Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 180/PMK.05/2017
- Nomor
- 180/PMK.05/2017
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 19
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi BungajSubsidi Marjin untuk Kredit Usaha Rakyat; 1. 2. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian NegarajLembaga ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 517 8 ); www.jdih.kemenkeu.go.id
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARJIN UNTUK KREDIT USAHA RAKYAT.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
2 . Subsidi Bunga adalah bagian bunga yang menjadi beban Pemerintah sebesar selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh penyalur KUR dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada penerima KUR.
www.jdih.kemenkeu.go.id 6 . Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada K/L yang bersangkutan. 7 . Kuasa Pengguna Anggaran Subsidi Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab. dari PA untuk menggunakan anggaran untuk pembayaran subsidi atas KUR. 8 . Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut Komite Kebijakan adalah komite yang dibentuk oleh Presiden dengan Keputusan Presiden yang diberi kewenangan dalam memberikan arahan terhadap kebijakan program KUR. 9 . Penerima KUR adalah pihak yang memenuhi kriteria untuk mener1ma KUR sesua1 dengan Pedoman Pelaksanaan KUR. 10 . Penyalur KUR adalah lembaga yang memenuhi ' persyaratan untuk menyalurkan KUR sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan KUR.
www.jdih.kemenkeu.go.id BAB II TUJUAN
BAB II
Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman atas pelaksanaan pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Marjin untuk mendukung pelaksanaan program KUR. BAB III KPA DAN PENGALOKASIAN DANA
BAB III
(1), Menteri dapat mempertimbangkan masukan dari Komite Kebijakan.
www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN SUBSID BUNGA/SUBSIDI MARJIN
BAB IV
(1), paling sedikit memuat: www.jdih.kemenkeu.go.id
Besaran Subsidi x Baki Debet x hari bunga/hari marjin 36 0
www.jdih.kemenkeu.go.id
dan 4.arsip data komputer tagihan yang diunggah ke dalam SIKP.
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)