DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69/PMK.04/2009

Nomor: 69/PMK.04/2009
Tahun: 2009
Ditetapkan: 8 April 2009
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7A ayat (9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

2.Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAU IMPORTIR BARANG KENA CUKAI YANG MELAKSANAKAN PELUNASAN DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1.Pengusaha pabrik adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengusahakan pabrik.
2.Importir adalah orang pribadi atau badan hukum yang memasukkan barang 9/21/21, 7:23 AM PERATURAN MENTERI KEUANGAN https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2009/69~PMK.04~2009Per.HTM 2/10 kena cukai ke dalam daerah pabean.
3.Penundaan pembayaran cukai yang selanjutnya disebut penundaan adalah kemudahan pembayaran dalam bentuk penangguhan pembayaran cukai tanpa dikenai bunga.
4.Laporan Keuangan adalah suatu laporan yang disusun secara teratur dan disajikan secara ringkas atas transaksi keuangan dari pengusaha pabrik atau importir, yang paling sedikit meliputi neraca dan laporan laba rugi.
5.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
6.Kantor wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
7.Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut kantor adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

BAB II

PENUNDAAN

Pasal 2

(1)Penundaan dapat diberikan kepada pengusaha pabrik atau importir atas pemesanan pita cukai bagi yang melaksanakan pelunasan dengan cara pelekatan pita cukai.
(2)Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu:
1. a.2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal dokumen pemesanan pita cukai, untuk pengusaha pabrik; atau
2. b.1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal dokumen pemesanan pita cukai, untuk importir.
(3)Dikecualikan dari ketentuan jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi pengusaha pabrik yang telah mengekspor hasil tembakau melebihi yang dijual di dalam negeri sebelum tahun anggaran berjalan yang dihitung berdasarkan dokumen pemesanan pita cukai, dapat diberikan penundaan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari.

Pasal 3

(1)Perhitungan besarnya nilai cukai yang dapat diberikan penundaan:
1. a.untuk pengusaha pabrik, sebanyak 2 (dua) kali dari nilai cukai rata-rata per bulan yang paling tinggi, yang dihitung dari pemesanan pita cukai dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir atau dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir;
2. b.untuk importir, sebanyak 1 (satu) kali dari nilai cukai rata-rata per bulan yang paling tinggi, yang dihitung dari pemesanan pita cukai dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir atau dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir.
(2)Nilai cukai yang dapat diberikan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah paling banyak 50% (lima puluh persen) dari hasil perhitungan dengan mempertimbangkan kinerja keuangan perusahaan.
(3)Dalam hal terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai harga jual eceran dan/atau tarif cukai yang mengakibatkan kenaikan nilai cukai yang wajib dibayar, pengusaha pabrik dan importir dapat mengajukan permohonan penyesuaian nilai cukai yang diberikan penundaan. 9/21/21, 7:23 AM PERATURAN MENTERI KEUANGAN https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2009/69~PMK.04~2009Per.HTM 3/10

Pasal 4

(1)Untuk pemesanan pita cukai dengan mendapatkan penundaan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. a.pengusaha pabrik wajib menyerahkan jaminan berupa jaminan bank, jaminan dari perusahaan asuransi, atau jaminan perusahaan; atau
2. b.importir wajib menyerahkan jaminan bank.
(2)Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diserahkan pengusaha pabrik atau importir kepada kepala kantor pada saat pengajuan dokumen pemesanan pita cukai.
(3)Atas jaminan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala kantor menerbitkan Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ) sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 5

