DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 160/PMK.04/2018

Nomor: 160/PMK.04/2018
Tahun: 2018
Ditetapkan: 17 Desember 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat ( 1 ) huruf k Undang-Undang Nomor 1 0 Tahun 1 995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 ten tang Kepabeanan, atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor, dapat diberikan pembebasan bea masuk; b . bahwa ketentuan mengenai pembebasan bea masuk dan tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Paj ak Pertambahan Nilai dan Paj ak Penjualan atas Barang Mewah atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/ PMK. 0 4 / 2 0 1 1 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan www.jdih.kemenkeu.go.id untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 76 / PMK.04 / 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254 / PMK.04 / 20 1 1 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor;
c.bahwa untuk d eregulasi dan penyederhanaan peraturan, memperluas rantai pasok bahan sebagai substitusi barang impor, memperluas saluran ekspor hasil produksi, mengakomodasi perkembangan proses bisnis kegiatan usaha, serta penyempurnaan kebijakan di bidang fasilitas KITE Pembebasan agar dapat mendorong peningkatan daya saing perusahaan, investasi, dan ekspor nasional, perlu mengganti ketentuan mengenai pembebasan bea masuk atas impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor sebagaimana dimaksud dalam huruf b ; d . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 0 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 1 7 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 0 Tahun 1 99 5 tentang Kepabeanan, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Paj ak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor; www.jdih.kemenkeu.go.id 1 . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5 1 , _ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1 983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menj adi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069 ) ; 2 . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1 983 tentang Paj ak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069); 3 . Undang-Undang Nomor 1 0 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36 1 2 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 0 Tahun 1 995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 9 3 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661) ; www.jdih.kemenkeu.go.id

4.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 23 1 / KMK.03/ 2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196 / PMK.010 / 2 0 1 6 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 23 1 / KMK.03 /200 1 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas B arang Mewah atas Impor Barang Kena Paj ak yang Dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk; MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH , DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1 995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 0 Tahun 1 995 tentang Kepabeanan. 2 . Undang-Undang Cukai adalah Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 1 995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 1 995 tentang Cukai. www.jdih.kemenkeu.go.id 3 . Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pembebasan, yang selanjutnya disebut KITE Pembebasan, adalah pembebasan Bea Masuk, serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang tidak dipungut atas impor atau pemasukan Barang dan Bahan yang berasal dari luar daerah pabean untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.
4.Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pengembalian, yang selanjutnya disebut KITE Pengembalian adalah pengembalian Bea Masuk yang telah dibayar atas impor atau pemasukan Barang dan Bahan yang berasal dari luar daerah pabean untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.
5.Bea Masuk adalah pungutan Negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang yang diim por. 6 . Bea Masuk Tambahan adalah tambahan atas Bea Masuk seperti Bea Masuk antidumping, Bea Masuk imbalan, Bea Masuk tindakan pengamanan, dan Bea Masuk pembalasan. 7 . Perusahaan KITE Pembebasan adalah badan usaha yang ditetapkan sebagai penerima fasilitas KITE Pembebasan. 8 . Perusahaan KITE Pengembalian adalah badan usaha yang ditetapkan sebagai penerima fasilitas KITE Pengem balian .
9.Barang dan Bahan adalah barang dan bahan baku, termasuk bahan penolong dan bahan pengemas yang:

a.diimpor; atau b . dimasukkan dari Tempat Penimbunan Berikat, Kawasan Bebas dan/ atau kawasan ekonomi khusus yang berasal dari luar daerah pabean, dengan fasilitas KITE Pembebasan, untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada barang lain untuk menj adi barang Hasil Produksi yang mempunyai nilai tambah. I www.jdih.kemenkeu.go.id
1. 10.Barang dan Bahan Rusak adalah Barang dan Bahan yang mengalami kerusakan dan/ atau penurunan mutu dan tidak dapat diproses atau apabila diproses akan menghasilkan barang Hasil Produksi yang tidak memenuhi kualitas/ standar.
2. 11.Barang Contoh adalah barang yang digunakan sebagai contoh untuk menunj ang kegiatan proses produksi yang barang Hasil Produksinya untuk tujuan diekspor.
3. 12.Diolah adalah dilakukan pengolahan untuk menghasilkan barang Hasil Produksi yang mempunyai nilai tambah.
4. 13.Dirakit adalah dilakukan perakitan dan/ atau penyatuan sehingga menghasilkan barang Hasil Produksi yang mempunyai nilai tambah.
5. 14.Dipasang adalah dilakukan pemasangan, pelekatan dan/ atau penggabungan dengan barang lain sehingga menghasilkan barang Hasil Produksi yang mempunyai nilai tambah.
6. 15.Hasil Produksi adalah hasil pengolahan, perakitan, atau pemasangan Barang dan Bahan.
7. 16.Hasil Produksi Rusak adalah Hasil Produksi yang mengalami kerusakan dan/ atau penurunan kualitas/ standar mu tu. 1 7. Konversi adalah suatu pernyataan dari Perusahaaan KITE Pembebasan mengenai komposisi pemakaian Barang dan Bahan untuk setiap satuan Hasil Produksi. 1 8 . Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk.
8. 19.Gudang Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan berupa pengemasan/ pengemasan kembali, penyortiran , penggabungan (kitting), pengepakan, penyetelan, pemotongan, atas barang barang tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali. www.jdih.kemenkeu.go.id
9. 20.Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/ atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai.
10. 21.Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dalam jangka waktu tertentu, dengan atau tanpa barang dari dalam Daerah Pabean untuk dipamerkan.
11. 22.Pusat Logistik Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal luar daerah pabean dan/ atau barang yang berasal dari ternpat lain dalam daerah pabean, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.
12. 23.Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Cukai.
13. 24.Mitra Utama Kepabeanan yang selanjutnya disebut MITA Kepabeanan adalah importir dan/ atau eksportir yang diberikan pelayanan khusus di bidang kepabeanan .
14. 25.Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
15. 26.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
16. 27.Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam j abatan tertentu untuk melaksanakan tu gas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang Undang Cukai.
17. 28.Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. www.jdih.kemenkeu.go.id
18. 29.Kantor Pelayanan Utama yang selanjutnya disingkat KPU adalah Kantor Pelayanan Utama di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
19. 30.Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesua1 dengan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.
20. 31.Sistem Komputer Pelayanan adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Wilayah, KPU, dan Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Fasilitas KITE Pembebasan dapat diberikan kepada badan usaha yang telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE Pem bebasan.
(2)Fasilitas KITE Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembebasan Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang tidak dipungut atas:
1. a.impor Barang dan Bahan; dan/atau
2. b.pemasukkan Barang dan Bahan dari Tempat Penimbunan Berikat, Kawasan Bebas dan/atau kawasan ekonomi khusus yang berasal dari luar daerah pabean, untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.
(3)Perusahaan KITE Pembebasan yang diberikan fasilitas KITE Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), JUga dapat diberikan fasilitas pembebasan Barang Contoh. www.jdih.kemenkeu.go.id
(4)Fasilitas pembebasan Barang Contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pembebasan Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang tidak dipungut atas impor dan/atau pemasukan Barang Contoh dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.tujuan penggunaan untuk menunjang kegiatan proses produksi yang Hasil Produksinya untuk tujuan ekspor;
2. b.kriteria dan ketentuan terkait pembebasan Barang Contoh sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembebasan bea masuk untuk impor Barang Contoh; dan
3. c.ketentuan jumlah Barang Contoh yang diberikan pembebasan dapat ditentukan lain oleh Kepala Kantor Wilayah atau KPU berdasarkan pertimbangan manajemen risiko dan memperhatikan tingkat kewajaran.
(5)Bea Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) termasuk Bea Masuk Tambahan.
(1)Untuk dapat ditetapkan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan, badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hams memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.memiliki jenis bidang usaha (nature of business) berupa industri manufaktur;
2. b.memiliki bukti kepemilikan atau bukti penguasaan yang berlaku untuk waktu paling singkat 3 (tiga) tahun atas lokasi yang akan digunakan untuk kegiatan produksi, tempat penimbunan Barang dan Bahan serta Hasil Produksi; c . mempunyai sistem pengendalian internal yang memadai; dan
3. d.mendayagunakan sistem informasi persediaan berbasis komputer (I T In ventory) untuk pengelolaan barang, yang memiliki keterkaitan dengan dokumen www.jdih.kemenkeu.go.id kepabeanan dan dapat diakses oleh Direktorat J enderal Bea dan Cukai.
(2)Badan usaha yang akan ditetapkan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan harus memenuhi persyaratan: a . telal1 mendapatkan Nomor Induk Berusaha; dan b . menuliki izin usaha industri atau sejenisnya.
(3)Untuk mendapatkan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan. badan usaha harus mengajukan permohonan kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usal1a badan usaha dengan n1engisi daftar isian berupa:
1. a.Nomor Induk Berusaha ; b . nomor, tanggal, dan nama instansi penerbit izin usaha industri; c . jenis, nomor, dan tanggal bukti kepemilikan atau bukti penguasaan lokasi; d . daftar Barang dan Bal1an. daftar Hasil Produksi, dan daftar penerima subkontrak, dalam hal terdapat proses produksi yang akan disubkontrakkan; e . data jumlah investasi, jumlah tenaga ke1ja. serta jumlah aset, utang, dan permodalan;
2. f.data indikator kinerj a utama (lcey performance indicator) yang ditargetkan oleh badan usaha untuk mengukur manfaat ekonomi yang ditimbulkan dari pemanfaatan fasilitas KITE Pembebasan, sepe1ii peningkatan pajak penghasilan badan, peningkatan investasi, dan peningkatan tenaga kerja; dan
3. g.waktu kesiapan pemeriksaan lokasi serta pemaparan mengenai proses bisnis dan pemenuhan. kriteria.
(4)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara elektronik melalui sistem Indonesia National Single Window dalam kerangka Online Single Submission.
(5)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat disampaikan secara elektronik, permohonan disampaikan secara tertulis kepada: t � f � www.jdih.kemenkeu.go.id
1. a.kepala Kantor Wilayah melalui kepala Kantor Pabean; atau
2. b.kepala KPU, yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha perusahaan.

