Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 20/PMK.04/2015
- Nomor
- 20/PMK.04/2015
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 4
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.04/2009 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau lmportir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.04/2009 tentang Penundaan Pembayaran Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Atau Importir Barang Kena Cukai Yang Melaksanakan Pelunasan Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.04/ 2011; www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 69/PMK.04/2009 TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAl UNTUK ·PENGUSAHA PABRIK · ATAU . IMPORTIR BARANG KENA CUKAI YANG MELAKSANAKAN PELUNASAN DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI. Pasal l Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.04/2009 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha · Pabrik atau Importir . Barang Kena Cukai yang Melaksanakan · Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan:
diubah sebagai berikut: . . ,
.
{1) · Keputusan pemberian penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dibekukan selama 6 (enam) bulan . sejak ditemukan pelanggaran dalam hal: www.jdih.kemenkeu.go.id (2) (3)
MENTERI KEUANGAN
Keputusan . pemberian penundaan dibekukan dalam hal pe!lgusaha pabrik yang mendapatkan penundaan dengan jaminan bank atau jaminan dari perusahaan asuransi atau irnportir yang mendapatkan penundaan dengan jaminan bank, sedang melakukan pengangsuran pembayaran atas surat tagihan kurang dari . 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah tagihan. Surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari tagihan selain utang cukai yang tidak diselesaikan pe.mbayaran cukainya pada saat jatuh tempo penundaan. Pengusaha pabrik ataU: importir yang dibekukan keputusan pemberian penundaannya, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan baru selama masa pembekuan. Pembekuan keputusan · pemberian penundaan dilakukan oleh kepala kantor dengan menerbitkan surat disertai alasan . pembekuan. ·
Pasal II Pera.turan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Feb r uari 20 15 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P. S. BRODJONEGORO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 3 Fe bruari 20 15 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 175 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM GIART NIP 19 www.jdih.kemenkeu.go.id Mengingat Menetapkan MENTERI KEUANGAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 /PMK.04j2015 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 69/PMK.04/2009 TENTANG .PENUNDAAN PEMBAYARAN CUI(AI UNTUK PENOUSAHA PABRIK ATAU IMPORTIR BARANG KENA CUKAI YANG MELAKSANAKAN PELUNASAN DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUIW KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ..........(1) ........................ TENTANG PEMBERIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAIATAS PEMESANAN PITA CUKAI ........ (2) ......... KEPADA ........ (3) ....... DI ... (4) .... MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
2 · Peraturan Men.teri Keuangan Nomor 69/PMK/04/2009 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..... (5) .....; MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI ATAS PEMESANAN PITA CUKAI ... (2) ... KEPADA ... (3) ... DI ... (4) ... www.jdih.kemenkeu.go.id PERTAMA KEDUA KETIGA KEEMPAT MENTERIKEUANGAN REPUBLif( INDONESIA
a) .... (8) ...., (...................... (9) ............. : ........), untuk barang kena cukai hasil tembakau jenis.......... (10) ..........; b) .... (8) ...., (...................... (9) .................. � ...), untuk barang kena cukai hasil tembakau jenis..........(10) .......... ; -·c) . * )• • • • 0 • � • • • • • • 0 0 0 0 • 0 0 • • • 0 0 • 0 • • 0 • • 0 • • • • • • • • • • • 0 • • • 0 • • 0 • • 0 0 • 0 • • • • • 0 • 0 • • • • 0 • • • 0
a) yang telah dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri K . **)· d. euangan.......... : · · · · · · · · · · · · · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · , an b) yang dilakukan dalam masa berlakunya keputusan ini;
.4. Kepada ... (3) ...diwajibkan mempertaruhkan jaminan dalam bentuk ... (11) ... sebelum mengajukan dokumen pemesanan pita cukai dengan menggunakan penundaan pembayaran . cukai berdasarkan Keputusan Menteri ini.
Menetapkan jangka waktu pemberian penundaan pembayaran cukai selama ..... (12) ..... bagi ..... (3) ............. Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
· · · · · · · · · · · · · · · · (13) . . . . . . . . . . . . . . . , .....;
,} r 7' www.jdih.kemenkeu.go.id Catatan: MENTERIKEUANGAN Ditetapkan di . .. (14) ... pada tanggal ... (15) ... a.n. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR... (16) ..., ............... (17) ................... · ... . .... · •. • ... �(17) ................... *) . Jumlah dapat disesuaikan dengan jenis yang dimintakan penundaan **) Nomor keputusan penundaan yang telah diberikan sebelumnya, jika ada rf www.jdih.kemenkeu.go.id Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor (10) Nomor (11) Nomor (12) Nomor (13) Nomor (14) Nomor ( 15) Nomor (16) Nomor (17) MENTERI KEUANGAN PETUNJUK PENGISIAN Diisi Nomor Keputusan. Diisi jenis barang kena cukai. Diisi nama pabrik atau importir. Diisi lokasi pabrik atau importir. Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang merupakan perubahan terakhir dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK/04/2009 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai. Diisi Nomor surat permohonan pemberitahuan penundaan pembayaran cukai. Diisi tanggal surat permohonan pemberitahuan penundaan pembayaran cukai. Diisi jumlah nilai cukai yang diberikan penundaan dengan angka. Diisi jumlah nilai cukai yang diberikan penundaan dengan huruf. Diisi jenis hasil tembakau. Misalnya : - jenis SKM dan/atau SPM - jenis SKT dan/atau KLB dan/atau KLM dan/ atau CRT (diberikan untuk selain SKM atau SPM) Diisi Jaminan Bank/Jaminan dari perusahaan asuransi/ Jaminan perusahaan beserta salinan akta notarisnya. Diisi jangka waktu pemberian penundaan pembayaran cukai. Diisi pihak-pihak yang mendapat salinan keputusan pemberian penundaan pembayaran cukai, yaitu:
Diisi nama kota dimana keputusan diterbitkan. Diisi tanggal keputusan diterbitkan. Diisi nama kantor yang menetapkan keputusan penundaan pembayaran cukai. Diisi nama dan Nomor Induk Pegawai kepala kantor yang menandatangani keputusan penundaan pembayaran cukai. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P. S. BRODJONEGORO NTERIAN www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen