Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18/PMK.05/2019
- Nomor
- 18/PMK.05/2019
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 5
Menetapkan Keuangan Nomor 162/PMK.02/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik;
471) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.02/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1617); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 44/PMK.02/2017 1ENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI LISTRIK. www.jdih.kemenkeu.go.id Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 471) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.02/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1617), diubah sebagai berikut:
Komponen BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Komponen BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tidak termasuk biaya yang tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II
www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerin tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Februari 2019 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd . SRI MULYANI INDRAWATI pada tanggal 26 Februari 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 210 Plh. Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPI RAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18/PMK.02/2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 44/PMK.02/2017 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI LISTRIK A. KOMPONEN BIAYA POKOK PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
1) pemakaian material - transformator; 2) pemakaian material - switchgear dan jaringan; 3) pemakaian material - kabel; 4) pemakaian material - alat ukur; 5) pemakaian material - menara dan tiang; 6) pemakaian material - sistem teleinformasi data; 7) pemakaian material - persediaan umum; 8) pemakaian material - minyak dan pelumas; 9) pemakaian material - material cadang; dan 10) pemakaian material - instalasi dan mesin.
1) jasa borongan - tanah dan hak atas tanah; 2) jasa borongan - bangunan dan kelengkapan halaman; www.jdih.kemenkeu.go.id 3) jasa borongan - bangunan saluran air dan perlengkapan; 4) jasa borongan - jalan dan sepur samping; 5) jasa borongan - instalasi dan mesin; 6) jasa borongan - perlengkapan penyaluran tenaga listrik; 7) jasa borongan - gardu induk; 8) jasa borongan - saluran udara tegangan tinggi; 9) jasa borongan - kabel di bawah tanah; 10) jasa borongan - jaringan distribusi; 11) jasa borongan - gardu distribusi; 12) jasa borongan - perlengkapan lain-lain distribusi; 13) jasa borongan - perlengkapan pengolahan data; 14) jasa borongan - perlengkapan transmisi data; 15) jasa borongan - perlengkapan khusus; 16) jasa borongan - perlengkapan telekomunikasi; 1 7) jasa borongan - perlengkapan umum; 18) jasa borongan - kendaraan dan alat yang mobil; 19) jasa borongan - material cadang; dan 20) jasa borongan - subkontrak.
1) Pay For Person (P 1); 2) Pay For Position (P2); 3) Insentif Kinerja Individu; dan 4) Insentif Kinerja Perusahaan.
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) beban tunjangan cuti tahunan; beban tunjangan cuti besar; beban pesangon normal; beban tunjangan hari raya; be ban Iuran Pem beri Kerj a; pesangon pegawai berhenti bekerja sebelum usia pens1un normal; beban pensiun dini; masa pers1apan pens10n; beban pemeliharaan kesehatan; bantuan akomodasi pegawai mutasi; perjalanan dinas mutasi jabatan; www.jdih.kemenkeu.go.id 12) beban manfaat pekerja perusahaan (PSAK24); dan 13) beban fasilitas kendaraan yaitu fasilitas kendaraan yang diberikan kepada pegawai baik yang memenuhi persyaratan dalam program Biaya Penyediaan Kendaraan Operasional maupun berupa sewa kendaraan operasional.
1) beban peserta latihan; 2) beban pendidikan dan latihan; dan 3) beban perjalanan dinas pendidikan dan latihan. Penyelenggaraan pendidikan dan latihan wajib memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepatutan.
1) pengelolaan pelanggan; 2) baca meter; 3) be ban penagihan (collection fee); 4) beban pemutusan dan penyambungan kembali; 5) beban penertiban pemakaian tenaga listrik; 6) beban pemasaran; dan 7) teknologi informasi niaga.
1) honorarium; 2) pemakaian perkakas dan peralatan; 3) asurans1; 4) perjalanan dinas nondiklat; 5) teknologi informasi; 6) listrik, gas, dan air; 7) pos dan telekomunikasi; 8) beban bank; 9) sewa gedung dan tanah; 10) sewa mesin foto copy dan kelengkapannya; 11) alat dan keperluan kantor; 12) barang cetakan dan penerbitan; 13) pajak dan retribusi; 14) iuran, abodemen, dan iklan; 15) beban keamanan; dan 16) beban amortisasi. www.jdih.kemenkeu.go.id
L jaringan distribusi; J. gardu distribusi;
J. beban bunga sewa pembiayaan;
Kriteria beban penyesuaian tahun lalu atas komponen BPP adalah transaksi dalam lingkup waktu 1 (satu) tahun sebelumnya. Dalam hal transaksi di atas 1 (satu) tahun harus mendapat persetujuan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. www.jdih.kemenkeu.go.id Plh. B. BIAYA-BIAYA YANG TIDAK TERMASUK KOMPONEN BIAYA POKOK PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
1) beban Iuran Pemberi Kerja BPJS Jaminan Hari Tua; 2) beban Iuran Pemberi Kerja BPJS Jaminan Kecelakaan Kerja; dan 3) beban Iuran Pemberi Kerja BPJS Jaminan Kematian.
L bantuan kematian/pemakaman; J. pembinaan spritual, budaya, dan olah raga.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. ~-:- ~ --- • "l'., l .,,.[) ' Kepala Bagian 1)/ Kernen terian t:- \·1 H : tl lKU U •~ J ¥ I~')! LUHUT M.R. LIMBONG \' I NIP 19610503 198 8 '1 0 ~ 1 O'f'Ol ttd. SRI MULYANI INDRAWATI www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…