DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 57/PMK.04/2017

Nomor: 57/PMK.04/2017
Tahun: 2017
Ditetapkan: 2 Mei 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7A ayat (2) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 1995 tentang Cukai, pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang melaksanakan pelunasan dengan cara pelekatan pita cukai, dapat diberikan penundaan pembayaran;
b.bahwa ketentuan mengenai penundaan pembayaran cukai untuk pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang melaksanakan pelunasan dengan cara pelekatan pita cukai, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/ PMK. 04/ 2009 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan www.jdih.kemenkeu.go.id Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 /PMK. 04/2009 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita CU:kai;
c.bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum, meningkatkan pelayanan di bidang cukai, dan tertib administrasi keuangan negara, perlu mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK. 04/2009 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/ PMK. 04/20 15 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/ PMK. 04/ 2009 · tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7A ayat (9) Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 1995 tentang Cukai, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai; l)\' - www.jdih.kemenkeu.go.id Menetapkan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36 13) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 1 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAU IMPORTIR BARANG KENA CUKAI YANG MELAKSANAKAN PELUNASAN DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
2.Undang-Undang Cukai adalah Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 1995 tentang Cukai. www.jdih.kemenkeu.go.id
3.Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, clan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai clan/ atau untuk mengemas. barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran. ·
4.Orang adalah orang pribadi atau badan hukum.
5.Pengusaha Pabrik aclalah Orang yang mengusahakan Pabrik.
6.Importir adalah Orang yang memasukkan barang kena cukai ke dalam claerah pabean.
7.Penundaan Pembayaran Cukai yang selanjutnya clisebut Penunclaan aclalah kemuclahan pembayaran clalam bentuk penangguhan p.embayaran cukai tanpa clikenai bunga.
8.Laporan Keuangan aclalah suatu laporan yang clisusun secara teratur clan clisajikan secara ringkas atas transaksi keuangan clari Orang, sekurang-kurangnya meliputi neraca clan laporan laba rugi.
9.Pita Cukai aclalah clokumen sekuriti sebagai tancla pelunasan cukai clalam bentuk kertas yang memiliki sifat/ unsur sekuriti clengan spesifikasi clan clesain tertentu.
10.Jaminan. Bank adalah garansi clalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mewajibkan pihak bank membayar kepacla pihak yang menerima garansi apabila pihak yang clijamin ciclera janji (wanprestasi) . 1 1. Jaminan clari Perusahaan Asuransi aclalah sertifikat Jamman yang diterbitkan oleh penjamin yang memberikan jaminan pembayaran kewajiban cukai kepacla penerima jaminan clalam hal terjamin gagal memenuhi pembayaran kewajiban cukai sesuai clengan ketentuan peraturan perunclang-unclangan. m � -www.jdih.kemenkeu.go.id
12.Jaminan Perusahaan adalah surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang berisi kesanggupan untuk membayar seluruh utang cukainya kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk sehubungan dengan penundaan dalam jangka waktu yang ditentukan dengan menjaminkan seluruh aset perusahaannya.
13.Surat Tagihan di Bidang Cukai (STCK-1) yang selanjutnya disebut Surat Tagihan adalah surat berupa ketetapan yang digunakan untuk melakukan tagihan utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/ atau bunga.
14.Surat Teguran di Bidang Cukai (STCK-2) yang selanjutnya disebut Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat Bea dan Cukai untuk menegur atau memperingatkan penanggung cukai untuk melunasi utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/ atau bunga.
15.Surat Paksa di Bidang Cukai yang selanjutnya disebut Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/ atau bunga, serta biaya penagihan.
16.Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
17.Direktur J�nderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
18.Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai. www.jdih.kemenkeu.go.id
19.Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor Bea dan Cukai adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.

Pasal 2

( 1) Penundaan dapat diberikan kepada Pengusaha Pabrik atau Importir atas pemesanan Pita Cukai bagi yang melaksanakan pelunasan dengan cara pelekatan Pita Cukai.

