Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 187/PMK.07/2016
- Nomor
- 187/PMK.07/2016
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 42
b . bahwa dalam rangka penyempurnaan penganggaran, pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/ PMK . 07 / 2 0 1 6 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 8 / PMK.07 / 2 0 1 6 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa; www.jdih.kemenkeu.go.id M engingat DISTRIBUSI II 1 . Undang-Undang Nomor 2 1 Tahun 200 1 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 1 Nomor 1 3 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 1 5 1 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 1 Tahun 200 1 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menj adi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1 1 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884) ; 2 . Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430 1 ) ; 3 . Undang-Undang Nomor 3 3 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat clan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 4 . Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) ; 5 . Undang-Undang Nomor 1 3 Tahun 2 0 1 2 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 2 Nomor 1 70 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339) ; 6 . Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1 37 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ; 7 . Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 20 1 0 tentang Penyusunan Rencana Kerj a clan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II Tahun 20 1 0 Nomor 1 52 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 1 78); 8 . Peraturan Pemerintah Nomor 4 5 Tahun 20 1 3 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 3 Nomor 1 03 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
1 0 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 / PMK.02 / 2 0 1 1 · tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerj a dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 1 Nomor 365); 1 1 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 1 / PMK. 02 / 20 1 5 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Benciahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 5 Nomor 1909); 1 2 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 / PMK. 07 / 2 0 1 6 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 6 Nomor 477); www.jdih.kemenkeu.go.id MEMUTUSKAN: M enetapkan PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 48 / PMK.07 / 2 0 1 6 TENTANG PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA. DISTRIBUSI II Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 / PMK.07 / 2 0 1 6 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, diubah sebagai berikut: 1 . Ketentuan angka 33 Pasal 1 dihapus dan di antara angka 34 dan angka 35 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 34a dan angka 34b, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1 . Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2 . Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah se bagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3 . Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunya1 batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II - 5 .- 4 . Anggaran Pendapatan clan Belanj a Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 5 . Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya clisingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah . 6 . Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berclasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 7 . Indikasi Kebutuhan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa adalah indikasi dana yang perlu dianggarkan clalam rangka pelaksanaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. 8 . Rencana Dana Pengeluaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa adalah rencana kerj a dan anggaran yang memuat rincian kebutuhan clana dalam rangka pelaksanaan Transfer ke Daerah clan Dana Desa. 9 . Transfer ke Daerah aclalah bagian dari Belanj a Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Y ogyakarta.
1 2 . Dana Transfer Khusus aclalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada claerah clengan www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan daerah. 1 3 . Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 1 4 . Dana Bagi Hasil Paj ak yang selanjutnya disebut DBH Paj ak adalah bagian daerah yang berasal dari penenmaan Paj ak Bumi dan Bangunan, Paj ak Penghasilan Pasal 2 1 , Paj ak Penghasilan Pasal 2 5 dan Pasal 29 Waj ib Paj ak Orang Pribadi Dalam Negeri. 1 5 . Paj ak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah paj ak yang dikenakan atas bumi dan bangunan, kecuali PBB Perdesaan dan Perkotaan . 1 6 . Pajak Penghasilan Pasal 2 1 yang selanjutnya disebut PPh Pasal 2 1 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerj aan atau j abatan, j asa dan kegiatan yang dilakukan oleh Waj ib Paj ak Orang Pribadi berdasarkan ketentuan Pasal 2 1 Undang-Undang mengena1 Paj ak Penghasilan. 1 7 . Pajak Penghasilan Pasal 2 5 dan Pasal 29 Waj ib Paj ak Orang Pribadi Dalam Negeri yang selanjutnya disebut PPh WPOPDN adalah Paj ak Penghasilan terutang oleh Wajib Paj ak Orang Pribadi Dalam Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-Undang mengenai Paj ak Penghasilan yang berlaku kecuali Paj ak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 5 ayat (8) Undang-Undang mengenai Paj ak Penghasilan . www.jdih.kemenkeu.go.id D I STRIBUSI II 1 8 . Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari anggaran transfer ke daerah yang dibagikan kepada provms1 penghasil cukai dan/ atau provinsi penghasil tembakau. 1 9 . Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat DBH SDA adalah bagian daerah yang berasal dari penenmaan S DA kehutanan, mineral dan batubara, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pengusahaan panas bumi. 2 0 . Penerimaan Negara Bukan Paj ak Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat PNBP SDA adalah bagian dari Penerimaan Negara Bukan Paj ak yang berasal dari sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, perikanan, minyak bumi, gas bumi, dan pengusahaan panas bumi. 2 1 . Kontraktor Kontrak Kerj a Sama yang selanjutnya disingkat KKKS adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerj a berdasarkan kontrak kerj a sama. 2 2 . Pengusaha Panas Bumi adalah Pertamina atau perusahaan penerusnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kontraktor kontrak operasi bersama Uoint operation contract) , dan pemegang izin pengusahaan panas bumi,
