Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 160/PMK.04/2018
- Nomor
- 160/PMK.04/2018
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 41
b . bahwa ketentuan mengenai pembebasan bea masuk dan tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Paj ak Pertambahan Nilai dan Paj ak Penjualan atas Barang Mewah atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/ PMK. 0 4 / 2 0 1 1 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan www.jdih.kemenkeu.go.id untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 76 / PMK.04 / 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254 / PMK.04 / 20 1 1 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor;
d . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 0 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 1 7 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 0 Tahun 1 99 5 tentang Kepabeanan, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Paj ak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor; www.jdih.kemenkeu.go.id 1 . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5 1 , _ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1 983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menj adi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069 ) ; 2 . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1 983 tentang Paj ak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069); 3 . Undang-Undang Nomor 1 0 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36 1 2 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 0 Tahun 1 995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 9 3 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661) ; www.jdih.kemenkeu.go.id
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH , DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
2 . Undang-Undang Cukai adalah Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 1 995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 1 995 tentang Cukai. www.jdih.kemenkeu.go.id 3 . Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pembebasan, yang selanjutnya disebut KITE Pembebasan, adalah pembebasan Bea Masuk, serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang tidak dipungut atas impor atau pemasukan Barang dan Bahan yang berasal dari luar daerah pabean untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.
6 . Bea Masuk Tambahan adalah tambahan atas Bea Masuk seperti Bea Masuk antidumping, Bea Masuk imbalan, Bea Masuk tindakan pengamanan, dan Bea Masuk pembalasan. 7 . Perusahaan KITE Pembebasan adalah badan usaha yang ditetapkan sebagai penerima fasilitas KITE Pembebasan. 8 . Perusahaan KITE Pengembalian adalah badan usaha yang ditetapkan sebagai penerima fasilitas KITE Pengem balian .
I www.jdih.kemenkeu.go.id
1 7. Konversi adalah suatu pernyataan dari Perusahaaan KITE Pembebasan mengenai komposisi pemakaian Barang dan Bahan untuk setiap satuan Hasil Produksi. 1 8 . Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk.
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB II RUANG LINGKUP
BAB II
www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB III PEMBERIAN FASILITAS KITE PEMBEBASAN Pasal 3
c . mempunyai sistem pengendalian internal yang memadai; dan
a . telal1 mendapatkan Nomor Induk Berusaha; dan b . menuliki izin usaha industri atau sejenisnya.
b . nomor, tanggal, dan nama instansi penerbit izin usaha industri; c . jenis, nomor, dan tanggal bukti kepemilikan atau bukti penguasaan lokasi; d . daftar Barang dan Bal1an. daftar Hasil Produksi, dan daftar penerima subkontrak, dalam hal terdapat proses produksi yang akan disubkontrakkan; e . data jumlah investasi, jumlah tenaga ke1ja. serta jumlah aset, utang, dan permodalan;
kriteria.
BAB III
I www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
dan/atau
Dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan, sistem informasi persediaan berbasis komputer (IT In ven tory) yang didayagunakan Perusahaan KITE Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, wajib dapat diakses oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara daring.
) www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 5 -
a tau b . 3 (tiga) hari kerj a setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal: 1 ) permohonan disampaikan secara elektronik dan dilakukan pemeriksaan lapangan; atau 2) permohonan disampaikan secara tertulis .
penetapan sebagai untuk diterbitkan www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 6 - BAB IV IMPOR DAN / ATAU PEMASUKAN, PERI ODE KITE PEMBEBASAN, JAMINAN, PEMERIKSAAN PABEAN, S ERTA PENGOLAHAN, PERAKITAN, DAN/ ATAU PEMASANGAN Bagian Pertama I m por dan/ atau Pemasukan
BAB IV
( 1 ) Barang dan Bahan dan Barang Contoh dapat diimpor dan/ atau dimasukkan dari:
e . Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat;
I www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 7 -
www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 8 -
( 1 0) Atas impor dan/ atau pemasukan Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Perusahaan KITE Pembebasan harus mencantumkan nomor dan tanggal keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan pada dokumen pemberitahuan pabean impor dan/ atau dokumen pemberitahuan pabean pemasukan. ( 1 1 ) Dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan tidak mencantumkan nomor dan tanggal keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan pada dokumen pcmberitahuan pabean impor dan/ atau dokumen pemberitahuan pabean pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) , atas impor dan/ atau pemasukan B arang dan Bahan yang terdapat pada dokumen pemberitahuan pabean impor dan / atau dokumen pemberitahuan pabean pemasukan dimaksud tidak mendapat fasilitas KITE Pembebasan. B agian Kedua Periode KITE Pembebasan Pasal 1 0 ( 1 ) Periode KITE Pembebasan merupakan periode yang diberikan kepada Perusahaan KITE Pembebasan untuk melaksanakan realisasi ekspor terhitung sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor dan/ atau pemberitahuan pabean pemasukan .
