DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 200/PMK.04/2019

Nomor: 200/PMK.04/2019
Tahun: 2019
Ditetapkan: 27 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa ketentuan mengenai pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 143/KMK.OS/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2007 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 143/KMK.OS/ 1997 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan;
b.bahwa untuk lebih meningkatkan pengawasan dan meningkatkan pelayanan dalam pemberian pembebasan bea masuk atas ·impor barang untuk keperluan penelitian www.jdih.kemenkeu.go.id dan pengembangan ilmu pengetahuan melalui penyederhanaan prosedur kepabeanan, perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan;

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755); !r www.jdih.kemenkeu.go.id MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKN ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN.

Pasal 1

Dala1n Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Barang untuk Keperluan Penelitian dan Penge1nbangan Iln1u Pengetahuan adalah barang dan/ a tau peralatan yang benar-benar digunakan untuk memajukan ilmu pengetahuan tennasuk untuk kegiatan penelitian atau percobaan guna peningkatan atau pengembangan iln1u pengetahuan dan teknologi.
2.Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
3.Kementerian/Leinbaga adalah kementerian negara atau lembaga pemerintah non kementerian yang 1nelaksanakan kegiatan penelitian dan/ a tau penge1nbangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4.Badan Usaha aclalah badan atau lembaga berbadan hukun1 yang melakukan kegiatan usaha dan salah satu kegiatannya melakukan penelitian atau percobaan guna peningkatan atau pengembangan ihnu pengetahuan clan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
5.Kawasan yang Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang beracla dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea n1asuk, Pajak Pertmnbahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan cukai. Jr www.jdih.kemenkeu.go.id
6.Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah sistem integrasi seluruh layanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada sen1ua pengguna jasa yang bersifat publik dan berbasis web.
7.Menteri adalah Mentert Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 2

(1)Atas impor Barang untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan diberikan pembebasan bea masuk dan cukai.
(2)Pembebasan bea n1asuk dan cukai sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) juga dapat diberikan atas:
1. a.ilnpor barang 1nelalui tempat penimbunan berikat, kawasan ekonomi khusus, atau Kawasan Bebas; a tau
2. b.pemindahtanganan barang impor yang telah mendapatkan pembebasan bea n1asuk dari penerima pe1nbebasan bea masuk.
(3)Impor barang sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) dapat dilakukan oleh:
1. a.Perguruan Tinggi;
2. b.Ke1nenterian/Len1baga; atau
3. c.Badan Usaha.
(4)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dilnaksud pacta ayat (1), jika impor barang yang dilakukan oleh Badan Usaha berupa peralatan dan/atau bahan untuk digunakan dalam proses produksi Badan Usaha.

Pasal 3

Impor barang sebagaimana dimaksud dalan1 Pasal 2 yang dilakukan oleh Badan Usaha, harus 1ne1nenuhi ketentuan sebagai berikut:

a.barang in1por belum diproduksi di dalam negeri;
b.barang impor sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan; atau It www.jdih.kemenkeu.go.id
c.barang in1por sudah diproduksi di dalam. negeri narnun jmnlahnya belum mencukupi kebutuhan, sesuai dengan rekomendasi dari keinenterian/lembaga teknis terkait.