(1)Untuk mendapatkan penundaan dengan jaminan perusahaan, pengusaha pabrik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.merupakan pengusaha berisiko rendah berdasarkan profil pengusaha pabrik;
2. b.merupakan Pengusaha Kena Pajak;
3. c.tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang- undangan di bidang cukai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir;
4. d.tidak mempunyai tunggakan utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/ atau bunga di bidang cukai, kecuali sedang diajukan keberatan;
5. e.tidak sedang melakukan pengangsuran pembayaran atas surat tagihan;
6. f.memiliki laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan opini wajar tanpa pengecualian selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
7. g.memiliki kinerja keuangan yang baik.
(2)Untuk mendapatkan penundaan dengan jaminan bank atau jaminan dari perusahaan asuransi, pengusaha pabrik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.merupakan Pengusaha Kena Pajak;
2. b.tidak pernah melakukan pelanggaran pidana di bidang cukai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir;
3. c.tidak mempunyai tunggakan utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/ atau bunga di bidang cukai, kecuali sedang diajukan keberatan;
4. d.dalam hal pengusaha pabrik mendapatkan pemberian pengangsuran, jumlah angsurannya sudah mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih dari total tagihan;
5. e.memiliki laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan opini wajar tanpa pengecualian selama 1 (satu) tahun terakhir; dan
6. f.memiliki kinerja keuangan yang baik. 9/21/21, 7:23 AM PERATURAN MENTERI KEUANGAN https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2009/69~PMK.04~2009Per.HTM 4/10
(3)Untuk mendapatkan penundaan dengan jaminan bank, importir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.merupakan Pengusaha Kena Pajak;
2. b.tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang- undangan di bidang kepabeanan dan cukai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir;
3. c.tidak mempunyai tunggakan utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga di bidang cukai, kecuali sedang diajukan keberatan;
4. d.memiliki laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan opini wajar tanpa pengecualian selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
5. e.memiliki kinerja keuangan yang baik.

Pasal 6

(1)Permohonan penundaan diajukan oleh pengusaha pabrik atau importir kepada:
1. a.Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai;
2. b.Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madya;
3. c.Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; atau
4. d.Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madya, dengan menggunakan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.
(2)Terhadap permohonan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. a.untuk permohonan penundaan dengan nilai cukai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditetapkan oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan.
2. b.untuk permohonan penundaan dengan nilai cukai sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) ditetapkan oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madya atas nama Menteri Keuangan.
3. c.untuk permohonan penundaan melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, ditetapkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan.
4. d.penundaan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan, dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. 1.untuk permohonan penundaan dengan nilai cukai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) bagi pengusaha pabrik atau importir yang berada pada pengawasan kantor sebagaimana dimaksud pada huruf a.
  2. 2.untuk permohonan penundaan dengan nilai cukai lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) bagi pengusaha pabrik atau importir yang berada pada pengawasan kantor sebagaimana dimaksud pada huruf b. 9/21/21, 7:23 AM PERATURAN MENTERI KEUANGAN https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2009/69~PMK.04~2009Per.HTM 5/10

Pasal 7

(1)Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang diajukan oleh pengusaha pabrik dengan menggunakan jaminan perusahaan, permohonan penundaan harus dilampiri dengan:
1. a.Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
2. b.Laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik untuk 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut sebelum pengajuan permohonan;
3. c.Daftar rekapitulasi dokumen pemesanan pita cukai dari perusahaan yang bersangkutan selama 6 (enam) bulan terakhir sebelum pengajuan permohonan; dan
4. d.Perhitungan besarnya nilai cukai yang dapat diberikan penundaan dengan menggunakan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.
(2)Dalam hal laporan keuangan perusahaan tahun terakhir sedang diaudit oleh akuntan publik, selain laporan keuangan perusahaan untuk 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik, harus dilampirkan juga laporan keuangan tahun terakhir disertai surat keterangan dari akuntan publik bahwa perusahaan sedang dalam proses audit.
(3)Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang diajukan oleh pengusaha pabrik dengan menggunakan jaminan bank atau jaminan dari perusahaan asuransi, permohonan penundaan harus dilampiri dengan:
1. a.Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
2. b.Laporan keuangan perusahaan untuk 1 (satu) tahun terakhir sebelum pengajuan permohonan;
3. c.Daftar rekapitulasi dokumen pemesanan pita cukai dari perusahaan yang bersangkutan selama 6 (enam) bulan terakhir sebelum pengajuan permohonan; dan
4. d.Perhitungan besarnya nilai cukai yang dapat diberikan penundaan dengan menggunakan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.
(4)Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang diajukan oleh importir dengan menggunakan jaminan bank, permohonan penundaan harus dilampiri dengan:
1. a.Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
2. b.Laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik untuk 2 (dua) tahun terakhir sebelum pengajuan permohonan;
3. c.Daftar rekapitulasi dokumen pemesanan pita cukai dari perusahaan yang bersangkutan selama 6 (enam) bulan terakhir sebelum pengajuan permohonan; dan
4. d.Perhitungan besarnya nilai cukai yang dapat diberikan penundaan yang dapat diminta dengan menggunakan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 8