BAB III

PEMBERIAN FASILITAS KITE PEMBEBASAN Pasal 3

Pasal 4

(1)Dalam hal diperlukan, kepala Kantor Wilayah, kepala KPU, dan kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha badan usaha dapat meminta asli dokumen pembuktian kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)dan ayat (2).
(2)Dalam hal badan usaha memiliki lebih dari 1 (satu) lokasi pabrik, permohonan untuk memperoleh penetapan sebagai penerima fasilitas KITE Pembebasan diajukan kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU yang mengawasi lokasi pabrik yang mempunyai volume kegiatan impor Barang dan Bahan terbesar.

Pasal 5

(1)Dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), Sistem Komputer Pelayanan memberikan respon kepada kepala KPU atau kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha badan usaha untuk:
1. a.melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi; dan
2. b.menerbitkan berita acara pemeriksaan.
(2)Dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), kepala KPU atau kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha badan usaha:
1. a.melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi; dan
2. b.menerbitkan berita acara pemeriksaan. I www.jdih.kemenkeu.go.id
(3)Pemeriksaan dokumen, pemeriksaan lokasi, dan penerbitan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) atau ayat (2), dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah waktu kesiapan pemeriksaan lokasi dalam permohonan.
(4)Badan usaha yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus melakukan pemaparan mengenai proses bisnis dan pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU.
(5)Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh wakil anggota direksi perusahaan.
(6)Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling cepat pada hari kerja berikutnya atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerbitan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).
(7)Kepala Kantor Wilayah atau KPU atas nama Menteri memberikan:
1. a.persetujuan dengan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan; atau
2. b.penolakan dengan menerbitkan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan, berdasarkan berita acara dimaksud pada ayat (1) pemeriksaan atau ayat sebagaimana
(2)dan hasil pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(8)Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan paling lama 1 (satu) jam setelah pemaparan selesai dilakukan.
(9)Dalam hal pemaparan tidak dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), kepala Kantor Wilayah atau KPU memberikan penolakan dengan menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasan penolakan. www.jdih.kemenkeu.go.id
(10)Keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan tidak dapat diberikan kepada badan usaha yang:
1. a.pernah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, kepabeanan, dan/atau cukai;
2. b.salah satu atau lebih dari anggota direksi dan/atau komisarisnya pernah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, kepabeanan, dan/atau cukai; dan/atau
3. c.telah dinyatakan pailit oleh pengadilan, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama 10 (sepuluh) tahun sejak selesai menjalani hukuman pidana dan/atau penetapan pailit.

Pasal 6

Dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan, sistem informasi persediaan berbasis komputer (IT In ven tory) yang didayagunakan Perusahaan KITE Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, wajib dapat diakses oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara daring.

Pasal 7

(1)Badan usaha yang telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan wajib memasang papan nama yang paling kurang mencantumkan nama Perusahaan KITE Pembebasan dan status sebagai perusahaan penerima fasilitas KITE Pembebasan pada setiap lokasi pabrik, lokasi penimbunan, dan lokasi kegiatan usaha.
(2)Perusahaan KITE Pembebasan wajib melakukan penatausahaan barang asal fasilitas KITE Pembebasan sehingga dalam pencatatan dan/atau pembukuan dapat dibedakan dengan barang yang bukan asal fasilitas KITE Pem be basan.
(3)Perusahaan KITE Pembebasan wajib menyampaikan:
1. a.laporan keuangan tahunan; dan www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 4 -
2. b.laporan mengenai dampak ekonomi pemberiar1 fasilitas KITE Pembebasan, capaian indikator kinerja utama �cey perfornwnce indicator} yang telah ditargetkan, serta target indikator kinerja utama �cey perfornwnce indicator) pericxie berikutnya.
(4)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU yai1g menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan paling lambat pada akhir bulan ke-4 (empat) setelah akhir tahun pajak.

Pasal 8

(1)Dalam hal terdapat perubahan data dalam keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan, Perusahaan KITE Pembebasan yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan untuk diterbitkan perubahan atas keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan perubahan dan melampirkan dokumen pendukung dalam bentuk salinan digital (soft copy).
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik.
(4)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disampaikan secara elektronik, permohonan disampaikan secara tertulis kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU.
(5)Terhadap permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk:
1. a.menerima berkas permohonan beserta lampirannya;
2. b.meneliti kelengkapan dan kesesuaian permohonan beserta lampirannya; dan
3. c.melakukan pemeriksaan lapangan dalam hal diperlukan. ) www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 5 -
(6)Dalam hal hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan sesuai, kepala Kantor Wilayah atau KPU menerbitkan keputusan tentang perubahan atas keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan dan melakukan pemutakhiran data.
(7)Dalam hal hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan tidak sesuai, kepala Kantor Wilayah atau KPU memberikan surat pemberitahuan penolakan dengan m enyebutkan alasan penolakan.
(8)Persetujuan atau penolakan perubahan data keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau ayat (7) diberikan paling lama:
1. a.5 (lima) jam setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik dan tidak dilakukan pemeriksaan lapangan; a tau b . 3 (tiga) hari kerj a setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal: 1 ) permohonan disampaikan secara elektronik dan dilakukan pemeriksaan lapangan; atau 2) permohonan disampaikan secara tertulis .
(9)Dalam hal terdapat perubahan data keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) yang elemen data perubahannya telah disetujui oleh instansi terkait, dan elemen data tersebut tersedia dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Perusahaan KITE Pembebasan m enyampaikan pemberitahuan perubahan data dimaksud kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan keputusan Perusahaan KITE Pembebasan keputusan perubahan. penetapan sebagai untuk diterbitkan www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 6 -

BAB IV

IMPOR DAN / ATAU PEMASUKAN, PERI ODE KITE PEMBEBASAN, JAMINAN, PEMERIKSAAN PABEAN, S ERTA PENGOLAHAN, PERAKITAN, DAN/ ATAU PEMASANGAN

