMK.04/2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2006

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.011/2014

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 20/PMK.04/2018

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 160/PMK.04/2022