Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.07/2017
- Nomor
- 112/PMK.07/2017
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 14
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan · atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 / PMK. 07 / 20 1 7 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana D esa; www.jdih.kemenkeu.go.id 1 . Undang-Undang Nomor 2 1 Tahun 2 0 0 1 tentang O tonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 1 Nomor 1 35 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 1 5J) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2 0 0 8 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 1 Tahun 200 1 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Menj adi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 00 8 Nomor 1 1 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 884) ; 2 . Undang-Undang Nomor 2 0 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430 1 ) ; 3 . Undang-Undang Nomor 3 3 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 004 Nomor 1 26 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 4 . Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) ; 5 . Undang-Undang Nomor 1 3 Tahun 2 0 1 2 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 2 Nomor 1 70 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339) ; 6 . Peraturan Pemerintah Nomor 5 5 Tahun 2005 tentang D ana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1 37 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 575) ; www.jdih.kemenkeu.go.id 7 . Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2 0 1 3 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 3 Nomor 1 03, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) ; 8 . Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2 0 1 4 tentang D ana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 1 68 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 20 1 6 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2 0 1 4 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 6 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 864) ; 9 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 / PMK. 07 / 20 1 7 tentang Pengelolaan Transfer ke D aerah dan D ana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 7 Nomor 537) ; MEMUTUSKAN : PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEUANGAN NOMOR ATAS PERATURAN MENTER! 50 / PMK. 07 / 20 1 7 TENTANG PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 / PMK. 07 / 20 1 7 tentang Pengelolaarr Transfer ke D aerah dan D ana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7 Nomor 537) diubah sebagai berikut: www.jdih.kemenkeu.go.id 1 . Ketentuan angka 8 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
1 . Transfer ke Daerah dan D ana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada D aerah dan Desa.
3 . Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah se bagai unsur penyelenggara Pemerintahan D aerah . 4 . D aerah Otonom yang selanjutnya disebut D aerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunya1 batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5 . Transfer ke Daerah adalah bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa D ana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan D ana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. 6 . D ana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja D aerah kabupatenj kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan f www.jdih.kemenkeu.go.id pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 7 . D ana Perimbangan adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daeral: untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangkE. pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas Da:1a Transfer Umum dan D ana Transfer Khusus .
9 . D ana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu D aerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 1 Tahun 2 0 0 1 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menj adi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2 006 tentang Pemerintahan Aceh. 1 0 . D ana Tambahan Infrastruktur D alam Rangka Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat yang selanjutnya disebut DTI adalah dana tambahan yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan usulan Provinsi pada setiap tahun anggaran, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur. f www.jdih.kemenkeu.go.id 1 1. Dana Keistimewaan D aerah Istimewa Y ogyakarta yang selanjutnya disebut D ana Keistimewaan DIY adalah dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan keistimewaan D aerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 3 Tahun 20 1 2 tentang Keistimewaan D aerah Istimewa Yogyakarta. 1 2 . Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanj a Nega::a kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasL 1 3. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus , baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan daerah . 1 4. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara kepada D aerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan de sen tralisasi. 1 5. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 1 6 . Dana Bagi Hasil Pajak yang selanjutnya disebut DBH Paj ak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Paj ak Penghasilan Pasal 2 1 , Paj ak Penghasilan Pasal 2 5 dan Pasal 29 Wajib Paj ak Orang Pribadi Dalam Negeri. www.jdih.kemenkeu.go.id 17 . Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah paj ak yang dikenakan atas bumi dan bangunan, kecuali Paj ak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 1 8 . Paj ak Penghasilan Pasal 2 1 yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunj angan dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerj aan atau j abatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Waj ib Pajak Orang Pribadi berdasarkan ketentuan Pasal 2 1 Undang-Undang mengena1 Pajak Penghasilan. 