DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 183/PMK.07/2017

Nomor: 183/PMK.07/2017
Tahun: 2017
Ditetapkan: 4 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat ( 1) huruf e dan ayat ( 1A) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07 /2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, pemotongan penyaluran Transfer ke Daerah dapat dilakukan dalam hal terdapat daerah selaku pemberi kerja tidak dan/atau kurang membayar iuran jaminan kesehatan, yang tata cara pemotongannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
b.bahwa berdasarkan Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dapat dilakukan penundaan da:1jatau pemotongan dalam hal daerah menunggak membayar iuran yang diwajibkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; www.jdih.kemenkeu.go.id

Menetapkan

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuc dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggakan luran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah melalui Pemotongan Dana Alokasi Umum danjatau Dana Bagi Hasil; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Dese_ ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN .TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNGGAKAN lURAN JAMINAN KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI PEMOTONGAN DANA ALOKASI UMUM DAN/ATAU DANA BAGI HASIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
2.luran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja danjatau pemerintah untuk program Jaminan Kesehatan. f www.jdih.kemenkeu.go.id
3.Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai · kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
4.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat bBH adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
5.Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Tunggakan Kewajiban luran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Tunggakan adalah kewajiban luran Jaminan Kesehatan yang belum dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak penyelenggara program Jamlnah kesehatan, baik sebelum maupun sesudah terbentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
7.Badan Penyelenggara Jaminan So sial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
8.Kapasitas Fiskal Daerah adalah gambaran dari kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja pegawa1.

BAB II

RUANG LlNGKUP

Pasal 2

(1)Pemotongan DAU dan/atau DBH dilakukan terhadap Pemerintah Daerah yang mempunyai Tunggakan. www.jdih.kemenkeu.go.id ( 2) Tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melampaui jangka waktu 1 · ( satu) tahun dan telah dilakukan upaya penagihan secara optimal oleh BPJS Kesehatan. ( 3) Pemotongan DAU dan/atau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai penyelesaian Tunggakan.

BAB III

PENETAPAN BESARAN TUNGGAKAN

Pasal 3

(1)BPJS Kesehatan melakukan rekonsiliasi dengan Pemerintah Daerah untuk menentukan besaran Tunggakan yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki oleh masing-masing pihak. ( 2) Dalam pelaksanaan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS Kesehatan menyampaikan surat pemberitahuan kepada gubernurjbupatijwali kota yang paling sedikit memuat:
1. a.jumlah Tunggakan; dan
2. b.waktu pelaksanaan rekonsiliasi; ( 3) Jumlah Tunggakan yang disepakati dalam rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituarigkan dalam berita acara rekonsiliasi yang ditandatangani oleh Kepala Cabang BPJS Kesehatan setempat dan gubernurjbupatijwali kota atau pejabat yang ditunjuk.
(4)Berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3), paling sedikit memuat:
1. a.nama daerah;
2. b.jumlah rincian Tunggakan yang disepakati dan/atau tidak disepakati; dan
3. c.penyelesaian atas Tunggakan. www.jdih.kemenkeu.go.id ( 5) Berdasarkan berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) , Direktur Utama BPJS Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk menetapkan besaran Tunggakan masing-masing Pemerintah Daerah.
(6)Format berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1)Dalam hal Pemerintah Daerah:
1. a.tidak bersedia melakukan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); dan/atau
2. b.tidak menyepakati sebagian atau seluruh jumlah Tunggakan, BPJS Kesehatan dapat meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan audit atas besaran Tunggakan Pemerintah Daerah. ( 2) Berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Utama BPJS Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk, menetapkan besaran Tunggakan masing-masing Pemerintah Daerah.