2 4 . Lebih Bayar Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disebut Lebih Bayar DBH adalah selisih lebih antara DBH yang dihitung berdasarkan realisasi rampung www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II penenmaan negara dengan DBH yang telah disalurkan ke Daerah atau DBH yang dihitung berdasarkan prognosa realisasi penerimaan negara pada satu tahun anggaran tertentu. 2 5 . Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan mendanai kebutuhan antar Daerah untuk daerah dalam rangka pelaksanaan de sen tralisasi. 2 6 . Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. 2 7 . Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disingkat DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah . 2 8 . Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanj a nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belaj ar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2 9 . Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Dana BOP PAUD adalah dana yang digunakan untuk biaya operasional pembelaj aran dan dukungan biaya personal bagi anak yang mengikuti pendidikan anak usia dini. www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II 3 0 . Dana Tunj angan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut Dana TP Guru PNSD adalah tunjangan profesi yang diberikan kepada Guru PNSD yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3 1 . Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut DTP Guru PNSD adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Guru PNSD yang belum mendapatkan tunj angan profesi Guru PNSD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . 3 2 . Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dana BOK dan BOKB adalah dana yang digunakan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan, khususnya pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat, penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, malnutrisi, serta meningkatkan keikutsertaan Keluarga Berencana dengan peningkatan akses dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana yang merata. 3 3 . Dihapus.
34a. Dana Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut Dana TKG PNSD adalah tunj angan yang diberikan kepada guru PNSD sebagai kompensansi atas kesulitan hidup dalam melaksanakan tugas di daerah khusus, yaitu di desa yang termasuk dalam kategori sangat tertinggal menurut indeks desa membangun dari NI www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II - 1 0 - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 34b . Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan yang selanj utnya disebut Dana Pelayanan Adminduk adalah dana yang digunakan untuk menJamm keberlanjutan dan keamanan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) terpadu dalam menghasilkan data dan dokumen kependudukan yang akurat dan seragam di seluruh Indonesia. 3 5 . Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas pencapaian kinerj a tertentu. 3 6 . Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 3 5 Tahun 2008 · tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 ten tang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 1 Tahun 200 1 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menj adi Unqang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh . 3 7 . Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan keistimewaan D aerah Istimewa Yogyakarta, dalam Undang-Undang sebagaimana ditetapkan Nomor 1 3 Tahun 20 1 2 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. 3 8 . Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIB USI II - 1 1 - pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 39 . Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian negara/ lembaga. 4 0 . Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PA BUN adalah pej abat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga. 4 1 . Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit orgamsas1 di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN. 4 2 . Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah satuan kerj a pada masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerj a di kementerian negara/ lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung j awab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN. 43 . Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provms1 atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota.
www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II - 1 2 - 4 5 . Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tern pat peny1mpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan .
4 7 . Surat Keputusan Penetapan Rincian Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat SKPRTD adalah surat keputusan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran yang memuat rincian j umlah transfer setiap daerah menurut j enis transfer dalam periode tertentu. 4 8 . Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA BUN/ Pej abat Pembuat Komitmen, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara. 49 . Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA BUN/ Pej abat Penandatangan Surat Perintah Membayar atau pej abat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan. 50 . Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 5 1 . Pej abat Pembuat Komitmen Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPK BUN adalah pejabat yang diberi kewenangari oleh PA BUN/ PPA BUN/ KPA BUN untuk mengambil keputusan www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II - 1 3 - clan/ atau melakukan tinclakan yang clapat mengakibatkan pengeluaran anggaran Transfer ke Daerah.
permintaan perintah 5 3 . Lembar Konfirmasi Transfer k e Daerah clan Dana Desa yang selanjutnya clisebut LKT aclalah clokumen yang memuat rincian penerimaan Transfer ke Daerah clan Dana Desa oleh Daerah.
5 5 . Sisa Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya clisebut Sisa DAK aclalah Dana Alokasi Khusus yang telah clisalurkan oleh Pemerintah kepacla Pemerintah Daerah namun tidak habis digunakan untuk mendanai kegiatan dan/ atau kegiatan yang diclanai dari Dana Alokasi Khusus tidak terealisasi. 56 . Sisa Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 20 1 1 yang selanjutnya disebut Sisa Dana BOS TA 20 1 1 adalah jumlah sisa Dana BOS TA 20 1 1 yang tidak digunakan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 20 1 1 dan masih berada di pemerintah daerah penenma Dana BOS Tahun Anggaran 20 1 1 . www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II 2 . Ketentuan ayat (6) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
( 1 ) Transfer ke Daerah dan Dana Desa, meliputi:
b . DID; dan
2 . PPh Pas al 2 1 dan PPh WPO PD N ; dan 3 . CHT.