(1)Atas permohonan pemberian penundaan yang keputusannya ditetapkan oleh 9/21/21, 7:23 AM PERATURAN MENTERI KEUANGAN https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2009/69~PMK.04~2009Per.HTM 6/10 kepala kantor atas nama Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, kepala kantor harus memberikan keputusan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap di kantor.
(2)Atas permohonan pemberian penundaan yang keputusannya ditetapkan oleh kepala kantor wilayah atas nama Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, kepala kantor wilayah harus memberikan keputusan paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap di kantor.
(3)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disetujui, kepala kantor atau kepala kantor wilayah atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan pemberian penundaan pembayaran cukai dengan menggunakan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan ini.
(4)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditolak, kepala kantor atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan surat pemberitahuan penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
(5)Keputusan pemberian penundaan pembayaran cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan keputusan pemberian penundaan pembayaran cukai.

BAB III

PEMBAYARAN DAN PENCAIRAN

Pasal 9

(1)Pembayaran cukai atas pemberian penundaan untuk pengusaha pabrik wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal dokumen pemesanan pita cukai.
(2)Pembayaran cukai atas pemberian penundaan untuk importir wajib dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal dokumen pemesanan pita cukai.
(3)Dalam hal jatuh tempo penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) jatuh pada hari libur, hari diliburkan, atau bukan hari kerja dari Bank Persepsi, Bank Devisa Persepsi, atau Pos Persepsi, yang mengakibatkan pembayaran tidak dapat dilakukan, pembayaran cukai yang terutang wajib dilakukan pada hari kerja sebelum jatuh tempo.

Pasal 10

(1)Pengusaha pabrik yang mendapatkan penundaan dengan menyerahkan jaminan perusahaan dan tidak membayar cukai sampai dengan jatuh tempo penundaan, wajib membayar cukai yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai cukai yang terutang.
(2)Dalam hal pengusaha pabrik yang mendapatkan penundaan dengan menyerahkan jaminan perusahaan tidak membayar cukai yang terutang dan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala kantor atau pejabat yang ditunjuk tidak melayani pemesanan pita cukai yang diajukan pengusaha pabrik yang dimulai pada hari kerja berikutnya setelah jatuh tempo penundaan.
(3)Pengusaha pabrik yang tidak dilayani pemesanan pita cukainya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilayani kembali pemesanan pita cukainya jika: 9/21/21, 7:23 AM PERATURAN MENTERI KEUANGAN https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2009/69~PMK.04~2009Per.HTM 7/10
1. a.telah membayar utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya dan sanksi administrasi berupa denda;
2. b.mendapatkan persetujuan pengangsuran utang cukai dan sanksi administrasi berupa denda;
3. c.mendapatkan persetujuan pengangsuran utang cukai dan mengajukan keberatan atas pengenaan sanksi administrasi berupa denda;
4. d.telah membayar utang cukai dan mengajukan keberatan atas pengenaan sanksi administrasi berupa denda; atau
5. e.telah membayar utang cukai dan mendapatkan persetujuan pengangsuran sanksi administrasi berupa denda.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7A ayat (9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, perlu

