Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 180/PMK.05/2016
- Nomor
- 180/PMK.05/2016
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 47
menetapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum pada satuan kerja instansi pemerintah yang telah memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif;
www.jdih.kemenkeu.go.id . .. .• Mengingat Menetapkan Keuangan Badan Layanan Umum pada Satuan Kerja Instansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENETAPAN DAN PENCABUTAN PENERA PAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM PADA SATUAN KERJA IN STAN SI PEMERINTAH.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
BAB II PERSYARATAN PENETAPA N PENERAPA N POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADA N LAYA NAN U MU M Bagian Kesatu Umurn
BAB II
Satker dapat diizinkan untuk mengelola keuangan dengan menerapkan PPK-BLU apabila memenuhi persyaratan:
www.jdih.kemenkeu.go.id .' Bagian Kedua Persyaratan Substantif
(2), antara lain rumah sakit, balai besar laboratorium kesehatan, dan balai kesehatan masyarakat.
(2), antara lain perguruan tinggi.
www.jdih.kemenkeu.go.id antara lain lembaga/badan riset/penelitian, perbenihan/ pembibitan, telekomunikasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pengujian.
Persyaratan substantif tidak terpenuhi apabila Satker menyelenggarakan pelayanan umum berupa penyediaan jasa pelayanan umum yang berkaitan dengan layanan peradilan dan kejaksaan, layanan pertahanan, layanan keamanan/kepolisian, dan layanan hubungan luar negeri. Bagian Ketiga Persyaratan Teknis
Persyaratan teknis terpenuhi apabila Satker memenuhi ketentuan sebagai berikut :
', www.jdih.kemenkeu.go.id
Kinerja keuangan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b paling kurang mempertimbangkan:
Bagian Keempat Persyaratan Administratif
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…