Pasal 4

(1)Untuk mendapatkan pembebasan bea 1nasuk dan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pergunmn Tinggi, Kementerian/Lembaga, atau Badan Usaha, mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat pemasukan barang.
(2)Penn.ohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditandatangani oleh:
1. a.pejabat paling renclah setingkat Dekan, clalam hal permohonan cliajukan oleh Perguruan Tinggi;
2. b.pejabat paling renclah setingkat eselon II atau pilnpinan tinggi pratama, clalam hal permohonan cliajukan oleh Kementerian/Lembaga; atau
3. c.pin1pinan Baclan Usaha, clalam hal permohonan cliajukan oleh Baclan Usaha.
(3)Permohonan sebagain1ana climaksucl pacla ayat (1) paling seclikit clilampiri clengan:
1. a.rekomendasi untuk dapat cliberikan pen1bebasan bea masuk dan cukai clari:
  1. 1.pimpinan Perguruan Tinggi atau pejabat paling renclah setingkat eselon II yang clitunjuk oleh pimpinan Perguruan Tinggi, dalam hal permohonan cliajukan oleh Perguruan Tinggi negeri;
  2. 2.Kepala Lembaga Layanan Pencliclikan Tinggi, dalmn hal permohonan cliajukan oleh Perguruan Tinggi swasta; www.jdih.kemenkeu.go.id
  3. 3.pejabat paling rendah setingkat eselon II atau pimpinan tinggi pratama dari kementerian/ len1baga yang mernbina Perguruan Tinggi kedinasan, dalam hal permohonan diajukan oleh Perguruan Tinggt kedinasan; atau
  4. 4.pejabat paling rendah setingkat eselon II atau pimpinan tinggi pratama dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan eli bidang perindustrian atau kementerian/ lembaga yang membina Badan Usaha terkait, dalan1 hal permohonan diajukan oleh Badan Usaha;
2. b.dokumen perolehan Barang untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan berupa:
  1. 1.fotokopi surat keterangan dari pemberi hibah/ bantuan (gift certificate) atau surat perjanjian kerjasama, dalam hal Barang untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan berasal dari hibah/bantuan atau ke1jasama; atau
  2. 2.fotokopi dokurnen pembelian, dalam hal Barang untuk Keperluan Penelitian dan Pengernbangan Ihnu Pengetahuan berasal dari pembelian.
(4)Dokumen pen1beHan sebagairnana dimaksucl pada ayat (3) huruf b angka 2 yang diajukan oleh Perguruan Tinggi negeri atau Kementerian/Len1baga barus dilengkapi dengan:
1. a.fotokopi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau dokumen yang dipersamakan dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, dalam hal pembelian rnenggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan www.jdih.kemenkeu.go.id
2. b.fotokopi surat perjanjian atau kontrak pengadaan barang yang n1enyebutkan bahwa harga dalan1 perjanjtan atau kontrak pengadaan barang tidak m.eliputi pembayaran bea masuk, cukai, dan/ a tau pajak dalam rangka ilnpor, dalan1 hal pembeHan dan/ a tau ilnportasi Barang untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dilaksanakan oleh pihak ketiga.
(5)Contoh format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dala1n Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)Rekmnendasi untuk dapat diberikan pembebasan bea n1asu.k dan cukai sebagaimana din1aksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, paling sedikit memuat:
1. a.identitas Perguruan Tinggi a tau Badan Usaha;
2. b.rincian jumlah dan jenis barang yang direkomendasikan untuk mendapat pembebasan bea masuk dan cukai;
3. c.uraian mengenai kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dilakukan; dan
4. d.uraian mengenai manfaat kegiatan sebagain1ana dilnaksud pada huruf c dalam memajukan ihnu pengetahuan.
(2)Rekon1endasi sebagaimana dilnaksud pada ayat (1) yang diperuntukkan bagi Badan Usaha harus memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalmn Pasal 3.

Pasal 6

( 1) Atas permohonan sebagaimana climaksu.d dalam Pasal 4 ayat (1), Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan untuk mendapatkan pembebasan bea 1nasuk dan cukai. /t www.jdih.kemenkeu.go.id

(2)Dalam hal permohonan sebagaimana din1aksud dalam Pasal 4 ayat (1) dlsetujui, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atas nama Menteri n1enerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea 1nasuk dan cukai atas ilnpor Barang untuk Keperluan Penelitian dan Pengen1bangan Ilmu Pengetahuan.
(3)Jangka waktu pengimporan atas ilnpor barang yang diberikan pembebasan bea masuk dan cukai. sebagaimana din1aksud pada ayat (2), paling lan1a 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteii Keuangan.
(4)Dalam hal pern10honan sebagaimana dimaksud dalan1 Pasal 4 ayat (1) ditolak, Kepala Kantor Pelayanan. Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan clan Pelayanan Bea dan Cukai atas nan1a Menteri menerbitkan surat pemberitahuan penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
(5)Contoh format Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantmn dalan1 Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dali Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)Keputusan Menteri. Keuangan sebagaimana din1aksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat clilakukan perubahan dalarn hal:
1. a.terjadi kesalahan tulis atau kesalahan ketik; dan/atau
2. b.terdapat perubahan data dari yang bersangkutan.
(2)Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan sepanjang:
1. a.pen1beritahuan pabean atas barang impor sebagaimana dimaksud dalan1 Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) belum rnendapat nomor pendaftaran pada kantor pabean tempat pemasukan; dan It www.jdih.kemenkeu.go.id
2. b.masih dalam jangka waktu peng1mporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
(3)Untuk dapat melakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Perguruan Tinggi, KementerianjLembaga, atau Badan Usaha mengajukan permohonan perubahan Keputusan Menteri Keuangan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dengan menyebutkan alasan dilakukan perubahan dan melampirkan dokumen yang mendukung alasan perubahan.
(4)Atas permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan untuk dapat melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
(5)Dalam hal permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
(6)Dalam hal permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ay~t (3) ditolak, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atas nama Menteri menerbitkan surat pemberitahuan penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan. I www.jdih.kemenkeu.go.id Pasal 8
(1)Permohonan sebagailnana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (3), serta hasil pindaian dari doku1nen asli lampiran pennohonan, disampaikan secara elektronik 1nelalui Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Sistem Indonesia National Single Window.
(2)Dalam hal Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Sistem Indonesia National Single Window mengalami gangguan operasional, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis disertai dengan:
1. a.lampiran pennohonan dalam bentuk hardcopy; dan
2. b.hasil pindaian dari dokumen asli dalam media penyimpan data elektronik dalam bentuk sojtcopy.
(3)Persetujuan sebagaimana dilnaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (5), atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (6), dilakukan paling lama:
1. a.5 (lima) jam kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar, dalam hal permohonan diajukan secara elektronik; atau
2. b.3 (tiga) hmi keija terhitung setelah pern1ohonan diterin1a secara lengkap dan benru·, dalrun hal permohonan diajukan secru·a tertulis.