1 9. Pajak Penghasilan Pasal 2 5 dan Pasal 29 Wajib Paj ak Orang Pribadi Dalam Negeri yang selanjutnya disebut PPh WPOPDN adalah Paj ak Penghasilan terutang oleh Wajib Paj ak Orang Pribadi Dalam Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 2 5 dan Pasal 29 Undang-Undang mengena1 Pajak Penghasilan yang berlaku kecuali Paj ak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 5 ayat (8) Undang-Undang mengenai Paj ak Penghasilan. 2 0. D ana Bagi Hasil Cukai Ha.sil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/ atau prov1ns1 penghasil tembakau. 21 . D ana Bagi Hasil Sumber D aya Alam yang selanjutnya disingkat DBH SDA adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pengusahaan panas bumi. 2 2. D ana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupaka.n www.jdih.kemenkeu.go.id urusan daerah dan sesua1 dengan prioritas nasional. 23 . Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara kepada D aerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah . 2 4 . Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana B O S adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanj a nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program waj ib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan la:n sesua1 ketentuan peraturan perundang-undangan. 2 5 . Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Dana BOP PAUD adalah dana yang digunakan untuk biaya operasional pembelaj aran dan dukungan biaya persoJ:?.al bagi anak yang mengikuti pendidikan anak usia dini. 2 6 . Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut Dana TP Guru PNSD adalah tunj angan profesi yang diberikan kepada guru Pegawai Negeri Sipil D aerah yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 27 . Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut DTP Guru PNSD adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada guru Pegawai Negeri Sipil D aerah yang belum mendapatkan tunj angan profesi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan ketentuan per aturan perundang-undangan. www.jdih.kemenkeu.go.id 2 8 . D ana Tunj angan Khusus Guru Pegawai Negeri S ipil D aerah yang selanjutnya disebut D ana TKG PNS D adalah tunjangan yang diberikan kepada guru Pegawai Negeri S ipil Daerah sebagai kompensansi atas kesulitan hidup dalam melaksanakan tugas di daerah khusus , yaitu di desa yang termasuk dalam kategori sangat tertinggal menurut indeks desa membangun dari Kementerian Desa, Pembangunan D aerah Tertinggal dan Transmigrasi. 2 9. D ana Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dana BOK dan BOKB adalah dana yang digunakan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan, khususnya pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat, penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, malnutrisi, serta meningkatkan keikutsertaan Keluarga Berencana dengan peningkatan akses dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana yang merata. 3 0 . Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil Menengah yang selanjutnya disebut D ana PK2UKM adalah dana yang digunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pelatihan pengelolaan koperasi, dan usaha kecil menengah . 3 1 . Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut D ana Pelayanan Adminduk adalah dana yang digunakan untuk menJ amln keberlanjutar: dan keamanan Sistem Administrasi Kependudukan (S AK) terpadu dalam menghasilkan data dan dokumen kependudukan yang akurat dan seragam di seluruh Indonesia. 3 2 . Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 0 - yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. 3 3 . Indikasi Kebutuhan Dana Transfer ke D aerah dan Dana D esa yang selanjutnya disebut Indikasi Kebutuhan Dana TKDD adalah indikasi dana yang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan TKDD. 3 4 . Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian negaraflembaga. 3 5 . Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat DIPA BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh PPA BUN . 3 6 . Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakya: . 37 . Anggaran Pendapatan dan Belanj a D aerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah . 3 8 . Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh D aerah yang dipungut berdasarkan Peraturan D aerah sesua1 dengan peraturan perundang-undangan. 39 . Rencana Dana Pengeluaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disebut Rencana Dana Pengeluaran TKDD adalah rencanc. kerj a dan anggaran yang memuat rincian kebutuhan dana dalam rangka pelaksanaan TKD D . 4 0 . Penerimaan Negara Bukan Paj ak Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat PNBP SDA adalah bagian dari Penerimaan Negara Bukan Paj ak yang berasal dari sumber daya alam kehutanan, mineral www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 1 - dan batubara, perikanan, minyak bumi, gas bumi, dan pengusahaan panas bumi. 4 1 . Kontraktor Kontrak Kerj a Sarna yang selanjutnya disingkat KKKS adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerj a berdasarkan kontrak kerj a sama. 4 2 . Pengusaha Panas Bumi adalah Pertamina atau perusahaan penerusnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kontraktor kontrak operasi bersama Uoint operation contract) , . dan pemegang izin pengusahaan panas bumi. 4 3 . Kurang Bayar Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disebut Kurang Bayar DBH adalah selisih kurang antara DBH yang dihitung berdasarkan realisasi rampung penerimaan negara dengan DBH yang telah disalurkan ke Daerah atau DBH yang dihitung berdasarkan prognosa realisasi penerimaan negara pada satu tahun anggaran tertentu. 4 4 . Lebih Bayar Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disebut Lebih Bayar DBH adalah selisih lebih antara DBH yang dihitung berdasarkan realisasi rarr:pung penenmaan negara dengan DBH yang telah disalurkan ke Daerah atau DBH yang dihitung berdasarkan prognosa realisasi penerimaan negara pada satu tahun anggaran tertentu. 4 5 . Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 46 . Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PA BUN adalah pej abat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negaraj lembaga. 4 7 . Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah satuan kerja pada masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 2 - kerj a di kementerian negaraflembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung j awab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN. 4 8 . Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN . 49 . Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disingkat SPAN adalah bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara yang meliputi penetapan bisnis proses dan sistem informasi manaj emen perbendaharaan dan anggaran negara terkait manaj emen DIPA, penyusunan anggaran, manaj emen kas, manaj emen komitmen, manajemen pembayaran, manaJ emen pener1maan, dan manajemen pelaporan . 5 0 . Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi yang selanjutnya disingkat SAKTI adalah aplikasi yang dibangun guna mendukung pelaksanaan sistem perbendaharaan dan penganggaran negara pada tingkat instansi meliputi modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul bendahara, modul persediaan, modul aset tetap, modul akuntansi dan pelaporan dengan memanfaatkan sumber daya dan teknologi informasi. 51 . Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disebut Aplikasi OMSPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara dan menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan yang diakses melalui j aringan berbasis web . www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 3 - 52 . Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah prov1ns1 atau bupati bagi daerah kabupaten atau vvalikota bagi daerah kota. 5 3 . Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat peny1mpanan uang negara yang ditentukan oleh 11enteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral. 54 . Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan . 5 5 . Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat peny1mpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan. 56 . Surat Keputusan Penetapan Rincian Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat SKPRTD adalah surat keputusan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran yang memuat rincian jumlah transfer setiap daerah menurut jenis transfer dalam periode tertentu.
5 8 . Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA BUN / Pejabat Pembuat Komitmen, yang www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 4- berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara. 59 . S urat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA BUN / Pej abat Penandatangan Surat Perintah Membayar atau pej abat lain y ang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan . 6 0 . S urat Perintah Penc airan D ana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat pe:- intah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Per bendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban A PBN berdasarkan S PM . 6 1 . Pej abat Pembuat Komitmen Benda� ara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPK BUN adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA BUN/ PPA BUN / KPA BUN untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggarar: Transfer ke D aerah. 62 . Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPS PM BUN adalah pej abat yang diberi kewenangan oleh PA BUN / PPA BL- N / KPA BUN untuk melakukan penguJl an atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran. 6 3 . Lembar Konfirmasi Transfer ke D aera h dan Dana Desa yang selanjutnya disebut LKT ada lah dokumen yang memuat rincian penerimaan Transfer ke D aerah dan Dana Desa oleh D aerah . 64 . Le mbar Rekapitulasi Transfer ke D aer ah dan D ana Desa yang sela njutnya disebut LRT ada lah dokumen yang memuat rincian penerimaan Transfer ke Daerah dan Dana D esa oleh D aerah dalam 1 (satu) tahun anggaran . www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 5- 6 5 . I nfrastruktur adalah fasilitas teknis, fi sik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung Janngan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berj alan dengan baik. 2 . Ketentuan ayat (2) Pasal 2 2 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 2 ( 1 ) Direktur Jenderal Paj ak menyampaikan data perkiraan PBB Minyak Bumi dan PBB Gas Bumi yang dirinci setiap KKKS kepada Direktur J enderal A nggaran sebagai faktor pengurang dalam penghitungan PNBP S DA Minyak Bumi dan Gas Bumi.
1 . perkiraan PBB Minyak dan Gas Bumi setiap KKKS dari Direktorat J enderal Paj ak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ; 2 . perkiraan PBB Pengusahaan Panas Bumi setiap Pengusaha dari Direktorat J enderal Pajak; 3 . estimasi reimbursement Pajak Pertambahan Nilai Minyak dan Gas Bumi setiap KKKS dari www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 6 - Kepala Satuan Kerj a Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 1 ; dan 4 . estimasi reimbursement Paj ak Pertambahan N ilai Panas Bumi setiap pengusaha dari Direktorat J enderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; b . surat penetapan D aerah penghasil dan dasar penghitungan bagian Daerah sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi serta pengusahaan panas bumi untuk setiap daerah provinsi, dan daerah kabupatenj kota tahun anggaran berkenaan; dan c . data estimasi distribusi revenue dan entitlement Pemerintah setiap KKKS untuk sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi dan setiap pengusaha untuk sumber daya alam pengusahaan panas bumi. 3 . Ketentuan ayat (6) Pasal 4 6 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:
( 1) Berdasarkan data realisasi pener1maan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 9 , Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan realisasi alokasi DBH untuk setiap provinsi, kabupaten , dan kota.
