Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 186/PMK.03/2022
- Nomor
- 186/PMK.03/2022
- Tahun
- 2022
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 14
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak; / jdih.kemenkeu.go.id Mengingat Menetapkan
1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi clan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MELAKUKAN PENYERAHAN YANG TERUTANG PAJAK DAN PENYERAHAN YANG TIDAK TERUTANG PAJAK.
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
/ jdih.kemenkeu.go.id
Dalam kegiatan usahanya, Pengusaha Kena Pajak dapat melakukan:
Dalam ha! Pengusaha Kena Pajak melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya: / jdih.kemenkeu.go.id
Dalam menghitung Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pengusaha Kena Pajak:
dan
P=PMXZ dengan ketentuan: P merupakan jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan berdasarkan perkiraan; PM merupakan jumlah Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak; Z merupakan persentase yang sebanding dengan perkiraan Penyerahan yang Terutang Pajak / jdih.kemenkeu.go.id Pajak Masukan yang Berkenaan dengan Penyerahannya Dapat Dikreditkan terhadap perkiraan penyerahan seluruhnya.
PM P'=- X Z' T dengan ketentuan: P' merupakan jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan berdasarkan realisasi penyerahan pada suatu Tahun Pajak; PM merupakan jumlah Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak; T merupakan masa manfaat Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3); Z' merupakan persentase yang sebanding dengan realisasi Penyerahan yang Terutang Pajak dan Pajak Masukan yang Berkenaan dengan Penyerahannya Dapat Dikreditkan terhadap realisasi penyerahan seluruhnya dalam setiap Tahun Pajak. / jdih.kemenkeu.go.id
p L',.P = P' - - T dengan ketentuan: L',.P merupakan besarnya penyesuaian jumlah Pajak Masukan yang telah dikreditkan; P' merupakan jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan berdasarkan realisasi penyerahan pada suatu Tahun Pajak; P merupakan jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan berdasarkan perkiraan; T merupakan masa manfaat Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
/ jdih.kemenkeu.go.id
Ketentuan mengenai contoh penghitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan menggunakan pedoman pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan yang terutang pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Bagi Pengusaha Kena Pajak yang telah mengkreditkan Pajak Masukan sesuai pedoman pengkreditan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 168) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.011/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 828) tetapi masa manfaat Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak belum berakhir, penghitungan kembali jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan penyesuaian jumlah Pajak Masukan yang telah dikreditkan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)