www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 9 -
c . terdapat s1sa Barang dan Bahan karena adanya batasan minimal pembelian, sehingga belum dapat diproduksi sampai dengan periode KITE Pembebasan berakhir; d . terdapat kondisi kahar (force peperangan, bencana alam, dan / atau m ajeure), seperti atau kebakaran;
www.jdih.kemenkeu.go.id Bagian Ketiga Jaminan Pasal 1 1
(3), laporan pertanggungjawaban tidak dapat diproses.
r www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 1 -
atau
Bagian Keempat Pemeriksaan Pabean Pasal 1 2 ( 1 ) Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan pabean atas pemberitahuan pabean 1mpor dan/ atau pemberitahuan pabean pemasukan yang menggunakan fasilitas KITE Pembebasan.
www.jdih.kemenkeu.go.id
Pasal 1 3 ( 1 ) Perusahaan KITE Pembebasan wajib membongkar dan menimbun Barang dan Bahan, Barang Contoh, serta Hasil Produksi di lokasi yang tercantum dalam keputusan penetapan Pembebasan. sebagai Perusahaan KITE
atau b . menyampaikan pemberitahuan penambahan atau perubahan tempat lokasi penimbunan kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan, bagi perusahaan KITE Pembebasan yang telah mendapatkan pengakuan sebagai operator ekonomi bersertifikat (authorized economic operator) dan/ atau importir yang telah ditetapkan sebagai MITA Kepabeanan. www.jdih.kemenkeu.go.id
pemberitahuan kepala Kantor
I www.jdih.kemenkeu.go.id Bagian Kelirna Pengolahan, Perakitan, dan/ atau Pemasangan Barang dan Bahan
t www.jdih.kemenkeu.go.id Pasal 1 5 ( 1 ) Perusahaan KITE Pembebasan dapat mensubkontrakkan sebagian dari kegiatan pengolahan, perakitan, dan/ atau pemasangan Barang dan Bahan kepada penenma subkontrak yang tercantum dalam data keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan.
b . telah mendapatkan pengakuan sebagai operator ekonomi bersertifikat ( authorized econo mic operato r); c . merupakan importir yang telah ditetapkan sebagai MITA Kepabeanan; atau
(4 ) Dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan mensubkontrakkan kegiatan pengolahan, perakitan , dan/ atau pemasangan kepada penerima subkontrak yang belum tercantum dalam keputusan penetapan ) www.jdih.kemenkeu.go.id sebagai Perusahaan KITE Pembebasan, Perusahaan KITE Pembebasan wajib:
pemberitahuan kepala Kantor
b . fasilitas KITE Pembebasan tetap diberikan dalam hal dapat dibuktikan barang yang diimpor kembali merupakan barang yang disubkontrakkan ke luar daerah pabean; dan
www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB V EKSPOR Pasal 1 7 ( 1 ) Perusahaan KITE Pembebasan wajib melakukan ekspor terhadap seluruh Hasil Produksi.
www.jdih.kemenkeu.go.id Pasal 1 8 ( 1 ) Atas ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 ayat
BAB VI PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN KEPABEANAN DAN PERPAJAKAN KARENA KEADAAN TERTENTU ( 1 ) Perusahaan KITE kewajiban membayar: Pasal 1 9 Pembebasan dibebaskan dari a . Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; b . sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur www.jdih.kemenkeu.go.id tentang pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan ; dan c . sanksi administrasi atas Pajak Pertambahan Nilai atau Paj ak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, atas Barang dan Bahan dan/ atau Barang Contoh yang belum dipertanggungjawabkan, dalam hal terjadi keadaan tertentu.
www.jdih.kemenkeu.go.id - 3 1 - BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN Bagian Pertama Penyelesaian Barang dan Bahan
Membuka PDF…
Undang-Undang