Pasal 9

( 1 ) Barang dan Bahan dan Barang Contoh dapat diimpor dan/ atau dimasukkan dari:

a.luar daerah pabean;
b.Pusat Logistik Berikat;
c.Gudang Berikat;
d.Kawasan Berikat; e . Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat;
f.Kawasan Bebas;
g.kawasan ekonomi khusus; dan/ atau h . kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(2)Dalam hal impor dan/ atau pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berupa Barang Contoh, impor dan/ atau pemasukan dimaksud harus berdasarkan persetujuan kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pem be bas an .
(3)Atas impor sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a dan atas pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf f yang berasal dari luar daerah pabean:
1. a.diberikan pembebasan Bea Masuk; dan
2. b.tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dalam rangka impor.
(4)Atas pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b yang berasal dari luar daerah pabean:
1. a.diberikan pembebasan Bea Masuk; I www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 7 -
2. b.tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dalam rangka impor; dan
3. c.tidak dikenakan Paj ak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan dalam negeri.
(5)Atas pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d , huruf e, huruf g, dan huruf h , yang berasal dari luar daerah pabean, diberikan pembebasan Bea Masuk.
(6)Atas penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h , pengusaha yang m enyerahkan barang wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan membuat faktur pajak sesuai dengan peraturan perundang undangan di bidang perpaj akan.
(7)Impor dan/ atau pemasukan oleh Perusahaan KITE Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai pengeluaran barang impor untuk dipakai, Tempat Penimbunan Berikat, Kawasan Bebas, Kawasan Ekonomi Khusus, atau kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah, dan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengena1 larangan dan/ atau pembatasan 1mpor.
(8)Barang dan Bahan yang dimasukkan dari tempat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e , huruf f, huruf g, dan huruf h , merupakan pemasukan dalam rangka impor untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor. www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 8 -
(9)Barang Contoh yang dimasukkan dari tempat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b, huruf c , huruf d, huruf e, huruf f, huruf g , dan huruf h , merupakan pemasukan dalam rangka impor. ( 1 0) Atas impor dan/ atau pemasukan Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Perusahaan KITE Pembebasan harus mencantumkan nomor dan tanggal keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan pada dokumen pemberitahuan pabean impor dan/ atau dokumen pemberitahuan pabean pemasukan. ( 1 1 ) Dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan tidak mencantumkan nomor dan tanggal keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan pada dokumen pcmberitahuan pabean impor dan/ atau dokumen pemberitahuan pabean pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) , atas impor dan/ atau pemasukan B arang dan Bahan yang terdapat pada dokumen pemberitahuan pabean impor dan / atau dokumen pemberitahuan pabean pemasukan dimaksud tidak mendapat fasilitas KITE Pembebasan. B agian Kedua Periode KITE Pembebasan Pasal 1 0 ( 1 ) Periode KITE Pembebasan merupakan periode yang diberikan kepada Perusahaan KITE Pembebasan untuk melaksanakan realisasi ekspor terhitung sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor dan/ atau pemberitahuan pabean pemasukan .
(2)Periode KITE Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diberikan:
1. a.untuk waktu paling lama 1 2 (dua belas) bulan; atau b . melebihi waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan memiliki masa produksi lebih dari 1 2 (dua belas) bulan. www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 9 -
(3)Periode KITE Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan perpanjangan waktu paling lama 1 2 (dua belas) bulan berdasarkan persetujuan kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan, dalam hal:
1. a.terdapat penundaan ekspor dari pembeli;
2. b.terdapat pembatalan ekspor atau penggantian pembeli; c . terdapat s1sa Barang dan Bahan karena adanya batasan minimal pembelian, sehingga belum dapat diproduksi sampai dengan periode KITE Pembebasan berakhir; d . terdapat kondisi kahar (force peperangan, bencana alam, dan / atau m ajeure), seperti atau kebakaran;
3. e.kondisi lain yang mengakibatkan diperlukannya perpanJangan periode KITE Pembebasan berdasarkan manajemen risiko dan pertimbangan kepala Kantor Wilayah atau KPU .
(4)Periode KITE Pembebasan yang telah diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan perpanjangan kembali untuk waktu paling lama 1 2 (dua belas) bulan berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.
(5)Periode KITE Pembebasan yang telah diberikan perpanjangan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)tidak dapat diperpanjang kembali.
(6)Permohonan perpanjangan periode KITE Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diajukan kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU sebelum periode KITE Pembebasan berakhir.
(7)Permohonan perpanjangan periode KITE Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diajukan kepada Direktur Jenderal melalui kepala Kantor Wilayah atau KPU sebelum periode KITE Pembebasan berakhir. www.jdih.kemenkeu.go.id
(1)Perusahaan KITE Pembebasan harus menyerahkan jaminan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor dan/ atau pemasukan Barang dan Bahan dengan fasilitas KITE Pembebasan pada saat pemberitahuan pabean diajukan.
(2)Jangka waktu jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) paling singkat selama penjumlahan waktu :
1. a.periode KITE Pembebasan; dan b . waktu penyampaian, penelitian laporan pertanggungjawaban dan penyelesaian jaminan.
(3)Dalam hal permohonan perpai1j angan periode KITE Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 disetujui, Perusahaan KITE Pembebasan wajib melakukan perpanjangan jangka waktu jaminan.
(4)Dalam hal jangka waktu jaminan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3), laporan pertanggungjawaban tidak dapat diproses.
(5)Jaminan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) paling sedikit sebesar Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang dan Bahan sebagaimana diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor dan/ atau pemberitahuan pabean pemasukan.
(6)Perusahaan KITE Pembebasan dapat menyerahkan j aminan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dalam bentuk jaminan perusahaan ( corporat e gu arantee) dengan ketentuan:
1. a.Perusahaan KITE Pembebasan telah mendapatkan pengakuan sebagai operator ekonomi bersertifikat ( authorized economic operator); r www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 1 -
2. b.Perusahaan KITE Pembebasan merupakan importir yang telah ditetapkan sebagai MITA Kepabeanan; atau
3. c.Perusahaan KITE Pembebasan dengan kategori risiko rendah, yang memiliki kondisi keuangan yang baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jaminan dalam rangka kepabeanan .
(7)Bentuk, waktu, dan tata cara penyerahan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , serta penetapan Perusahaan untuk dapat menyerahkan j aminan dalam bentuk J amman perusahaan (co rpo rate guarantee) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jaminan dalam rangka kepabeanan.
(2)Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen risiko.
(3)Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditemukan ketidaksesuaian tarif dan/ atau nilai pabean, yang mengakibatkan terj adinya selisih, Perusahaan KITE Pembebasan harus melakukan penyesuaian nilai J amman.
(4)Penyesuaian nilai jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sepanjang jenis barang sesuai dengan barang yang tercantum dalam lampiran keputusan KITE Pembebasan. www.jdih.kemenkeu.go.id
(5)Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditemukan ketidaksesuaian jumlah dan/ atau jenis barang, terhadap kelebihan jumlah dan / atau ketidaksesuaian jenis barang dimaksud tidak dapat diberikan fasilitas KITE Pembebasan.
(6)Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian jumlah dan/ atau jenis barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) , dilakukan penelitian dan diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. Pasal 1 3 ( 1 ) Perusahaan KITE Pembebasan wajib membongkar dan menimbun Barang dan Bahan, Barang Contoh, serta Hasil Produksi di lokasi yang tercantum dalam keputusan penetapan Pembebasan. sebagai Perusahaan KITE
(2)Perusahaan KITE Pembebasan dapat melakukan pembongkaran dan penimbunan Barang dan Bahan, Barang Contoh, serta Hasil Produksi di lokasi selain lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dengan ketentuan:
1. a.mengajukan permohonan dan mendapatkan persetujuan dari kepala Kantor Wilayah atau KPU; atau b . menyampaikan pemberitahuan penambahan atau perubahan tempat lokasi penimbunan kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan, bagi perusahaan KITE Pembebasan yang telah mendapatkan pengakuan sebagai operator ekonomi bersertifikat (authorized economic operator) dan/ atau importir yang telah ditetapkan sebagai MITA Kepabeanan. www.jdih.kemenkeu.go.id
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b disampaikan secara elektronik.
(4)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat disampaikan secara elektronik, permohonan atau dis am paikan secara tertulis kepada Wilayah atau KPU . pemberitahuan kepala Kantor
(5)Kepala Kantor Wilayah atau KPU memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lama:
1. a.5 (lima) Jam setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik; atau b . 3 (tiga) hari kerj a setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis.
(6)Persetujuan pembongkaran dan/ atau penimbunan di lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pembongkaran dan/ atau penimbunan.
(7)Dalam hal lokasi pembongkaran dan/ atau penimbunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan secara tetap dan/ atau berulang, Perusahaan KITE Pembebasan wajib melakukan perubahan data keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan.
(8)Dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan membongkar dan/ atau menimbun Barang dan Bahan, Barang Contoh, serta Hasil Produksi selain di lokasi penimbunan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan/ atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), fasilitas KITE Pembebasan dibekukan. I www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 14