(2)Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberikan dalam jangka waktu:
1. a.2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal dokumen pemesanan Pita Cukai, untuk Pengusaha Pabrik; atau
2. b.1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal dokumen pemesanan Pita Cukai, untuk Importir.
(3)Dikecualikan dari ketentuan jangka waktu Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bagi Pengusaha Pabrik yang telah mengekspor hasil tembakau yang jumlahnya lebih besar daripada jumlah hasil tembakau yang dijual di dalam negeri sebelum tahun anggaran berjalan, dapat diberikan Penundaan dalam jangka waktu 9 0 (sembilan puluh) hari.
(4)Tanggal berakhirnya jangka waktu Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) dinyatakan sebagai jatuh tempo Penundaan.

Pasal 3

( 1) Perhitungan besaran nilai cukai yang dapat diberikan Penundaan: www.jdih.kemenkeu.go.id

a.untuk Pengusaha Pabrik, sebanyak 2 (dua) kali dari nilai cukai rata-rata per bulan yang paling tinggi, yang dihitung dari pemesanan Pita Cukai dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir atau dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir; atau
b.untuk Importir, sebanyak 1 (satu} kali dari nilai cukai rata-rata per bulan yang paling tinggi, yang . dihitung dari pemesanan Pita Cukai dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir atau dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir.

(2)Dikecualikan dari ketentuan perhitungan besaran nilai cukai yang dapat diberikan Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), bagi Pengusaha Pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), sebanyak 3 (tiga) kali dari nilai cukai rata-rata per bulan yang paling tinggi, yang dihitung dari pemesanan Pita Cukai dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir atau dalam kurun waktu 3 (tiga} bulan terakhir.
(3)Dalam hal Pengusaha Pabrik atau Importir bermaksud menambah nilai cukai yang dapat diberikan Penundaan, nilai cukai yang dapat ditambahkan paling banyak · 50% (lima puluh persen) dari hasil perhitungan nilai cukai sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2).

Pasal 4

Pengusaha Pabrik atau Importir barang kena cukai dapat melakukan pemesanan Pita Cukai dengan Penundaan, sepanjang Pengusaha Pabrik atau Importir telah:

a.mendapatkan keputusan pemberian Penundaan; dan
b.menyerahkan jaminan kepada Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi Pengusaha Pabrik atau Importir. t www.jdih.kemenkeu.go.id

BAB II

PERMOHONAN DAN JAMINAN

Pasal 5

( 1) Untuk mendapatkan keputusan pemberian Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Pengusaha Pabrik atau Importir harus mengajukan permohonan Penundaan kepada Pejabat Bea dan Cukai.

(2)Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling sedikit memuat:
1. a.nama dan alamat pemohon;
2. b.nama, alamat, Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengusaha Pabrik atau Importir;
3. c.besaran nilai cukai yang dimohonkan untuk dapat diberikan Penundaan; dan
4. d.jenis jaminan yang akan dipergunakan.

Pasal 6

Permohonan Penundaan diajukan kepada:

a.Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama, untuk permohonan Penundaan dengan nilai cukai paling banyak Rpl0. 000. 000. 000,00 (sepuluh miliar rupiah);
b.Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya, untuk permohonan Penundaan dengan nilai cukai paling banyak Rpl00. 000. 000. 000,00 (seratus miliar rupiah);
c.Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, untuk . permohonan Penundaan yang diajukan oleh Pengusaha Pabrik atau Importir yang berada dibawah pengawasan Kantor Pelayanan Utama;
d.Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai melalui Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, untuk permohonan Penundaan dengan nilai cukai lebih dari: m.- www.jdih.kemenkeu.go.id
1. 1.Rpl0. 000. 000. 000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi Pengusaha Pabrik atau Importir yang berada dibawah pengawasan kantor sebagaimana dimaksud dalam huruf a; atau
2. 2.Rpl00. 000. 000. 000,00 (seratus miliar rupiah) bagi Pengusaha Pabrik atau Importir yang berada dibawah pengawasan kantor sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

Pasal 7

( 1) Jenis jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d yang dapat diserahkan oleh Pengusaha Pabrik adalah berupa:

a.Jaminan Bank;
b.Jaminan dari Perusahaan Asuransi; atau
c.Jaminan Perusahaan.