1 . Minyak Bumi dan Gas Bumi; - 2 . Pengusahaan Panas Bumi;
4 . Kehutanan; dan 5 . Perikanan.
1 . DAK Reguler;
b . DAK Nonfisik, meliputi: 1 . Dana BOS; 2 . Dana BOP PAUD;
4 . DTP Guru PNSD;
6 . Dana PK2UKM dan Naker; 7 . Dana TKG PNSD; dan 8 . Dana Pelayanan Adminduk.
c . Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat; d . Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua; clan e . Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Barat.
3 . Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
b . prioritas kegiatan per bidang/ subbidang DAK Fisik;
d . perkiraan kebutuhan anggaran untuk mendanai kegiatan; dan e . data pendukung, kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan . 4 . D i antara Pasal 7 clan Pasal 8 disisipkan 7 (tujuh) pasal, yakni Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 7C, Pasal 7D, Pasal 7E, Pasal 7F, dan Pasal 7G sehingga berbunyi sebagai berikut:
c . Rekapitulasi Usulan DAK Fisik; dan
( 1 ) Kepala Daerah menetapkan usulan DAK Fisik dengan mengacu pada surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A.
d . target output kegiatan yang akan dicapai, termasuk untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimum;
/I www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II
( 1 ) Kepala Daerah menyampaikan U sulan DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat ( 1 ) dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) dan dokumen elektronik (softcopy) kepada:
sekretaris j enderal/ sekretaris utama; b . Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bad an Perencanaan Pembangunan Nasional c.q. Deputi Bidang Pengembangan Regional; dan
( 1 ) Kementerian/ lembaga teknis terkait, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / B adan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II - 1 9 - Kementerian Keuangan masing-masing melakukan verifikasi usulan DAK Fisik.
( 1 ) Kementerian / lembaga teknis terkait, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, clan Kementerian Keuangan masing-masing melakukan penilaian kelayakan usulan DAK Fisik berdasarkan hasil koordinasi se bagaimana dimaksud dalam Pasal 7D ayat (4) .
www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II
1 . data teknis kegiatan pada data pendukung usulan DAK Fisik; 2 . perbandingan data teknis data pendukung usulan dengan data teknis yang kementerian / lembaga teknis; kegiatan DAK dimiliki pad a Fisik oleh 3 . tingkat capaian Standar Pelayanan Minimum bidang/ subbidang yang terkait oleh daerah; 4 . target output/ manfaat kegiatan per bidang/ subbidang DAK yang diusulkan oleh daerah dalam jangka pendek dan j angka menengah; dan 5 . target output/ manfaat per bidang/ subbidang DAK secara nasional dalam jangka pendek dan jangka menengah.
b . lokasi prioritas kegiatan per bidang/ subbidang dalam jangka menengah secara nasional; dan
www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II - 2 1 -
b . kelayakan usulan kegiatan berdasarkan. satuan biaya dan indeks kemahalan konstruksi; dan
Pasal 7F ( 1 ) Kementerian / lembaga teknis menyusun hasil penilaian kelayakan usulan DAK Fisik berupa nama kegiatan, target output, satuan biaya, dan lokasi kegiatan secara berurutan sesuai prioritas kegiatan per bidang/ subbidang DAK Fisik per daerah.
www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II
Pasal 7G ( 1) Berdasarkan hasil penilaian kelayakan U sulan DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 F, Kementerian Keuangan c . q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, menyusun perkiraan . kebutuhan dana per j enis / bidang/ subbidang DAK Fisik per daerah.
Nasional, clan www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II s: Ketentuan Pasal 8 cliubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
( 1 ) Dalam rangka menyusun kebutuhan penclanaan DAK Nonfisik:
Pasal 1 0 Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Direktur J enderal Anggaran bersama dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan menteri/ pimpinan lembaga teknis membahas arah kebij akan, sasaran, ruang lingkup, dan pagu DAK Fisik. 7 . D i antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 36A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Dalam hal perubahan data sebagaimana dimaksud Pasal 1 8 ayat (2) huruf c dan ayat (3) terlambat disampaikan, maka penghitungan dan penetapan perubahan alokasi DBH SDA dapat dilakukan secara proporsional berdasarkan alokasi DBH SDA menurut provinsi/ kabupaten/ kota yang telah ditetapkan pada tahun anggaran sebelumnya. 8 . Di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 4 0 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a) sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:
Membuka PDF…