(1)Barang dan Bahan wajib Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada barang lain untuk menghasilkan barang Hasil Produksi dengan tujuan diekspor.
(2)Terhadap Barang dan Bahan yang Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada barang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan KITE Pembebasan wajib menyerahkan Konversi kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan, sebelum proses produksi dimulai.
(3)Dalam hal terdapat perubahan Konversi atas Hasil Produksi sebelumnya, Perusa.11aan KITE Pembebasan harus mengajukan peiubahan Konversi kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan, dengan menyerahkan Konversi baru.
(4)Pe1ubahan Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diajukan paling lan1a sebelum tanggal pemberitahuan pabean ekspor.
(5)Perusahaan KITE Pembebasan dapat melakukan perubahan Konversi setelah tanggal pemberitahuan pabean ekspor dalam hal terdapat kesalahan penulisan kode satuan, kesalahan penulisan karakter pada kode barang, dan/ atau kesalahan penulisan koefisien karena ekuivalensi, dengan melakukan penyesuaian pada Konversi yang telal1 diserahkan.
(6)Dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan menyerahkan Konversi melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau mengajukan perubahan Konversi melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), laporan pertan&,aungjawaban atas Barang dan Bahan yang merujuk pada Konversi tersebut ditolak.
(7)Dalam hal Pe1usahaan KITE Pembebasan tidak menyerahkan Konversi, laporan pertanggungjawaban tidak diterima. t www.jdih.kemenkeu.go.id Pasal 1 5 ( 1 ) Perusahaan KITE Pembebasan dapat mensubkontrakkan sebagian dari kegiatan pengolahan, perakitan, dan/ atau pemasangan Barang dan Bahan kepada penenma subkontrak yang tercantum dalam data keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan.
(2)Atas pengeluaran Barang dan Bahan dalam rangka subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan pemasukan kembali hasil pekerjaan subkontrak ke Perusahaan KITE Pembebasan, tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah .
(3)Perusahaan KITE Pembebasan dapat mensubkontrakkan seluruh kegiatan pengolahan, perakitan, dan/ atau pemasangan atas kelebihan kontrak yang tidak dapat dikerjakan karena keterbatasan kapasitas produksi kepada penerima subkontrak yang tercantum dalam data keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan, dengan ketentuan Perusahaan KITE Pembebasan:
1. a.berstatus perusahaan terbuka yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh masyarakat; b . telah mendapatkan pengakuan sebagai operator ekonomi bersertifikat ( authorized econo mic operato r); c . merupakan importir yang telah ditetapkan sebagai MITA Kepabeanan; atau
2. d.selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dengan kategori risiko rendah, dengan persetujuan kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan . (4 ) Dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan mensubkontrakkan kegiatan pengolahan, perakitan , dan/ atau pemasangan kepada penerima subkontrak yang belum tercantum dalam keputusan penetapan ) www.jdih.kemenkeu.go.id sebagai Perusahaan KITE Pembebasan, Perusahaan KITE Pembebasan wajib:
3. a.mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan; atau b . menyampaikan pemberitahuan penambahan penerima subkontrak kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan, bagi Perusahaan KITE Pembebasan yang telah mendapatkan pengakuan sebagai operator ekonomi bersertifikat ( authorized eco nomic operator) dan / atau importir yang telah ditetapkan sebagai MITA Kepabeanan.
(5)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf b disampaikan secara elektronik.
(6)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tidak dapat disampaikan secara elektronik, permohonan atau disampaikan secara tertulis kepada Wilayah atau KPU. pemberitahuan kepala Kantor
(7)Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, kepala Kantor Wilayah atau KPU memberikan persetujuan atau penolakan paling lama:
1. a.5 (lima) jam setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik; atau b . 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis.
(8)Persetujuan kegiatan subkontrak kepada penenma subkontrak yang belum tercantum dalam keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau · � f I ' � www.jdih.kemenkeu.go.id pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b hanya berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan subkontrak.
(9)Dalam hal subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)akan dilakukan secara tetap dan/ atau berulang, Perusahaan KITE Pembebasan harus mengajukan perubahan data penerima subkontrak dalam keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan.

Pasal 16

(1)Perusahaan KITE Pembebasan dapat mensubkontrakkan kegiatan pengolahan, perakitan, dan/ atau pemasangan kepada penerima subkontrak di luar daerah pabean, dengan persetujuan kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan.
(2)Kegiatan subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) hanya dapat dilakukan dalam hal secara teknis peke1jaan subkontrak tersebut tidak dapat dikerjakan di dalam daerah pabean atau tidak dapat memenuhi standar mutu dalam hal dikerjakan di dalam daerah pabean.
(3)Atas impor kembali hasil pekerjaan subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) :
1. a.dilakukan pemeriksaan fisik; b . fasilitas KITE Pembebasan tetap diberikan dalam hal dapat dibuktikan barang yang diimpor kembali merupakan barang yang disubkontrakkan ke luar daerah pabean; dan
2. c.atas bagian-bagian (parts) pengganti atau ditambahkan, serta biaya pengerjaannya termasuk ongkos angkutan dan asuransi, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai impor kembali barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengefjaan, dan penguJlan. www.jdih.kemenkeu.go.id
(4)Ekspor untuk kegiatan subkontrak kepada penenma subkontrak di luar daerah pabean dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ekspor.
(5)Impor kembali hasil pekerjaan subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengeluaran barang impor untuk dipakai.
(2)Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakar1 dengan cara:
1. a.langsung;
2. b.melalui Pusat Logistik Berikat; dan/atau
3. c.diserahkan kepada Perusahaan KITE Pembebasan. lain atau Perusahaan KITE Pengembalian, untuk ekspor barang gabungan.
(3)Atas ekspor melalui Pusat Logistik Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban atas Barang dan Bahan dalam hal Hasil Pr oduksi telah dikeluarkan dari Pusat Logistik Berikat ke pelabuhan muat untuk diekspor.
(4)Ekspor barang gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.digabungkan dengan Hasil Produksi Perusahaan KITE Pembebasan lain atau Perusahaan KITE Pengembalian tersebut; dan b . wajib diekspor dalam satu kesatuan unit.
(5)Atas ekspor barang gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban atas Barang dan Bahan dalam hal telah diekspor. www.jdih.kemenkeu.go.id Pasal 1 8 ( 1 ) Atas ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 ayat
(2)huruf a , Perusahaan KITE Pembebasan wajib:
1. a.memberitahukan ekspor sebagai kategori ekspor dengan fasilitas KITE Pembebasan; dan
2. b.mencantumkan nomor dan tanggal keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan, pada dokumen pemberitahuan pabean ekspor.
(2)Atas ekspor melalui Pusat Logistik Berikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 ayat (2) huruf b , Perusahaan KITE Pembebasan wajib mencantumkan nomor dan tanggal keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan pada dokumen pemberitahuan pabean ekspor.
(3)Dalam hal dokumen pemberitahuan pabean ekspor tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) atau ayat (2), atas ekspor dimaksud tidak dapat digunakan sebagai penyelesaian Barang dan Bahan yang mendapat fasilitas KITE Pembebasan.
(4)Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai ekspor. Pasal 1 9 Pembebasan dibebaskan dari a . Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; b . sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur www.jdih.kemenkeu.go.id tentang pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan ; dan c . sanksi administrasi atas Pajak Pertambahan Nilai atau Paj ak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, atas Barang dan Bahan dan/ atau Barang Contoh yang belum dipertanggungjawabkan, dalam hal terjadi keadaan tertentu.
(2)Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
1. a.kondisi kahar iforre majeure), seperti peperangan, bencana alam, atau kebakaran; atau
2. b.kondisi lain yang mengal<ibatkan Perusahaan KITE Pembebasan. tidak dapat mempertan&,oUngjawabkan Barang dan Bahan dan/ atau Barang Contoh berdasarka.n manajemen iisiko dan pertimbangan kepala Kantor Wilayah atau KPU.
(3)Pembeba.san daii kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) hanya dapat dibeiikan dalam hal:
1. a.Barang dan Bahan dan/ atau Barang Contoh telah musnah ata.u hilang; dan
2. b.peiiode KITE Pembebasan belum berakhir saat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi.
(3)Pembebasan daii kewajiban seba.gaimana dimaksud pada ayat (1) dibeiikan berdasarkan persetujuan kepala Kantor Wilayah atau KPU atas nama Menteii.
(4)Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada aya.t (4), Perusahaan KITE Pembebasan menyampaikan permohonan kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU dengan melampirkan:
1. a.bukti keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seperti surat keterangan dari instansi yang berwenang; dan b . pernyataan jenis, jumlah, dan ura1an barang yang musnah atau hilang berdasarkan dokumen pemberitahuan pabean. www.jdih.kemenkeu.go.id - 3 1 -