(2)Jenis jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d yang dapat diserahkan oleh Importir adalah berupa Jaminan Bank.
(3)Jaminan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c, harus ditandatangani oleh p1mp1nan tertinggi perusahaan dan disahkan oleh notaris.

Pasal 8

( 1) Pengusaha Pabrik atau Importir harus menyerahkan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1) kepada Pejabat Bea dan Cukai paling lambat pada saat pengajuan dokumen pemesanan Pita Cukai.

(2)Atas jaminan yang diserahkan, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian dan menerbitkan bukti penerimaan jaminan. Yh· - www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 9

Ketentuan tentang jenis, besaran, clan jangka waktu jaminan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai jenis dan besaran jaminan dalam rangka penundaan pembayaran cukai.

Pasal 10

( 1) Pengusaha Pabrik dapat mengajukan permohonan Penundaan dengan menggunakan Jaminan Bank, dalam hal Pengusaha Pabrik:

a.merupakan Pengusaha Kena Pajak;
b.selama kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak dikenai sanksi administrasi karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) , Pasal 9 ayat (3) , Pasal 14 ayat (7), Pasal 16 ayat (4), Pasal 16 ayat (5), Pasal 23 ayat (2), Pasal 27 ayat (4), Pasal 29 ayat (2a), Pasal 32 ayat (2), Pasal 35 ayat (4), Pasal 36 ayat

(2), Pasal 37 ayat (4), atau Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Cukai;
1. c.tidak sedang mempunyai tunggakan utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/ atau bunga di bidang cukai, kecuali sedang diajukan keberatan; dan
2. d.mendapatkan pemberian pengangsuran pembayaran tagihan utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, dan/ atau sanksi administrasi berupa denda di bidang cukai dan jumlah angsurannya paling sedikit sudah mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) dari total jumlah tagihan.
(2)Pengusaha Pabrik dapat mengajukan permohonan Penundaan dengan menggunakan Jaminan dari Perusahaan Asuransi, dalam hal Pengusaha Pabrik: YYL __, www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 1 -
1. a.merupakan Pengusaha Kena Pajak;
2. b.selama kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak dikenai sanksi administrasi karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (3) , Pasal 14 ayat (7), Pasal 16 ayat (4), Pasal 16 ayat (5), Pasal 23 ayat (2), Pasal 27 ayat (4) , Pasal 29 ayat (2a), Pasal 32 ayat (2), Pasal 35 ayat (4) , Pasal 36 ayat
(2), Pasal 37 ayat (4), atau Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Cukai;
1. c.tidak sedang mempunyai tunggakan utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/ atau bunga di bidang cukai, kecuali sedang diajukan keberatan;
2. d.mendapatkan pemberian pengangsuran pembayaran tagihan utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, dan/ atau sanksi administrasi berupa denda di bidang cukai dan jumlah angsurannya paling sedikit sudah mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) dari total jumlah tagihan; clan