BAB IV

PEMOTONGAN DAU DAN/ATAU DBH

Pasal 5

(1)Betdasarkan penetapan besaran Tunggakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 5) dan Pasal 4 ayat ( 2) , Direktur Utama BPJS Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan surat permintaan pemotongan DAU dan/atau DBH sebagai penyelesaian Tunggakan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. ( 2) Surat permintaan pemotongan DAU danjatau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
1. a.penetapan besaran Tunggakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 5) dan Pasal 4 ayat ( 2) ; www.jdih.kemenkeu.go.id
2. b.bukti upaya penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 2);
3. c.asli berita acara hasil rekonsiliasi yang ditandatangani oleh gubernurjbupatijwali kota atau pejabat yang ditunjuk dan Kepala Perwakilan BPJS Kesehatan ·setempat danjatau hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan; dan
4. d.asli surat penunjukkan pejabat yang menandatangani berita acara rekonsiliasi dari gubernurjbupatijwali kota, dalam hal berita acara rekonsiliasi ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

(1)Berdasarkan surat permintaan pemotongan DAU dan/atau DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan perhitungan besaran dan tahapan pemotongan DAU/atau DBH. ( 2) Perhitungan besaran pemotongan DAU dan/atau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan besarnya permintaan pemotongan, besarnya penyaluran, sanksi pemotongan dan/atau penundaan lainnya, serta Kapasitas Fiskal Daerah yang bersangkutan. ( 3) Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2) mengacu pada Kapasitas Fiskal Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Peta Kapasitas Fiskal Daerah.
(4)Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan. ( 5) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
1. a.nama daerah;
2. b.jumlah Tunggakan; www.jdih.kemenkeu.go.id
3. c.besaran dan tahapan pemotongan DAU dan/a tau DBH; dan
4. d.waktu pelaksanaan pemotongan.

Pasal 7

(1)Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Transfer Dana Perimbangan melaksanakan pemotongan DAU dan/atau DBH. ( 2) Pemotongan DAU dan/atau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan. pada saat proses penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar penyaluran DAU dan/atau DBH. ( 3) Pemotongan DAU danjatau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Pasal 8

(1)Direktur Dana Perimbangan atas nama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan realisasi pemotongan DAU dan/atau DBH kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan dengan tembusan kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan. ( 2) Penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 ( empat belas) hari kerja setelah penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana.

Pasal 9

(1)Dana hasil pemotongan DAU danjatau DBH untuk penyelesaian Tunggakan dicatat dengan menggunakan kode akun Penerimaan Nonanggaran. ( 2) Penerimaan Nonanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan komponen pener1maan Dana Perhitungan Fihak Ketiga sebagai bagian dari 1uran Pemerintah Daerah. www.jdih.kemenkeu.go.id . - 8 - ( 3) Tata cara pembayaran Dana Perhitungan Fihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2) kepada· BPJS Kesehatan dilaksanakan sesua1 dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Dana Perhitungan Fihak Ketiga.

Pasal 10

Peraturan Menteri 1n1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang rnengetahuinya, rnernerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penernpatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Desernber 2017 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Desernber 2017 MENTERI KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. W:DODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1734 Sc.linan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Urnum YUWONO f 1997031001 www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 183/PMK .07{2017 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNGGAKAN lURAN JAMINAN KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI PEMOTONGAN DANA ALOKASI UMUM DAN/ATAU DANA BAGI HASIL FORMAT BERITA ACARA REKONSILIASI BERlTA ACARA REKONSlLlASl PENYELESAlAN KEWAJlBAN lURAN PEMERlNTAH DAERAH ANTARA BPJS KESEHATAN KANTOR CABANG . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ) DENGAN PEMERlNTAH PROVlNSl/KABUPATEN/KOTA. . . . . . . . . . . . . 2 ) NOMOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) NOMOR: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 4) Pada hari ini, . . . . . . 5) tanggal . . . . . . 6) bulan ......7) tahun . . . . . s) di ...... 9 ) telah dilaksanakan rekonsiliasijperhitungan kembali luran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah antara BPJS Kesehatan Kantor Cabang . . . . . . 10 ) dengan Peinerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ...... 11 ) atas kewajiban pembayaran luran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah dengan realisasi pembayaran luran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan datajbukti yang disampaikan oleh masing-masing pihak, rekonsiliasi menyepakati hal-hal sebagai .berikut: No. Tahun