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat ( 1 ) huruf k Undang-Undang Nomor 1 0 Tahun 1 995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 ten tang Kepabeanan, atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor, dapat diberikan pembebasan bea masuk; b . bahwa ketentuan mengenai pembebasan bea masuk dan tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Paj ak Pertambahan Nilai dan Paj ak Penjualan atas Barang Mewah atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/ PMK. 0 4 / 2 0 1 1 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan www.jdih.kemenkeu.go.id untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 76 / PMK.04 / 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254 / PMK.04 / 20 1 1 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor;
c.bahwa untuk d eregulasi dan penyederhanaan peraturan, memperluas rantai pasok bahan sebagai substitusi barang impor, memperluas saluran ekspor hasil produksi, mengakomodasi perkembangan proses bisnis kegiatan usaha, serta penyempurnaan kebijakan di bidang fasilitas KITE Pembebasan agar dapat mendorong peningkatan daya saing perusahaan, investasi, dan ekspor nasional, perlu mengganti ketentuan mengenai pembebasan bea masuk atas impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor sebagaimana dimaksud dalam huruf b ; d . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 0 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 1 7 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 0 Tahun 1 99 5 tentang Kepabeanan, perlu

Menetapkan

4.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 23 1 / KMK.03/ 2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196 / PMK.010 / 2 0 1 6 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 23 1 / KMK.03 /200 1 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas B arang Mewah atas Impor Barang Kena Paj ak yang Dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk; MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH , DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1 995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 0 Tahun 1 995 tentang Kepabeanan. 2 . Undang-Undang Cukai adalah Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 1 995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 1 995 tentang Cukai. www.jdih.kemenkeu.go.id 3 . Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pembebasan, yang selanjutnya disebut KITE Pembebasan, adalah pembebasan Bea Masuk, serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang tidak dipungut atas impor atau pemasukan Barang dan Bahan yang berasal dari luar daerah pabean untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.
4.Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pengembalian, yang selanjutnya disebut KITE Pengembalian adalah pengembalian Bea Masuk yang telah dibayar atas impor atau pemasukan Barang dan Bahan yang berasal dari luar daerah pabean untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.
5.Bea Masuk adalah pungutan Negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang yang diim por. 6 . Bea Masuk Tambahan adalah tambahan atas Bea Masuk seperti Bea Masuk antidumping, Bea Masuk imbalan, Bea Masuk tindakan pengamanan, dan Bea Masuk pembalasan. 7 . Perusahaan KITE Pembebasan adalah badan usaha yang ditetapkan sebagai penerima fasilitas KITE Pembebasan. 8 . Perusahaan KITE Pengembalian adalah badan usaha yang ditetapkan sebagai penerima fasilitas KITE Pengem balian .
9.Barang dan Bahan adalah barang dan bahan baku, termasuk bahan penolong dan bahan pengemas yang:

a.diimpor; atau b . dimasukkan dari Tempat Penimbunan Berikat, Kawasan Bebas dan/ atau kawasan ekonomi khusus yang berasal dari luar daerah pabean, dengan fasilitas KITE Pembebasan, untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada barang lain untuk menj adi barang Hasil Produksi yang mempunyai nilai tambah. I www.jdih.kemenkeu.go.id
1. 10.Barang dan Bahan Rusak adalah Barang dan Bahan yang mengalami kerusakan dan/ atau penurunan mutu dan tidak dapat diproses atau apabila diproses akan menghasilkan barang Hasil Produksi yang tidak memenuhi kualitas/ standar.
2. 11.Barang Contoh adalah barang yang digunakan sebagai contoh untuk menunj ang kegiatan proses produksi yang barang Hasil Produksinya untuk tujuan diekspor.
3. 12.Diolah adalah dilakukan pengolahan untuk menghasilkan barang Hasil Produksi yang mempunyai nilai tambah.
4. 13.Dirakit adalah dilakukan perakitan dan/ atau penyatuan sehingga menghasilkan barang Hasil Produksi yang mempunyai nilai tambah.
5. 14.Dipasang adalah dilakukan pemasangan, pelekatan dan/ atau penggabungan dengan barang lain sehingga menghasilkan barang Hasil Produksi yang mempunyai nilai tambah.
6. 15.Hasil Produksi adalah hasil pengolahan, perakitan, atau pemasangan Barang dan Bahan.
7. 16.Hasil Produksi Rusak adalah Hasil Produksi yang mengalami kerusakan dan/ atau penurunan kualitas/ standar mu tu. 1 7. Konversi adalah suatu pernyataan dari Perusahaaan KITE Pembebasan mengenai komposisi pemakaian Barang dan Bahan untuk setiap satuan Hasil Produksi. 1 8 . Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk.
8. 19.Gudang Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan berupa pengemasan/ pengemasan kembali, penyortiran , penggabungan (kitting), pengepakan, penyetelan, pemotongan, atas barang barang tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali. www.jdih.kemenkeu.go.id
9. 20.Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/ atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai.
10. 21.Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dalam jangka waktu tertentu, dengan atau tanpa barang dari dalam Daerah Pabean untuk dipamerkan.
11. 22.Pusat Logistik Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal luar daerah pabean dan/ atau barang yang berasal dari ternpat lain dalam daerah pabean, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.
12. 23.Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Cukai.
13. 24.Mitra Utama Kepabeanan yang selanjutnya disebut MITA Kepabeanan adalah importir dan/ atau eksportir yang diberikan pelayanan khusus di bidang kepabeanan .
14. 25.Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
15. 26.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
16. 27.Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam j abatan tertentu untuk melaksanakan tu gas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang Undang Cukai.
17. 28.Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. www.jdih.kemenkeu.go.id
18. 29.Kantor Pelayanan Utama yang selanjutnya disingkat KPU adalah Kantor Pelayanan Utama di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
19. 30.Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesua1 dengan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.
20. 31.Sistem Komputer Pelayanan adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Wilayah, KPU, dan Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Fasilitas KITE Pembebasan dapat diberikan kepada badan usaha yang telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE Pem bebasan.
(2)Fasilitas KITE Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembebasan Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang tidak dipungut atas:
1. a.impor Barang dan Bahan; dan/atau
2. b.pemasukkan Barang dan Bahan dari Tempat Penimbunan Berikat, Kawasan Bebas dan/atau kawasan ekonomi khusus yang berasal dari luar daerah pabean, untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.
(3)Perusahaan KITE Pembebasan yang diberikan fasilitas KITE Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), JUga dapat diberikan fasilitas pembebasan Barang Contoh. www.jdih.kemenkeu.go.id
(4)Fasilitas pembebasan Barang Contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pembebasan Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang tidak dipungut atas impor dan/atau pemasukan Barang Contoh dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.tujuan penggunaan untuk menunjang kegiatan proses produksi yang Hasil Produksinya untuk tujuan ekspor;
2. b.kriteria dan ketentuan terkait pembebasan Barang Contoh sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembebasan bea masuk untuk impor Barang Contoh; dan
3. c.ketentuan jumlah Barang Contoh yang diberikan pembebasan dapat ditentukan lain oleh Kepala Kantor Wilayah atau KPU berdasarkan pertimbangan manajemen risiko dan memperhatikan tingkat kewajaran.
(5)Bea Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) termasuk Bea Masuk Tambahan.
(1)Untuk dapat ditetapkan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan, badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hams memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.memiliki jenis bidang usaha (nature of business) berupa industri manufaktur;
2. b.memiliki bukti kepemilikan atau bukti penguasaan yang berlaku untuk waktu paling singkat 3 (tiga) tahun atas lokasi yang akan digunakan untuk kegiatan produksi, tempat penimbunan Barang dan Bahan serta Hasil Produksi; c . mempunyai sistem pengendalian internal yang memadai; dan
3. d.mendayagunakan sistem informasi persediaan berbasis komputer (I T In ventory) untuk pengelolaan barang, yang memiliki keterkaitan dengan dokumen www.jdih.kemenkeu.go.id kepabeanan dan dapat diakses oleh Direktorat J enderal Bea dan Cukai.
(2)Badan usaha yang akan ditetapkan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan harus memenuhi persyaratan: a . telal1 mendapatkan Nomor Induk Berusaha; dan b . menuliki izin usaha industri atau sejenisnya.
(3)Untuk mendapatkan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan. badan usaha harus mengajukan permohonan kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usal1a badan usaha dengan n1engisi daftar isian berupa:
1. a.Nomor Induk Berusaha ; b . nomor, tanggal, dan nama instansi penerbit izin usaha industri; c . jenis, nomor, dan tanggal bukti kepemilikan atau bukti penguasaan lokasi; d . daftar Barang dan Bal1an. daftar Hasil Produksi, dan daftar penerima subkontrak, dalam hal terdapat proses produksi yang akan disubkontrakkan; e . data jumlah investasi, jumlah tenaga ke1ja. serta jumlah aset, utang, dan permodalan;
2. f.data indikator kinerj a utama (lcey performance indicator) yang ditargetkan oleh badan usaha untuk mengukur manfaat ekonomi yang ditimbulkan dari pemanfaatan fasilitas KITE Pembebasan, sepe1ii peningkatan pajak penghasilan badan, peningkatan investasi, dan peningkatan tenaga kerja; dan
3. g.waktu kesiapan pemeriksaan lokasi serta pemaparan mengenai proses bisnis dan pemenuhan. kriteria.
(4)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara elektronik melalui sistem Indonesia National Single Window dalam kerangka Online Single Submission.
(5)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat disampaikan secara elektronik, permohonan disampaikan secara tertulis kepada: t � f � www.jdih.kemenkeu.go.id
1. a.kepala Kantor Wilayah melalui kepala Kantor Pabean; atau
2. b.kepala KPU, yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha perusahaan.