3. e.tidak mendapat Surat Teguran dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir.
(3)Pengusaha Pabrik dapat mengajukan permohonan Penundaan dengan menggunakan Perusahaan, dalam hal Pengusaha Pabrik:
1. a.merupakan Pengusaha Kena Pajak; Jaminan
2. b.selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir tidak dikenai sanksi administrasi karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (3), Pasal 14 ayat (7), Pasal 16 ayat (4), Pasal 16 ayat (5), Pasal 23 ayat (2), Pasal 27 ayat (4), Pasal 29 ayat (2a), Pasal 32 ayat (2), Pasal 35 ayat (4), Pasal 36 ayat
(2), Pasal 37 ayat (4), atau Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Cukai; www.jdih.kemenkeu.go.id
1. c.tidak sedang mempunyai tunggakan utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/ atau bunga di bidang cukai, kecuali sedang diajukan keberatan;
2. d.tidak sedang melakukan pembayaran atas Surat Tagihan; pengangsuran
3. e.tidak mendapat Surat Teguran dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir;
4. f.memiliki Laporan Keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan op1n1 wajar tanpa pengecualian selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
5. g.memiliki kinerja keuangan yang baik.
(4)Importir dapat mengajukan permohonan Penundaan dengan menggunakan Jaminan Bank, dalam hal Importir:
1. a.merupakan Pengusaha Kena Pajak;
2. b.selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir tidak dikenai sanksi administrasi karena . melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (3), Pasal 14 ayat (7), Pasal 16 ayat (4), Pasal 16 ayat (5) , Pasal 23 ayat (2), Pasal 27 ayat (4), Pasal 29 ayat (2a) , Pasal 32 ayat (2), Pasal 35 ayat (4) , Pasal 36 ayat
(2), Pasal 37 ayat (4) , atau Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Cukai;
1. c.tidak sedang mempunyai tunggakan utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/ atau bunga di bidang cukai, kecuali sedang diajukan keberatan;
2. d.memiliki Laporan Keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan op1n1 wajar tanpa pengecualian selama 1 (satu) tahun terakhir; dan
3. e.memiliki kinerja keuangan yang baik. fn.- www.jdih.kemenkeu.go.id Pasal 1 1 Dalam hal Pengusaha Pabrik mengajukan permohonan Penundaan dengan menggunakan Jaminan Bank atau Jaminan dari Perusahaan Asuransi, Pengusaha Pabrik harus melampirkan:
4. a.surat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
5. b.daftar rekapitulasi dokumen pemesanan Pita Cukai dari perusahaan yang bersangkutan selama 6 (enam) bulan terakhir sebelum pengajuan permohonan;
6. c.perhitungan besaran nilai cukai yang diajukan untuk dapat diberikan Penundaan; dan
7. d.daftar rekapitulasi penjualan hasil tembakau dalam negeri dan realisasi ekspor hasil tembakau, dalam hal Pengusaha Pabrik meminta jangka waktu Penundaan selama 90 (sembilan puluh) hari karena memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3).

