Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 254/PMK.04/2011
- Nomor
- 254/PMK.04/2011
- Tahun
- 2011
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 31
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.943 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4661);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.9433
BAB II PENETAPAN NIPER PEMBEBASAN
BAB II
www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.943 4
dan
www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.9435
Badan usaha yang pernah melakukan tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan/atau yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan dan/atau Orang yang bertanggungjawab terhadap badan usaha yang pernah melakukan tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan/atau yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan, tidak dapat diberikan NIPER Pembebasan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak selesai menjalani hukuman pidana dan/atau penetapan pailit.
Dalam hal terdapat perubahan data dalam NIPER Pembebasan, Perusahaan harus mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah atau KPU untuk dilakukan perubahan data NIPER Pembebasan dimaksud. BAB III PEMBEBASAN Bagian Pertama Permohonan Pembebasan
BAB III
www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.943 6
Bagian Kedua Periode Pembebasan
www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.9437 BAB IV IMPOR, JAMINAN, PEMERIKSAAN PABEAN, DAN PENGOLAHAN, PERAKITAN, DAN/ATAU PEMASANGAN BAHAN BAKU Bagian Pertama Impor Bahan Baku
BAB IV
Atas Impor Bahan Baku yang telah diberikan Pembebasan berdasarkan keputusan mengenai Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberlakukan ketentuan umum di bidang impor, termasuk ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai larangan dan/atau pembatasan Impor.
Atas Impor Bahan Baku yang telah diberikan Pembebasan berdasarkan keputusan mengenai Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Perusahaan harus mengajukan dokumen pemberitahuan pabean impor dengan mencantumkan nomor keputusan mengenai Pembebasan pada kolom pemenuhan persyaratan fasilitas Impor. Bagian Kedua Jaminan
Bagian Ketiga Pemeriksaan Pabean
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)