Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 165/PMK.07/2012
- Nomor
- 165/PMK.07/2012
- Tahun
- 2012
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 71
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.10503
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGALOKASIAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1050 4
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.10505
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1050 6
BAB II RUANG LINGKUP
BAB II
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.10507 BAB III DANA BAGI HASIL PAJAK DAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU Bagian Kesatu Penganggaran
BAB III
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1050 8 Bagian Kedua Penyediaan Data
dan
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.10509
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1050 10
Bagian Ketiga Perhitungan dan Penetapan Alokasi
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.105011
Insentif PBB = (20% x rasio PSLR) + (20% x rasio PRP) + (15% x rasio SLRP) + (15% x rasio NRP) + (10% x rasio LW) + (10% x rasio JP) + (10% x rasio JPM) Keterangan: PSLR : persentase selisih lebih realisasi penerimaan PBB sektor Perdesaan/Perkotaan daerah yang bersangkutan terhadap rencana penerimaan dengan total persentase selisih lebih realisasi penerimaan PBB sektor Perdesaan/Perkotaan terhadap rencana penerimaan seluruh daerah penerima insentif. PRP : persentase realisasi penerimaan PBB sektor Perdesaan/Perkotaan daerah yang bersangkutan terhadap ketetapan pokok pajaknya dengan total persentase realisasi penerimaan PBB sektor Perdesaan/Perkotaan terhadap ketetapan pokok pajak seluruh daerah penerima insentif. SLRP : selisih lebih realisasi penerimaan PBB sektor Perdesaan/Perkotaan daerah yang bersangkutan terhadap rencana penerimaan PBB sektor Perdesaan/Perkotaan daerah yang bersangkutan dengan total selisih lebih realisasi penerimaan PBB sektor Perdesaan/Perkotaan terhadap rencana penerimaan PBB sektor Perdesaan/Perkotaan seluruh daerah penerima insentif. NRP : nominal realisasi penerimaan PBB sektor Perdesaan/Perkotaan daerah yang bersangkutan dengan total nominal realisasi penerimaan PBB sektor Perdesaan/Perkotaan seluruh daerah penerima insentif. LW : luas wilayah daerah yang bersangkutan dengan total luas wilayah seluruh daerah penerima insentif. JP : jumlah penduduk daerah yang bersangkutan dengan total jumlah penduduk seluruh daerah penerima insentif. JPM : jumlah penduduk miskin daerah yang bersangkutan dengan total jumlah penduduk miskin seluruh daerah penerima insentif. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1050 12
dan
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.105013
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Gubernur (Pergub)