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7A ayat (2) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 1995 tentang Cukai, pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang melaksanakan pelunasan dengan cara pelekatan pita cukai, dapat diberikan penundaan pembayaran;
b.bahwa ketentuan mengenai penundaan pembayaran cukai untuk pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang melaksanakan pelunasan dengan cara pelekatan pita cukai, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/ PMK. 04/ 2009 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan www.jdih.kemenkeu.go.id Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 /PMK. 04/2009 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita CU:kai;
c.bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum, meningkatkan pelayanan di bidang cukai, dan tertib administrasi keuangan negara, perlu mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK. 04/2009 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/ PMK. 04/20 15 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/ PMK. 04/ 2009 · tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7A ayat (9) Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 1995 tentang Cukai, perlu

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
2.Undang-Undang Cukai adalah Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 1995 tentang Cukai. www.jdih.kemenkeu.go.id
3.Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, clan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai clan/ atau untuk mengemas. barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran. ·
4.Orang adalah orang pribadi atau badan hukum.
5.Pengusaha Pabrik aclalah Orang yang mengusahakan Pabrik.
6.Importir adalah Orang yang memasukkan barang kena cukai ke dalam claerah pabean.
7.Penundaan Pembayaran Cukai yang selanjutnya clisebut Penunclaan aclalah kemuclahan pembayaran clalam bentuk penangguhan p.embayaran cukai tanpa clikenai bunga.
8.Laporan Keuangan aclalah suatu laporan yang clisusun secara teratur clan clisajikan secara ringkas atas transaksi keuangan clari Orang, sekurang-kurangnya meliputi neraca clan laporan laba rugi.
9.Pita Cukai aclalah clokumen sekuriti sebagai tancla pelunasan cukai clalam bentuk kertas yang memiliki sifat/ unsur sekuriti clengan spesifikasi clan clesain tertentu.
10.Jaminan. Bank adalah garansi clalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mewajibkan pihak bank membayar kepacla pihak yang menerima garansi apabila pihak yang clijamin ciclera janji (wanprestasi) . 1 1. Jaminan clari Perusahaan Asuransi aclalah sertifikat Jamman yang diterbitkan oleh penjamin yang memberikan jaminan pembayaran kewajiban cukai kepacla penerima jaminan clalam hal terjamin gagal memenuhi pembayaran kewajiban cukai sesuai clengan ketentuan peraturan perunclang-unclangan. m � -www.jdih.kemenkeu.go.id
12.Jaminan Perusahaan adalah surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang berisi kesanggupan untuk membayar seluruh utang cukainya kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk sehubungan dengan penundaan dalam jangka waktu yang ditentukan dengan menjaminkan seluruh aset perusahaannya.
13.Surat Tagihan di Bidang Cukai (STCK-1) yang selanjutnya disebut Surat Tagihan adalah surat berupa ketetapan yang digunakan untuk melakukan tagihan utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/ atau bunga.
14.Surat Teguran di Bidang Cukai (STCK-2) yang selanjutnya disebut Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat Bea dan Cukai untuk menegur atau memperingatkan penanggung cukai untuk melunasi utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/ atau bunga.
15.Surat Paksa di Bidang Cukai yang selanjutnya disebut Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/ atau bunga, serta biaya penagihan.
16.Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
17.Direktur J�nderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
18.Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai. www.jdih.kemenkeu.go.id
19.Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor Bea dan Cukai adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.

Pasal 2

( 1) Penundaan dapat diberikan kepada Pengusaha Pabrik atau Importir atas pemesanan Pita Cukai bagi yang melaksanakan pelunasan dengan cara pelekatan Pita Cukai.

(2)Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberikan dalam jangka waktu:
1. a.2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal dokumen pemesanan Pita Cukai, untuk Pengusaha Pabrik; atau
2. b.1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal dokumen pemesanan Pita Cukai, untuk Importir.
(3)Dikecualikan dari ketentuan jangka waktu Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bagi Pengusaha Pabrik yang telah mengekspor hasil tembakau yang jumlahnya lebih besar daripada jumlah hasil tembakau yang dijual di dalam negeri sebelum tahun anggaran berjalan, dapat diberikan Penundaan dalam jangka waktu 9 0 (sembilan puluh) hari.
(4)Tanggal berakhirnya jangka waktu Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) dinyatakan sebagai jatuh tempo Penundaan.

Pasal 3

( 1) Perhitungan besaran nilai cukai yang dapat diberikan Penundaan: www.jdih.kemenkeu.go.id

a.untuk Pengusaha Pabrik, sebanyak 2 (dua) kali dari nilai cukai rata-rata per bulan yang paling tinggi, yang dihitung dari pemesanan Pita Cukai dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir atau dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir; atau
b.untuk Importir, sebanyak 1 (satu} kali dari nilai cukai rata-rata per bulan yang paling tinggi, yang . dihitung dari pemesanan Pita Cukai dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir atau dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir.

(2)Dikecualikan dari ketentuan perhitungan besaran nilai cukai yang dapat diberikan Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), bagi Pengusaha Pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), sebanyak 3 (tiga) kali dari nilai cukai rata-rata per bulan yang paling tinggi, yang dihitung dari pemesanan Pita Cukai dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir atau dalam kurun waktu 3 (tiga} bulan terakhir.
(3)Dalam hal Pengusaha Pabrik atau Importir bermaksud menambah nilai cukai yang dapat diberikan Penundaan, nilai cukai yang dapat ditambahkan paling banyak · 50% (lima puluh persen) dari hasil perhitungan nilai cukai sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2).