Pasal 9

(1)Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), dapat dikecualikan dari ketentuan 1nengenai pembatasan impor berdasarkan rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Tata cara pengeluaran barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pengeluaran barang dari tempat penimbunan berikat, kawasan ekonomi khusus, atau Kawasan Bebas. It www.jdih.kemenkeu.go.id
(3)Tata cara pemindahtanganan barang impor sebagain1ana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pem.berian pe1nbebasan bea masuk.

Pasal 10

Terhadap barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), dapat diberikan fasilitas perpajakan berupa:

a.tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan
b.dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22, sesuai clengan ketentuan peraturan perunclang-undangan n1engenai perpajakan.

Pasal 11

Dalam hal barang impor sebagainmna dimaksucl dalam Pasal 2 ayat (1) clan ayat (2) berupa kenclaraan bermotor, tidak cliterbitkan surat keterangan pengimporan kendaraan bennotor.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa ketentuan mengenai pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 143/KMK.OS/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2007 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 143/KMK.OS/ 1997 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan;
b.bahwa untuk lebih meningkatkan pengawasan dan meningkatkan pelayanan dalam pemberian pembebasan bea masuk atas ·impor barang untuk keperluan penelitian www.jdih.kemenkeu.go.id dan pengembangan ilmu pengetahuan melalui penyederhanaan prosedur kepabeanan, perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan;

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755); !r www.jdih.kemenkeu.go.id MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKN ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN.

Pasal 1

Dala1n Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Barang untuk Keperluan Penelitian dan Penge1nbangan Iln1u Pengetahuan adalah barang dan/ a tau peralatan yang benar-benar digunakan untuk memajukan ilmu pengetahuan tennasuk untuk kegiatan penelitian atau percobaan guna peningkatan atau pengembangan iln1u pengetahuan dan teknologi.
2.Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
3.Kementerian/Leinbaga adalah kementerian negara atau lembaga pemerintah non kementerian yang 1nelaksanakan kegiatan penelitian dan/ a tau penge1nbangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4.Badan Usaha aclalah badan atau lembaga berbadan hukun1 yang melakukan kegiatan usaha dan salah satu kegiatannya melakukan penelitian atau percobaan guna peningkatan atau pengembangan ihnu pengetahuan clan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
5.Kawasan yang Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang beracla dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea n1asuk, Pajak Pertmnbahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan cukai. Jr www.jdih.kemenkeu.go.id
6.Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah sistem integrasi seluruh layanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada sen1ua pengguna jasa yang bersifat publik dan berbasis web.
7.Menteri adalah Mentert Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 2

(1)Atas impor Barang untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan diberikan pembebasan bea masuk dan cukai.
(2)Pembebasan bea n1asuk dan cukai sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) juga dapat diberikan atas:
1. a.ilnpor barang 1nelalui tempat penimbunan berikat, kawasan ekonomi khusus, atau Kawasan Bebas; a tau
2. b.pemindahtanganan barang impor yang telah mendapatkan pembebasan bea n1asuk dari penerima pe1nbebasan bea masuk.
(3)Impor barang sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) dapat dilakukan oleh:
1. a.Perguruan Tinggi;
2. b.Ke1nenterian/Len1baga; atau
3. c.Badan Usaha.
(4)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dilnaksud pacta ayat (1), jika impor barang yang dilakukan oleh Badan Usaha berupa peralatan dan/atau bahan untuk digunakan dalam proses produksi Badan Usaha.

