Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 171/PMK.04/2020
- Nomor
- 171/PMK.04/2020
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 33
t www.jdih.kemenkeu.go.id
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan Tertentu antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok;
l I www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI DAN PERSETUJUAN TERTENTU ANTARA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
C. pengusaha kawasan berikat merangkap penyelenggara di kawasan berikat;
gudang pengusaha atau di gudang berikat penyelenggara di gudang berikat. merangkap www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id 7 -
www.jdih.kemenkeu.go.id
mennc1 mengenai:
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB II TARIF PREFERENSI DAN KETENTUAN ASAL BARANG (RULES OF ORIGIN) Bagian Kesatu Tarif Preferensi
BAB II
( 1) Barang impor dapat dikenakan Tarif Preferensi yang besarnya dapat berbeda dari tarif bea masuk yang berlaku umum (Most Favoured Nation/MFN).
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
Bagian Kedua Kri teria Asal Barang (Origin Criteria)
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id Bagian Ketiga Pengiriman (Consignment Criteria)
( 1) Kri teria peng1nman (consignment criteria) se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf b, meliputi:
Dalam hal peng1nman barang impor dilakukan melalui (satu) atau lebih selain Negara Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Importir, Penyelenggara/ Pengusaha Penyelenggara / Pengusaha pengusaha di www.jdih.kemenkeu.go.id - 15 Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK, harus menyerahkan dokumen berupa:
Bagian Keempat Ketentuan Prosedural (Procedural Provisions)
( 1) Ketentuan prosedural (procedural provisions) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terkait dengan penerbitan SKA Form harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id - 18
( 1) Perusahaan lain yang berlokasi di negara ketiga a tau perusahaan lain yang berlokasi di negara yang sama dengan negara tempat diterbitkannya SKA Form E, dapat menerbitkan Third Invoice.
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
C. mencantumkan kode fasilitas Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan tertentu antara Perhimpunan Bangsa- Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok pada pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di TPB secara benar; dan
www.jdih.kemenkeu.go.id
Pejabat dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawas1 paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), dalam hal Penyelenggara/Pengusaha PLB telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau Authorized Economic Operator (AEO); mencantumkan kode fasilitas Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan tertentu antara Perhimpunan Bangsa- Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok pada pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di secara benar; dan
mencantumkan kode fasilitas Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan tertentu antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok pada tr www.jdih.kemenkeu.go.id 1 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean secara benar; dan
dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian, paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan pabean pemasukan barang dari luar Daerah Pabean ke KEK mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau Authorized Economic Operator(AEO); mencantumkan kode fasilitas Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan tertentu antara Perhimpunan Bangsa- Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok pada pemberitahuan pabean pemasukan barang dari luar Daerah Pabean ke KEK secara benar; dan www.jdih.kemenkeu.go.id
( 11) Dalam hal penyerahan dokumen secara elektronik telah tersedia dalam SKP, Dokumen Pelengkap Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat diserahkan secara elektronik. (1 Lembar asli SKA Form E sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (9) meliputi:
lembar asli SKA Form pengganti (Certified True Copy), dalam hal SKA Form E asli rusak atau hilang; atau
www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)