Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.07/2016
- Nomor
- 48/PMK.07/2016
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 108
ke Dae1�ah dan Dana Desa serta mempertimbangkan arah kebijakan dalam Undang.:Undang mengena1 A.nggaran Pendapatan" dan Belanja Negara, perlu mengatur pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa; /I DISTRIBUSI II
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah clan Dana Desa;
/I DISTRIBUSI II - 3 �
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA. DISTRIBUSI II
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1 0. Dana Perimbangan adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada claerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan clesentralisasi, yang terdiri atas Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. 1 1 . Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai clengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan claerah clalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 1 2. Dana Transfer Khusus adalah clana yang dialokasikan dalam APBN kepacla claerah clengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan daerah. 1 3. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang clialokasikan clalam APBN kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu clari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan claerah clalam rangka pelaksanaan clesentralisasi. 1 4. Dana Bagi Hasil Pajak yang selanjutnya disebut DBH Pajak adalah bagian claerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi · dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 2 1 , Pajak Penghasilan Pasal 25 clan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribacli Dalam Negeri. 1 5. Pajak Bumi clan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan ;I DISTRIBUSI II bangunan, kecuali PBB Perdesaan dan Perkotaan. 1 6. Pajak Penghasilan Pasal 2 1 yang selanjutnya disebut PPh Pasal 2 1 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan ketentuan Pasal 2 1 Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan. · 1 1. Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang selanjutnya disebut PPh WPOPDN adalah Pajak Penghasilan terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan yang berlaku kecuali Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (8) Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan. 1 8. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari anggaran transfer ke daerah yang di bagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau. 1 9. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat DBH SDA adalah bagian daerah yang berasal dari penenmaan SDA kehutanan, mineral dan batubara, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pengusahaan panas bumi.
2 1 . Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang selanjutnya disingkat KKKS adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melakukan ;I DISTRIBUSI II eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak kerja sama.
/I DISTRIBUSI II
5 1 . Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPK BUN adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA BUN/PPA BUN/KPA ;I DISTRIBUSI II - 1 2 - BUN untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran Transfer ke Daerah.
;I DISTRIBUSI II - 1 3 -
( 1 ) Transfer ke Daerah dan Dana Desa, meliputi:
1 . PBB;
1 . Minyak Bumi dan Gas Bumi;
1 . DAK Reguler;
DISTRIBUSI II
BAB II RUANG LINGKUP PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
BAB II
Ruang lingkup pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini terdiri atas:
BAB III PENGANGGARAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
BAB III
alokasi BA BUN, dan pengesahan DIPA BUN.
Fisik clalam rangka menclukung pencapa1an prioritas nasional clalam kerangka pembangunan j angka menengah; b . kebutuhan tahunan penclanaan prioritas nasional yang akan cliclanai melalui DAK Fisik;
d . kebutuhan pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20% (clua puluh persen) clan kesehatan sebesar 5% (lima persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perunclang-unclangan; e . kebutuhan penclanaan masing-masing J en1s clan bidang/ subbiclang/ subj enis DAK Fisik berclasarkan usulan Daerah; dan
/I DISTRIBUSI II - 1 8 -
clan
( 1 ) Dalam rangka menyusun kebutuhan penclanaan masing-masing jenis clan bidang/subbidang/subjenis DAK Fisik berclasarkan usulan claerah sebagaimana dimaksucl pada Pasal 5 ayat (4) huruf e, claerah wajib menyampaikan usulan DAK Fisik sesuai clengan rincian data dan format yang clitentukan. · (2) Usulan untuk masing-masing Jen1s clan bidang/subbidang/subjenis DAK Fisik sebagaimana climaksud pacla ayat ( 1 ) clisampaikan oleh kepala daerah kepada:
Sekretaris Jencleral/Sekretaris Utama; ;I DISTRIBUSI II (3)
Usulan untuk . . masmg-masmg Jen1s dan bidang/subbidang/subjenis DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilengkapi dengan data teknis dan dokumen pendukung lainnya kebutuhan . . masmg-masmg bidang/subbidang/subjenis. sesua1 Jerns dengan dan
masmg-masmg bidang/subbidang/subjenis DAK nasional; sebagaimana lain dengan Jerns dan Fisik secara
dan
Pembangunan Pembangunan J ems dan Fisik setiap
( 1 0) Tata cara penyusunan, penyampaian, verifikasi dan penilaian usulan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
( 1 ) Dalam rangka menyusun kebutuhan pendanaan DAK Nonfisik:
// DISTRIBUSI II - 22
( 1 ) Dalam rangka menyusun kebutuhan pendanaan Dana Tambahan Infrastruktur Papua dan Papua Barat, Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat menyampaikan usulan Dana Tambahan Infrastruktur kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat minggu ketiga bulan Februari.
- DISTRIBUSI II - 23 Pasal 1 0 ( 1 ) Kementerian Keuangan c. q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Direktur Jenderal Anggaran bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan kementerian/lembaga teknis membahas kesesuaian arah kebijakan, sasaran, ruang lingkup kegiatan dan pagu per jenis dan bidang/subbidang/subjenis DAK Fisik.
Pasal 1 1 Indikasi Kebutuhan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 digunakan sebagai dasar penyusunan arah kebijakan dan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. BAB IV PENGALOKASIAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA Bagian Kesatu Dana Bagi Hasil Paragraf 1 Rencana Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau - DISTRIBUSI II
BAB IV
D ISTRIBUSI II - 25
Pasal 1 3 ( 1 ) Direktur Jenderal Bea clan Cukai menyampaikan:
/I DISTRIBUSI II - 26 Paragraf 2 Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pasal 1 4 ( 1 ) Berdasarkan pagu PNBP dalam Rancangan Undang-Undang mengenai APBN yang disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan surat penetapan daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian daerah penghasil SDA minyak bumi dan gas bumi, pengusahaan panas bumi, dan mineral dan batubara untuk setiap prov1ns1, kabupaten, dan kota penghasil tahun anggaran berkenaan.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat minggu kedua bulan September. Pasal 1 5 Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi menyampaikan data:
Membuka PDF…