Pasal 4

Pengusaha Pabrik atau Importir barang kena cukai dapat melakukan pemesanan Pita Cukai dengan Penundaan, sepanjang Pengusaha Pabrik atau Importir telah:

a.mendapatkan keputusan pemberian Penundaan; dan
b.menyerahkan jaminan kepada Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi Pengusaha Pabrik atau Importir. t www.jdih.kemenkeu.go.id

BAB II

PERMOHONAN DAN JAMINAN

Pasal 5

( 1) Untuk mendapatkan keputusan pemberian Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Pengusaha Pabrik atau Importir harus mengajukan permohonan Penundaan kepada Pejabat Bea dan Cukai.

(2)Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling sedikit memuat:
1. a.nama dan alamat pemohon;
2. b.nama, alamat, Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengusaha Pabrik atau Importir;
3. c.besaran nilai cukai yang dimohonkan untuk dapat diberikan Penundaan; dan
4. d.jenis jaminan yang akan dipergunakan.

Pasal 6

Permohonan Penundaan diajukan kepada:

a.Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama, untuk permohonan Penundaan dengan nilai cukai paling banyak Rpl0. 000. 000. 000,00 (sepuluh miliar rupiah);
b.Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya, untuk permohonan Penundaan dengan nilai cukai paling banyak Rpl00. 000. 000. 000,00 (seratus miliar rupiah);
c.Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, untuk . permohonan Penundaan yang diajukan oleh Pengusaha Pabrik atau Importir yang berada dibawah pengawasan Kantor Pelayanan Utama;
d.Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai melalui Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, untuk permohonan Penundaan dengan nilai cukai lebih dari: m.- www.jdih.kemenkeu.go.id
1. 1.Rpl0. 000. 000. 000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi Pengusaha Pabrik atau Importir yang berada dibawah pengawasan kantor sebagaimana dimaksud dalam huruf a; atau
2. 2.Rpl00. 000. 000. 000,00 (seratus miliar rupiah) bagi Pengusaha Pabrik atau Importir yang berada dibawah pengawasan kantor sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

Pasal 7

( 1) Jenis jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d yang dapat diserahkan oleh Pengusaha Pabrik adalah berupa:

a.Jaminan Bank;
b.Jaminan dari Perusahaan Asuransi; atau
c.Jaminan Perusahaan.

(2)Jenis jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d yang dapat diserahkan oleh Importir adalah berupa Jaminan Bank.
(3)Jaminan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c, harus ditandatangani oleh p1mp1nan tertinggi perusahaan dan disahkan oleh notaris.

Pasal 8

( 1) Pengusaha Pabrik atau Importir harus menyerahkan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1) kepada Pejabat Bea dan Cukai paling lambat pada saat pengajuan dokumen pemesanan Pita Cukai.

(2)Atas jaminan yang diserahkan, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian dan menerbitkan bukti penerimaan jaminan. Yh· - www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 9

Pasal 10

( 1) Pengusaha Pabrik dapat mengajukan permohonan Penundaan dengan menggunakan Jaminan Bank, dalam hal Pengusaha Pabrik:

a.merupakan Pengusaha Kena Pajak;
b.selama kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak dikenai sanksi administrasi karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) , Pasal 9 ayat (3) , Pasal 14 ayat (7), Pasal 16 ayat (4), Pasal 16 ayat (5), Pasal 23 ayat (2), Pasal 27 ayat (4), Pasal 29 ayat (2a), Pasal 32 ayat (2), Pasal 35 ayat (4), Pasal 36 ayat

