Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 57/PMK.04/2017
- Nomor
- 57/PMK.04/2017
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 34
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai; l)\' - www.jdih.kemenkeu.go.id Menetapkan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36 13) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 1 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAU IMPORTIR BARANG KENA CUKAI YANG MELAKSANAKAN PELUNASAN DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
www.jdih.kemenkeu.go.id
1 1. Jaminan clari Perusahaan Asuransi aclalah sertifikat Jamman yang diterbitkan oleh penjamin yang memberikan jaminan pembayaran kewajiban cukai kepacla penerima jaminan clalam hal terjamin gagal memenuhi pembayaran kewajiban cukai sesuai clengan ketentuan peraturan perunclang-unclangan. m � -www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
( 1) Penundaan dapat diberikan kepada Pengusaha Pabrik atau Importir atas pemesanan Pita Cukai bagi yang melaksanakan pelunasan dengan cara pelekatan Pita Cukai.
atau
( 1) Perhitungan besaran nilai cukai yang dapat diberikan Penundaan: www.jdih.kemenkeu.go.id
Pengusaha Pabrik atau Importir barang kena cukai dapat melakukan pemesanan Pita Cukai dengan Penundaan, sepanjang Pengusaha Pabrik atau Importir telah:
t www.jdih.kemenkeu.go.id BAB II PERMOHONAN DAN JAMINAN
BAB II
( 1) Untuk mendapatkan keputusan pemberian Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Pengusaha Pabrik atau Importir harus mengajukan permohonan Penundaan kepada Pejabat Bea dan Cukai.
Permohonan Penundaan diajukan kepada:
permohonan Penundaan yang diajukan oleh Pengusaha Pabrik atau Importir yang berada dibawah pengawasan Kantor Pelayanan Utama;
m.- www.jdih.kemenkeu.go.id
( 1) Jenis jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d yang dapat diserahkan oleh Pengusaha Pabrik adalah berupa:
( 1) Pengusaha Pabrik atau Importir harus menyerahkan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1) kepada Pejabat Bea dan Cukai paling lambat pada saat pengajuan dokumen pemesanan Pita Cukai.
Yh· - www.jdih.kemenkeu.go.id
Ketentuan tentang jenis, besaran, clan jangka waktu jaminan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai jenis dan besaran jaminan dalam rangka penundaan pembayaran cukai.
( 1) Pengusaha Pabrik dapat mengajukan permohonan Penundaan dengan menggunakan Jaminan Bank, dalam hal Pengusaha Pabrik:
(2), Pasal 37 ayat (4), atau Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Cukai;
YYL __, www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 1 -
(2), Pasal 37 ayat (4), atau Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Cukai;
Jaminan
(2), Pasal 37 ayat (4), atau Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Cukai; www.jdih.kemenkeu.go.id
pengangsuran
(2), Pasal 37 ayat (4) , atau Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Cukai;
fn.- www.jdih.kemenkeu.go.id Pasal 1 1 Dalam hal Pengusaha Pabrik mengajukan permohonan Penundaan dengan menggunakan Jaminan Bank atau Jaminan dari Perusahaan Asuransi, Pengusaha Pabrik harus melampirkan:
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Menteri (Permen)