Menetapkan

2.Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAU IMPORTIR BARANG KENA CUKAI YANG MELAKSANAKAN PELUNASAN DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1.Pengusaha pabrik adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengusahakan pabrik.
2.Importir adalah orang pribadi atau badan hukum yang memasukkan barang 9/21/21, 7:23 AM PERATURAN MENTERI KEUANGAN https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2009/69~PMK.04~2009Per.HTM 2/10 kena cukai ke dalam daerah pabean.
3.Penundaan pembayaran cukai yang selanjutnya disebut penundaan adalah kemudahan pembayaran dalam bentuk penangguhan pembayaran cukai tanpa dikenai bunga.
4.Laporan Keuangan adalah suatu laporan yang disusun secara teratur dan disajikan secara ringkas atas transaksi keuangan dari pengusaha pabrik atau importir, yang paling sedikit meliputi neraca dan laporan laba rugi.
5.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
6.Kantor wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
7.Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut kantor adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

BAB II

PENUNDAAN

Pasal 2

(1)Penundaan dapat diberikan kepada pengusaha pabrik atau importir atas pemesanan pita cukai bagi yang melaksanakan pelunasan dengan cara pelekatan pita cukai.
(2)Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu:
1. a.2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal dokumen pemesanan pita cukai, untuk pengusaha pabrik; atau
2. b.1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal dokumen pemesanan pita cukai, untuk importir.
(3)Dikecualikan dari ketentuan jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi pengusaha pabrik yang telah mengekspor hasil tembakau melebihi yang dijual di dalam negeri sebelum tahun anggaran berjalan yang dihitung berdasarkan dokumen pemesanan pita cukai, dapat diberikan penundaan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari.

Pasal 3

(1)Perhitungan besarnya nilai cukai yang dapat diberikan penundaan:
1. a.untuk pengusaha pabrik, sebanyak 2 (dua) kali dari nilai cukai rata-rata per bulan yang paling tinggi, yang dihitung dari pemesanan pita cukai dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir atau dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir;
2. b.untuk importir, sebanyak 1 (satu) kali dari nilai cukai rata-rata per bulan yang paling tinggi, yang dihitung dari pemesanan pita cukai dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir atau dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir.
(2)Nilai cukai yang dapat diberikan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah paling banyak 50% (lima puluh persen) dari hasil perhitungan dengan mempertimbangkan kinerja keuangan perusahaan.
(3)Dalam hal terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai harga jual eceran dan/atau tarif cukai yang mengakibatkan kenaikan nilai cukai yang wajib dibayar, pengusaha pabrik dan importir dapat mengajukan permohonan penyesuaian nilai cukai yang diberikan penundaan. 9/21/21, 7:23 AM PERATURAN MENTERI KEUANGAN https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2009/69~PMK.04~2009Per.HTM 3/10

Pasal 4

(1)Untuk pemesanan pita cukai dengan mendapatkan penundaan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. a.pengusaha pabrik wajib menyerahkan jaminan berupa jaminan bank, jaminan dari perusahaan asuransi, atau jaminan perusahaan; atau
2. b.importir wajib menyerahkan jaminan bank.
(2)Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diserahkan pengusaha pabrik atau importir kepada kepala kantor pada saat pengajuan dokumen pemesanan pita cukai.
(3)Atas jaminan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala kantor menerbitkan Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ) sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 5

