Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 176/PMK.04/2013
- Nomor
- 176/PMK.04/2013
- Tahun
- 2013
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 23
Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.04/2011 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 943);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 254/PMK.04/2011 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.04/2011 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor, diubah sebagai berikut:
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1427 3
(5), dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1427 4
www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1427 5
(3a)Dalam hal diperlukan, Kepala Kantor Wilayah atau KPU dapat meminta hard copy dokumen pembuktian kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1427 6
www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1427 7
(1), Perusahaan harus mengajukan dokumen pemberitahuan pabean Impor dengan mencantumkan NIPER Pembebasan pada kolom pemenuhan persyaratan/fasilitas Impor.
(3a)Perusahaan dapat menyerahkan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk corporate guarantee, dengan ketentuan: www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1427 8
www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1427 9
(2a)Kepala Kantor Wilayah atau KPU memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
(1a)Dalam hal terdapat perubahan Konversi atas Hasil Produksi sebelumnya, Perusahaan harus mengajukan perubahan Konversi. (1b)Perubahan Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) diserahkan kepada Kepala Kantor Wilayah atau KPU paling lambat sebelum perusahaan melakukan Ekspor.
www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1427 10
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)