www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 7 -
b . penerimaan PNBP SDA tahun sebelumnya yang tidak dapat ditelusuri D aerah penghasilnya; dan c . koreksi atas alokasi sebagai akibat adanya perubahan Daerah penghasil dan / atau dasar penghitungan bagian Daerah penghasil untuk tahun sebelumnya.
www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 8 - ( 1 0) Alokasi Kurang Bayar DBH dan Lebil: Bayar DBH menurut provinsi, kabupaten , dan kota ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. 4 . Ketentuan ayat (2) dan ayat (6) Pasal 6 1 diubah dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan � (satu) ayat, yakni ayat (3a) , sehingga Pasal 6 1 berb-.J.nyi sebagai berikut: Pasal 6 1 ( 1 ) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi DID dengan mempertimbangkan perkiraan kebutuhan pagu DID dan kebijakan pemerintah mengenai besaran pagu DID .
5 . Ketentuan ayat ( 1 ) Pasal 6 2 diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:
( 1 ) DID dialokasikan kepada D aerah dalam bentuk kategori tertentu di bidang tata kelola keuangan f www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 0 - daerah, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.
6 . Ketentuan ayat ( 2 ) Pasal 7 4 diubah, sehingga Pasal 7 4 berbunyi sebagai berikut:
( 1 ) Penyaluran DBH PBB bagian provinsi, kabupaten, dan kota, dan Biaya Pemungutan PBB bagian provinsi, kabupaten, dan kota untuk PBB sektor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Pengusahaan Panas Bumi dilaksanakan secara triwulanan, yaitu:
b . triwulan I I paling lamb at bulan Juni; c . triwulan III paling lambat bulan September; dan f www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 1 -
b . triwulan III paling tinggi sebesar 3 0% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan negara hingga semester I ; dan c . triwulan IV sebesar selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, triwulan II, dan triwulan III . 7 . Ketentuan ayat (2) Pasal 75 diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:
( 1 ) Penyaluran DBH PPh Pasal 2 1 dan PPh WPOPDN dilaksanakan secara triwulanan, yaitu:
b . triwulan I I paling lambat bulan Juni; c . triwulan III paling lambat bulan September; dan
b . triwulan III paling tinggi sebesar 30°/o (tiga puluh persen) dari pagu alokasi dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan negara hingga semester I ; dan www.jdih.kemenkeu.go.id c . triwulan IV sebesar selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, triwulan II, dan triwulan III . 8 . Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 77 diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:
( 1 ) Penyaluran DBH SDA dilaksanakan secara triwulanan, yaitu:
b . triwulan I I paling lambat bulan Juni; c . triwulan III paling lambat bulan September; dan
mas1ng-mas1ng sebesar 20°/o (dua puluh persen) dari pagu alokasi; b . triwulan III paling tinggi sebesar 3 0o/o (tiga puluh persen) dari pagu alokasi dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan negara hingga semester I ; dan c . triwulan IV sebesar selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, triwulan II, dan triwulan III .
b . triwulan III paling tinggi sebesar 3 0o/o (tiga puluh persen) dari pagu alokasi dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan negara hingga semester I ; dan www.jdih.kemenkeu.go.id c . triwulan IV sebesar selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I , triwulan II, dan triwulan III .
b . program kegiatan yang didanai; dan
f www.jdih.kemenkeu.go.id
( 1 0) Dalam hal tanggal 1 5 Maret bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian laporan tahunan penggunaan Tambahan DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (9) pada hari kerj a berikutnya. 9 . Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 79 diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi se bagai berikut:
( 1 ) Penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan sebesar 1 j 1 2 (satu per dua belas) dari pagu alokasi.
dan b . pada hari kerj a pertama atau 1 (satu) hari kerj a sebelum hari kerj a pertama untuk bulan Februari sampai dengan Desember.
