Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 162/PMK.02/2017
- Nomor
- 162/PMK.02/2017
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 4
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.02/2017 www.jdih.kemenkeu.go.id Menetapkan tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik;
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 44/PMK. 02/20 17 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI LISTRIK. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.02/20 17 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 17 Nomor 47 1), diubah sebagai berikut:
( 1) BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dihitung berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan. www.jdih.kemenkeu.go.id
Komponen BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
www.jdih.kemenkeu.go.id
d: biaya kepegawaian;
Pasalll Komponen BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, tidak termasuk:
c. d. e. f. g. h. 1. J. k. 1. m. n. 0. pemeliharaan wisma dan rumah dinas; kepegawaian wisma dan rumah dinas; pakaian dinas; asurans1 pegawa1; pembinaan spiritual, budaya, dan olah raga; bantuan kematianjpemakaman; biaya lainnya wisma dan rumah dinas; sewa rumah untuk pejabat; penyisihan piutang ragu-ragu; penyisihan material; bahan makanan dan konsumsi; penyusutan wisma dan rumah dinas; dan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai. www.jdih.kemenkeu.go.id Pasal II Peraturan Menteri 1n1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita N egara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 N ovember 2017 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 N ovember 2017 MEN TERI KEUAN GAN ttd. SRI MULYAN I IN DRAWATI DIREKTUR JEN DERAL PERATURAN PERUN DAN G-UN DAN GAN KEMEN TERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MAN USIA ttd. WIDODO EKATJAHJAN A BERITA N EGARA REPUBLIK IN DON ESIA TAHUN 2017 N OMOR 1617 Salinari sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…