BAB III

PEMBERIAN FASILITAS KITE PEMBEBASAN Pasal 3

Pasal 4

(1)Dalam hal diperlukan, kepala Kantor Wilayah, kepala KPU, dan kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha badan usaha dapat meminta asli dokumen pembuktian kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)dan ayat (2).
(2)Dalam hal badan usaha memiliki lebih dari 1 (satu) lokasi pabrik, permohonan untuk memperoleh penetapan sebagai penerima fasilitas KITE Pembebasan diajukan kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU yang mengawasi lokasi pabrik yang mempunyai volume kegiatan impor Barang dan Bahan terbesar.

Pasal 5

(1)Dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), Sistem Komputer Pelayanan memberikan respon kepada kepala KPU atau kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha badan usaha untuk:
1. a.melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi; dan
2. b.menerbitkan berita acara pemeriksaan.
(2)Dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), kepala KPU atau kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha badan usaha:
1. a.melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi; dan
2. b.menerbitkan berita acara pemeriksaan. I www.jdih.kemenkeu.go.id
(3)Pemeriksaan dokumen, pemeriksaan lokasi, dan penerbitan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) atau ayat (2), dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah waktu kesiapan pemeriksaan lokasi dalam permohonan.
(4)Badan usaha yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus melakukan pemaparan mengenai proses bisnis dan pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU.
(5)Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh wakil anggota direksi perusahaan.
(6)Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling cepat pada hari kerja berikutnya atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerbitan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).
(7)Kepala Kantor Wilayah atau KPU atas nama Menteri memberikan:
1. a.persetujuan dengan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan; atau
2. b.penolakan dengan menerbitkan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan, berdasarkan berita acara dimaksud pada ayat (1) pemeriksaan atau ayat sebagaimana
(2)dan hasil pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(8)Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan paling lama 1 (satu) jam setelah pemaparan selesai dilakukan.
(9)Dalam hal pemaparan tidak dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), kepala Kantor Wilayah atau KPU memberikan penolakan dengan menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasan penolakan. www.jdih.kemenkeu.go.id
(10)Keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan tidak dapat diberikan kepada badan usaha yang:
1. a.pernah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, kepabeanan, dan/atau cukai;
2. b.salah satu atau lebih dari anggota direksi dan/atau komisarisnya pernah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, kepabeanan, dan/atau cukai; dan/atau
3. c.telah dinyatakan pailit oleh pengadilan, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama 10 (sepuluh) tahun sejak selesai menjalani hukuman pidana dan/atau penetapan pailit.

Pasal 6

Pasal 7

(1)Badan usaha yang telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan wajib memasang papan nama yang paling kurang mencantumkan nama Perusahaan KITE Pembebasan dan status sebagai perusahaan penerima fasilitas KITE Pembebasan pada setiap lokasi pabrik, lokasi penimbunan, dan lokasi kegiatan usaha.
(2)Perusahaan KITE Pembebasan wajib melakukan penatausahaan barang asal fasilitas KITE Pembebasan sehingga dalam pencatatan dan/atau pembukuan dapat dibedakan dengan barang yang bukan asal fasilitas KITE Pem be basan.
(3)Perusahaan KITE Pembebasan wajib menyampaikan:
1. a.laporan keuangan tahunan; dan www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 4 -
2. b.laporan mengenai dampak ekonomi pemberiar1 fasilitas KITE Pembebasan, capaian indikator kinerja utama �cey perfornwnce indicator} yang telah ditargetkan, serta target indikator kinerja utama �cey perfornwnce indicator) pericxie berikutnya.
(4)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU yai1g menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan paling lambat pada akhir bulan ke-4 (empat) setelah akhir tahun pajak.

Pasal 8

(1)Dalam hal terdapat perubahan data dalam keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan, Perusahaan KITE Pembebasan yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan untuk diterbitkan perubahan atas keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan perubahan dan melampirkan dokumen pendukung dalam bentuk salinan digital (soft copy).
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik.
(4)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disampaikan secara elektronik, permohonan disampaikan secara tertulis kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU.
(5)Terhadap permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk:
1. a.menerima berkas permohonan beserta lampirannya;
2. b.meneliti kelengkapan dan kesesuaian permohonan beserta lampirannya; dan
3. c.melakukan pemeriksaan lapangan dalam hal diperlukan. ) www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 5 -
(6)Dalam hal hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan sesuai, kepala Kantor Wilayah atau KPU menerbitkan keputusan tentang perubahan atas keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan dan melakukan pemutakhiran data.
(7)Dalam hal hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan tidak sesuai, kepala Kantor Wilayah atau KPU memberikan surat pemberitahuan penolakan dengan m enyebutkan alasan penolakan.
(8)Persetujuan atau penolakan perubahan data keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau ayat (7) diberikan paling lama:
1. a.5 (lima) jam setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik dan tidak dilakukan pemeriksaan lapangan; a tau b . 3 (tiga) hari kerj a setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal: 1 ) permohonan disampaikan secara elektronik dan dilakukan pemeriksaan lapangan; atau 2) permohonan disampaikan secara tertulis .
(9)Dalam hal terdapat perubahan data keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) yang elemen data perubahannya telah disetujui oleh instansi terkait, dan elemen data tersebut tersedia dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Perusahaan KITE Pembebasan m enyampaikan pemberitahuan perubahan data dimaksud kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan keputusan Perusahaan KITE Pembebasan keputusan perubahan. penetapan sebagai untuk diterbitkan www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 6 -

BAB IV

IMPOR DAN / ATAU PEMASUKAN, PERI ODE KITE PEMBEBASAN, JAMINAN, PEMERIKSAAN PABEAN, S ERTA PENGOLAHAN, PERAKITAN, DAN/ ATAU PEMASANGAN