Pasal 3

Impor barang sebagaimana dimaksud dalan1 Pasal 2 yang dilakukan oleh Badan Usaha, harus 1ne1nenuhi ketentuan sebagai berikut:

a.barang in1por belum diproduksi di dalam negeri;
b.barang impor sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan; atau It www.jdih.kemenkeu.go.id
c.barang in1por sudah diproduksi di dalam. negeri narnun jmnlahnya belum mencukupi kebutuhan, sesuai dengan rekomendasi dari keinenterian/lembaga teknis terkait.

Pasal 4

(1)Untuk mendapatkan pembebasan bea 1nasuk dan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pergunmn Tinggi, Kementerian/Lembaga, atau Badan Usaha, mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat pemasukan barang.
(2)Penn.ohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditandatangani oleh:
1. a.pejabat paling renclah setingkat Dekan, clalam hal permohonan cliajukan oleh Perguruan Tinggi;
2. b.pejabat paling renclah setingkat eselon II atau pilnpinan tinggi pratama, clalam hal permohonan cliajukan oleh Kementerian/Lembaga; atau
3. c.pin1pinan Baclan Usaha, clalam hal permohonan cliajukan oleh Baclan Usaha.
(3)Permohonan sebagain1ana climaksucl pacla ayat (1) paling seclikit clilampiri clengan:
1. a.rekomendasi untuk dapat cliberikan pen1bebasan bea masuk dan cukai clari:
  1. 1.pimpinan Perguruan Tinggi atau pejabat paling renclah setingkat eselon II yang clitunjuk oleh pimpinan Perguruan Tinggi, dalam hal permohonan cliajukan oleh Perguruan Tinggi negeri;
  2. 2.Kepala Lembaga Layanan Pencliclikan Tinggi, dalmn hal permohonan cliajukan oleh Perguruan Tinggi swasta; www.jdih.kemenkeu.go.id
  3. 3.pejabat paling rendah setingkat eselon II atau pimpinan tinggi pratama dari kementerian/ len1baga yang mernbina Perguruan Tinggi kedinasan, dalam hal permohonan diajukan oleh Perguruan Tinggt kedinasan; atau
  4. 4.pejabat paling rendah setingkat eselon II atau pimpinan tinggi pratama dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan eli bidang perindustrian atau kementerian/ lembaga yang membina Badan Usaha terkait, dalan1 hal permohonan diajukan oleh Badan Usaha;
2. b.dokumen perolehan Barang untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan berupa:
  1. 1.fotokopi surat keterangan dari pemberi hibah/ bantuan (gift certificate) atau surat perjanjian kerjasama, dalam hal Barang untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan berasal dari hibah/bantuan atau ke1jasama; atau
  2. 2.fotokopi dokurnen pembelian, dalam hal Barang untuk Keperluan Penelitian dan Pengernbangan Ihnu Pengetahuan berasal dari pembelian.
(4)Dokumen pen1beHan sebagairnana dimaksucl pada ayat (3) huruf b angka 2 yang diajukan oleh Perguruan Tinggi negeri atau Kementerian/Len1baga barus dilengkapi dengan:
1. a.fotokopi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau dokumen yang dipersamakan dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, dalam hal pembelian rnenggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan www.jdih.kemenkeu.go.id
2. b.fotokopi surat perjanjian atau kontrak pengadaan barang yang n1enyebutkan bahwa harga dalan1 perjanjtan atau kontrak pengadaan barang tidak m.eliputi pembayaran bea masuk, cukai, dan/ a tau pajak dalam rangka ilnpor, dalan1 hal pembeHan dan/ a tau ilnportasi Barang untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dilaksanakan oleh pihak ketiga.
(5)Contoh format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dala1n Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)Rekmnendasi untuk dapat diberikan pembebasan bea n1asu.k dan cukai sebagaimana din1aksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, paling sedikit memuat:
1. a.identitas Perguruan Tinggi a tau Badan Usaha;
2. b.rincian jumlah dan jenis barang yang direkomendasikan untuk mendapat pembebasan bea masuk dan cukai;
3. c.uraian mengenai kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dilakukan; dan
4. d.uraian mengenai manfaat kegiatan sebagain1ana dilnaksud pada huruf c dalam memajukan ihnu pengetahuan.
(2)Rekon1endasi sebagaimana dilnaksud pada ayat (1) yang diperuntukkan bagi Badan Usaha harus memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalmn Pasal 3.