(1)Untuk mendapatkan penundaan dengan jaminan perusahaan, pengusaha pabrik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.merupakan pengusaha berisiko rendah berdasarkan profil pengusaha pabrik;
2. b.merupakan Pengusaha Kena Pajak;
3. c.tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang- undangan di bidang cukai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir;
4. d.tidak mempunyai tunggakan utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/ atau bunga di bidang cukai, kecuali sedang diajukan keberatan;
5. e.tidak sedang melakukan pengangsuran pembayaran atas surat tagihan;
6. f.memiliki laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan opini wajar tanpa pengecualian selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
7. g.memiliki kinerja keuangan yang baik.
(2)Untuk mendapatkan penundaan dengan jaminan bank atau jaminan dari perusahaan asuransi, pengusaha pabrik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.merupakan Pengusaha Kena Pajak;
2. b.tidak pernah melakukan pelanggaran pidana di bidang cukai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir;
3. c.tidak mempunyai tunggakan utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/ atau bunga di bidang cukai, kecuali sedang diajukan keberatan;
4. d.dalam hal pengusaha pabrik mendapatkan pemberian pengangsuran, jumlah angsurannya sudah mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih dari total tagihan;
5. e.memiliki laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan opini wajar tanpa pengecualian selama 1 (satu) tahun terakhir; dan
6. f.memiliki kinerja keuangan yang baik. 9/21/21, 7:23 AM PERATURAN MENTERI KEUANGAN https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2009/69~PMK.04~2009Per.HTM 4/10
(3)Untuk mendapatkan penundaan dengan jaminan bank, importir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.merupakan Pengusaha Kena Pajak;
2. b.tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang- undangan di bidang kepabeanan dan cukai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir;
3. c.tidak mempunyai tunggakan utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga di bidang cukai, kecuali sedang diajukan keberatan;
4. d.memiliki laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan opini wajar tanpa pengecualian selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
5. e.memiliki kinerja keuangan yang baik.

Pasal 6

(1)Permohonan penundaan diajukan oleh pengusaha pabrik atau importir kepada:
1. a.Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai;
2. b.Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madya;
3. c.Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; atau
4. d.Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madya, dengan menggunakan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.
(2)Terhadap permohonan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. a.untuk permohonan penundaan dengan nilai cukai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditetapkan oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan.
2. b.untuk permohonan penundaan dengan nilai cukai sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) ditetapkan oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madya atas nama Menteri Keuangan.
3. c.untuk permohonan penundaan melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, ditetapkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan.
4. d.penundaan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan, dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. 1.untuk permohonan penundaan dengan nilai cukai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) bagi pengusaha pabrik atau importir yang berada pada pengawasan kantor sebagaimana dimaksud pada huruf a.
  2. 2.untuk permohonan penundaan dengan nilai cukai lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) bagi pengusaha pabrik atau importir yang berada pada pengawasan kantor sebagaimana dimaksud pada huruf b. 9/21/21, 7:23 AM PERATURAN MENTERI KEUANGAN https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2009/69~PMK.04~2009Per.HTM 5/10

Pasal 7

(1)Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang diajukan oleh pengusaha pabrik dengan menggunakan jaminan perusahaan, permohonan penundaan harus dilampiri dengan:
1. a.Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
2. b.Laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik untuk 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut sebelum pengajuan permohonan;
3. c.Daftar rekapitulasi dokumen pemesanan pita cukai dari perusahaan yang bersangkutan selama 6 (enam) bulan terakhir sebelum pengajuan permohonan; dan
4. d.Perhitungan besarnya nilai cukai yang dapat diberikan penundaan dengan menggunakan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.
(2)Dalam hal laporan keuangan perusahaan tahun terakhir sedang diaudit oleh akuntan publik, selain laporan keuangan perusahaan untuk 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik, harus dilampirkan juga laporan keuangan tahun terakhir disertai surat keterangan dari akuntan publik bahwa perusahaan sedang dalam proses audit.
(3)Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang diajukan oleh pengusaha pabrik dengan menggunakan jaminan bank atau jaminan dari perusahaan asuransi, permohonan penundaan harus dilampiri dengan:
1. a.Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
2. b.Laporan keuangan perusahaan untuk 1 (satu) tahun terakhir sebelum pengajuan permohonan;
3. c.Daftar rekapitulasi dokumen pemesanan pita cukai dari perusahaan yang bersangkutan selama 6 (enam) bulan terakhir sebelum pengajuan permohonan; dan
4. d.Perhitungan besarnya nilai cukai yang dapat diberikan penundaan dengan menggunakan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.
(4)Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang diajukan oleh importir dengan menggunakan jaminan bank, permohonan penundaan harus dilampiri dengan:
1. a.Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
2. b.Laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik untuk 2 (dua) tahun terakhir sebelum pengajuan permohonan;
3. c.Daftar rekapitulasi dokumen pemesanan pita cukai dari perusahaan yang bersangkutan selama 6 (enam) bulan terakhir sebelum pengajuan permohonan; dan
4. d.Perhitungan besarnya nilai cukai yang dapat diberikan penundaan yang dapat diminta dengan menggunakan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 8

