Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 183/PMK.07/2017
- Nomor
- 183/PMK.07/2017
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 12
www.jdih.kemenkeu.go.id
Menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Dese_ ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN .TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNGGAKAN lURAN JAMINAN KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI PEMOTONGAN DANA ALOKASI UMUM DAN/ATAU DANA BAGI HASIL.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
f www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB II RUANG LlNGKUP
BAB II
www.jdih.kemenkeu.go.id ( 2) Tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melampaui jangka waktu 1 · ( satu) tahun dan telah dilakukan upaya penagihan secara optimal oleh BPJS Kesehatan. ( 3) Pemotongan DAU dan/atau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai penyelesaian Tunggakan. BAB III PENETAPAN BESARAN TUNGGAKAN
BAB III
( 2) Dalam pelaksanaan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS Kesehatan menyampaikan surat pemberitahuan kepada gubernurjbupatijwali kota yang paling sedikit memuat:
( 3) Jumlah Tunggakan yang disepakati dalam rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituarigkan dalam berita acara rekonsiliasi yang ditandatangani oleh Kepala Cabang BPJS Kesehatan setempat dan gubernurjbupatijwali kota atau pejabat yang ditunjuk.
www.jdih.kemenkeu.go.id ( 5) Berdasarkan berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) , Direktur Utama BPJS Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk menetapkan besaran Tunggakan masing-masing Pemerintah Daerah.
( 2) Berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Utama BPJS Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk, menetapkan besaran Tunggakan masing-masing Pemerintah Daerah. BAB IV PEMOTONGAN DAU DAN/ATAU DBH
BAB IV
( 2) Surat permintaan pemotongan DAU danjatau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
www.jdih.kemenkeu.go.id
( 2) Perhitungan besaran pemotongan DAU dan/atau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan besarnya permintaan pemotongan, besarnya penyaluran, sanksi pemotongan dan/atau penundaan lainnya, serta Kapasitas Fiskal Daerah yang bersangkutan. ( 3) Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2) mengacu pada Kapasitas Fiskal Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Peta Kapasitas Fiskal Daerah.
( 5) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
www.jdih.kemenkeu.go.id
( 2) Pemotongan DAU dan/atau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan. pada saat proses penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar penyaluran DAU dan/atau DBH. ( 3) Pemotongan DAU danjatau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
( 2) Penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 ( empat belas) hari kerja setelah penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana.
( 2) Penerimaan Nonanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan komponen pener1maan Dana Perhitungan Fihak Ketiga sebagai bagian dari 1uran Pemerintah Daerah. www.jdih.kemenkeu.go.id . - 8 - ( 3) Tata cara pembayaran Dana Perhitungan Fihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2) kepada· BPJS Kesehatan dilaksanakan sesua1 dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Dana Perhitungan Fihak Ketiga. BABV PENUTUP
Peraturan Menteri 1n1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang rnengetahuinya, rnernerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penernpatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Desernber 2017 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Desernber 2017 MENTERI KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. W:DODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1734 Sc.linan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Urnum YUWONO f 1997031001 www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 183/PMK .07{2017 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNGGAKAN lURAN JAMINAN KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI PEMOTONGAN DANA ALOKASI UMUM DAN/ATAU DANA BAGI HASIL FORMAT BERITA ACARA REKONSILIASI BERlTA ACARA REKONSlLlASl PENYELESAlAN KEWAJlBAN lURAN PEMERlNTAH DAERAH ANTARA BPJS KESEHATAN KANTOR CABANG . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ) DENGAN PEMERlNTAH PROVlNSl/KABUPATEN/KOTA. . . . . . . . . . . . . 2 ) NOMOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) NOMOR: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 4) Pada hari ini, . . . . . . 5) tanggal . . . . . . 6) bulan ......7) tahun . . . . . s) di ...... 9 ) telah dilaksanakan rekonsiliasijperhitungan kembali luran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah antara BPJS Kesehatan Kantor Cabang . . . . . . 10 ) dengan Peinerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ...... 11 ) atas kewajiban pembayaran luran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah dengan realisasi pembayaran luran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan datajbukti yang disampaikan oleh masing-masing pihak, rekonsiliasi menyepakati hal-hal sebagai .berikut: No. Tahun
12 ) 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
13 ) Rp. . . . . . .. . . . . . . . . . . 14 ) Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. . . . . . .. . . . . . . . . . . Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . . (dalam rupiah) Tunggakan yang disepakati Rp. . . . . . ... ... ... ... 15 ) Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. . . . . . . . . . . . . . : . . . Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rincian lebih pencairan luran Jaminan KesehatB? tersaji dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini. www.jdih.kemenkeu.go.id Terhadap tunggakan luran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah, akan diperhitungkan dengan penyaluran DAU dan/ atau DBH yang menjadi hak Femerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota ..... . 16 ) oleh Kementerian Keuru1.gan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Demikian Berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 3ubernur / Bupati/ W alikota. .. . .. 18 ) ................ ... . ... . .... . . . .................. ... ... ... ... ... ... ...... ' ................ 17) Materai Rp6. 000 20 ) Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang ..... 19) ......................................................... 21 ) www.jdih.kemenkeu.go.id No. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) PETUNJUK PENGISIAN Keterangan Diisi nama Kantor Cabang BPJS Kesehatan Diisi nama provinsi/kabupaten/kota Diisi nomor persuratan Kantor Cabang BPJS Diisi nomor persuratan provinsi/kabupaten/kota Diisi nama hari pada saat dilaksanakarinya rekonsiliasi Diisi tanggal pada saat dilaksanakannya rekonsiliasi dan ditulis dalam huruf Diisi bulan pada saat dilaksanakannya rekonsiliasi dan ditulis dalam huruf Disi tahun pada saat dilaksanakannya rekonsiliasi dan ditulis dalam huruf Diisi nama daerah tempat dilaksanakannya rekonsiliasi Diisi nama Kantor Cabang BPJS Kesehatan Diisi nama provinsi/kabupaten/kota Diisi tahun periode luran Jaminan Kesehatan yang direkonsiliasi Diisi jumlah kewajiban pembayaran luran Jaminan Kesehatan pada tahun bersangkutan Diisi jumlah realisasi pembayaran luran Jaminan Kesehatan pada tahun bersangkutan Diisi selisih antara kewajiban dan realisasi pembayaran luran Jaminan Kesehatan ( Tunggakan) pada tahun bersangkutan Diisi nama provinsi/kabupatenjkota Diisi nama tempat, tanggal bulan dan tahun pelaksanaan rekonsiliasi Diisi nama daerah gubernurjbupatijwalikota atau nama jabatan yang ditunjuk oleh gubernur/bupati/walikota Diisi nama kantor cabang BPJS Kesehatan Diisi nama gubernur/bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk Diisi nama Kepala Cabang BPJS Kesehatan YUWONO/ 1997031001 MENTERI KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI ,www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…