Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 169/PMK.04/2020
- Nomor
- 169/PMK.04/2020
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 33
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea;
tt www.jdih.kemenkeu.go.id - 3
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI MENYELURUH ANTAR PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA- BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK KOREA. www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
f3 t www.jdih.kemenkeu.go.id
C. pengusaha di kawasan berikat merangkap penyelenggara di kawasan berikat;
www.jdih.kemenkeu.go.id
1 7. Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id BAB II TARIF PREFERENSI DAN KETENTUAN ASAL BARANG (RULES OF ORIGIN) Bagian Kesatu Tarif Preferensi
BAB II
www.jdih.kemenkeu.go.id Bagian Kedua Kriteria Asal Barang (Origin Criteria)
www.jdih.kemenkeu.go.id
Bagian Ketiga Kri teria Pengiriman (Consignment Criteria)
www.jdih.kemenkeu.go.id
Dalam hal peng1nman barang impor dilakukan melalui 1 (satu) atau lebih negara perantara, selain Negara Anggota pengekspor dan Negara Anggota pengimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK, harus menyerahkan dokumen berupa:
Bagian Keempat Ketentuan Prosedural (Procedural Provisions)
( 1) Ketentuan prosedural (procedural provisions) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terkait dengan penerbitan SKA Form AK, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
dan
( 1) Negara Anggota pengekspor kedua dapat menerbitkan SKA Back-to-Back berdasarkan SKA Form AK yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor pertama. www.jdih.kemenkeu.go.id
cl. masa berlaku SKA Back-to-Back tidak boleh melebihi masa berlaku SKA Form AK yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor pertama;
www.jdih.kemenkeu.go.id
atau
tr www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Menteri (Permen)