(1)Atas permohonan pemberian penundaan yang keputusannya ditetapkan oleh 9/21/21, 7:23 AM PERATURAN MENTERI KEUANGAN https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2009/69~PMK.04~2009Per.HTM 6/10 kepala kantor atas nama Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, kepala kantor harus memberikan keputusan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap di kantor.
(2)Atas permohonan pemberian penundaan yang keputusannya ditetapkan oleh kepala kantor wilayah atas nama Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, kepala kantor wilayah harus memberikan keputusan paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap di kantor.
(3)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disetujui, kepala kantor atau kepala kantor wilayah atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan pemberian penundaan pembayaran cukai dengan menggunakan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan ini.
(4)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditolak, kepala kantor atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan surat pemberitahuan penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
(5)Keputusan pemberian penundaan pembayaran cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan keputusan pemberian penundaan pembayaran cukai.

BAB III

PEMBAYARAN DAN PENCAIRAN

Pasal 9

(1)Pembayaran cukai atas pemberian penundaan untuk pengusaha pabrik wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal dokumen pemesanan pita cukai.
(2)Pembayaran cukai atas pemberian penundaan untuk importir wajib dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal dokumen pemesanan pita cukai.
(3)Dalam hal jatuh tempo penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) jatuh pada hari libur, hari diliburkan, atau bukan hari kerja dari Bank Persepsi, Bank Devisa Persepsi, atau Pos Persepsi, yang mengakibatkan pembayaran tidak dapat dilakukan, pembayaran cukai yang terutang wajib dilakukan pada hari kerja sebelum jatuh tempo.

Pasal 10

(1)Pengusaha pabrik yang mendapatkan penundaan dengan menyerahkan jaminan perusahaan dan tidak membayar cukai sampai dengan jatuh tempo penundaan, wajib membayar cukai yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai cukai yang terutang.
(2)Dalam hal pengusaha pabrik yang mendapatkan penundaan dengan menyerahkan jaminan perusahaan tidak membayar cukai yang terutang dan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala kantor atau pejabat yang ditunjuk tidak melayani pemesanan pita cukai yang diajukan pengusaha pabrik yang dimulai pada hari kerja berikutnya setelah jatuh tempo penundaan.
(3)Pengusaha pabrik yang tidak dilayani pemesanan pita cukainya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilayani kembali pemesanan pita cukainya jika: 9/21/21, 7:23 AM PERATURAN MENTERI KEUANGAN https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2009/69~PMK.04~2009Per.HTM 7/10
1. a.telah membayar utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya dan sanksi administrasi berupa denda;
2. b.mendapatkan persetujuan pengangsuran utang cukai dan sanksi administrasi berupa denda;
3. c.mendapatkan persetujuan pengangsuran utang cukai dan mengajukan keberatan atas pengenaan sanksi administrasi berupa denda;
4. d.telah membayar utang cukai dan mengajukan keberatan atas pengenaan sanksi administrasi berupa denda; atau
5. e.telah membayar utang cukai dan mendapatkan persetujuan pengangsuran sanksi administrasi berupa denda.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1995

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1995

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2007