Pasal 9

( 1 ) Barang dan Bahan dan Barang Contoh dapat diimpor dan/ atau dimasukkan dari:

a.luar daerah pabean;
b.Pusat Logistik Berikat;
c.Gudang Berikat;
d.Kawasan Berikat; e . Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat;
f.Kawasan Bebas;
g.kawasan ekonomi khusus; dan/ atau h . kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(2)Dalam hal impor dan/ atau pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berupa Barang Contoh, impor dan/ atau pemasukan dimaksud harus berdasarkan persetujuan kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pem be bas an .
(3)Atas impor sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a dan atas pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf f yang berasal dari luar daerah pabean:
1. a.diberikan pembebasan Bea Masuk; dan
2. b.tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dalam rangka impor.
(4)Atas pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b yang berasal dari luar daerah pabean:
1. a.diberikan pembebasan Bea Masuk; I www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 7 -
2. b.tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dalam rangka impor; dan
3. c.tidak dikenakan Paj ak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan dalam negeri.
(5)Atas pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d , huruf e, huruf g, dan huruf h , yang berasal dari luar daerah pabean, diberikan pembebasan Bea Masuk.
(6)Atas penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h , pengusaha yang m enyerahkan barang wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan membuat faktur pajak sesuai dengan peraturan perundang undangan di bidang perpaj akan.
(7)Impor dan/ atau pemasukan oleh Perusahaan KITE Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai pengeluaran barang impor untuk dipakai, Tempat Penimbunan Berikat, Kawasan Bebas, Kawasan Ekonomi Khusus, atau kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah, dan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengena1 larangan dan/ atau pembatasan 1mpor.
(8)Barang dan Bahan yang dimasukkan dari tempat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e , huruf f, huruf g, dan huruf h , merupakan pemasukan dalam rangka impor untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor. www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 8 -
(9)Barang Contoh yang dimasukkan dari tempat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b, huruf c , huruf d, huruf e, huruf f, huruf g , dan huruf h , merupakan pemasukan dalam rangka impor. ( 1 0) Atas impor dan/ atau pemasukan Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Perusahaan KITE Pembebasan harus mencantumkan nomor dan tanggal keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan pada dokumen pemberitahuan pabean impor dan/ atau dokumen pemberitahuan pabean pemasukan. ( 1 1 ) Dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan tidak mencantumkan nomor dan tanggal keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan pada dokumen pcmberitahuan pabean impor dan/ atau dokumen pemberitahuan pabean pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) , atas impor dan/ atau pemasukan B arang dan Bahan yang terdapat pada dokumen pemberitahuan pabean impor dan / atau dokumen pemberitahuan pabean pemasukan dimaksud tidak mendapat fasilitas KITE Pembebasan. B agian Kedua Periode KITE Pembebasan Pasal 1 0 ( 1 ) Periode KITE Pembebasan merupakan periode yang diberikan kepada Perusahaan KITE Pembebasan untuk melaksanakan realisasi ekspor terhitung sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor dan/ atau pemberitahuan pabean pemasukan .
(2)Periode KITE Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diberikan:
1. a.untuk waktu paling lama 1 2 (dua belas) bulan; atau b . melebihi waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan memiliki masa produksi lebih dari 1 2 (dua belas) bulan. www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 9 -
(3)Periode KITE Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan perpanjangan waktu paling lama 1 2 (dua belas) bulan berdasarkan persetujuan kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan, dalam hal:
1. a.terdapat penundaan ekspor dari pembeli;
2. b.terdapat pembatalan ekspor atau penggantian pembeli; c . terdapat s1sa Barang dan Bahan karena adanya batasan minimal pembelian, sehingga belum dapat diproduksi sampai dengan periode KITE Pembebasan berakhir; d . terdapat kondisi kahar (force peperangan, bencana alam, dan / atau m ajeure), seperti atau kebakaran;
3. e.kondisi lain yang mengakibatkan diperlukannya perpanJangan periode KITE Pembebasan berdasarkan manajemen risiko dan pertimbangan kepala Kantor Wilayah atau KPU .
(4)Periode KITE Pembebasan yang telah diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan perpanjangan kembali untuk waktu paling lama 1 2 (dua belas) bulan berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.
(5)Periode KITE Pembebasan yang telah diberikan perpanjangan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)tidak dapat diperpanjang kembali.
(6)Permohonan perpanjangan periode KITE Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diajukan kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU sebelum periode KITE Pembebasan berakhir.
(7)Permohonan perpanjangan periode KITE Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diajukan kepada Direktur Jenderal melalui kepala Kantor Wilayah atau KPU sebelum periode KITE Pembebasan berakhir. www.jdih.kemenkeu.go.id
(1)Perusahaan KITE Pembebasan harus menyerahkan jaminan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor dan/ atau pemasukan Barang dan Bahan dengan fasilitas KITE Pembebasan pada saat pemberitahuan pabean diajukan.
(2)Jangka waktu jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) paling singkat selama penjumlahan waktu :
1. a.periode KITE Pembebasan; dan b . waktu penyampaian, penelitian laporan pertanggungjawaban dan penyelesaian jaminan.
(3)Dalam hal permohonan perpai1j angan periode KITE Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 disetujui, Perusahaan KITE Pembebasan wajib melakukan perpanjangan jangka waktu jaminan.
(4)Dalam hal jangka waktu jaminan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3), laporan pertanggungjawaban tidak dapat diproses.
(5)Jaminan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) paling sedikit sebesar Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang dan Bahan sebagaimana diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor dan/ atau pemberitahuan pabean pemasukan.
(6)Perusahaan KITE Pembebasan dapat menyerahkan j aminan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dalam bentuk jaminan perusahaan ( corporat e gu arantee) dengan ketentuan:
1. a.Perusahaan KITE Pembebasan telah mendapatkan pengakuan sebagai operator ekonomi bersertifikat ( authorized economic operator); r www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 1 -
2. b.Perusahaan KITE Pembebasan merupakan importir yang telah ditetapkan sebagai MITA Kepabeanan; atau
3. c.Perusahaan KITE Pembebasan dengan kategori risiko rendah, yang memiliki kondisi keuangan yang baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jaminan dalam rangka kepabeanan .
(7)Bentuk, waktu, dan tata cara penyerahan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , serta penetapan Perusahaan untuk dapat menyerahkan j aminan dalam bentuk J amman perusahaan (co rpo rate guarantee) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jaminan dalam rangka kepabeanan.
(2)Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen risiko.
(3)Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditemukan ketidaksesuaian tarif dan/ atau nilai pabean, yang mengakibatkan terj adinya selisih, Perusahaan KITE Pembebasan harus melakukan penyesuaian nilai J amman.
(4)Penyesuaian nilai jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sepanjang jenis barang sesuai dengan barang yang tercantum dalam lampiran keputusan KITE Pembebasan. www.jdih.kemenkeu.go.id
(5)Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditemukan ketidaksesuaian jumlah dan/ atau jenis barang, terhadap kelebihan jumlah dan / atau ketidaksesuaian jenis barang dimaksud tidak dapat diberikan fasilitas KITE Pembebasan.
(6)Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian jumlah dan/ atau jenis barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) , dilakukan penelitian dan diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. Pasal 1 3 ( 1 ) Perusahaan KITE Pembebasan wajib membongkar dan menimbun Barang dan Bahan, Barang Contoh, serta Hasil Produksi di lokasi yang tercantum dalam keputusan penetapan Pembebasan. sebagai Perusahaan KITE
(2)Perusahaan KITE Pembebasan dapat melakukan pembongkaran dan penimbunan Barang dan Bahan, Barang Contoh, serta Hasil Produksi di lokasi selain lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dengan ketentuan:
1. a.mengajukan permohonan dan mendapatkan persetujuan dari kepala Kantor Wilayah atau KPU; atau b . menyampaikan pemberitahuan penambahan atau perubahan tempat lokasi penimbunan kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan, bagi perusahaan KITE Pembebasan yang telah mendapatkan pengakuan sebagai operator ekonomi bersertifikat (authorized economic operator) dan/ atau importir yang telah ditetapkan sebagai MITA Kepabeanan. www.jdih.kemenkeu.go.id
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b disampaikan secara elektronik.
(4)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat disampaikan secara elektronik, permohonan atau dis am paikan secara tertulis kepada Wilayah atau KPU . pemberitahuan kepala Kantor
(5)Kepala Kantor Wilayah atau KPU memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lama:
1. a.5 (lima) Jam setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik; atau b . 3 (tiga) hari kerj a setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis.
(6)Persetujuan pembongkaran dan/ atau penimbunan di lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pembongkaran dan/ atau penimbunan.
(7)Dalam hal lokasi pembongkaran dan/ atau penimbunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan secara tetap dan/ atau berulang, Perusahaan KITE Pembebasan wajib melakukan perubahan data keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan.
(8)Dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan membongkar dan/ atau menimbun Barang dan Bahan, Barang Contoh, serta Hasil Produksi selain di lokasi penimbunan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan/ atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), fasilitas KITE Pembebasan dibekukan. I www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 14