1.. . . . . . 12 ) 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
9.. . . dst Jumlah luran Pemerintah Daerah Kewajiban Realisasi Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 ) Rp. . . . . . .. . . . . . . . . . . 14 ) Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. . . . . . .. . . . . . . . . . . Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . . (dalam rupiah) Tunggakan yang disepakati Rp. . . . . . ... ... ... ... 15 ) Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. . . . . . . . . . . . . . : . . . Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rincian lebih pencairan luran Jaminan KesehatB? tersaji dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini. www.jdih.kemenkeu.go.id Terhadap tunggakan luran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah, akan diperhitungkan dengan penyaluran DAU dan/ atau DBH yang menjadi hak Femerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota ..... . 16 ) oleh Kementerian Keuru1.gan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Demikian Berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 3ubernur / Bupati/ W alikota. .. . .. 18 ) ................ ... . ... . .... . . . .................. ... ... ... ... ... ... ...... ' ................ 17) Materai Rp6. 000 20 ) Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang ..... 19) ......................................................... 21 ) www.jdih.kemenkeu.go.id No. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) PETUNJUK PENGISIAN Keterangan Diisi nama Kantor Cabang BPJS Kesehatan Diisi nama provinsi/kabupaten/kota Diisi nomor persuratan Kantor Cabang BPJS Diisi nomor persuratan provinsi/kabupaten/kota Diisi nama hari pada saat dilaksanakarinya rekonsiliasi Diisi tanggal pada saat dilaksanakannya rekonsiliasi dan ditulis dalam huruf Diisi bulan pada saat dilaksanakannya rekonsiliasi dan ditulis dalam huruf Disi tahun pada saat dilaksanakannya rekonsiliasi dan ditulis dalam huruf Diisi nama daerah tempat dilaksanakannya rekonsiliasi Diisi nama Kantor Cabang BPJS Kesehatan Diisi nama provinsi/kabupaten/kota Diisi tahun periode luran Jaminan Kesehatan yang direkonsiliasi Diisi jumlah kewajiban pembayaran luran Jaminan Kesehatan pada tahun bersangkutan Diisi jumlah realisasi pembayaran luran Jaminan Kesehatan pada tahun bersangkutan Diisi selisih antara kewajiban dan realisasi pembayaran luran Jaminan Kesehatan ( Tunggakan) pada tahun bersangkutan Diisi nama provinsi/kabupatenjkota Diisi nama tempat, tanggal bulan dan tahun pelaksanaan rekonsiliasi Diisi nama daerah gubernurjbupatijwalikota atau nama jabatan yang ditunjuk oleh gubernur/bupati/walikota Diisi nama kantor cabang BPJS Kesehatan Diisi nama gubernur/bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk Diisi nama Kepala Cabang BPJS Kesehatan YUWONO/ 1997031001 MENTERI KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI ,www.jdih.kemenkeu.go.id

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat ( 1) huruf e dan ayat ( 1A) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07 /2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, pemotongan penyaluran Transfer ke Daerah dapat dilakukan dalam hal terdapat daerah selaku pemberi kerja tidak dan/atau kurang membayar iuran jaminan kesehatan, yang tata cara pemotongannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
b.bahwa berdasarkan Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dapat dilakukan penundaan da:1jatau pemotongan dalam hal daerah menunggak membayar iuran yang diwajibkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; www.jdih.kemenkeu.go.id

Menetapkan

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuc dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggakan luran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah melalui Pemotongan Dana Alokasi Umum danjatau Dana Bagi Hasil; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Dese_ ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN .TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNGGAKAN lURAN JAMINAN KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI PEMOTONGAN DANA ALOKASI UMUM DAN/ATAU DANA BAGI HASIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
2.luran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja danjatau pemerintah untuk program Jaminan Kesehatan. f www.jdih.kemenkeu.go.id
3.Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai · kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
4.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat bBH adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
5.Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Tunggakan Kewajiban luran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Tunggakan adalah kewajiban luran Jaminan Kesehatan yang belum dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak penyelenggara program Jamlnah kesehatan, baik sebelum maupun sesudah terbentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
7.Badan Penyelenggara Jaminan So sial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
8.Kapasitas Fiskal Daerah adalah gambaran dari kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja pegawa1.