(2), Pasal 37 ayat (4), atau Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Cukai;
1. c.tidak sedang mempunyai tunggakan utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/ atau bunga di bidang cukai, kecuali sedang diajukan keberatan; dan
2. d.mendapatkan pemberian pengangsuran pembayaran tagihan utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, dan/ atau sanksi administrasi berupa denda di bidang cukai dan jumlah angsurannya paling sedikit sudah mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) dari total jumlah tagihan.
(2)Pengusaha Pabrik dapat mengajukan permohonan Penundaan dengan menggunakan Jaminan dari Perusahaan Asuransi, dalam hal Pengusaha Pabrik: YYL __, www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 1 -
1. a.merupakan Pengusaha Kena Pajak;
2. b.selama kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak dikenai sanksi administrasi karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (3) , Pasal 14 ayat (7), Pasal 16 ayat (4), Pasal 16 ayat (5), Pasal 23 ayat (2), Pasal 27 ayat (4) , Pasal 29 ayat (2a), Pasal 32 ayat (2), Pasal 35 ayat (4) , Pasal 36 ayat
(2), Pasal 37 ayat (4), atau Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Cukai;
1. c.tidak sedang mempunyai tunggakan utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/ atau bunga di bidang cukai, kecuali sedang diajukan keberatan;
2. d.mendapatkan pemberian pengangsuran pembayaran tagihan utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, dan/ atau sanksi administrasi berupa denda di bidang cukai dan jumlah angsurannya paling sedikit sudah mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) dari total jumlah tagihan; clan
3. e.tidak mendapat Surat Teguran dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir.
(3)Pengusaha Pabrik dapat mengajukan permohonan Penundaan dengan menggunakan Perusahaan, dalam hal Pengusaha Pabrik:
1. a.merupakan Pengusaha Kena Pajak; Jaminan
2. b.selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir tidak dikenai sanksi administrasi karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (3), Pasal 14 ayat (7), Pasal 16 ayat (4), Pasal 16 ayat (5), Pasal 23 ayat (2), Pasal 27 ayat (4), Pasal 29 ayat (2a), Pasal 32 ayat (2), Pasal 35 ayat (4), Pasal 36 ayat
(2), Pasal 37 ayat (4), atau Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Cukai; www.jdih.kemenkeu.go.id
1. c.tidak sedang mempunyai tunggakan utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/ atau bunga di bidang cukai, kecuali sedang diajukan keberatan;
2. d.tidak sedang melakukan pembayaran atas Surat Tagihan; pengangsuran
3. e.tidak mendapat Surat Teguran dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir;
4. f.memiliki Laporan Keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan op1n1 wajar tanpa pengecualian selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
5. g.memiliki kinerja keuangan yang baik.
(4)Importir dapat mengajukan permohonan Penundaan dengan menggunakan Jaminan Bank, dalam hal Importir:
1. a.merupakan Pengusaha Kena Pajak;
2. b.selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir tidak dikenai sanksi administrasi karena . melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (3), Pasal 14 ayat (7), Pasal 16 ayat (4), Pasal 16 ayat (5) , Pasal 23 ayat (2), Pasal 27 ayat (4), Pasal 29 ayat (2a) , Pasal 32 ayat (2), Pasal 35 ayat (4) , Pasal 36 ayat
(2), Pasal 37 ayat (4) , atau Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Cukai;
1. c.tidak sedang mempunyai tunggakan utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/ atau bunga di bidang cukai, kecuali sedang diajukan keberatan;
2. d.memiliki Laporan Keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan op1n1 wajar tanpa pengecualian selama 1 (satu) tahun terakhir; dan
3. e.memiliki kinerja keuangan yang baik. fn.- www.jdih.kemenkeu.go.id Pasal 1 1 Dalam hal Pengusaha Pabrik mengajukan permohonan Penundaan dengan menggunakan Jaminan Bank atau Jaminan dari Perusahaan Asuransi, Pengusaha Pabrik harus melampirkan:
4. a.surat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
5. b.daftar rekapitulasi dokumen pemesanan Pita Cukai dari perusahaan yang bersangkutan selama 6 (enam) bulan terakhir sebelum pengajuan permohonan;
6. c.perhitungan besaran nilai cukai yang diajukan untuk dapat diberikan Penundaan; dan
7. d.daftar rekapitulasi penjualan hasil tembakau dalam negeri dan realisasi ekspor hasil tembakau, dalam hal Pengusaha Pabrik meminta jangka waktu Penundaan selama 90 (sembilan puluh) hari karena memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3).

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2007

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 30/PMK.04/2020

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 93/PMK.04/2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2007

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 30/PMK.04/2020

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 93/PMK.04/2021