www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 5 -
e . laporan posisi kas bulanan;
1 0 . Ketentuan Pasal 80 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
( 1) Penyaluran DAK Fisik dilaksanakan per J enls per bidang secara bertahap, yaitu:
Nilai rencana kebutuhan dimaksud pada ayat (2) dana huruf sebagaimana c, dihitung berdasarkan total nilai kontrak, nilai pemesanan barang, danj atau nilai kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola, ditambah nilai dana yang digunakan untuk kegiatan penunj ang yang didanai dari DAK Fisik. 1 1 . Ketentuan Pasal 8 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 8 1 ( 1 ) Penyaluran DAK Fisik per j enis per bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat ( 1 ) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana D esa mener1ma dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan se bagai berikut:
1 . Peraturan Daerah mengena1 APBD tahun anggaran berj alan; 2 . laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik per j enis dan/ atau per bidang tahun anggaran sebelumnya; 3 . rencana kegiatan yang te lah disetujui oleh kementerian negaraj lembaga teknis terkait; dan 4 . daftar kontrak kegiatan meliputi data kontrak kegiatan, data bukti pemesanan barang atau bukti sej enis, data pelaksanaan kegiatan swakelola, dan/ atau data kegiatan dana penunjang; www.jdih.kemenkeu.go.id b . tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit 75°/o (tujuh puluh lima persen) dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian output kegiatan DAK Fisik per j enis per bidang sampai dengan tahap I ; dan
1 . laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit 90°/o (sembilan puluh persen) dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian output kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang sampai dengan tahap II yang menunjukkan paling sedikit 70°/o (tujuh puluh per sen) ; dan 2 . laporan yang memuat nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan dengan capa1an output 1 00°/o (seratus persen) kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang.
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id 1 2 . Ketentuan Pasal 82 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
( 1 ) Dalam hal pagu alokasi DAK Fisik pada j enis dan bidang tertentu sampai dengan Rp 1 . 000 . 00 0 . 000,00 ( satu miliar rupiah) , penyalurannya dapat dilaksanakan sekaligus paling cepat bulan April dan paling lam bat bulan Juli se besar nilai ke butuhan dana untuk penyelesaian kegiatan DAK Fisik.
b . laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output bidang DAK Fisik tahun anggaran sebelumnya; dan c . daftar kontrak kegiatan meliputi data kontrak kegiatan, data bukti pemesanan barang atau bukti seJ enls, data pelaksanaan kegiatan swakelola, danj atau data kegiatan dana penunJang.
( 4) Laporan realisasi penyerapan dana dan capa1an output bidang DAK Fisik, dan daftar kontrak kegiatan, bukti pemesanan barang, dokumen www.jdih.kemenkeu.go.id pelaksanaan kegiatan swakelola dan/ a tau data kegiatan dana penunj ang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana . Desa.
1 3. Ketentuan Pasal 83 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
( 1 ) Dalam hal pada jenis dan bidang DAK Fisik tertentu terdapat sebagian atau seluruh kegiatan yang pembayarannya tidak dapat dilakukan secara bertahap, kementerian teknis menyampaikan rekomendasi terhadap kegiatan yang pembayarannya tidak dapat dilakukan secara bertahap. www.jdih.kemenkeu.go.id - 3 1 -
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Februari.
www.jdih.kemenkeu.go.id
b . laporan realisasi penyerapan dana dan capa1an output kegiatan DAK Fisik tahun anggaran sebelumnya; c . daftar kontrak kegiatan; dan
( 1 0) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan ayat (�) huruf b dan huruf c disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi paling lambat tanggal 2 1 Juli. www.jdih.kemenkeu.go.id ( 1 1 ) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7 ) huruf b dan ayat (8) huruf d disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan D ana Desa paling lambat tanggal 1 5 Desember. ( 1 2) Dalam hal tanggal 2 1 Juli dan 1 5 Desember bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampa1an dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 0) dan ayat ( 1 1 ) paling lambat pada hari kerja berikutnya. ( 1 3) Penyaluran jenis dan bidang DAK Fisik tertentu yang sebagian atau seluruh kegiatannya tidak dapat dibayarkan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (7 ) dan ayat (8) dengan lengkap dan benar. ( 1 4) Penyaluran jenis dan bidang DAK Fisik yang seluruh kegiatannya tidak dapat dibayarkan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dihitung sebesar nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan DAK Fisik per bidang. 1 4 . Ketentuan ayat ( 1 ) dan (2) Pasal 84 diubah, sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut:
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)