BAB II

RUANG LlNGKUP

Pasal 2

(1)Pemotongan DAU dan/atau DBH dilakukan terhadap Pemerintah Daerah yang mempunyai Tunggakan. www.jdih.kemenkeu.go.id ( 2) Tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melampaui jangka waktu 1 · ( satu) tahun dan telah dilakukan upaya penagihan secara optimal oleh BPJS Kesehatan. ( 3) Pemotongan DAU dan/atau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai penyelesaian Tunggakan.

BAB III

PENETAPAN BESARAN TUNGGAKAN

Pasal 3

(1)BPJS Kesehatan melakukan rekonsiliasi dengan Pemerintah Daerah untuk menentukan besaran Tunggakan yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki oleh masing-masing pihak. ( 2) Dalam pelaksanaan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS Kesehatan menyampaikan surat pemberitahuan kepada gubernurjbupatijwali kota yang paling sedikit memuat:
1. a.jumlah Tunggakan; dan
2. b.waktu pelaksanaan rekonsiliasi; ( 3) Jumlah Tunggakan yang disepakati dalam rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituarigkan dalam berita acara rekonsiliasi yang ditandatangani oleh Kepala Cabang BPJS Kesehatan setempat dan gubernurjbupatijwali kota atau pejabat yang ditunjuk.
(4)Berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3), paling sedikit memuat:
1. a.nama daerah;
2. b.jumlah rincian Tunggakan yang disepakati dan/atau tidak disepakati; dan
3. c.penyelesaian atas Tunggakan. www.jdih.kemenkeu.go.id ( 5) Berdasarkan berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) , Direktur Utama BPJS Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk menetapkan besaran Tunggakan masing-masing Pemerintah Daerah.
(6)Format berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1)Dalam hal Pemerintah Daerah:
1. a.tidak bersedia melakukan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); dan/atau
2. b.tidak menyepakati sebagian atau seluruh jumlah Tunggakan, BPJS Kesehatan dapat meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan audit atas besaran Tunggakan Pemerintah Daerah. ( 2) Berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Utama BPJS Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk, menetapkan besaran Tunggakan masing-masing Pemerintah Daerah.

BAB IV

PEMOTONGAN DAU DAN/ATAU DBH

Pasal 5

(1)Betdasarkan penetapan besaran Tunggakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 5) dan Pasal 4 ayat ( 2) , Direktur Utama BPJS Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan surat permintaan pemotongan DAU dan/atau DBH sebagai penyelesaian Tunggakan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. ( 2) Surat permintaan pemotongan DAU danjatau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
1. a.penetapan besaran Tunggakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 5) dan Pasal 4 ayat ( 2) ; www.jdih.kemenkeu.go.id
2. b.bukti upaya penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 2);
3. c.asli berita acara hasil rekonsiliasi yang ditandatangani oleh gubernurjbupatijwali kota atau pejabat yang ditunjuk dan Kepala Perwakilan BPJS Kesehatan ·setempat danjatau hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan; dan
4. d.asli surat penunjukkan pejabat yang menandatangani berita acara rekonsiliasi dari gubernurjbupatijwali kota, dalam hal berita acara rekonsiliasi ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

(1)Berdasarkan surat permintaan pemotongan DAU dan/atau DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan perhitungan besaran dan tahapan pemotongan DAU/atau DBH. ( 2) Perhitungan besaran pemotongan DAU dan/atau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan besarnya permintaan pemotongan, besarnya penyaluran, sanksi pemotongan dan/atau penundaan lainnya, serta Kapasitas Fiskal Daerah yang bersangkutan. ( 3) Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2) mengacu pada Kapasitas Fiskal Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Peta Kapasitas Fiskal Daerah.
(4)Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan. ( 5) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
1. a.nama daerah;
2. b.jumlah Tunggakan; www.jdih.kemenkeu.go.id
3. c.besaran dan tahapan pemotongan DAU dan/a tau DBH; dan
4. d.waktu pelaksanaan pemotongan.