Pasal 6

(2)Dalam hal permohonan sebagaimana din1aksud dalam Pasal 4 ayat (1) dlsetujui, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atas nama Menteri n1enerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea 1nasuk dan cukai atas ilnpor Barang untuk Keperluan Penelitian dan Pengen1bangan Ilmu Pengetahuan.
(3)Jangka waktu pengimporan atas ilnpor barang yang diberikan pembebasan bea masuk dan cukai. sebagaimana din1aksud pada ayat (2), paling lan1a 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteii Keuangan.
(4)Dalam hal pern10honan sebagaimana dimaksud dalan1 Pasal 4 ayat (1) ditolak, Kepala Kantor Pelayanan. Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan clan Pelayanan Bea dan Cukai atas nan1a Menteri menerbitkan surat pemberitahuan penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
(5)Contoh format Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantmn dalan1 Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dali Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)Keputusan Menteri. Keuangan sebagaimana din1aksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat clilakukan perubahan dalarn hal:
1. a.terjadi kesalahan tulis atau kesalahan ketik; dan/atau
2. b.terdapat perubahan data dari yang bersangkutan.
(2)Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan sepanjang:
1. a.pen1beritahuan pabean atas barang impor sebagaimana dimaksud dalan1 Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) belum rnendapat nomor pendaftaran pada kantor pabean tempat pemasukan; dan It www.jdih.kemenkeu.go.id
2. b.masih dalam jangka waktu peng1mporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
(3)Untuk dapat melakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Perguruan Tinggi, KementerianjLembaga, atau Badan Usaha mengajukan permohonan perubahan Keputusan Menteri Keuangan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dengan menyebutkan alasan dilakukan perubahan dan melampirkan dokumen yang mendukung alasan perubahan.
(4)Atas permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan untuk dapat melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
(5)Dalam hal permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
(6)Dalam hal permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ay~t (3) ditolak, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atas nama Menteri menerbitkan surat pemberitahuan penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan. I www.jdih.kemenkeu.go.id Pasal 8
(1)Permohonan sebagailnana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (3), serta hasil pindaian dari doku1nen asli lampiran pennohonan, disampaikan secara elektronik 1nelalui Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Sistem Indonesia National Single Window.
(2)Dalam hal Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Sistem Indonesia National Single Window mengalami gangguan operasional, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis disertai dengan:
1. a.lampiran pennohonan dalam bentuk hardcopy; dan
2. b.hasil pindaian dari dokumen asli dalam media penyimpan data elektronik dalam bentuk sojtcopy.
(3)Persetujuan sebagaimana dilnaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (5), atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (6), dilakukan paling lama:
1. a.5 (lima) jam kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar, dalam hal permohonan diajukan secara elektronik; atau
2. b.3 (tiga) hmi keija terhitung setelah pern1ohonan diterin1a secara lengkap dan benru·, dalrun hal permohonan diajukan secru·a tertulis.

Pasal 9

(1)Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), dapat dikecualikan dari ketentuan 1nengenai pembatasan impor berdasarkan rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Tata cara pengeluaran barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pengeluaran barang dari tempat penimbunan berikat, kawasan ekonomi khusus, atau Kawasan Bebas. It www.jdih.kemenkeu.go.id
(3)Tata cara pemindahtanganan barang impor sebagain1ana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pem.berian pe1nbebasan bea masuk.

Pasal 10

Terhadap barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), dapat diberikan fasilitas perpajakan berupa:

a.tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan
b.dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22, sesuai clengan ketentuan peraturan perunclang-undangan n1engenai perpajakan.

Pasal 11

Dalam hal barang impor sebagainmna dimaksucl dalam Pasal 2 ayat (1) clan ayat (2) berupa kenclaraan bermotor, tidak cliterbitkan surat keterangan pengimporan kendaraan bennotor.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1995

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1995

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2007

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2007

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 143/KMK.OS/1997

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1995

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1995

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2007

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2007

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 143/KMK.OS/1997