(1)Barang dan Bahan wajib Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada barang lain untuk menghasilkan barang Hasil Produksi dengan tujuan diekspor.
(2)Terhadap Barang dan Bahan yang Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada barang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan KITE Pembebasan wajib menyerahkan Konversi kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan, sebelum proses produksi dimulai.
(3)Dalam hal terdapat perubahan Konversi atas Hasil Produksi sebelumnya, Perusa.11aan KITE Pembebasan harus mengajukan peiubahan Konversi kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan, dengan menyerahkan Konversi baru.
(4)Pe1ubahan Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diajukan paling lan1a sebelum tanggal pemberitahuan pabean ekspor.
(5)Perusahaan KITE Pembebasan dapat melakukan perubahan Konversi setelah tanggal pemberitahuan pabean ekspor dalam hal terdapat kesalahan penulisan kode satuan, kesalahan penulisan karakter pada kode barang, dan/ atau kesalahan penulisan koefisien karena ekuivalensi, dengan melakukan penyesuaian pada Konversi yang telal1 diserahkan.
(6)Dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan menyerahkan Konversi melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau mengajukan perubahan Konversi melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), laporan pertan&,aungjawaban atas Barang dan Bahan yang merujuk pada Konversi tersebut ditolak.
(7)Dalam hal Pe1usahaan KITE Pembebasan tidak menyerahkan Konversi, laporan pertanggungjawaban tidak diterima. t www.jdih.kemenkeu.go.id Pasal 1 5 ( 1 ) Perusahaan KITE Pembebasan dapat mensubkontrakkan sebagian dari kegiatan pengolahan, perakitan, dan/ atau pemasangan Barang dan Bahan kepada penenma subkontrak yang tercantum dalam data keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan.
(2)Atas pengeluaran Barang dan Bahan dalam rangka subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan pemasukan kembali hasil pekerjaan subkontrak ke Perusahaan KITE Pembebasan, tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah .
(3)Perusahaan KITE Pembebasan dapat mensubkontrakkan seluruh kegiatan pengolahan, perakitan, dan/ atau pemasangan atas kelebihan kontrak yang tidak dapat dikerjakan karena keterbatasan kapasitas produksi kepada penerima subkontrak yang tercantum dalam data keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan, dengan ketentuan Perusahaan KITE Pembebasan:
1. a.berstatus perusahaan terbuka yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh masyarakat; b . telah mendapatkan pengakuan sebagai operator ekonomi bersertifikat ( authorized econo mic operato r); c . merupakan importir yang telah ditetapkan sebagai MITA Kepabeanan; atau
2. d.selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dengan kategori risiko rendah, dengan persetujuan kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan . (4 ) Dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan mensubkontrakkan kegiatan pengolahan, perakitan , dan/ atau pemasangan kepada penerima subkontrak yang belum tercantum dalam keputusan penetapan ) www.jdih.kemenkeu.go.id sebagai Perusahaan KITE Pembebasan, Perusahaan KITE Pembebasan wajib:
3. a.mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan; atau b . menyampaikan pemberitahuan penambahan penerima subkontrak kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan, bagi Perusahaan KITE Pembebasan yang telah mendapatkan pengakuan sebagai operator ekonomi bersertifikat ( authorized eco nomic operator) dan / atau importir yang telah ditetapkan sebagai MITA Kepabeanan.
(5)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf b disampaikan secara elektronik.
(6)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tidak dapat disampaikan secara elektronik, permohonan atau disampaikan secara tertulis kepada Wilayah atau KPU. pemberitahuan kepala Kantor
(7)Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, kepala Kantor Wilayah atau KPU memberikan persetujuan atau penolakan paling lama:
1. a.5 (lima) jam setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik; atau b . 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis.
(8)Persetujuan kegiatan subkontrak kepada penenma subkontrak yang belum tercantum dalam keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau · � f I ' � www.jdih.kemenkeu.go.id pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b hanya berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan subkontrak.
(9)Dalam hal subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)akan dilakukan secara tetap dan/ atau berulang, Perusahaan KITE Pembebasan harus mengajukan perubahan data penerima subkontrak dalam keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan.

Pasal 16

(1)Perusahaan KITE Pembebasan dapat mensubkontrakkan kegiatan pengolahan, perakitan, dan/ atau pemasangan kepada penerima subkontrak di luar daerah pabean, dengan persetujuan kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan.
(2)Kegiatan subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) hanya dapat dilakukan dalam hal secara teknis peke1jaan subkontrak tersebut tidak dapat dikerjakan di dalam daerah pabean atau tidak dapat memenuhi standar mutu dalam hal dikerjakan di dalam daerah pabean.
(3)Atas impor kembali hasil pekerjaan subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) :
1. a.dilakukan pemeriksaan fisik; b . fasilitas KITE Pembebasan tetap diberikan dalam hal dapat dibuktikan barang yang diimpor kembali merupakan barang yang disubkontrakkan ke luar daerah pabean; dan
2. c.atas bagian-bagian (parts) pengganti atau ditambahkan, serta biaya pengerjaannya termasuk ongkos angkutan dan asuransi, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai impor kembali barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengefjaan, dan penguJlan. www.jdih.kemenkeu.go.id
(4)Ekspor untuk kegiatan subkontrak kepada penenma subkontrak di luar daerah pabean dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ekspor.
(5)Impor kembali hasil pekerjaan subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengeluaran barang impor untuk dipakai.
(2)Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakar1 dengan cara:
1. a.langsung;
2. b.melalui Pusat Logistik Berikat; dan/atau
3. c.diserahkan kepada Perusahaan KITE Pembebasan. lain atau Perusahaan KITE Pengembalian, untuk ekspor barang gabungan.
(3)Atas ekspor melalui Pusat Logistik Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban atas Barang dan Bahan dalam hal Hasil Pr oduksi telah dikeluarkan dari Pusat Logistik Berikat ke pelabuhan muat untuk diekspor.
(4)Ekspor barang gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.digabungkan dengan Hasil Produksi Perusahaan KITE Pembebasan lain atau Perusahaan KITE Pengembalian tersebut; dan b . wajib diekspor dalam satu kesatuan unit.
(5)Atas ekspor barang gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban atas Barang dan Bahan dalam hal telah diekspor. www.jdih.kemenkeu.go.id Pasal 1 8 ( 1 ) Atas ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 ayat
(2)huruf a , Perusahaan KITE Pembebasan wajib:
1. a.memberitahukan ekspor sebagai kategori ekspor dengan fasilitas KITE Pembebasan; dan
2. b.mencantumkan nomor dan tanggal keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan, pada dokumen pemberitahuan pabean ekspor.
(2)Atas ekspor melalui Pusat Logistik Berikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 ayat (2) huruf b , Perusahaan KITE Pembebasan wajib mencantumkan nomor dan tanggal keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan pada dokumen pemberitahuan pabean ekspor.
(3)Dalam hal dokumen pemberitahuan pabean ekspor tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) atau ayat (2), atas ekspor dimaksud tidak dapat digunakan sebagai penyelesaian Barang dan Bahan yang mendapat fasilitas KITE Pembebasan.
(4)Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai ekspor. Pasal 1 9 Pembebasan dibebaskan dari a . Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; b . sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur www.jdih.kemenkeu.go.id tentang pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan ; dan c . sanksi administrasi atas Pajak Pertambahan Nilai atau Paj ak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, atas Barang dan Bahan dan/ atau Barang Contoh yang belum dipertanggungjawabkan, dalam hal terjadi keadaan tertentu.
(2)Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
1. a.kondisi kahar iforre majeure), seperti peperangan, bencana alam, atau kebakaran; atau
2. b.kondisi lain yang mengal<ibatkan Perusahaan KITE Pembebasan. tidak dapat mempertan&,oUngjawabkan Barang dan Bahan dan/ atau Barang Contoh berdasarka.n manajemen iisiko dan pertimbangan kepala Kantor Wilayah atau KPU.
(3)Pembeba.san daii kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) hanya dapat dibeiikan dalam hal:
1. a.Barang dan Bahan dan/ atau Barang Contoh telah musnah ata.u hilang; dan
2. b.peiiode KITE Pembebasan belum berakhir saat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi.
(3)Pembebasan daii kewajiban seba.gaimana dimaksud pada ayat (1) dibeiikan berdasarkan persetujuan kepala Kantor Wilayah atau KPU atas nama Menteii.
(4)Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada aya.t (4), Perusahaan KITE Pembebasan menyampaikan permohonan kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU dengan melampirkan:
1. a.bukti keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seperti surat keterangan dari instansi yang berwenang; dan b . pernyataan jenis, jumlah, dan ura1an barang yang musnah atau hilang berdasarkan dokumen pemberitahuan pabean. www.jdih.kemenkeu.go.id - 3 1 -

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 14

Pasal 16

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1995

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 149/PMK.04/2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 14

Pasal 16

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1995

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 149/PMK.04/2022