Pasal 7

(1)Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Transfer Dana Perimbangan melaksanakan pemotongan DAU dan/atau DBH. ( 2) Pemotongan DAU dan/atau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan. pada saat proses penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar penyaluran DAU dan/atau DBH. ( 3) Pemotongan DAU danjatau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Pasal 8

(1)Direktur Dana Perimbangan atas nama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan realisasi pemotongan DAU dan/atau DBH kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan dengan tembusan kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan. ( 2) Penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 ( empat belas) hari kerja setelah penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana.

Pasal 9

(1)Dana hasil pemotongan DAU danjatau DBH untuk penyelesaian Tunggakan dicatat dengan menggunakan kode akun Penerimaan Nonanggaran. ( 2) Penerimaan Nonanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan komponen pener1maan Dana Perhitungan Fihak Ketiga sebagai bagian dari 1uran Pemerintah Daerah. www.jdih.kemenkeu.go.id . - 8 - ( 3) Tata cara pembayaran Dana Perhitungan Fihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2) kepada· BPJS Kesehatan dilaksanakan sesua1 dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Dana Perhitungan Fihak Ketiga.

Pasal 10

1.. . . . . . 12 ) 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
9.. . . dst Jumlah luran Pemerintah Daerah Kewajiban Realisasi Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 ) Rp. . . . . . .. . . . . . . . . . . 14 ) Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. . . . . . .. . . . . . . . . . . Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . . (dalam rupiah) Tunggakan yang disepakati Rp. . . . . . ... ... ... ... 15 ) Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. . . . . . . . . . . . . . : . . . Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rincian lebih pencairan luran Jaminan KesehatB? tersaji dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini. www.jdih.kemenkeu.go.id Terhadap tunggakan luran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah, akan diperhitungkan dengan penyaluran DAU dan/ atau DBH yang menjadi hak Femerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota ..... . 16 ) oleh Kementerian Keuru1.gan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Demikian Berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 3ubernur / Bupati/ W alikota. .. . .. 18 ) ................ ... . ... . .... . . . .................. ... ... ... ... ... ... ...... ' ................ 17) Materai Rp6. 000 20 ) Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang ..... 19) ......................................................... 21 ) www.jdih.kemenkeu.go.id No. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) PETUNJUK PENGISIAN Keterangan Diisi nama Kantor Cabang BPJS Kesehatan Diisi nama provinsi/kabupaten/kota Diisi nomor persuratan Kantor Cabang BPJS Diisi nomor persuratan provinsi/kabupaten/kota Diisi nama hari pada saat dilaksanakarinya rekonsiliasi Diisi tanggal pada saat dilaksanakannya rekonsiliasi dan ditulis dalam huruf Diisi bulan pada saat dilaksanakannya rekonsiliasi dan ditulis dalam huruf Disi tahun pada saat dilaksanakannya rekonsiliasi dan ditulis dalam huruf Diisi nama daerah tempat dilaksanakannya rekonsiliasi Diisi nama Kantor Cabang BPJS Kesehatan Diisi nama provinsi/kabupaten/kota Diisi tahun periode luran Jaminan Kesehatan yang direkonsiliasi Diisi jumlah kewajiban pembayaran luran Jaminan Kesehatan pada tahun bersangkutan Diisi jumlah realisasi pembayaran luran Jaminan Kesehatan pada tahun bersangkutan Diisi selisih antara kewajiban dan realisasi pembayaran luran Jaminan Kesehatan ( Tunggakan) pada tahun bersangkutan Diisi nama provinsi/kabupatenjkota Diisi nama tempat, tanggal bulan dan tahun pelaksanaan rekonsiliasi Diisi nama daerah gubernurjbupatijwalikota atau nama jabatan yang ditunjuk oleh gubernur/bupati/walikota Diisi nama kantor cabang BPJS Kesehatan Diisi nama gubernur/bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk Diisi nama Kepala Cabang BPJS Kesehatan YUWONO/ 1997031001 MENTERI KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI ,www.jdih.kemenkeu.go.id

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.07/2017

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.07/2017

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2017